SlideShare una empresa de Scribd logo

Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara

•Descargar como PPTX, PDF•
•
Deady Rizky Yunanto
Deady Rizky Yunanto

Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara

Educación
1 de 37
KEUANGAN NEGARA SEMINAR PEMERKIEKLSOAMANP OKKEU 7ANGAN NEGARA 9C AKUNTANSI 2014 SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
KEUANGAN KEUANGAN NEGARA NEGARA
PENGERTIAN Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan KELOMPOK 7 kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
PENDEKATAN Pendekatan Objek Pendekatan Subjek Keuangan Negara dirumuskan dalam empat pendekatan Pendekatan Proses Pendekatan Tujuan
LINGKUP kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman Penerimaan Negara Pengeluaran Negara Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
PEMERIKSAAN KEUANGAN KEUANGAN NEGARA NEGARA
PENGERTIAN Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan KELOMPOK standar pemeriksaan, 7 untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
STANDAR KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAAN Pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Manajemen pemeriksaan keuangan didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Manajemen pemeriksaan keuangan didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tujuan: untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tujuan: untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BERLAKU UNTUK Aparat Pengawas Intern Pemerintah Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK BPK
SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan KELOMPOK 7 persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional Standar Umum Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Hubungan Antara Standar Pemeriksaan dan Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara? Hubungan Antara Standar Pemeriksaan dan Standar Profesional Lainnya?
METODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA KEUANGAN
TAHAPAN Tahap Perencanaan (10 langkah) Tahap Pelaksanaan (7 langkah) Tahap Pelaporan (5 langkah)
KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa
STAKEHOLDER PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DPR dan DPD DPRD Provinsi dan Gubernur DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota
UU No 15 Tahun 2004 dijelaskan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum
JENIS KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN
JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Keuangan • Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Pemeriksaan dg Tujuan Tertentu • Pemeriksaan yg tidak termasuk atas Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
PEMERIKSAAN KEUANGAN Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemeriksaan keuangan
PEMERIKSAAN KINERJA Pemeriksaan atas Aspek efektivita s aspek efesiensi aspek ekonomi
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah
HASIL PEMERIKSAAN Pemeriksaan Keuangan • Opini • Temuan • Simpulan • Rekomendasi Pemeriksaan Kinerja • Simpulan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
OPINI KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN KEUANGAN
PENGERTIAN Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang KELOMPOK 7 disajikan dalam laporan keuangan. (UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 11)
KRITERIA DALAM PEMBERIAN OPINI
TUJUAN PEMBERIAN OPINI Tujuan Pemberian Opini Menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Menilai apakah hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah telah diungkapkan sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Menilai kepatuhan laporan keuangan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menilai efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan dalam pemerintahan.
JENIS OPINI Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Opini tidak wajar (adversed opinion) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA KEUANGAN
LEMBAGA PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA UUD 1945 pasal 23 E ayat (1) • untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan keuangan negara pasal 3 ayat (1) • Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1 ayat (1) • Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KEDUDUKAN BPK BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK berkedudukan di ibukota negara BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi
KEANGGOTAAN BPK Mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden Terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota Memegang jabatan selama 5 (lima) tahun Dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
ANGGOTA BPK NO JABATAN NAMA 1 Ketua Merangkap Anggota Dr. H. Rizal Djalil 2 Wakil Ketua Merangkap Anggota Hasan Bisri, S.E., M.M. 3 Anggota I Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara , S.E., Ak., M.M. 4 Anggota II Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A. 5 Anggota III Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. 6 Anggota IV Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. 7 Anggota V Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. 8 Anggota VI 9 Anggota VII Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A.
INTOSAI • (International Organisation of Supreme Audit Institutions) ASOSAI • (Asian Organization of Supreme Audit Institutions ) ASEANSAI • (ASEAN Supreme Audit Institutions ) LEMBAGA PEMERIKSAAN KEUANGAN INTERNASIONAL INTOSAI • (International Organisation of Supreme Audit Institutions) ASOSAI • (Asian Organization of Supreme Audit Institutions ) ASEANSAI • (ASEAN Supreme Audit Institutions )
KEUANGAN NEGARA TERIMA KASIH

Recomendados

Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Presentasi audit kinerja
Presentasi audit kinerjaPresentasi audit kinerja
Presentasi audit kinerjamikacuuuu
 
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...atambua
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 

Recomendados

Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Presentasi audit kinerja
Presentasi audit kinerjaPresentasi audit kinerja
Presentasi audit kinerjamikacuuuu
 
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...atambua
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMiRuu Resty
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuDeady Rizky Yunanto
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKPDesy Yofah Putri
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanjaAlfath Zulhiansyah Zulhiansyah
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RBDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikSujatmiko Wibowo
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPnanipalawa
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikMirsa Niati
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAry Efendi
 
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015TeguhSantoso676673
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMiRuu Resty
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuDeady Rizky Yunanto
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikSujatmiko Wibowo
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPnanipalawa
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikMirsa Niati
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 

La actualidad más candente (20)

Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIP
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 

