UU No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dokumen ini menjelaskan tahapan perencanaan pemeriksaan kinerja yang meliputi identifikasi masalah, penentuan area kunci, tujuan dan lingkup pemeriksaan, serta penetapan kriteria. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan pemeriksa

2. UU No. 15 Tahun 2004 
Pemeriksaan Kinerja adalah
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atas pemeriksaan
aspek ekonomi dan efisiensi serta
pemeriksaan aspek efektivitas.

3. Ekonomi  meminimalkan biaya perolehan input
untuk digunakan dalam proses, dengan tetap
menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik
administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen.

4. Efisien  hubungan yang optimal antara input dan
output.

5. Efektivitas  berkaitan dengan hubungan antara
output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai
(outcome).
Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi
tujuan yang telah ditetapkan

6. mempersiapkan suatu program
pemeriksaan sebagai dasar bagi
pelaksanaan pemeriksaan sehingga
pemeriksaan berjalan efisien dan
efektif

7. Tahapan perencanaan
Pengidentifikasian Masalah
Penentuan Area Kunci
Penentuan Obyek, Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan
Kinerja
Penetapan Kriteria
Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan
Program Kerja Perorangan

9. :
Kegiatan
Utama
pemahaman atas
rencana strategis
dan kebijakan
badan tentang
pemeriksaan kinerja
pemahaman atas
entitas yang akan
diperiksa

10. Memahami rencana strategis dan kebijakan
organisasi
Memperoleh data, informasi, serta latar
belakang organisasi,
Mengetahui landasan hukum atas kegiatan
organisasi
Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada
Memahami tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban
yang diemban oleh organisasi

11. Input
Peraturan perundang-undangan terkait.
Rencana strategis BPK dan kebijakan Badan
tentang pemeriksaan kinerja.
Laporan pemeriksaan sebelumnya.
Rencana jangka panjang, rencana kerja dan
anggaran, dan laporan tahunan entitas.
Kebijakan entitas dan risalah yang berkaitan
dengan entitas.
Struktur organisasi, pedoman sistem, dan
prosedur organisasi (SOP) dan petunjuk
operasional.

12. 1. Dapatkan dan pelajari rencana strategis BPK
serta kebijakan Badan tentang pemeriksaan
kinerja.
2. Pelajari sejarah dan latar belakang entitas
3. Reviu struktur organisasi dan uraian tugas atas
entitas
4. Reviu hasil pemeriksaan sebelumnya
5. Analisis dokumen anggaran dari entitas
6. Analisis SOP dari entitas

13. 7. Analisis AD/ART, RJP, dan RKA dari entitas
8. Jika diperlukan, lakukan observasi singkat di lokasi
9. Jika diperlukan, lakukan interviu manajemen
10. Reviu peraturan-peraturan yang mendasari program
yang diperiksa, laporan kemajuan program, serta
hambatan
11. Identifikasi dan reviu tujuan dan sasaran dari program
yang diperiksa, kemudian teliti apakah dalam
mencapai tujuan tersebut terdapat tolok ukur, standar,
KPI untuk menentukan keberhasilan program
tersebut.

14. 12. inventarisasi tolok ukur, standar, atau KPI yang
telah diterapkan oleh entitas
13. Teliti kemungkinan adanya hambatan yang
dialami entitas dalam melaksanakan
kewenangannya
14. Teliti kemungkinan adanya penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh entitas
15. Teliti kemungkinan adanya peraturan atau
kebijakan pemerintah yang menghambat
pencapaian tujuan entitas

15. 16. Pelajari kemungkinan adanya batasan-batasan
berdasarkan peraturan atau kebijakan institusi di
atasnya
17. Reviu atas hasil-hasil studi yang telah dilakukan
kelompok industri, kelompok _ profesional, dan
kelompok-kelompok lain
18. Dapatkan dan inventarisasi isu-isu mutakhir
tentang permasalahan yang sedang dihadapi
oleh entitas,
19. Buatlah kesimpulan mengenai permasalahan
yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini.

