SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Descargar para leer sin conexión
PANDEMI COVID-19
DAN KETAHANAN PANGAN
DI INDONESIA
SUGENG BUDIHARSONO
Region Branding Institute
2021
PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
6.44 6.29
8.98
3.97 3.92
4.71
5.30 5.23
7.07
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2018 2019 2020
%
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (%)
Wilayah 2018 2019 2020 2021
Perkotaan 7.02 6.69 7.38 7.89
Perdesaan 13.20 12.85 12.82 13.10
Indonesia 9.82 9.41 9.78 10.14
PERDESAAN
SUMBER PANGAN
LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI
11.38 10.68 10.66
5.20 5.11 5.13
59.20
54.60 54.65
0
10
20
30
40
50
60
70
2018 2019 2020
Luas Panen (juta ha)
Produktivitas (ton GKG/ha)
Produksi (ton GKG)
S. Budiharsono (2021)
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT
Jenis Tanaman
Perkebunan Rakyat
Luas Areal (Ribu Hektar) Produksi P (Ribu Ton)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Tanaman Tahunan - - - - - -
Karet 3235.80 3269.10 3305.40 3111.30 2926.60 2533.50
Kelapa 3385.10 3369.90 3365.80 2807.90 2808.00 2780.50
Minyak kelapa sawit 5818.90 5896.80 6003.80 15296.80 14925.90 16310.80
Inti sawit - - - 3059.40 2985.20 3262.20
Kopi 1210.70 1221.10 1220.90 727.90 742.50 745.30
Kakao 1584.10 1542.70 1509.30 751.70 729.40 708.60
Teh 51.80 51.30 51.20 50.20 50.40 49.70
Kapuk - - - - - -
Jambu mete 493.10 486.30 481.60 147.60 162.40 157.40
Pala 228.60 240.60 244.80 44.10 40.70 40.50
Kayu manis - - - - - -
Kemiri - - - - - -
Pinang - - - - - -
Lada 180.20 182.60 183.30 84.60 83.90 84.60
Panili - - - - - -
Cengkeh 560.30 566.60 567.50 129.10 139.00 139.10
Tanaman Semusim - - - - - -
Gula tebu 235.80 239.20 228.60 1275.10 1269.30 1155.10
Tembakau 204.40 234.30 229.70 195.30 269.80 261.40
Sereh wangi - - - - - -
Jarak kepyar - - - - - -
Nilam 21.40 11.60 12.20 2.10 1.90 2.10
LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN BESAR
Jenis
Tanaman
Luas Areal (Ribu Hektar) Produksi Produksi Ton)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Karet 435.9 406.8 375.9Karet Kering 519.10 375.00 351.10
Kelapa Sawit 8507.4 8559.8 8854.5Minyak Sawit 27586.70 32194.30 31986.10
Biji Sawit 5517.30 6438.90 6397.20
Coklat 26.8 18.0 19.1Coklat 15.70 5.30 4.80
Kopi 42.5 24.1 21.9Kopi 28.10 10.00 8.60
Teh 52.0 59.8 61.5Teh 89.90 79.50 78.20
Kina - - 61.5Kulit Kina - - -
Tebu 179.8 173.9 192.1Gula Tebu 896.60 957.70 975.60
Tembakau 0.1 0.3 0.1Tembakau 0.20 0.00 0.00
PRODUKSI PETERNAKAN
Komoditas Produksi (ton)
2018 2019 2020
Susu 951003.95 944537.08 947685.36
Telur Itik 338507.58 328686.53 332907.32
Telur ayam negreri 4688120.66 4753382.23 5044394.99
Telur Ayam Buras 212341.84 246691.74 250970.76
Daging Itik 44679.75 46563.38 44361.51
Daging Ayam Ras 141597.33 141505.44 139409.74
Daging Ayam Buras 287156.48 292329.20 293139.53
Daging Domba 82274.38 70072.93 66943.34
Daging Kambing 70154.76 72852.33 69803.55
Daging Kerbau 894278 1133815 1179342
Daging Sapi 497971.70 504802.29 515627.74
PRODUKSI PERIKANAN
Subsektor 2016 2017 2018*
Perikanan Budidaya
Budidaya Laut 9,773 9,808 9,246
Tambak 3,012 2,699 2,966
Kolam 2,289 2,826 2,629
Karamba 204 244 250
Jaring Apung 502 430 421
Jaring Tancap 43 25 55
Sawah 178 83 205
Jumlah Perikanan Budidaya 16,002 16,115 15,772
Perikanan Tangkap
Perikanan Laut 6,115 6,604 6,702
Perairan Umum 465 468 659
Jumlah Perikanan Tangkap 6,580 7,071 7,361
Total 22,583 23,186 23,133
DANA DESA 2015-2019
Sumber: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2020)
STATUS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI 2020
KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN
• Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik
dengan melibatkan lintas sektor.
• Pendekatan ini diarahkan untuk:
– mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi
pangan domestik dan perdagangan;
– tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-
meso dan mikro,
– tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas
konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.
• Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan
– Kebijakan ketersediaan pangan yang bertumpu kepada kedaulatan
dan kemandirian pangan melalui swasembada, bukan impor
– kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi
menjamin stabitas pasokan dan harga pangan
Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementan (2020)
KETAHANAN PANGAN DAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
TINGKAT KETAHANAN PANGAN
• Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta
faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian
dalam bentuk IKP yang mengacu ada definisi ketahanan pangan dan
subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.
• IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan
ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator
yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek
ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan
pangan.
• Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada:
– hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global;
– tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
– keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan
– ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (tahunan)
serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (1)
• Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi
normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi
jalar. Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer,
penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif
ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi alar
menggunakan angka tetap 2019 dari BPS dan Kementerian Pertanian.
• Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan
nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk
hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli
yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi
ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; Ramli
et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn 2005). Data persentase penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2019, BPS.
• Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65
persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total
pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel
menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga
untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan merupakan proksi
yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar
2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran
pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan
bersumber dari Susenas 2019, BPS.
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (2)
• Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik
di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses
pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau
rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan
pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan
Sofiati 2009). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh
positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga
yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2019, BPS.
• Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Rata-rata lama
sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk
perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.
Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat
berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang
sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan
penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005;
Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991). Sumber data yang digunakan
berasal dari Data Susenas 2019, BPS.
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (3)
• Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga
tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke
air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang
terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke
jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat
penting untuk pencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap
air bersihnya rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009;
Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting
dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki
status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP
2015; Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan danGill 2009; Burger and
Esrey 1995; dan Thomas dan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas
2019, BPS.
• Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan
penduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum,
dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga
keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat
kepadatan penduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap
kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah
(Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2019, Kementerian
Kesehatan.
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (4)
• Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya
kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut
umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan
jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu
indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan
(Pemprov NTT et al. 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data
stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)
tahun 2019, Kementerian Kesehatan.
• Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata
bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas
sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator
tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari
Data Susenas 2019, BPS.
PEMBOBOTAN INDIKATOR PROVINSI DAN KABUPATEN
Nomor Aspek/Indikator Bobot
A ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN
1. Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari 0,30
Sub-Total 0,30
B ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN
2. Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan 0,15
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total
pengeluaran
0,075
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,075
Sub-Total 0,30
C ASPEK PEMANFAATAN PANGAN
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,05
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,15
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 0,05
