Materi Kuliah SANKRI

2.  Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
 Pengertian PNS menurut Mahfud MD ada dua bagian yaitu :
A. Pengertian Stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undangundang
tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5
tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
B. Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal
tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa
golongan yang sebenarnya bukan PNS.

3. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Manajemen ASN diselenggarakan
berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN
meliputi Manajemen PNS dan Manajemen
PPPK.

4. A. Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
- kepastian hukum;
- Profesionalitas;
-proporsionalitas;
-keterpaduan;
-delegasi;
-netralitas;
-akuntabilitas;
-efektif dan efisien;
-keterbukaan;
-nondiskriminatif;
-persatuan dan kesatuan;
-keadilan dan kesetaraan; dan
- kesejahteraan.
-
B. Prinsip ASN sebagai profesi berlandaskan:
•nilai dasar;
•kode etik dan kode perilaku;
•komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada
pelayanan publik;
•kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas;
•kualifikasi akademik;
•jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas; dan
•profesionalitas jabatan.
D. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga
martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi
pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
- melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi;
- melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
-melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat
yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
-ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

5.  Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Sedangkan
Status PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat
sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara
nasional. Sedangkan Status PPPK merupakan Pegawai
ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian
kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-
Undang. Sedangkan Pegawai ASN berkedudukan sebagai
unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi
Pemerintah, dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh
dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6.  Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik;
pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa.
 Pegawai ASN bertugas:
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
dan
c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sedangkan Pegawai ASN berperan sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

7. Hak Pegawai ASN
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi
Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib
memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.
Sedangkan Pegawai PPPK berhak
memperoleh:
a. gaji dan tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.
Kewajiban Pegawai ASN
Pegawai ASN wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan
kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan peraturan
disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan,
dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan
dilanggar oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS,
baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Sedangkan yang dimaksud dengan Hukuman disiplin adalah
hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.
kewajiban PNS sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun
2010 adalah:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan ke
Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah

9.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000,
disebutkan pengertian Formasi Pegawai Negeri Sipil
adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil
yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi dalam
jangka waktu tertentu.
 Formasi masing-masing satuan organisasi negara
disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan
pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan
memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah. Analisa kebutuhan tersebut
dilakukan berdasarkan :
 Jenis pekerjaan;
 Sifat pekerjaan;
 Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;
 Prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan
 Peralatan yang tersedia.

10.  Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk
mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi
dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu
Instansi Pemerintah. Pengadaan PNS di Instansi
Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan
kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab dalam pendayagunaan
aparatur Negara. Pengadaan PNS dilakukan
melalui tahapan perencanaan, pengumuman
lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman
hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan
menjadi PNS.
Syarat melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya
35 (tigapuluh lima) tahun;
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri;
- Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan;
Berkelakuan baik;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah,
- Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.