16. Gambaran umum dari kegiatan/program dari
entitas yang diperiksa yang antara lain
meliputi input, proses, output, dan outcome.
Hasil reviu peraturan perundang-undangan
yang meliputi kewenangan, maksud dan
tujuan, dan struktur organisasi.
Informasi mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja entitas.
Kesimpulan umum tentang identifikasi
masalah.

17. Setiap langkah pada tahap
pengidentifikasian masalah ini harus
didokumentasikan dengan baik  KKP

19. Area kunci (key area) adalah area,
bidang atau kegiatan yang merupakan
fokus audit dalam entitas

20. Menilai sistem pengendalian pada
intenitas.
Menilai adanya peraturan perundang-undangan
yang berpengaruh signifikan.
Menilai adanya risiko kecurangan yang
mungkin terjadi

21. hasil kegiatan pengidentifikasian
masalah
hasil telaahan pemeriksa tentang
kualitas SPI entitas
hasil diskusi dengan
pimpinan/manajemen entitas atau
komite audit entitas
hasil diskusi dengan personil satuan
kerja pengawas intern dan meninjau
ulang laporan hasil pemeriksaan intern

22. peraturan dan perundang-undangan yang
secara signifikan berpengaruh terhadap
entitas
hasil olahan database entitas yang dikelola
oleh BPK.
hasil kajian atau kumpulan informasi yang
disediakan oleh unit nonpemeriksa BPK.
hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan
metodologi pengumpulan data lainnya yang
digunakan oleh pemeriksa dalam
mengumpulkan data dan informasi dalam
tahap perencanaan pemeriksaan ini

23. mempertimbangkan kualitas pengendalian
intern atas entitas/kegiatan/program yang
akan diperiksa dengan menggunakan lima
komponen SPI.
melakukan penilaian atas pengaruh
peraturan perundang-undangan yang
signifikan terhadap
entitas/kegiatan/program yang akan
diperiksa.
mengidentifikasi potensi terjadinya
kecurangan.

24. 1. Melakukan pendekatan terhadap lima
komponen SPI yang dikemukakan oleh
COSO, untuk melakukan perencanaan
pemeriksaan, menilai risiko pemeriksaan,
mengidentifikasi bukti pemeriksaan dan
menilai kualitas sistem pengendalian pada
objek audit.
2. Pengaruh peraturan perundang-undangan
yang relevan terhadap apa yang hendak
diperiksa dalam pemeriksaankinerja perlu
diidentifikasi oleh pemeriksa dalam
tahapperencanaan pemeriksaan.

25. 3. Berdasarkan data dan informasi yang
diperoleh dari dua kegiatan di atas dan
input dari tahap identifikasi masalah,
pemeriksa berupaya untuk
mengidentifikasi risiko terjadinya
kecurangan yang mungkin mempengaruhi
hasil pemeriksaan. Informasi yang
diperoleh oleh pemeriksa kemudian
diidentifikasi sehingga dapat dihasilkan
suatu prosedur untuk meyakinkan bahwa
kecurangan tersebut akan dapat dideteksi

26. 4. Setelah mengidentifikasi masalah,
mempertimbangkan SPI,pengaruh
peraturan perundang-undangan yang
signifikan, danpotensi terjadinya
kecurangan, kemudian pemeriksa
dapatmenentukan beberapa area kunci
sebagai bahan usulpemeriksaan yang
akan diajukan dalam Rencana Kerja
Pemeriksaan (RKP)

27. 5. Untuk membantu pemeriksa dalam
menentukanarea kunci yang akan
dipilih menjadi obyek
pemeriksaan,pemeriksa dapat
menggunakan faktor pemilihan, yaitu:
a) Risiko Manajemen
b) Signifikansi Suatu Program
c) Dampak Audit
d) Auditabilitas

28. 6. Area-area kunci yang telah ditentukan,
kemudian diberiurutan prioritas (untuk
dipilih atau tidak) berdasarkan
hasilanalisis dengan menggunakan
faktor pemilihan. Selanjutnya,dengan
mempertimbangkan sumber daya
pemeriksaan yangada, area kunci
dipilih berdasarkan urutan prioritas
yangtelah ditetapkan.

