This Presentation were rewrites and wrap up to show the participants of workshop conducted by Panwaslu Banda Aceh about People Rights in 2014 free election and how to use the rights to know

1. Liza Dayani
Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi
Aceh (KIA)

2. Pemilu Cerminan
Demokrasi



Salah satu perwujudan pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yaitu
diberikan pengakuan kepada rakyat untuk
berperan serta secara aktif dalam menentukan
wujud penyelenggaraan pemerintahan.
Pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi
sebagai sarana penyampaian hak-hak
demokrasi rakyat.
Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu
sarana penyaluran hak asasi warga negara
yang sangat prinsipil.

3. HAK KONSTITUSIONAL
UUD 1945
Hak Pilih pasif
 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
 Pasal 28, 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3)
Hak Pilih Aktif
 Pasal 1 ayat (2) pasal 2 ayat 1) pasal 6A ayat
(1) dan Pasal 19 ayat (1), pasal 22C ayat (1)
Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat
jelas tidak dibenarkan adanya diskriminasi
mengenai RAS, kekayaan, agama dan
keturunan.

4. HAK WARGA NEGARA
DIPILIH (HAK PILIH PASIF)
Hak setiap warga negara yang telah
memenuhi syarat2 tertentu untuk dapat
dipilih menjadi anggota dari suatu badan
perwakilan
 MEMILIH (HAK PILIH AKTIF)
Hak Setiap warga negara yang telah
memenuhi syarat2 tertentu untuk memilih
anggota2 yang akan duduk dalam suatu
badan perwakilan


5. HAK ASASI MANUSIA
Pasal 43 Ayat (1)

Setiap warga negara berhak untuk dipilih
dan memilih dalam pemilu berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara
yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Catatan : hak ini juga tercantum dalam UU
No. 12/2005 tentang pengesahan kovenan
Hak Sipil Politik (pasal 25)

6. HAK LAIN TERKAIT
PEMILU

DIPILIH MENJADI PETUGAS PENYELENGGARA
PEMILU
 DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA KPU/KIP
 DIPILIH MENJADI ANGGOTA KPU/KIP
 DIPILIH MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST
 DIPILIH MENJADI ANGGOTA BAWASLU
PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN DST

DIPILIH DAN MEMILIH MENJADI
PETUGAS/KELOMPOK MASYARAKAT PEMANTAU/
PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILU (DAPAT
JADI SAKSI SAAT PROSES PEMUNGUTAN SUARA)
CATATAN : SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. Hak Untuk Tahu
Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyim
pan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia

8. Hak Pemohon Informasi Publik
(pasal 4 UUKIP)
Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang
 Setiap orang berhak :
a. melihat dan mengetahui informasi publik
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh informasi publik;
c. mendapat salinan informasi publik melalyui permohonan
sesuai dengan UUKIP
d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
 Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan
permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut
 Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugtana
ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik
mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan
UUKIP


9. Hak Badan Publik
pasal 6 UUKIP


Badan publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan dan informasi
apabila tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Informasi tidak dapat diberikan apabila ;
a. membahayakan negara
b. berkaitan dengan perlindungan dan
persaingan usaha tidak sehat
c. berkaitan dengan hak-hak pribadi
d. berkaitan dengan rahasia jabatan
e. yang diminta belum dikuasai dan
didokumentasikan

10. Kewajiban Badan Publik
pasal 7 UUKIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
informasi publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan
Wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan
untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik seacra baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
Wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiaporang atas informasi
publik
Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi,
sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara
Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut badan publik
dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
nonelektronik

11. Contoh Informasi Publik dalam
penyelenggaraan pemilu







Daftar Pemilih sementara dan tetap
Daftar Parpol peserta pemilu
Daftar Caleg masing-masing parpol
Informasi mengenai tahapan penyelenggaraan
pemilu
Jumlah dana yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemilu
Laporan keuangan partai baik yang bersumber
dari APBN/APBD/iuran anggota dan sumbersumber lainnya
Hasil pemungutan suara di berbagai tingkatan.

12. BAGAIMANA DENGAN
GOLPUT??
GOLPUT SELALU MENJADI TANTANGAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TERMASUK
PILKADA
 GOLPUT MERUPAKAN PILIHAN SADAR BUKAN
KETIDAK HADIRAN DILUAR KONTROL
 SENGAJA DENGAN MAKSUD ATAU TUJUAN
TERTENTU MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN
SUARA
BOLEH KAH?
TENTU SAJA BOLEH KARENA ITU MERUPAKAN
HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN PRINSIP
PEMILU YANG BEBAS DAN RAHASIA


13. BAGAIMANA MENGGUNAKAN HAK
MASYARAKAT DALAM PEMILU





IKUT SERTA SECARA AKTIF DALAM SETIAP
PROSES/TAHAPAN PEMILU.
IKUT SERTA DALAM KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARPOL.
MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMILU DENGAN CARA BERGABUNG DALAM
KELOMPOK YANG INDEPENDEN
MELAPORKAN SETIAP PELANGGARAN PEMILU
YANG DITEMUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS
PEMILU ATAU KELOMPOK PEMANTAU
INDEPENDEN LAINNYA YANG DIAKUI OLEH
PENYELENGGARA PEMILU.
MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN
INFORMASI TERKAIT PROSES/TAHAPAN PEMILU

14. INFORMASI DALAM PRESENTASI INI
DIRANGKUM DARI BERBAGAI
SUMBER DAN APABILA TERDAPAT
KEKELIRUAN, MAKA ITU MENJADI
TANGGUNG JAWAB PEMATERI.
TERIMA KASIH