SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
Nomor : 893/KPTS. –HUK.ORG/2015
Lampiran : 1 (satu)
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
BUPATI PANGANDARAN
Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015, perlu dilaksanakan secara
terkoordinasi oleh suatu Tim;
b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dibentuk Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Jl. Alun-alun Parigi No. 2 Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393
Kabupaten Pangandaran – Provinsi Jawa Barat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Pelayanan
Pengadaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Kerja Daerah
Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten
Pangandaran Nomor 893/ /Kepeg.3/2015, Tanggal
………………………….. 2015 Perihal Konsep Surat Keputusan
Bupati Kabupaten Pangandaran.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran dengan
susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini.
KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengatur agendakegiatan Tim, pada kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan;
b. Mempersiapkan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui konsultasi dengan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;
d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan
dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
e. Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan;
f. Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bupati.
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 ;
KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut
oleh Ketua Tim.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal November 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,
H. DAUD ACHMAD
Tembusan :
Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Pengarah : Penjabat Bupati Pangandaran
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
Koordinator : Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi
Umum
Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran
Wakil : Kasubag Pendididikan dan Latihan
Sekretaris : Dani Setiawan, A.Md.
Anggota : Cepi Hendra, SE.
Nono Sumarno, S.Pi
Tuti Susnawati.
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,
H. DAUD ACHMAD
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
:
:
:
:
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
PANGANDARAN
893.3/KPTS. -HUK.ORG/2015
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-Alun No. 2 Parigi Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi 46393
NOTA DINAS
Kepada : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran
Dari : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran
Nomor : 893/ /Kepeg.3/2015
Tanggal : Oktober 2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : SK Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran TA.
2015
I S I
Kami sampaikan dengan hormat, berkenaan acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran yang akan
dilaksanakan bulan November tahun 2015.
Dengan tidak melebihi kewenangan bapak, bersama ini kami sampaikan konsep SK
Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dan mohon kiranya untuk dapat
ditandatangani.
Demikian mohon maklum dan atas perkenan bapak, kami haturkan terima kasih.
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
SETDA KABUPATEN PANGANDARAN
Drs. WAWAN SURYAWAN, M.Si
Pembina Tk. I , IV/b
NIP. 19620203 198608 1 001
URAIAN TUGAS TIM KEGIATAN
DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1. Pengarah :
a. Memberikan arahan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Penanggung Jawab :
a. Melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaran dengan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Koordinator :
a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara Kegiatan Diklat Calon
Lampiran
Nomor
Tanggal
:
:
:
Keputusan Bupati Kabupaten
Pangandaran
893.3/Kpts. -Huk.Org/2015
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Ketua :
a. Menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru;
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai teknis Kegiatan Diklat
Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Wakil Ketua :
a. Membantu menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.
a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional Guru;
b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Mengajukan permohonan dana dengan mengajukan Nota Dinas;
c. Mengajukan SPP melalui bendahara pengeluaran;
d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja secara tepat waktu;
7. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
- Sebagai pelaksana administrasi :
a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen administrasi yang terkait
dengan persyaratan pembayaran;
b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen – dokumen pendukung
penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Mencatat bukti-bukti pembelanjaan/transaksi-transaksi dalam buku;
d. Melakukan rekapitulasi pembayaran dan mencatatnya dalam SPJ pengeluaran
pembantu;
- Sebagai pelaksana teknis :
a. Membantu pelaksanaan kegiatan secara teknis;
b. Membantu penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal September 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,
H. DAUD ACHMAD

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSCoach RFIRMANS
 
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNSBahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNSCoach RFIRMANS
 
Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015
Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015
Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015Suparman Man
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSCoach RFIRMANS
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018aim38
 
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamananContoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamananAnggy Wahyu Dwi Surya
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)temanna #LABEDDU
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdIrwanTiro
 
Undangan pelantikan
Undangan pelantikanUndangan pelantikan
Undangan pelantikanAsep Rahmat
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

La actualidad más candente (20)

Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
 
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNSBahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
 
Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015
Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015
Contoh sk tugas penugasan operator sekolah di sdm 2015
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
file Daftar riwayat hidup pns
file Daftar riwayat hidup pnsfile Daftar riwayat hidup pns
file Daftar riwayat hidup pns
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
 
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamananContoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
Contoh surat dinas tentang permohonan bantuan keamanan
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppd
 
Undangan pelantikan
Undangan pelantikanUndangan pelantikan
Undangan pelantikan
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 

Destacado

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Konsep sk panitia
Konsep sk panitiaKonsep sk panitia
Konsep sk panitiaTaufik Opic
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013moliiceman
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014mohammad rifai
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
 
01 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-2014
01 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-201401 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-2014
01 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-2014Nandang Rcp
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasibagorghst
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan JasaUlfah Hanum
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangNurman syah
 
Draf kerjasama fkip unhalu
Draf kerjasama fkip unhaluDraf kerjasama fkip unhalu
Draf kerjasama fkip unhalupd4fkip
 