29. Output dari kegiatan penilaian terhadap
area kunci ini adalah teridentifikasikannya
area-area kunci yang menjadi
fokuspemeriksaan. Berdasarkan data dan
area kunci yang telah dipilihdan sumber
daya pemeriksaan yang ada, satuan kerja
(satker)pemeriksa dapat menyusun RKP.

30. Seluruh pengkajian pemeriksa mengenai
tahap penentuan areakunci di tingkat
entitas harus didokumentasikan. Tim dapat
mengembangkan suatu template yang
membantu pendefinisian pengendalian
internal dan risiko kecurangan di dalam
suatuentitas dalam rangka penentuan area
kunci yang terdokumentasisebagai KKP

32. Tujuan pemeriksaan mengungkapkan
apa yang ingin dicapai dari pemeriksaan
tersebut
Lingkup pemeriksaan adalah batas
pemeriksaan dan harus terkait langsung
dengan tujuan pemeriksaan
Objek pemeriksaan adalah program/
kegiatan yang akan diperiksa

33. membantu dalam mengidentifikasikan
masalah-masalah
membantu dalam menyiapkan parameter
atau ukuran pembatasan pemeriksaaan
mempermudah dalam mengambil
kesimpulan

34. Output dari Kegiatan Pengidentifikasian
Masalah.
Output dari Kegiatan Penentuan Area
Kunci

35. 1. Menentukan Obyek Pemeriksaan
2. Menentukan tujuan pemeriksaan
3. Menentukan lingkup pemeriksaan
luas sasaran pemeriksaan yang akan
dilakukan
permasalahan yang akan diperiksa
waktu pemeriksaan

36. didasarkan informasi dari proses
sebelumnya
Lakukan perubahan dalam lingkup
pemeriksaan diharuskan
Apabila perintah pemeriksaan
menentukan lingkup secara luas,
pemeriksa harus merincinya secara
lebih khusus

37. Tujuan pemeriksaan  tujuan umum dan tujuan
khusus
Lingkup pemeriksaan meliputi:
○ Area kunci
○ Periode waktu yang akan diperiksa.
○ Aspek kinerja yang diperiksa

39. Standar ukuran harapan mengenai apa yang
seharusnya terjadi, praktik terbaik, dan
benchmarks
- SPKN

40. dasar komunikasi bagi pemeriksa
dasar komunikasi dengan entitas
diperiksa
menghubungkan tujuan pemeriksaan
dengan program pemeriksaan
dasar pengumpulan data dan
penyusunan prosedur pemeriksaan
dasar penentuan temuan

41. output dari tahap sebelumnya
standar atau norma yang dikembangkan
entitas
pendapat ahli
kriteria yang digunakan sebelumnya
kriteria yang digunakan institusi pemeriksa lain
kinerja tahun sebelumnya
dokumen perencanaan awal
anggaran entitas
kinerja entitas lain yang sejenis

42. Informasi tersebut dapat diperoleh:
tenaga ahli
laporan pemeriksaan sebelumnya
dokumen anggaran
laporan kinerja entitas sejenis
laporan hasil studi kelayakan yang
disetujui
jurnal ilmiah, buku, teks
hasil kuesioner, wawancara, observasi

43. Apakah entitas sudah memiliki kriteria
Apakah kriteria telah sesuai karakteristik
Pemeriksa dapat mengembangkan
sendiri kriteria
Pemeriksa perlu mengkomunikasikan
kriteria yang akan digunakan dengan
manajemen entitas

44. Kelompok kriteria
Jenis kriteria
Deskripsi ringkas
Satuan pengukuran
Sumber data
Standar ukuran kinerja
Tanggapan entitas

46. Perencanaan
Pemeriksaan
Kinerja
1. Identifikasi
masalah
2. Penentuan area
Kunci
3. Penentuan obyek,
tujuan & lingkup
Pemeriksaan Kinerja
4. Penetapan Kriteria
5. Penyusunan P2
dan PKP
Penyusunan Program
Pemeriksaan dan
Program Kerja Perorangan
Program Pemeriksaan berisi
tujuan pemeriksaan dan prosedur
pemeriksaan untuk mencapai
tujuan pemeriksaan

