MEDSOS SEBAGAI HAK
•
12 recomendaciones•30,838 vistas
Presentasi mengenai manfaat dan akibat dari masifnya pemanfaatan media sosial di Indonesia. Disertai contoh-contoh kasus netizen yang terjerat UU ITE.
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a MEDSOS SEBAGAI HAK
Similar a MEDSOS SEBAGAI HAK (20)
Más de Damar Juniarto
Más de Damar Juniarto (20)
Último
Último (20)
MEDSOS SEBAGAI HAK
- 1. MEDIA SOSIAL MANFAAT & AKIBAT
- 2. LANSKAP INTERNET Sejak internet masuk ke Indonesia pada 20 tahun lalu (’90-‐an), ne<zen Indonesia sudah menggunakan internet untuk 1. Mencari informasi terkait proses pendidikan, 2. Meningkatkan pendapatan, 3. Belanja, 4. Mi<gasi bencana, 5. Filantropi, 6. Menyebarkan agenda poli<k, 7. Memonitor pemilu. Ak<vitas ini didukung oleh infrastuktur yang dibangun oleh internet service providers (ISP), yang telah menunjukkan angka kecepatan dan penetrasi yang meningkat dari tahun ke tahun.
- 3. INTERNET CEPAT Laporan terbaru dari Akamai memperlihatkan rata-‐rata kecepatan internet Indonesia telah mencapai 4,5 Mbps atau naik 110% dari tahun sebelumnya: 3,7 Mbps. Sumber: hSps://www.akamai.com/us/en/mul<media/ documents/state-‐of-‐the-‐internet/akamai-‐state-‐of-‐the-‐ internet-‐report-‐q1-‐2016.pdf
- 4. GAYA HIDUP GENERASI The Nielsen Global Genera<onal Lifestyles Survey dilakukan tahun 2015 dengan melibatkan 30.000 responden dari 60 negara untuk memahami sen<men konsumen secara global lintas generasi. Untuk keperluan survei, responden dibagi dalam 5 klasifikasi umur: § Generasi Z (usia 15-‐20) § Millennial (usia 21-‐34) § Generasi X (usia 35-‐49) § Baby Boomers (usia 50-‐64) § Generasi Senyap (usia > 65) Hasilnya memperlihatkan bagaimana konsumen di seluruh dunia hidup, makan, bermain dan menabung.
- 6. AKTIVITAS SAAT SENGGANG Menonton TV adalah kegiatan senggang yang disukai hampir semua generasi, tapi bagi Generasi Z mereka lebih memilih membaca daripada menonton TV. Bahkan secara persentase, mereka lebih banyak main games dan nonton video atau medsos. Sumber: hSp://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/global-‐genera<onal-‐lifestyles.html
- 8. MEDSOS ITU ZEITGEIST Medsos itu elan vital, bagian tak terpisahkan. Daya KriBs Masyarakat Meningkat: Jika dulu orang takut bicara, kini orang berlomba-‐lomba untuk kri<s. Media muncul di mana-‐mana dan berkat media sosial se<ap orang bisa menjadi juru bicara persoalan masyarakat. Masyarakat Ingin Semakin Terlibat: Jika dulu masyarakat pasrah hidupnya diatur oleh negara, kini masyarakat ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan di <ngkat desa sampai <ngkat nasional.
- 9. PERAN INTERNET Internet menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-‐21 untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpar<sipasi dalam membangun masyarakat yang demokra<s. Internet bukan hanya memampukan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tetapi juga menyuarakan hak asasi manusia dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. FRANK LA RUE Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Ekspresi 2008-‐2014 Laporan Frank La Rue 16 Mei 2011 hSp://donnybu.com/wp-‐content/uploads/2013/12/G1113201.pdf
- 10. SKEPTISISME Internet juga berperan untuk memenuhi hak atas kebenaran. Tanpa akses ke informasi yang memadai maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas pejabat publik, pemberantasan korupsi ataupun par<sipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan, <dak akan pernah terwujud. Namun kemajuan peran internet telah membuat pemerintah di banyak negara risau. Kerisauan pemerintah ditunjukkan dengan berbagai <ndakan untuk memblokir konten, memata-‐matai (surveillance) ne<zen dan mengiden<fikasi ak<vis dan mengkriminalisasi pendapat/ekspresi yang sah. FRANK LA RUE Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Ekspresi 2008-‐2014 Laporan Frank La Rue 4 September 2013 hSp://donnybu.com/wp-‐content/uploads/2013/12/G1113201.pdf
- 11. MEDSOS ADALAH HAK Berbicara untuk mengemukakan pendapat, baik di dunia nyata maupun dunia maya, adalah hak yang dilindungi oleh negara dan hukum internasional. § Pasal 28 E: § (2) Se<ap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan ha< nuraninya. § (3) Se<ap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. § Pasal 28 F: Se<ap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. § Ayat 19 Kovenan Sipil PBB: Se<ap orang berhak untuk berpendapat dan merdeka untuk berekspresi serta mencari, menerima, dan mendapatkan informasi.
