2. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada
dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum
perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran
terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa.
Pada dasarnya, dalam
mempelajari ilmu hukum atau
lebih dikenal
degan hukum dapat dibedakan
menjadi hukum materiil dan
hukum formil.
3. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai
peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin
ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai
rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus
bertindak.
Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum
acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses
penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan
gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
Retnowulan dan Iskandar mendefinisikan hukum acara perdata
sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara
bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata
sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.
4. Sumber Hukum Acara Perdata
HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement)
RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)
Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
BW (Burgelijk Wetboek)
WvK (Wetboek van Koophandel) atau dikenal dengan Kitab Undang Undang
Hukum Dagang
Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata
5. Asas Hukum Acara Perdata
Asas Negara Hukum Indonesia
Hakim Bersifat Menunggu (index ne procedat ex officio)
Hakim Bersikap Pasif
Persidangan Terbuka untuk Umum
Mendengar Kedua Belah Pihak (Horen Van Beide Partijen)
Putusan Harus Disertai Alasan (Motivering plicht-voeldoende gemotiveerd)
Beracara Dikenakan Biaya
Tidak Ada Keharusan Mewakilkan dalam Beracara
Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