47. Syarat Program Pemeriksaan (P2) yang
memadai:
Program pemeriksaan yang efektif akan sangat membantu dalam
mendapatkan bukti pemeriksaan yang memadai untuk mendukung
temuan pemeriksaan. Bukti pemeriksaan mempunyai peran yang
sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan
dan oleh karenanya harus mendapat perhatian pemeriksa sejak
tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan akhir proses
pemeriksaan
Program pemeriksaan dikatakan memadai jika mampu memenuhi
aspek-aspek penting pemeriksaan, disusun berdasar informasi
pendukung yang jelas dan cermat, memberikan panduan dalam
melaksanakan pengujian secara efektif, membantu dalam
pengumpulan bukti yang cukup, dapat diandalkan, dan relevan
untuk mendukung opini/pernyataan pendapat dan mencapai tujuan
pemeriksaan.

48. menetapkan hubungan yang jelas antara
tujuan pemeriksaan, metodologi
pemeriksaan, dan
kemungkinankemungkinan pekerjaan
lapangan yang harus dikerjakan;
mengidentifikasikan dan
mendokumentasikan prosedurprosedur
pemeriksaan yang harus dilaksanakan; dan
memudahkan supervisi dan reviu.

49. 1) output dari masing-masing tahap
perencanaan pemeriksaan;
2) Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP);
3) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN);
4) Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP);
dan
5) pengarahan khusus pimpinan.

50. Berupa program pemeriksaan yang memuat:
1) dasar pemeriksaan;
2) standar pemeriksaan;
3) organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang diperiksa;
4) tahun anggaran yang diperiksa;
5) identitas dan data umum yang diperiksa;
6) alasan pemeriksaan;
7) jenis pemeriksaan;
8) tujuan pemeriksaan;
9) sasaran pemeriksaan;
10) metodologi pemeriksaan;
11) kriteria pemeriksaan;
12) langkah atau prosedur pemeriksaan; dan
13) Program Kerja Perorangan

51. Berdasarkan program pemeriksaan
tersebut Ketua Tim akan membagi
langkah-langkah pemeriksaan kepada
setiap anggota tim. Anggota tim diharuskan
menerjemahkan langkah tersebut ke dalam
kegiatan individu yang lebih rinci dan
relevan, sesuai dengan batasan dan
tanggung jawab yang ditetapkan dalam
program pemeriksaan.

52. Program Kerja Perorangan (PKP) merupakan alokasi kegiatan
pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan P2, yang
disusun oleh Anggota Tim dan diajukan kepada Ketua Tim
untuk direviu dan disetujui oleh Ketua Tim, setelah
memperhatikan pertimbangan pengendali teknis.
Manfaat PKP antara lain:
1. Untuk memperjelas prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan yang
harus dilakukan oleh anggota tim;
2. Untuk memastikan kelengkapan data yang harus diperoleh dalam kurun
waktu pemeriksaan;
3. Sebagai dasar Ketua Tim dan Pengendali Teknis untuk memantau
pekerjaan lapangan yang dilakukan/tidak dilakukan oleh Anggota Tim;
4. Sebagai batasan tanggung jawab Anggota Tim terhadap hasil
pemeriksaan;
5. Sebagai bahan pembelajaran bagi pemeriksa lain yang memeriksa
entitas/program/kegiatan sejenis;
6. Sebagai bahan penilaian kinerja individu pemeriksa terkait tugas
pemeriksaan.

53. Lanjutan…
Penyusunan Program Kerja Perorangan
Sampai dengan saat ini, BPK belum memiliki format
standar dalam menyusun PKP Pemeriksaan Kinerja.
Praktik yang dilakukan adalah dengan
menerjemahkan langkah-langkah pemeriksaan ke
dalam kegiatan yang spesifik yang harus dilakukan
Anggota Tim, seperti kriteria pemeriksaan yang
harus diuji, teknik pemerolehan dan pengujian data,
sumber bukti yang harus dikunjungi/dianalisa dan
waktu pelaksanaannya.
Ilustrasi kondisi tersebut, dapat dilihat dalam format
PKP adalah sebagai berikut:

55. Terima kasih