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaSk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaPT. Helori Grahasarana
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaranPA_Klaten
 
Surat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik nama
Surat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik namaSurat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik nama
Surat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik namaOperator Warnet Vast Raha
 
Sk kemendiknas ttg komite
Sk kemendiknas ttg komiteSk kemendiknas ttg komite
Sk kemendiknas ttg komiteSetio Adi
 
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkSdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkplfisipub
 

Destacado (20)

Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Konsep sk panitia
Konsep sk panitiaKonsep sk panitia
Konsep sk panitia
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
 
01 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-2014
01 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-201401 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-2014
01 sk-panitia-ppdb-sdn-tanggeran-2014
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
 
Draf kerjasama fkip unhalu
Draf kerjasama fkip unhaluDraf kerjasama fkip unhalu
Draf kerjasama fkip unhalu
 
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaSk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
 
Sk bsm
Sk bsmSk bsm
Sk bsm
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
2015 Sk tim penyusun rencana anggaran
 
Surat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik nama
Surat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik namaSurat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik nama
Surat pernyataan kepemilikan kendaraan untuk balik nama
 
Sk kemendiknas ttg komite
Sk kemendiknas ttg komiteSk kemendiknas ttg komite
Sk kemendiknas ttg komite
 
Sk pembentukan kpprs
Sk pembentukan kpprsSk pembentukan kpprs
Sk pembentukan kpprs
 
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkSdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
 

Similar a SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015

Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Dani Setiawan
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...Yuni
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditMan Pangkalan Bun
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015lkibandung
 
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfPERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfKLINIKBUMISEHATLOMBO
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014Syamsul Akbar
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
 
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014Mellianae Merkusi
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015lkibandung
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfdianaekowati1
 

Similar a SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015 (20)

Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015Mou penatausahaan keuangan 2015
Mou penatausahaan keuangan 2015
 
RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015
 
Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019
 
Sk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 finalSk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 final
 
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015
 
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdfPERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
PERGUB_NOMOR_3_TAHUN_2019_HIBAH_BANSOS.pdf
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
 
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015
 
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
 

Más de Dani Setiawan

Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4
Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4
Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4Dani Setiawan
 
Sambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran Nasional
Sambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran NasionalSambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran Nasional
Sambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran NasionalDani Setiawan
 
Prajab ang i pusdikmin
Prajab ang i pusdikminPrajab ang i pusdikmin
Prajab ang i pusdikminDani Setiawan
 
Surat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Surat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PangandaranSurat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Surat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PangandaranDani Setiawan
 
Lap. diklatpim IV 2015 Kab. Pangandaran
Lap. diklatpim IV 2015 Kab. PangandaranLap. diklatpim IV 2015 Kab. Pangandaran
Lap. diklatpim IV 2015 Kab. PangandaranDani Setiawan
 
Janji peserta diklat aparatur
Janji peserta diklat aparaturJanji peserta diklat aparatur
Janji peserta diklat aparaturDani Setiawan
 
Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015
Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015
Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015Dani Setiawan
 
Kpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten Pangandaran
Kpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten PangandaranKpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten Pangandaran
Kpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten PangandaranDani Setiawan
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranDani Setiawan
 
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandran
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandranMou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandran
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandranDani Setiawan
 
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganSambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganDani Setiawan
 
Daftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. Pangandaran
Daftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. PangandaranDaftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. Pangandaran
Daftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. PangandaranDani Setiawan
 
Sambutan Bupati Pangandaran
Sambutan Bupati PangandaranSambutan Bupati Pangandaran
Sambutan Bupati PangandaranDani Setiawan
 
Daftar Pejabat Struktural Kabupaten Pangandaran
Daftar Pejabat Struktural Kabupaten PangandaranDaftar Pejabat Struktural Kabupaten Pangandaran
Daftar Pejabat Struktural Kabupaten PangandaranDani Setiawan
 
Uga Wangsit Siliwangi
Uga Wangsit SiliwangiUga Wangsit Siliwangi
Uga Wangsit SiliwangiDani Setiawan
 
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranDani Setiawan
 
Tugas Manajemen Resiko
Tugas Manajemen ResikoTugas Manajemen Resiko
Tugas Manajemen ResikoDani Setiawan
 

Más de Dani Setiawan (17)

Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4
Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4
Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4
 
Sambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran Nasional
Sambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran NasionalSambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran Nasional
Sambutan Bupati Pangandaran pada Apel Hari Kesadaran Nasional
 
Prajab ang i pusdikmin
Prajab ang i pusdikminPrajab ang i pusdikmin
Prajab ang i pusdikmin
 
Surat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Surat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PangandaranSurat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Surat Edaran Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
 
Lap. diklatpim IV 2015 Kab. Pangandaran
Lap. diklatpim IV 2015 Kab. PangandaranLap. diklatpim IV 2015 Kab. Pangandaran
Lap. diklatpim IV 2015 Kab. Pangandaran
 