Similar a Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara

Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAry Efendi
 
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015TeguhSantoso676673
 
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulumTahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulumBerbaginfo
 
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptxSesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptxDeboratogatorop2
 
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Penataan Ruang
 
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)Galuh Dyah
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahRusman R. Manik
 
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan NegaraImplikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan NegaraMuhammad Rafi Kambara
 
Profil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compressProfil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compressDwivaDeviShintia
 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraMuhamad Yogi
 
Calk1
Calk1Calk1
Calk1i4d
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganUndang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganPenataan Ruang
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 

Similar a Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara (20)

Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintahAkuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah
 
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015
 
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulumTahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
Tahapan pendekatan seintifik dan model pembelajaran kurikulum
 
UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004
 
Uu 15 2004 Pjls
Uu 15 2004 PjlsUu 15 2004 Pjls
Uu 15 2004 Pjls
 
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptxSesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
Sesi2_PASP_SPKN (MATERI PASP 1).pptx
 
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
Uu15 2004 pemeriksaan tanggung jawab keuangan negaraUndang-undang No. 15 Tahu...
 
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
Uu 15 2004 - pemeriksanaan keuangan(1)
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
Uu 15 2004
Uu 15 2004Uu 15 2004
Uu 15 2004
 
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah DaerahPemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan NegaraImplikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
 
Profil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compressProfil pwk 2018 v4 compress
Profil pwk 2018 v4 compress
 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 
LEMBAGA BPK
LEMBAGA BPKLEMBAGA BPK
LEMBAGA BPK
 
Calk1
Calk1Calk1
Calk1
 
Calk1
Calk1Calk1
Calk1
 
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganUndang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 
Biaya perjalanan dinas
Biaya perjalanan dinasBiaya perjalanan dinas
Biaya perjalanan dinas
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 

Más de Deady Rizky Yunanto

Measurement of Asset and Liabilities
Measurement of Asset and LiabilitiesMeasurement of Asset and Liabilities
Measurement of Asset and LiabilitiesDeady Rizky Yunanto
 
Conceptual Framework in Accounting
Conceptual Framework in AccountingConceptual Framework in Accounting
Conceptual Framework in AccountingDeady Rizky Yunanto
 
Behavioral Research in Accounting
Behavioral Research in AccountingBehavioral Research in Accounting
Behavioral Research in AccountingDeady Rizky Yunanto
 
Metodologi Penelitian - Statistik Deskriptif
Metodologi Penelitian - Statistik DeskriptifMetodologi Penelitian - Statistik Deskriptif
Metodologi Penelitian - Statistik DeskriptifDeady Rizky Yunanto
 
Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...
Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...
Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...Deady Rizky Yunanto
 
Metodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan Data
Metodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan DataMetodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan Data
Metodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan DataDeady Rizky Yunanto
 
Metodologi Penelitian - Cara Membuat Kuisioner
Metodologi Penelitian - Cara Membuat KuisionerMetodologi Penelitian - Cara Membuat Kuisioner
Metodologi Penelitian - Cara Membuat KuisionerDeady Rizky Yunanto
 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek... Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...Deady Rizky Yunanto
 
Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi Daerah
Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi DaerahAnalisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi Daerah
Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi DaerahDeady Rizky Yunanto
 
Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...
Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...
Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...Deady Rizky Yunanto
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifDeady Rizky Yunanto
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan KinerjaDeady Rizky Yunanto
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan KinerjaDeady Rizky Yunanto
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPPPemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPPDeady Rizky Yunanto
 
Manajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context SettingsManajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context SettingsDeady Rizky Yunanto
 
Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi RisikoManajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi RisikoDeady Rizky Yunanto
 
Manajemen Risiko - Analisis Risiko
Manajemen Risiko - Analisis RisikoManajemen Risiko - Analisis Risiko
Manajemen Risiko - Analisis RisikoDeady Rizky Yunanto
 

Más de Deady Rizky Yunanto (20)

Positive Theory
Positive TheoryPositive Theory
Positive Theory
 
Measurement of Asset and Liabilities
Measurement of Asset and LiabilitiesMeasurement of Asset and Liabilities
Measurement of Asset and Liabilities
 
Expense Theory
Expense TheoryExpense Theory
Expense Theory
 
Conceptual Framework in Accounting
Conceptual Framework in AccountingConceptual Framework in Accounting
Conceptual Framework in Accounting
 
Behavioral Research in Accounting
Behavioral Research in AccountingBehavioral Research in Accounting
Behavioral Research in Accounting
 
Metodologi Penelitian - Statistik Deskriptif
Metodologi Penelitian - Statistik DeskriptifMetodologi Penelitian - Statistik Deskriptif
Metodologi Penelitian - Statistik Deskriptif
 
Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...
Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...
Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan E...
 
Metodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan Data
Metodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan DataMetodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan Data
Metodologi Penelitian - Instrumen Pengumpulan Data
 
Metodologi Penelitian - Cara Membuat Kuisioner
Metodologi Penelitian - Cara Membuat KuisionerMetodologi Penelitian - Cara Membuat Kuisioner
Metodologi Penelitian - Cara Membuat Kuisioner
 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek... Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...
 
Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi Daerah
Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi DaerahAnalisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi Daerah
Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Inflasi Daerah
 
Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...
Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...
Analisis Pengaruh Equalization Grant dan Sumber Kemandiian Fiskal Terhadap Be...
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pelaporan Pemeriksaan Kinerja
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan Kinerja
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPPPemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
Pemeriksaan Keuangan Negara - Perencanaan Pemeriksaan LKPP
 
Manajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context SettingsManajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context Settings
 
Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi RisikoManajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko
 
Manajemen Risiko - Analisis Risiko
Manajemen Risiko - Analisis RisikoManajemen Risiko - Analisis Risiko
Manajemen Risiko - Analisis Risiko
 
Manajemen Resiko PT KAI
Manajemen Resiko PT KAIManajemen Resiko PT KAI
Manajemen Resiko PT KAI
 

Último

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Último (20)

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara

  • 1. KEUANGAN NEGARA SEMINAR PEMERKIEKLSOAMANP OKKEU 7ANGAN NEGARA 9C AKUNTANSI 2014 SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
  • 3. PENGERTIAN Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan KELOMPOK 7 kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  • 4. PENDEKATAN Pendekatan Objek Pendekatan Subjek Keuangan Negara dirumuskan dalam empat pendekatan Pendekatan Proses Pendekatan Tujuan
  • 5. LINGKUP kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman Penerimaan Negara Pengeluaran Negara Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
  • 7. PENGERTIAN Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan KELOMPOK standar pemeriksaan, 7 untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • 8. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • 10. STANDAR PEMERIKSAAN Pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pemeriksaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Manajemen pemeriksaan keuangan didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Manajemen pemeriksaan keuangan didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tujuan: untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tujuan: untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • 11. BERLAKU UNTUK Aparat Pengawas Intern Pemerintah Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK BPK
  • 12. SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan KELOMPOK 7 persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional Standar Umum Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
  • 13. Hubungan Antara Standar Pemeriksaan dan Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara? Hubungan Antara Standar Pemeriksaan dan Standar Profesional Lainnya?
  • 15. TAHAPAN Tahap Perencanaan (10 langkah) Tahap Pelaksanaan (7 langkah) Tahap Pelaporan (5 langkah)
  • 16.
  • 17. KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa
  • 18. STAKEHOLDER PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DPR dan DPD DPRD Provinsi dan Gubernur DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota
  • 19. UU No 15 Tahun 2004 dijelaskan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum
  • 20. JENIS KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN
  • 21. JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Keuangan • Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Pemeriksaan dg Tujuan Tertentu • Pemeriksaan yg tidak termasuk atas Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
  • 22. PEMERIKSAAN KEUANGAN Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemeriksaan keuangan
  • 23. PEMERIKSAAN KINERJA Pemeriksaan atas Aspek efektivita s aspek efesiensi aspek ekonomi
  • 24. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah
  • 25. HASIL PEMERIKSAAN Pemeriksaan Keuangan • Opini • Temuan • Simpulan • Rekomendasi Pemeriksaan Kinerja • Simpulan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
  • 26. OPINI KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN KEUANGAN
  • 27. PENGERTIAN Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang KELOMPOK 7 disajikan dalam laporan keuangan. (UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 11)
  • 29. TUJUAN PEMBERIAN OPINI Tujuan Pemberian Opini Menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Menilai apakah hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah telah diungkapkan sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Menilai kepatuhan laporan keuangan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menilai efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan dalam pemerintahan.
  • 30. JENIS OPINI Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Opini tidak wajar (adversed opinion) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
  • 31. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA KEUANGAN
  • 32. LEMBAGA PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA UUD 1945 pasal 23 E ayat (1) • untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan keuangan negara pasal 3 ayat (1) • Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1 ayat (1) • Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • 33. KEDUDUKAN BPK BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK berkedudukan di ibukota negara BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi
  • 34. KEANGGOTAAN BPK Mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden Terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota Memegang jabatan selama 5 (lima) tahun Dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
  • 35. ANGGOTA BPK NO JABATAN NAMA 1 Ketua Merangkap Anggota Dr. H. Rizal Djalil 2 Wakil Ketua Merangkap Anggota Hasan Bisri, S.E., M.M. 3 Anggota I Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara , S.E., Ak., M.M. 4 Anggota II Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A. 5 Anggota III Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. 6 Anggota IV Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. 7 Anggota V Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. 8 Anggota VI 9 Anggota VII Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A.
  • 36. INTOSAI • (International Organisation of Supreme Audit Institutions) ASOSAI • (Asian Organization of Supreme Audit Institutions ) ASEANSAI • (ASEAN Supreme Audit Institutions ) LEMBAGA PEMERIKSAAN KEUANGAN INTERNASIONAL INTOSAI • (International Organisation of Supreme Audit Institutions) ASOSAI • (Asian Organization of Supreme Audit Institutions ) ASEANSAI • (ASEAN Supreme Audit Institutions )