- 12. BATASAN DI MEDSOS Sama seper< di dunia nyata, di dunia maya kemerdekaan berbicara pun ada batasannya. ArBkel 20 Kovenan Sipil PBB: Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggungjawab dan beban khusus. Oleh karena itu ia dibatasi oleh hukum: 1. Untuk menghargai hak-‐hak dan reputasi orang lain 2. Untuk melindungi keamanan nasional dan keter<ban sipil, moral publik Rumusan singkat: 1. Tidak untuk mengobarkan perang 2. Tidak untuk menyebarkan kebencian yang mengarah pada rasisme 3. Tidak mengganggu keamanan nasional
- 13. ATURAN HUKUM Internet dan medsos di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain mengatur mengenai bisnis dan sistem informasi online, juga memuat hal-‐hal yang dipandang ilegal (cybercrime): § konten ilegal seper<: pornografi, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik, penodaan agama, pengancaman (Pasal 27, 28, 29 UU ITE); § akses ilegal (Pasal 30); § intersepsi ilegal (Pasal 31); § gangguan terhadap data (Pasal 32 UU ITE); § gangguan terhadap sistem (Pasal 33 UU ITE); § penyalahgunaan alat dan perangkat (Pasal 34 UU ITE);
- 14. PENCEMARAN NAMA Pasal 27 ayat 3 UU ITE “Se-ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Persoalan • Definisi mendistribusikan terlalu luas; <dak membedakan mana komunikasi privat dan mana komunikasi publik, semua disamaratakan. • Kata mentransmisikan itu berar< melibatkan pihak telco dan pengembang • Tidak semua penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi urusan negara lewat pidana (pasal 310 KUHP ada 6 macam penghinaan) • Terjadi duplikasi hukum dengan pasal 310 dan 311 KUHP sehingga muncul ke<dakpas<an hukum.
- 15. PENODAAN AGAMA Pasal 28 ayat 2 UU ITE "Se<ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Persoalan • Definisi informasi terlalu luas; harusnya bisa dirinci lewat media pamflet, berita, pidato ataupun siaran yang berisi kebencian. • Duplikasi hukum dengan pasal 156 KUHP dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. • Pasal ini malah digunakan untuk menjerat orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan anggapan pernyataannya merupakan kebencian kepada agama tertentu.
- 16. PENGANCAMAN Pasal 29 UU ITE “Se<ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-‐naku< yang ditujukan secara pribadi.” Persoalan Sifat subyek<f tafsiran dari ancaman kekerasan dan menakut-‐naku< yang bisa menimbulkan ke<dakpas<an hukum.
- 17. ANCAMAN PIDANA Pasal 45 UU ITE “se<ap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Persoalan • Tidak hadirnya pengacara saat pemeriksaan, padahal seseorang yang diancam pidana di atas 5 tahun penjara, wajib mendapat bantuan hukum. • Karena ancaman pidana di atas 5 tahun penjara, maka sesuai Pasal 1 angka 21 KUHAP seorang tersangka bisa ditahan karena memenuhi syarat obyek<f dan syarat subjek<f; ditahan bisa mencapai 100 hari. • Ancaman pidana dan denda KUHP karena pencemaran diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 18. DEMOKRASI KEBABLASAN? Banyaknya yang terjerat bukan berar< demokrasi kebablasan. Namun memperlihatkan sekarang ini masyarakat sedang menggunakan internet untuk melakukan counter-‐power, kontestasi kekuasaan dengan negara, agama, dan oligark. Kekuasaan, dalam pandangan Manuel Castells (2012), diejawantahkan melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli kekerasan melalui kontrol negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran masyarakat melalui manipulasi simbolik. Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan produksi relasi-‐relasi kekuasaan. Dengan internet terjadi “mass self-‐communica<on” – penggunaan Internet dan jaringan wireless sebagai plaoorm dari komunikasi digital – sehingga produksi pesan dilakukan secara otonom dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi.
- 19. DEMOKRASI DIGITAL Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan korporasi media, dalam masyarakat jejaring (network society) komunikasi otonom terjadi dalam jaringan Internet (Internet network) dan dalam plaoorm-‐plaoorm komunikasi wireless. Terjadi perluasan ruang publik-‐sosial poli<k ke cyberspace (dari wilayah offline meluas ke wilayah online) Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk terlibat dan berpar<sipasi. Ada <ga dimensi keterlibatan warga: 1. pengetahuan poli<k 2. kepercayaan poli<k 3. par<sipasi poli<k
- 20. AKIBAT MEDSOS Jumlah ne<zen yang terjerat UU ITE s/d Juni 2016: 178 orang 2 2 1 3 7 20 41 62 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
- 21. RINCIAN KASUS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Psl 31 0 0 0 0 0 0 0 1 Psl 29 0 0 0 0 0 1 0 1 Psl 28 (2) 0 0 0 0 1 1 2 5 Psl 27 (3) 2 2 1 3 6 18 38 48 Psl 27 (1) 0 0 0 0 0 0 0 2 Somasi 0 0 0 0 0 1 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 Jumlah 2008 -‐ 2015
- 22. Defamasi, 107 Penodaan, 6 Ancaman, 1 Somasi, 5 Pornografi, 1 Other, 6 90% 5% 5% PERSENTASE KASUS
- 24. NUR ARAFAH Nur Arafah adalah seorang pelajar SMA di Bogor yang lantaran marah karena cemburu mempos<ng cacian di Facebook Felly Fandini yang dianggap telah berupaya merebut kekasihnya Ujang Firmansyah. Akibat pos<ngan tersebut, dilaporkan ke polisi dan Farah diputuskan bersalah 2,5 bulan dengan percobaan 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Bogor.