Janji peserta diklat aparatur
Janji peserta diklat aparaturJanji peserta diklat aparatur
Janji peserta diklat aparatur
 
Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015
Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015
Sambutan Bupati Pangandaran pada Pelepasan Kontingen PORPEMDA 2015
 
Kpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten Pangandaran
Kpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten PangandaranKpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten Pangandaran
Kpts. petikan pemberhentian sexdes 2015 Kabupaten Pangandaran
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
 
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandran
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandranMou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandran
Mou prajabatan 2015 pusdikmin lemdikpol dengan kab. pangandran
 
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuanganSambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
Sambutan bupati pangandaran dalam diklat penatausahaan keuangan
 
Daftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. Pangandaran
Daftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. PangandaranDaftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. Pangandaran
Daftar Nama Peserta Tes Kesehatan dan Tes Bebas Narkoba CPNS Kab. Pangandaran
 
Sambutan Bupati Pangandaran
Sambutan Bupati PangandaranSambutan Bupati Pangandaran
Sambutan Bupati Pangandaran
 
Daftar Pejabat Struktural Kabupaten Pangandaran
Daftar Pejabat Struktural Kabupaten PangandaranDaftar Pejabat Struktural Kabupaten Pangandaran
Daftar Pejabat Struktural Kabupaten Pangandaran
 
Uga Wangsit Siliwangi
Uga Wangsit SiliwangiUga Wangsit Siliwangi
Uga Wangsit Siliwangi
 
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
 
Tugas Manajemen Resiko
Tugas Manajemen ResikoTugas Manajemen Resiko
Tugas Manajemen Resiko
 

Último

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Último (8)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015

  • 1. BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN Nomor : 893/KPTS. –HUK.ORG/2015 Lampiran : 1 (satu) T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI PANGANDARAN Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim; b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5363); 8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Jl. Alun-alun Parigi No. 2 Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393 Kabupaten Pangandaran – Provinsi Jawa Barat
  • 2. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Pelayanan Pengadaan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015; 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Pangandaran; 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015. Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran Nomor 893/ /Kepeg.3/2015, Tanggal ………………………….. 2015 Perihal Konsep Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KETIGA : Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengatur agendakegiatan Tim, pada kegiatan Pendidikan dan
  • 3. Pelatihan; b. Mempersiapkan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui konsultasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal; e. Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan; f. Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bupati. KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 ; KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di Parigi Pada tanggal November 2015 PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, H. DAUD ACHMAD Tembusan : Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran; 2. Inspektur Kabupaten Pangandaran; 3. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran; 4. Yang bersangkutan.
  • 4. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015 Pengarah : Penjabat Bupati Pangandaran Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Koordinator : Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Wakil : Kasubag Pendididikan dan Latihan Sekretaris : Dani Setiawan, A.Md. Anggota : Cepi Hendra, SE. Nono Sumarno, S.Pi Tuti Susnawati. PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, H. DAUD ACHMAD LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG : : : : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN 893.3/KPTS. -HUK.ORG/2015 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015
  • 5. PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Alun-Alun No. 2 Parigi Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi 46393 NOTA DINAS Kepada : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran Dari : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran Nomor : 893/ /Kepeg.3/2015 Tanggal : Oktober 2015 Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : SK Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran TA. 2015 I S I Kami sampaikan dengan hormat, berkenaan acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2015. Dengan tidak melebihi kewenangan bapak, bersama ini kami sampaikan konsep SK Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dan mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.
  • 6. Demikian mohon maklum dan atas perkenan bapak, kami haturkan terima kasih. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDA KABUPATEN PANGANDARAN Drs. WAWAN SURYAWAN, M.Si Pembina Tk. I , IV/b NIP. 19620203 198608 1 001
  • 7.
  • 8. URAIAN TUGAS TIM KEGIATAN DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015 1. Pengarah : a. Memberikan arahan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 2. Penanggung Jawab : a. Melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaran dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 3. Koordinator : a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara Kegiatan Diklat Calon Lampiran Nomor Tanggal : : : Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran 893.3/Kpts. -Huk.Org/2015
  • 9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 4. Ketua : a. Menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Wakil Ketua : a. Membantu menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru. a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah. 6. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Mengajukan permohonan dana dengan mengajukan Nota Dinas; c. Mengajukan SPP melalui bendahara pengeluaran; d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja secara tepat waktu; 7. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut : - Sebagai pelaksana administrasi : a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran; b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen – dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan; c. Mencatat bukti-bukti pembelanjaan/transaksi-transaksi dalam buku; d. Melakukan rekapitulasi pembayaran dan mencatatnya dalam SPJ pengeluaran pembantu; - Sebagai pelaksana teknis : a. Membantu pelaksanaan kegiatan secara teknis; b. Membantu penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Ditetapkan di Parigi Pada Tanggal September 2015 PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,