8. Prevalensi balita stunting 0,05
9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0,10
Sub-Total 0,40
PEMBOBOTAN INDIKATOR KOTA
Nomor Aspek/Indikator Bobot
A ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN
1. Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari -
Sub-Total -
B ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN
2. Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan 0,20
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 %
terhadap total pengeluaran
0,125
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,125
Sub-Total 0,45
C ASPEK PEMANFAATAN PANGAN
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,08
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,18
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 0,08
8. Prevalensi balita stunting 0,08
9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0,13
Sub-Total 0,55
PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN PANGAN
• Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-
score dan distance to scale (0 – 100)
• Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing
nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan
bobot indikator, dengan rumus:
• Dimana:
– i : Indikator ke-1, 2, 3, … 7, 8, dan 9
– j : Kabupaten ke-1, 2, 3, … 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, … 96, 97, dan 98
– Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j
– ai : Bobot masing-masing indikator ke-i
– Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota
ke-j
KLASIFIKASI IKP (x)
KELOMPOK
IKP
KABUPATEN KOTA PROVINSI
1 x ≤41,52 x ≤ 28,84 x ≤ 37,61
2 41,52 < x = 51,42 28,84 < x = 41,44 37,61 < x = 48,27
3 51,42 < x = 59,58 41,44 < x = 51,29 48,27 < x = 57,11
4 69,69 < x = 67,75 51,29 < x = 61,13 57,11 < x = 65,96
5 67,75 < x = 78,69 61,13 < x = 70,64 65,96 < x = 74,40
6 > 75,68 > 70,64 > 74,40
IMPOR BERAS 2000-2020
0.0
500 000.0
1 000 000.0
1 500 000.0
2 000 000.0
2 500 000.0
3 000 000.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Volume (ton
Nilai 000 US$
PETA IKP 2020
KABUPATEN KATEGORI 1-3 IKP 2019-2020
No Kelompok
IKP
2019 2020
1 IKP ≤ 41,52 Teluk Bintuni, Pegunungan Bintang, Sarmi,
Kepulauan Aru, Kepulauan Mentawai,
Manokwari Selatan, Waropen, Tambrau,
Supiori, Yalimo, Mappi, Teluk Wondama,
Tolikora, Deiyai, Puncak Jaya, Pegunungan
Arfak, Asmat. Dogoyai. Lanny Jaya,
Membramo, Raya, Yahukimo, Intan, Jaya,
Memberamo Tengah, Puncak, dan Nduga
Kepulauan Aru, Tambrauw, Boven Digoel, Kepulauan
Meranti, Waropen, Teluk Wondama, Supiori,
Maybrat, Puncak Jaya, Jayawijaya, Yalimo,
Pegunungan Arfak, Mappi, Pegunungan Bintang<
Paniai, Lanny Jaya, Tolikara, Deiyai, Yahukimo, Intan
Jaya, Asmat, Memberamo Raya, Memberamo
Tengah, Nduga, Dogiyai, dan Puncak.
2 41,52< IKP =
51,42
Labuhan Batu Selatan, Jayapura, Kepulauam
Anambas, Banggai Laut, Sabu Raijua, Lingga<
Nias Barat< Maybrat, Fak-fak, Murung Raya,
Yapen Waropen/Yapen, Kaimana, Aceh
Singkil, Melawai, Biak Numfor, Pulau Taliabu,
Raja Ampat, Sorong Selatan
Lingga, Halmahera Selatan, Musi Rawas Utara,
Bener Meriah, Kepulauan Sula, Banggai Laut,
Maluku Tenggara, Biak Numpor, Teluk Bintuni,
Kepulauan Mentawai, Kaimana, Fak-fak, Sarmi,
Pulau Taliabu, Maluku Tenggara Barat, Yapen
Waropen/Yapen, Sorong Selatan, Sabu Raijua
3 51,42< IKP =
59,58
Buru Selatan, Belitung, Maluku Barat Daya,
Mimika, Mahakam Hulu, Banggai Kepulauan,
Majene, Bangka Tengah, Kutai Timur, Natuna,
Karimun, Konawe Kepulauan, Bener Meriah,
Nias Utara, Sumba Barat Daya, Bintan,
Kepulauan Sula, Keerom, Rokan Hulu, Kep.
Seribu, Kep. Sangihe Talaud, Maluku
Tenggara Barat, Seram Bagian Timur,
Kepulauan Meranti, Gunung Mas, Paniai,
Jayawijaya,
Buru Selatan, Karimun, Gunung Mas, Jayapura,
Mimika, Bintan, Sumba Barat Daya, Nias Barat,
Seram Bagian Barat, Natuna, Siau Tagulandang
Biaro, Kampar, Kutai Barat, Labuhan Batu Selatan,
Kepulauan Sangihe Talaud, Halmahera Barat, Tana
Tidung, Raja Ampat, Kapulauan Anambas, Rokan
Hulu, Aceh Singkil, Kep. Seribu
KOTA KATEGORI 1-3 IKP 2020
No Kelompok IKP 2019 2020
1 IKP ≤ 28,84 Subulus Salam Subulussalam
2 28,84< IKP = 41,44 Gunung Sitoli Tual
3 41,44< IKP = 51,29 Lubuk Linggau,
Tual, Pagar Alam
Gunung Sitoli,
Pagar Alam
PROVINSI KATEGORI 1-3 IKP 2020
No Kelompok IKP 2019 2020
1 IKP ≤ 37,61 Papua, Papua
Barat
-
2 37,61< IKP = 48,27 - -
3 48,27< IKP = 57,11 NTT, Maluku,
Kalbar dan
Babel
Papua, Papua
Barat
PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN
DI KAMPUNG SALOR INDAH,
KECAMATAN KURIK KABUPATEN MERAUKE
DATA KAMPUNG SALOR INDAH (2020)
• Kampung (Desa) Salor Indah, terletak di Distrik (Kecamatan)
Kurik, Kabupaten Merauke dengan luas 14 km2
• Jumlah penduduk sebanyak 2157 jiwa
• Luas sawah 370,5 hektar, lahan kering 500 hektar ada 23
POKTAN.
• Penderita gizi buruk 0 jiwa
• Di Salor ada 2 RW terdiri dari 22 RT, ada 7 RT yang membuat
lumbung pangan mandiri yang disimpan di 2 gudang dengan
kapasitas 60 ton lebih untuk ketahanan pangan 3 bulan. 15
RT lainnya mereka menganggap masih muda dan belum
berpengalaman mengelola lumbung.
• Pada saat kelebihan produksi, tidak dapat dipasarkan ke
tempat lainnya, Pemerintah Kabupaten tidak dapat
membantu memasarkan kelebihan produksi tersebut.
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIFriyanto apri
 