- 25. HILDA PUSPITA Akibat mengubah status facebook menjadi "married to" pacar baru Tommy Virginanda, mantan suami Hilda Puspita, Drs. Yana Karyana melaporkan Hilda ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama. Hilda diputus bersalah 3 bulan dan 7 hari penjara. Tommy diputus pidana penjara 2 bulan dan denda Rp 1 juta / 1 bulan kurungan
- 26. DONNY ISWANDONO Awal September 2013, Donny Iswandono dituntut oleh Bupa< Nias Idealisman Dachi karena menulis ar<kel berjudul »Segera! Periksa, Tangkap dan Adili Bupa< Nias Selatan”. Menurut Donny, NBC sudah mencoba dan berusaha mengkonfirmasi ke Bupa< Nias Selatan atas adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di KPK, tetapi <dak mendapatkan respon. Menurut Donny, pihak Nias Bangkit juga sudah berupaya meminta konfirmasi kepada Bupa<, tetapi tak pernah mendapat tanggapan. “Permintaan kami untuk wawancara selalu ditolak. Bupa< lebih memilih mengadu ke polisi.” Hingga kini kasusnya <dak jelas penyelesaiannya.
- 27. Y PANGONANAN Pemilik akun twiSer @ypaonganan, Yulian Pangonanan atau Ongen ditangkap Bareskrim, 17 Desember 2015 karena mengunggah gambar yang diduga mengandung unsur pornografi, dituduh melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE. Dalam gambar tersebut terdapat Presiden Joko Widodo dengan ar<s Nikita Mirzani yang bersamaan dengan hashtag #PapaDoyanLonte Ia ditahan selama lebih dari 4 bulan setelah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh PN Jaksel karena berkas dikembalikan ke Kejaksaan.
- 28. KRIMINALISASI Yang diadukan: Ar<s, Ak<vis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga, Mo<vator, Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sosiolog, Karyawan, Poli<si, Penulis, Sastrawan, Perawat, Wartawan, Ustad, Tukang Sate, Pengamat, Jurnalis Yang mengadu: 1. Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi / departemen) 2. Kalangan profesi (dokter, jaksa, poli<si) 3. Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/ manajer) 4. Sesama warga (statusnya setara)
- 29. DAMPAK LUAS Efek Jeri Siapapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami efek jeri/chilling effect yang berakibat dirinya merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya lagi. Krisis Narasumber KriBs Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber kri<s karena mereka memilih menolak bicara di media lagi. Penutupan Media Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan memilih untuk menghen<kan kegiatannya setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri.
- 30. PENJARA SEBAGAI TUJUAN? Dalam pendalaman kasus di mana <dak ada pencemaran nama, penistaan agama, dan pengancaman, SAFENET menemukan pola pemidanaan. § Kasus UU ITE Sebagai Balas Dendam § Kasus UU ITE Sebagai Barter Kasus § Kasus UU ITE Sebagai Membungkam Kri<k § Kasus UU ITE Sebagai Shock Therapy
- 31. PEMBIASAN Defamasi/ Penodaan/ Ancaman/ Pornografi Balas Dendam Barter Kasus An<-‐Demokrasi: Membungkam Kri<k Shock Therapy
- 32. UPDATE PEMBAHASAN Perkembangan terakhir yang bisa dilaporkan: Januari 2015: Revisi UU ITE masuk dalam agenda Prolegnas 2015 Desember 2015: Naskah Revisi UU ITE dari Kominfo masuk ke dalam Baleg DPR. Januari -‐ Juni 2016: Pembahasan di Komisi I mengenai Revisi UU ITE Juli/Agustus 2016: Keputusan DPR mengenai Revisi UU ITE
- 33. ISI REVISI UU ITE
- 36. KABAR DARI PANJA • Rumusan pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 <dak berubah dan <dak diperjelas • Pidana penjara tetap ada, tetapi jumlah penjara dikurangi • Ditambahkan soal delik aduan sehingga rujukannya adalah pasal 310-‐311 KUHP • Proses pembahasan di Panja Komisi 1 berlangsung tertutup
- 37. TERIMA KASIH Damar Juniarto Regional Coordinator SAFENET HP/WA 0899006600 TwiSer @DamarJuniarto FB /damarjuniarto E-‐mail: damar@safenetvoice.org Southeast Asia Freedom of Expression Network Jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-‐Asia Tenggara, baik organisasi maupun individu, dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bebas berpendapat. hDp://id.safenetvoice.org