Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat pesisir yang meliputi konsep pemberdayaan, indikator pemberdayaan, tujuan proses pemberdayaan, strategi pemberdayaan masyarakat, konsep kelembagaan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan."

1. PEMBERDAYAAN DAN
KELEMBAGAAN MASYARAKAT
PESISIR
Sugeng Budiharsono

2. KONSEPSI PEMBERDAYAAN
• Hulme dan Turner (1990) menyatakan pemberdayaan
mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang
memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya
untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik
secara lokal, regional maupun nasional.
• Pemberdayaan sifatnya individual, kolektif organisasional dan
sekaligus sistemeik. Pemberdayaan juga merupakan suatu
proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan
(kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan
lembaga-lembaga sosial.
• Paul (1987) bahwa pemberdayaan adalah pembagian
kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga
meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok
yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap
“proses dan hasil-hasil pembangunan”.

3. KONSEPSI PEMBERDAYAAN
(lanjutan)
• Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya
memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga
cara:
– Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
– Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata,
menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana
dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan linstrik), maupun
sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang
dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
– Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan
membela kepentingan masyarakat lemah.

4. KONSEPSI PEMBERDAYAAN
(lanjutan)
• Secara konseptual pemberdayaan atau empowerment
berasal dari kata power (kekuasaan atau
keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan
bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
• Keberhasilan proses pemberdayaan tergantung pada
dua hal: (1) kekuasaan dapat berubah. Jika
kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak
mungkin terjadi dengan cara apapun. (2) Kekuasaan
dapat diperluas.

5. KONSEPSI PEMBERDAYAAN
(lanjutan)
• Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan
orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
• Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali
kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
• Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan
organisasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas)
kehidupannya.
• Pemberdayaan adalah sebuah proses agar orang menjadi
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang
pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian serta
lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. (5)
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya
kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses
terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan
mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh
barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (b)
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang
mempengaruhi mereka.

6. INDIKATOR PEMBERDAYAAN
• Kebebasan mobilitas,
• Kemampuan membeli komoditas kecil-kebutuhan keluarga
sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng dan bumbu),
kebtuhan dirinya (sabun mandi, besak dan sampo),
• Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan membeli
barang sekunder atau tersier,
• Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, mampu
membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami
isteri,
• Kebebasan relatif dari dominasi keluarga,
• Kesadaran hukum dan politik, mengetahui hak dan
kewajibannya sebagai warga negara,
• Keterlibatan dlam kompanya dan protes dan
• Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga (memiliki
rumah, tanah dan aset produktif).

7. INDIKATOR PEMBERDAYAAN
• keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan keluarga
miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang
menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat
kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis.
• Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimenasi
kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (power wihin),
kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over)
dan kekuasaan dengan (power with).
• Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat
tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah
dan memenuhi kebutuhannya.
• Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam
memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah
masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian,
pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi
pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

8. TUJUAN PROSES PEMBERDAYAAN
• Meningkatkan kegiatan produksi dan pendapatan kaum
miskin dengan tidak akan merubah status quo,
• Memampukan kaum miskin yang bergelut dengan
kebutuhan dasar dan selama ini tidak terwakili dalam
struktur perwakilan,
• Memampukan kaum miskin yang tidak percaya diri di
dalam menghadapi kelompok yang berkuasa,
• Meningkatkan pendidikan dan kemampuan teknologi bagi
kaum miskin, dan
• Memberikan akses informasi yang relevan pada (yang
diberdayakan)

9. CARA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
• Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara
terpadu yang meliputi sumber daya manusia,
sumber daya alam, lingkungan, dan usaha.
Pemberdayaan tersebut dilaksanakan (strategi)
dengan Catur Bina Pemberdayaan, yaitu:
– (1) Bina Manusia,
– (2) Bina Sumber Daya,
– (3) Bina Lingkungan, dan
– (4) Bina Usaha,
• melalui pelibatan stakeholder kunci secara
partisipatoris (participatory approach).

10. CATUR BINA PEMBERDAYAAN

11. STRATEGI BINA MANUSIA
• Meningkatkan kreatifitas
• Investasi pada modal manusia (human capital) yaitu
dalam bidang pendidikan dan kesehatan,
• Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik
formal maupun informal sebagai suatu cara untuk
mensinergikan dan memadukan kekuatan individu,
• Memperluas dan mengeintegrasikan mandat
organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa
tercapai,
• Memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung
jawab, dan hemat, dan
• Menghilangkan sifat dan mental negatif, boros,
konsumtif yang memasung produktivitas dan
menghambat pembangunan.

12. STRATEGI BINA LINGKUNGAN
• Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola
dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal
mereka maupun habitat atau kawasan tempat
kegiatan ekonomi produktif dijalankan,
• Membangun infrastruktur terutama yang
menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi,
• Meningkatkan perencanaan dan pembangunan
secara spasial dan daya dukung lingkungannya,
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui
konservasi, rehabilitasi, reboisasi dan lain
sebagainya.