ketahanan pangan
ketahanan panganketahanan pangan
ketahanan panganF W
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalSri Wahyuni
 
Angka kecukupan gizi
Angka kecukupan giziAngka kecukupan gizi
Angka kecukupan giziaditya kusuma
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Permasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan pptPermasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan ppt1001414
 
ppt Teori Pembangunan.pptx
ppt Teori Pembangunan.pptxppt Teori Pembangunan.pptx
ppt Teori Pembangunan.pptxnurannisasuci
 
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiSugeng Budiharsono
 
Memahami konsep neraca bahan makanan
Memahami konsep neraca bahan makananMemahami konsep neraca bahan makanan
Memahami konsep neraca bahan makananriri_hermana
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
 

La actualidad más candente (20)

MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
ketahanan pangan
ketahanan panganketahanan pangan
ketahanan pangan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pameran gizi
Pameran giziPameran gizi
Pameran gizi
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Angka kecukupan gizi
Angka kecukupan giziAngka kecukupan gizi
Angka kecukupan gizi
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Permasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan pptPermasalahan perkotaan ppt
Permasalahan perkotaan ppt
 
ppt Teori Pembangunan.pptx
ppt Teori Pembangunan.pptxppt Teori Pembangunan.pptx
ppt Teori Pembangunan.pptx
 
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan menu
Penyusunan menuPenyusunan menu
Penyusunan menu
 
Transisi Demografi
Transisi DemografiTransisi Demografi
Transisi Demografi
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
KLHS
KLHSKLHS
KLHS
 
Kebijakan Pangan dan Gizi
Kebijakan Pangan dan GiziKebijakan Pangan dan Gizi
Kebijakan Pangan dan Gizi
 
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisiPengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
Pengembangan ekonomi lokal berbasis blue economy revisi
 
Memahami konsep neraca bahan makanan
Memahami konsep neraca bahan makananMemahami konsep neraca bahan makanan
Memahami konsep neraca bahan makanan
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
 

Similar a PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptx
PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptxPPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptx
PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptxmutya11
 
Menuju ketahanan dan kedaulatan pangan
Menuju ketahanan dan kedaulatan panganMenuju ketahanan dan kedaulatan pangan
Menuju ketahanan dan kedaulatan panganduniaYULLY
 
KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR
KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYARKEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR
KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYARDayu Agung Dewi Sawitri
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehDadang Solihin
 
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARAREMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARABahar338806
 
040723_Situasi Diare.pdf
040723_Situasi Diare.pdf040723_Situasi Diare.pdf
040723_Situasi Diare.pdfAveriaEva1
 
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfBuku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfNadyaNafisUtami
 
PPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptxPPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptxlegalegawati
 
Analisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptx
Analisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptxAnalisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptx
Analisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptxKonsumsiPangan
 
MATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptx
MATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptxMATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptx
MATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptxPkmtndMovie
 
Kertas karya diversifikasi pangan
Kertas karya diversifikasi panganKertas karya diversifikasi pangan
Kertas karya diversifikasi panganEdi Suryadi
 
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxkec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxardysuper
 
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdfAgniKhairani
 
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007Arsad Rahim Ali
 
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Muh Saleh
 
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pptIndraMuhammad3
 
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pptjohan effendi
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdfAliahavanza
 

Similar a PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA (20)

PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptx
PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptxPPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptx
PPT REMBUK STUNTING TH 2023 BULAN JUNI FIXX.pptx
 
Menuju ketahanan dan kedaulatan pangan
Menuju ketahanan dan kedaulatan panganMenuju ketahanan dan kedaulatan pangan
Menuju ketahanan dan kedaulatan pangan
 
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf
 
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf
14.-Ketahanan-Pangan-20122.pdf
 
KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR
KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYARKEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR
KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
 
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARAREMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 
040723_Situasi Diare.pdf
040723_Situasi Diare.pdf040723_Situasi Diare.pdf
040723_Situasi Diare.pdf
 
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdfBuku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
Buku-Saku-Nasional-PSG-2017_975.pdf
 
PPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptxPPT_Wicara Edukasi.pptx
PPT_Wicara Edukasi.pptx
 
Analisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptx
Analisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptxAnalisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptx
Analisis Konsumsi Pangan_berbasis data susenas dan survey.pptx
 
MATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptx
MATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptxMATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptx
MATERI POWER POINT STUNTING PKM TINONDO.pptx
 
Kertas karya diversifikasi pangan
Kertas karya diversifikasi panganKertas karya diversifikasi pangan
Kertas karya diversifikasi pangan
 
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptxkec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
kec-buayan.kebumenkab.go.id.281220-stunting.pptx
 
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
1. Materi BKKBN untuk Persit Karika Chandra Kirana 2 Nov 2022.pdf
 
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007
 
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
Hasil Pemantauan Status Gizi Menurut Kabupaten provinsi Sulawesi Barat Tahun ...
 
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
 
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
14.-Ketahanan-Pangan-20122.ppt
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
 

Más de Sugeng Budiharsono

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanSugeng Budiharsono
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Sugeng Budiharsono
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaSugeng Budiharsono
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationSugeng Budiharsono
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Sugeng Budiharsono
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingSugeng Budiharsono
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahSugeng Budiharsono
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 
Faktor faktor yang mempengaruhi investasi
Faktor faktor yang mempengaruhi investasiFaktor faktor yang mempengaruhi investasi
Faktor faktor yang mempengaruhi investasiSugeng Budiharsono
 

Más de Sugeng Budiharsono (20)

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesia
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesia
 
Faktor faktor yang mempengaruhi investasi
Faktor faktor yang mempengaruhi investasiFaktor faktor yang mempengaruhi investasi
Faktor faktor yang mempengaruhi investasi
 

Último

MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiGustiAdityaR
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 

Último (20)

MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 

PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

  • 1. PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA SUGENG BUDIHARSONO Region Branding Institute 2021
  • 3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 6.44 6.29 8.98 3.97 3.92 4.71 5.30 5.23 7.07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2018 2019 2020 % Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
  • 4. JUMLAH PENDUDUK MISKIN (%) Wilayah 2018 2019 2020 2021 Perkotaan 7.02 6.69 7.38 7.89 Perdesaan 13.20 12.85 12.82 13.10 Indonesia 9.82 9.41 9.78 10.14
  • 6. LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI 11.38 10.68 10.66 5.20 5.11 5.13 59.20 54.60 54.65 0 10 20 30 40 50 60 70 2018 2019 2020 Luas Panen (juta ha) Produktivitas (ton GKG/ha) Produksi (ton GKG) S. Budiharsono (2021)
  • 7. LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT Jenis Tanaman Perkebunan Rakyat Luas Areal (Ribu Hektar) Produksi P (Ribu Ton) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Tanaman Tahunan - - - - - - Karet 3235.80 3269.10 3305.40 3111.30 2926.60 2533.50 Kelapa 3385.10 3369.90 3365.80 2807.90 2808.00 2780.50 Minyak kelapa sawit 5818.90 5896.80 6003.80 15296.80 14925.90 16310.80 Inti sawit - - - 3059.40 2985.20 3262.20 Kopi 1210.70 1221.10 1220.90 727.90 742.50 745.30 Kakao 1584.10 1542.70 1509.30 751.70 729.40 708.60 Teh 51.80 51.30 51.20 50.20 50.40 49.70 Kapuk - - - - - - Jambu mete 493.10 486.30 481.60 147.60 162.40 157.40 Pala 228.60 240.60 244.80 44.10 40.70 40.50 Kayu manis - - - - - - Kemiri - - - - - - Pinang - - - - - - Lada 180.20 182.60 183.30 84.60 83.90 84.60 Panili - - - - - - Cengkeh 560.30 566.60 567.50 129.10 139.00 139.10 Tanaman Semusim - - - - - - Gula tebu 235.80 239.20 228.60 1275.10 1269.30 1155.10 Tembakau 204.40 234.30 229.70 195.30 269.80 261.40 Sereh wangi - - - - - - Jarak kepyar - - - - - - Nilam 21.40 11.60 12.20 2.10 1.90 2.10
  • 8. LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN BESAR Jenis Tanaman Luas Areal (Ribu Hektar) Produksi Produksi Ton) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Karet 435.9 406.8 375.9Karet Kering 519.10 375.00 351.10 Kelapa Sawit 8507.4 8559.8 8854.5Minyak Sawit 27586.70 32194.30 31986.10 Biji Sawit 5517.30 6438.90 6397.20 Coklat 26.8 18.0 19.1Coklat 15.70 5.30 4.80 Kopi 42.5 24.1 21.9Kopi 28.10 10.00 8.60 Teh 52.0 59.8 61.5Teh 89.90 79.50 78.20 Kina - - 61.5Kulit Kina - - - Tebu 179.8 173.9 192.1Gula Tebu 896.60 957.70 975.60 Tembakau 0.1 0.3 0.1Tembakau 0.20 0.00 0.00
  • 9. PRODUKSI PETERNAKAN Komoditas Produksi (ton) 2018 2019 2020 Susu 951003.95 944537.08 947685.36 Telur Itik 338507.58 328686.53 332907.32 Telur ayam negreri 4688120.66 4753382.23 5044394.99 Telur Ayam Buras 212341.84 246691.74 250970.76 Daging Itik 44679.75 46563.38 44361.51 Daging Ayam Ras 141597.33 141505.44 139409.74 Daging Ayam Buras 287156.48 292329.20 293139.53 Daging Domba 82274.38 70072.93 66943.34 Daging Kambing 70154.76 72852.33 69803.55 Daging Kerbau 894278 1133815 1179342 Daging Sapi 497971.70 504802.29 515627.74
  • 10. PRODUKSI PERIKANAN Subsektor 2016 2017 2018* Perikanan Budidaya Budidaya Laut 9,773 9,808 9,246 Tambak 3,012 2,699 2,966 Kolam 2,289 2,826 2,629 Karamba 204 244 250 Jaring Apung 502 430 421 Jaring Tancap 43 25 55 Sawah 178 83 205 Jumlah Perikanan Budidaya 16,002 16,115 15,772 Perikanan Tangkap Perikanan Laut 6,115 6,604 6,702 Perairan Umum 465 468 659 Jumlah Perikanan Tangkap 6,580 7,071 7,361 Total 22,583 23,186 23,133
  • 11. DANA DESA 2015-2019 Sumber: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2020)
  • 12. STATUS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI 2020
