Materi Kuliah Pemerintahan Daerah & Otonomi Daerah

1. ORGANISASI DAN PERANGKAT
DAERAH

2. DPRD
Kedudukan dan Fungsi DPRD
• DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan
Pengawasan.

3. Tugas dan Wewenang DPRD
• Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk
mendapat persetujuan bersama.
• Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan Kepala Daerah.
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
• Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur bagi DPRD kabupatan/kota.

4. Tugas dan Wewenang DPRD (2)
• Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
wakil kepala daerah.
• Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional
yang dilakukan oleh pemda.
• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah
dalam penyelenggaraan Pemda.
• Membentuk Panitia Pengawas pemilihan kepala daerah.
• Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah
dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

5. Hak DPRD
• interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan
pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah dan negara.
• Angket, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang
penting strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga
bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Hak angket ini dilaksanakan setelah dilakukan
interpelasi dan mendapat persetujuan Rapat Pariourna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾
jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota DPRD yang hadir.
• Menyatakan Pendapat tentang kebijakan dan implementasi kebijakan oleh kepala daerah
• Mengajukan rancangan Peraturan Daerah
• Mengajukan Pertanyaan
• Menyampaikan usul dan pendapat
• Memilih dan dipilih
• Membela diri
• Imunitas
• Protokoler
• Keuangan dan administrasi

6. Kewajiban DPRD
• Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD RI 1945 dan menaati segala
peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah
• Memepertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
• Menyerap , menampung , menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
• Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan
golongan.
• Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD
sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
• Menaati Tata Tertib. Kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD
• Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

7. Kepala Daerah
• Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang :
• Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
• Mengajukan rancangan Perda
• Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD
• Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
• Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Kewajiban Kepala Daerah
• Kepala Daerah memiliki kewajiban :
• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksnakan UUD 1945 serta
mempertahankan dan memlihara keutuhan NKRI,
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat
• Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
• Melaksanakan kehidupan demokrasi.
• Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan,
• Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
• Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
• Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
• Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah
• Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
semua perangkat daerah.

9. Sekretariat Daerah
• Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah.
• Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga
teknis daerah.
• Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, sekretaris daerah bertanggung
jawab kepada kepala daerah.
• Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas
sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala
daerah.
• Sekretaris daerah diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan
• Sekretaris daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden
atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

10. Sekretariat DPRD
• Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD
• Sekretaris DPRD dianagkat dan diberhentikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetuan DPRD.
• Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
• Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
• Menyelenggarakan administrasi keuangan
• Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
• Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya dengan kemampuan keuangan
daerah
• Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli wajib meminta
pertimbangan pimpinan DPRD.
• Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah.

11. Dinas Daerah
• Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah
• Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang
diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
• Kepala dinas daerah bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui Sekretaris
Daerah.

12. Lembaga Teknis Daerah
• Lembaga Teknik Daerah merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah penyusunan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk
badan, kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah.
• Badan. Kantor atau RSUD dipimpin oleh Kepala Badan,
Kepala Kantor atau Kepala RSUD yang diangkat oleh
kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas
usul sekretaris daerah.
• Kepala Badan, Kantor atau RSUD bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

13. Kecamatan
• Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda
berpedoman pada peraturan pemerintah.
• Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
• Selain tugas diatas camat juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, meliputi :
• Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
• Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban.
• Mengkoordinasikan penerapan penerapan dan penegakkan
peraturan perundang-undangan.
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum.

14. • Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
kecamatan
• Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
• Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
desa/kelurahan.
• Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda
Kabupaten/Kota dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan
perundang-undangan.
• Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat
kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

15. Kelurahan
• Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
• Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
dari Bupati/Walikota.
• Selain tugas tersebut, lurah mempunyai pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan :
• Pemberdayaan masyarakat
• Pelayanan masyarakat
• Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
• Memelihara prasarana dan Fasilitas pelayanan umum
• Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari PNS yang menguasai pengetahuan
teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
• Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui
Camat.
• Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan.
• Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah.
• Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Lembaga lain dalam ketentuan ini adalah lembaga
kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

16. DESA
• Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat
Desa.
• Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya.
• Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan.
• Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa
WNI yang syarat dan tata cara pemilihannya diatur dengan
Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
• Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala
desa.
•