13. STRATEGI BINA SUMBER DAYA
• Memberikan konsepsi pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan buatan,
• Menghidupkan kembali hak ulayat dan hak
masyarakat lokal,
• Menerapkan pemantauan pengelolaan sumber daya
dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal,
• Menerapkan teknologi ramah lingkungan,
mendorong pengembangan teknologi asli (indigenous
technology),
• Membangun kesadaran akan pentingnya nilai strategi
sumberdaya bagi generasi kini dan yang akan datang,
dan
• Merehabilitasi habitat, dan memperkaya
sumberdaya.

14. BINA SUMBER DAYA (lanjutan)
• Penerapan Community-Based Resource Management
(CBRM).
• Dengan diberlakukannya CBRM diharapkan bahwa
tujuan-tujuan pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya alam dapat dicapai.
• Tiga tujuan utama pengelolaan sumber daya alam
adalah:
– peningkatan efisiensi dan produktivitas (economic
efficiency objective),
– pemerataan hasil dan kesejahteraan secara proporsional
(social equity objective), dan
– pencapaian keberlanjutan sumberdaya (ecological
sustainability objective).

15. STRATEGI BINA USAHA
• Meningkatkan keterampilan usaha, pengelolaan
bisnis skala kecil dan pengusaha teknologi,
• Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap
teknologi, modal, pasar dan informasi
pembangunan,
• Membangun kemitraan mutualistis diantara
sesama pelaku ekonomi rakyat dan melalui
kerjasama perusahaan usaha besar,
• Membangun sistem insentif administrasi serta
pendanaan formal dan informal, dan
• Menyediakan peraturan perundangan yang
menjamin berjalannya proses pengentasan
kemiskinan.

16. KONSEP KELEMBAGAAN
• Konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif, yakni
(1) kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan
aturan main dan (2) kelembagaan sebagai institusi/organisasi
atau struktur.
• Ruttan (1985) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan
main, aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan
dan hubungan sosial, himpunan aturan mengenai tata
hubungan di antara orang-orang, di mana ditentukan hak-hak
mereka, perlindungan atas hak-hak, hak-hak istimewa dan
tanggungjawab.
• Hayami dan Kikuchi mendefinisikan kelembagaan sebagai
pranata/aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh
para anggota komunitas.
• Giddens dalam Scot (2008) mengartikan kelembagaan sebagai
aturan yang memberikan kedamaian dalam kehidupan sosial
dan memberikan dukungan bagi sistem sosial dalam ruang dan
waktunya.

17. KONSEP KELEMBAGAAN (lanj.)
• Pada intinya kelembagaan merupakan seperangkat
pengaturan formal dan non-formal yang mengatur
perilaku (behavioral rules) dan dapat memfasilitasi
terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan
interaksi antar individu-individu.
• Kelembagaan dapat diartikan:
– Aturan main (rules of the games);
– Organisasi yang melaksanakan rules of the games atau
sebagai the player of the games;
– Aturan main yang telah mengalami keseimbangan
(equilibrium rules of the games).

18. KONSEP KELEMBAGAAN (lanj.)
• Kelembagaan yang hidup pada masyarakat bersifat
kompleks dan fungsional. Kompleksitas dan
fungsionalitas dari kelembagan komunitas bersifat
lokalitas dan spesifik.
• Soekanto (1990) mengidentifikasi fungsi kelembagaan
yang hidup dalam masyarakat untuk:
– memenuhi kebutuhan pokok manusia,
– memberi pedoman pada anggota masyarakat
bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku
dalam menghadapi masalah-masalah dalam
masyarakat, terutama yang menyangkut
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia,
– menjaga keutuhan masyarakat, dan
– memberi pegangan kepada masyarakat untuk
mengadakan kontrol sosial (social control).

19. KONSEP KELEMBAGAAN (lanj.)
• Koentjaraningrat (1986) membedakan kelembagaan
dalam masyarakat atas:
• Kelembagaan kekerabatan/domestik,
• Kelembagaan ekonomi (mata pencaharian, produksi,
menimbun dan distribusi kekayaan),
• Kelembagaan pendidikan,
• Kelembagaan ilmiah,
• Kelembagaan politik (mengatur kehidupan
kelompok besar atau kehidupan negara),
• Kelembagaan keagamaan (untuk mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan),
• Kelembagaan estetika dan rekreasi (untuk
menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi) dan
• Kelembagaan somatik (jasmaniah manusia).

20. PENINGKATAN KAPASITAS
• Istilah capacity building seringkali oleh para pakar
dan praktisi pemakaiannya dipertukarkan dengan
istilah capacity development. Namun pada
beberapa tahun terakhir ini, para ahli lebih menyukai
istilah capacity development, yang merupakan istilah
yang lebih baru. Hal ini dikarenakan istilah capacity
development, lebih menekankan kepada suatu
proses yang sedang berjalan dari peningkatan
kapasitas, daripada memfokuskan kepada
membangun kepasitas baru.
• Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses dimana
individu, kelompok, organisasi, kelembagaan dan
masyarakat dapat lebih meningkatkan kemampuan
mereka untuk mengidentifikasi dan memenuhi
kebutuhan pembangunan mereka dalam konteks luas
dan berkelanjutan (CIDA, 1996 dan UNDP, 1997).

21. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS

22. PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI
DIKLAT