  • 13. KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN • Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. • Pendekatan ini diarahkan untuk: – mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; – tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro- meso dan mikro, – tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. • Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan – Kebijakan ketersediaan pangan yang bertumpu kepada kedaulatan dan kemandirian pangan melalui swasembada, bukan impor – kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementan (2020)
  • 14. KETAHANAN PANGAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
  • 15. TINGKAT KETAHANAN PANGAN • Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu ada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. • IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. • Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: – hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; – tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; – keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan – ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.
  • 16. INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (1) • Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi alar menggunakan angka tetap 2019 dari BPS dan Kementerian Pertanian. • Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn 2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2019, BPS. • Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2019, BPS.
  • 17. INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (2) • Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik berasal dari Susenas 2019, BPS. • Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2019, BPS.
  • 18. INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (3) • Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan danGill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomas dan Strauss 1992). Sumber data berasal dari data Susenas 2019, BPS. • Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2019, Kementerian Kesehatan.
  • 19. INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (4) • Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT et al. 2015; DKP dan WFP 2009; Sabarella 2005). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, Kementerian Kesehatan. • Angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2019, BPS.
  • 20. PEMBOBOTAN INDIKATOR PROVINSI DAN KABUPATEN Nomor Aspek/Indikator Bobot A ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN 1. Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari 0,30 Sub-Total 0,30 B ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN 2. Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan 0,15 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran 0,075 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,075 Sub-Total 0,30 C ASPEK PEMANFAATAN PANGAN 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,05 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,15 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 0,05 8. Prevalensi balita stunting 0,05 9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0,10 Sub-Total 0,40
  • 21. PEMBOBOTAN INDIKATOR KOTA Nomor Aspek/Indikator Bobot A ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN 1. Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari - Sub-Total - B ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN 2. Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan 0,20 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran 0,125 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,125 Sub-Total 0,45 C ASPEK PEMANFAATAN PANGAN 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 0,08 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 0,18 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 0,08 8. Prevalensi balita stunting 0,08 9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0,13 Sub-Total 0,55
  • 22. PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN PANGAN • Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z- score dan distance to scale (0 – 100) • Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: • Dimana: – i : Indikator ke-1, 2, 3, … 7, 8, dan 9 – j : Kabupaten ke-1, 2, 3, … 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, … 96, 97, dan 98 – Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j – ai : Bobot masing-masing indikator ke-i – Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j
