menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat

1. MASA PEMERINTAHAN KABINET
WILOPO
Kelompok 3:
David Adi Nugroho (08)
Deri Eka Fauzi (09)
Dhian Safitri (10)
Nandira Putri Azalia (23)
Rifqi Daffa Ariyana (27)
Rizal Ganda Setiawan (29)

2. KABINET WILOPO
PROSES
TERBENTUK
PROGRAM
KERJA
BERAKHIRNYA
KABINET
PARTAI
PENDUKUNG

3. PROSES TERBENTUKNYA KABINET
Kabinet wilopo terbentuk setelah berakhirnya Kabinet sebelumnya
yaitu Kabinet Sukiman. Hal ini dikarenakan Kabinet Soekiman
menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari
Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act
(MSA). Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah
memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar
politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan
dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka
menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat
Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya
kepada presiden.

4. Atas dasar itu pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno
menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto
Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, yang diminta oleh
Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat
dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua
formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan,
sebab tidak ada kesepakatan tentang calon – calon yang akan
didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 kedua formatur itu
mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr.
Wilopo (PNI) sebagi formatur baru.

5. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30
Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas :
PNI dan Masyumi masing-masing jatah empat orang
PSI dua orang
PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen
Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII) masing - masing satu orang dan
golongan tak berpartai tiga orang

6. PROGRAM KERJA KABINET
1. Organisasi Negara
a. Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan
Dewan -dewan Daerah (konstituante, DPR, dan DPRD).
Program untuk menyelenggarakan pemilu ini
merupakan program yang diutamakan dalam kabinet Wilopo.
b. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi
daerah.
c. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

7. 2. Kemakmuran
a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dan
mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan
rakyat, dan
b. Melanjutkan usaha perubahan agraria
3. Keamanan
Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan
dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan
organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan tenaga
masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

8. 4. Perburuhan
Memperlengkap perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan
derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.
5. Pendidikan dan Pengajaran
Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan
dan pengajaran.
6. Luar Negeri
a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif yang sesuai dengan
kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan
kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
b. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia Belanda atas
dasar Unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian
internasional biasa dan menghilangkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar
yang merugikan rakyat dan Negara.
c. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah
Indonesia secepatnya.

9. PARTAI PENDUKUNG KABINET
 Kabinet Wilopo mendapat dukungan koalisi dari PNI, Masyumi dan
PSI.
Partai Sosialis Indonesia (PSI) didukung oleh kaum intelektual Jakarta
tetapi hanya mendapat sedikit dukungan umum dikota-kota lainnya.
Basis utama Partai Nasional Indonesia (PNI) ialah didalam birokrasi
dan kalangan para pegawai kantor.
Motivasi partai-partai mendukung pemerintahan yaitu agar mereka
duduk di dalam parlemen dengan praktik “politik dagang sapi” yang
hanya menguntungkan segelintir elite politik.

10. BERAKHRINYA KABINET
Faktor - faktor yang Menyebabkan Kabinet Wilopo Jatuh:
 Masalah ekonomi yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang
disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia
sementara kebutuhan impor terus meningkat. Penerimaan negara
menjadi menurun.
 Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang
berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen
sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.

11.  Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang
mengancam keutuhan bangsa yang harus segera diselesaikan. Di
beberapa tempat, terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak
puas terhadap pemerintahan pusat
 Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap
pemerintahan. Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi
daerah.
 Reorganisasi (profesionalisasi tentara) : menimbulkan kericuhan
di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan. Terjadi
Peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu adanya konflik ditubuh angkatan
darat (tentara) dan politisi sipil (DPR) yang diawali dari upaya
pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga
muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang
akan membahayakan kedudukannya.

12.  Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah
perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Perkebunan tersebut adalah
perkebunan milik orang asing, yaitu perkebunan kelapa sawit, teh, dan
tembakau. Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan
pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikan lahan
perkebunan mereka kembali serta memiliki tanah-tanah perkebunan.
Pemerintah menyetujui tuntutan dari pengusaha asing ini dengan
alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya
msuk ke Indonesia. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan
pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di
Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16
Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar
Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut.

13. Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak
percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo.
Peristwa Tanjung Morawa ini dijadikan sarana oleh kelompok
yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela
pemerintah. Akibatnya Kabinet wilopo mengembalikan mandatnya
kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi
itu diterima oleh parlemen.