  • 23. KLASIFIKASI IKP (x) KELOMPOK IKP KABUPATEN KOTA PROVINSI 1 x ≤41,52 x ≤ 28,84 x ≤ 37,61 2 41,52 < x = 51,42 28,84 < x = 41,44 37,61 < x = 48,27 3 51,42 < x = 59,58 41,44 < x = 51,29 48,27 < x = 57,11 4 69,69 < x = 67,75 51,29 < x = 61,13 57,11 < x = 65,96 5 67,75 < x = 78,69 61,13 < x = 70,64 65,96 < x = 74,40 6 > 75,68 > 70,64 > 74,40
  • 24. IMPOR BERAS 2000-2020 0.0 500 000.0 1 000 000.0 1 500 000.0 2 000 000.0 2 500 000.0 3 000 000.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Volume (ton Nilai 000 US$
  • 26. KABUPATEN KATEGORI 1-3 IKP 2019-2020 No Kelompok IKP 2019 2020 1 IKP ≤ 41,52 Teluk Bintuni, Pegunungan Bintang, Sarmi, Kepulauan Aru, Kepulauan Mentawai, Manokwari Selatan, Waropen, Tambrau, Supiori, Yalimo, Mappi, Teluk Wondama, Tolikora, Deiyai, Puncak Jaya, Pegunungan Arfak, Asmat. Dogoyai. Lanny Jaya, Membramo, Raya, Yahukimo, Intan, Jaya, Memberamo Tengah, Puncak, dan Nduga Kepulauan Aru, Tambrauw, Boven Digoel, Kepulauan Meranti, Waropen, Teluk Wondama, Supiori, Maybrat, Puncak Jaya, Jayawijaya, Yalimo, Pegunungan Arfak, Mappi, Pegunungan Bintang< Paniai, Lanny Jaya, Tolikara, Deiyai, Yahukimo, Intan Jaya, Asmat, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Nduga, Dogiyai, dan Puncak. 2 41,52< IKP = 51,42 Labuhan Batu Selatan, Jayapura, Kepulauam Anambas, Banggai Laut, Sabu Raijua, Lingga< Nias Barat< Maybrat, Fak-fak, Murung Raya, Yapen Waropen/Yapen, Kaimana, Aceh Singkil, Melawai, Biak Numfor, Pulau Taliabu, Raja Ampat, Sorong Selatan Lingga, Halmahera Selatan, Musi Rawas Utara, Bener Meriah, Kepulauan Sula, Banggai Laut, Maluku Tenggara, Biak Numpor, Teluk Bintuni, Kepulauan Mentawai, Kaimana, Fak-fak, Sarmi, Pulau Taliabu, Maluku Tenggara Barat, Yapen Waropen/Yapen, Sorong Selatan, Sabu Raijua 3 51,42< IKP = 59,58 Buru Selatan, Belitung, Maluku Barat Daya, Mimika, Mahakam Hulu, Banggai Kepulauan, Majene, Bangka Tengah, Kutai Timur, Natuna, Karimun, Konawe Kepulauan, Bener Meriah, Nias Utara, Sumba Barat Daya, Bintan, Kepulauan Sula, Keerom, Rokan Hulu, Kep. Seribu, Kep. Sangihe Talaud, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Meranti, Gunung Mas, Paniai, Jayawijaya, Buru Selatan, Karimun, Gunung Mas, Jayapura, Mimika, Bintan, Sumba Barat Daya, Nias Barat, Seram Bagian Barat, Natuna, Siau Tagulandang Biaro, Kampar, Kutai Barat, Labuhan Batu Selatan, Kepulauan Sangihe Talaud, Halmahera Barat, Tana Tidung, Raja Ampat, Kapulauan Anambas, Rokan Hulu, Aceh Singkil, Kep. Seribu
  • 27. KOTA KATEGORI 1-3 IKP 2020 No Kelompok IKP 2019 2020 1 IKP ≤ 28,84 Subulus Salam Subulussalam 2 28,84< IKP = 41,44 Gunung Sitoli Tual 3 41,44< IKP = 51,29 Lubuk Linggau, Tual, Pagar Alam Gunung Sitoli, Pagar Alam
  • 28. PROVINSI KATEGORI 1-3 IKP 2020 No Kelompok IKP 2019 2020 1 IKP ≤ 37,61 Papua, Papua Barat - 2 37,61< IKP = 48,27 - - 3 48,27< IKP = 57,11 NTT, Maluku, Kalbar dan Babel Papua, Papua Barat
  • 29. PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN DI KAMPUNG SALOR INDAH, KECAMATAN KURIK KABUPATEN MERAUKE
  • 30. DATA KAMPUNG SALOR INDAH (2020) • Kampung (Desa) Salor Indah, terletak di Distrik (Kecamatan) Kurik, Kabupaten Merauke dengan luas 14 km2 • Jumlah penduduk sebanyak 2157 jiwa • Luas sawah 370,5 hektar, lahan kering 500 hektar ada 23 POKTAN. • Penderita gizi buruk 0 jiwa • Di Salor ada 2 RW terdiri dari 22 RT, ada 7 RT yang membuat lumbung pangan mandiri yang disimpan di 2 gudang dengan kapasitas 60 ton lebih untuk ketahanan pangan 3 bulan. 15 RT lainnya mereka menganggap masih muda dan belum berpengalaman mengelola lumbung. • Pada saat kelebihan produksi, tidak dapat dipasarkan ke tempat lainnya, Pemerintah Kabupaten tidak dapat membantu memasarkan kelebihan produksi tersebut.