PENILAIAN SISTEM MERIT

1. SISTEM MANAJEMEN ASN
Pengisian JPT, Rencana Anugerah KASN, Penilaian Sistem
Merit, dan Netralitas ASN
Dr. Rudiarto Sumarwono
Komisioner Bidang Monev- KASN
Disampaikan pada Sosialisasi Manajemen ASN di Kantor BKD DI Yogyakarta
21 Februari 2020

2. Confi denti al
Kementerian
P A N R B
ARAHAN
KEPALANEGARA/PEMERINTAHAN
DALAM PIDATO PELANTIKAN
PEMBANGUNAN
SDM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
SIMPLIFIKASI
REGULASI
1
2
3
4
5
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
TRANSFORMASI
EKONOMI

3. ARAHANPRESIDENRI
DALAM PIDATOPELANTIKAN
PEMBANGUNAN SDM
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
 SDM YANG:
 PEKERJA KERAS
 DINAMIS
 TERAMPIL
 MENGUASAI IPTEK
 TALENTA GLOBAL
 ENDOWNMENT FUND
 KERJA SAMA DENGAN INDUSTRI
 PENERAPAN TEKNOLOGI
 PANGKAS ESELONEERING (3 4 5)
 PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE
FUNGSIONAL
 FOKUS PADA:
 TUJUAN PEMBANGUNAN
 INVESTASI LAPANGAN KERJA

4. SISTEM MERIT DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL
Rancangan Teknokratik
RPJMN 2020-2024
Arah Kebijakan
Sasaran
Strategi
1. Penerapan manajemen talenta nasional
2. Pengawasan dan evaluasi penerapan sistem
merit dalam bentuk penguatan kapasitas
pengawasan dan evaluasi implementasi
sistem merit
3. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN
Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi
yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan
Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih,
dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta
birokrasi yang profesional dan netral
Memperkuat implementasi manajemen
ASN berbasis merit
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
APARATUR
SIPIL
NEGARA
“Terwujudnya kepemerintahan
yang baik, bersih, dan
berwibawa yang berdasarkan
hukum serta birokrasi yang
profesional dan netral”
Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
KELEMBAGAAN
DAN
PROSES
BISNIS
ORGANISASI
AKUNTABILITAS
KINERJA
DAN
PENGAWASAN

5. ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN
5
01
02 06
03
Transaksi jual beli jabatan pada instansi pemerintah
sehingga mempengaruhi kualitas JPT.
(Beberapa OTT KPK terkait dengan jual beli jabatan,
seperti Klaten, Cirebon, Jombang, Kudus, Kemenag)
Kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
menindaklanjuti rekomendasi KASN
Belum optimalnya mutu penerapan sistem merit
dalam manajemen ASN untuk mendukung efektivitas
pemerintah dan kualitas birokrasi;
Penegakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode
perilaku pegawai ASN dalam mengatasi masih
masifnya perilaku korupsi di lingkungan
birokrasi dan ASN
Pelanggaran asas netralitas oleh pegawai ASN
dalam penyelenggaran Pilkada
Pelanggaran sistem merit dalam manajemen
ASN sebelum dan pasca Pilkada serentak
04
05
Pengawasan atas penyebaran paham radikalisme
dan anti idelogi Pancasila atas pegawai ASN
07
08
Penguatan kelembagaan KASN (kepegawaian,
anggaran dan organisasi)

6. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KASN
6
Tugas:
1. Menjaga netralitas Pegawai ASN.
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan
profesi ASN.
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN
kepada Presiden.
Fungsi:
1. Mengawasi pelaksanaan norma dasar,
kode etik dan kode perilaku ASN.
2. Mengawasi penerapan sistem merit
dalam kebijakan dan manajemen ASN
pada instansi pemerintahan.
Wewenang:
1. Mengawasi setiap tahapan dan proses pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi.
2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai
laporan pelanggaran nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.
4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode
etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen untuk pemeriksaan laporan
atas pelanggaran nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.

7. AREA PENGAWASAN KASN
7
No Tugas Area Pengawasan
1 Pengawasan Penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik
dan Kode Perilaku pegawai ASN
4,286 Juta PNS
2 Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit
dalam Manajemen ASN
73 K/L, 98 LNS, 34 Prov, 514
Kab/Kota
3 Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT )
Utama, Madya dan Pratama (Seleksi Terbuka dan
Mutasi/ Rotasi)
20.427 posisi JPT di 73 K/L, 98
LNS, 34 Prov, 514 Kab/Kota
4 Pengawasan Pelaksanaan Netralitas pegawai ASN 4,286 Juta PNS
5 Pengawasan atas Pembinaan Profesi ASN 4,286 Juta PNS
6 Pengawasan Seleksi Pemilihan Rektor PTN
(permintaan dari Menristekdikti)
+/- 120 Perguruan Tinggi Negeri

8. 8
ANUGERAH
KASN 2020

9. Anugerah KASN
Anugerah KASN adalah apresiasi KASN pada Instansi Pemerintah
atas Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka JPT dan
Inovasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

10. 1. Memberikan apresiasi atas komitmen dan prestasi kinerja
instansi pemerintah, yang telah menerapkan sistem merit
dalam pengisian JPT melalui seleksi terbuka sebagaimana
diamanatkan UU-ASN.
2. Mendorong peningkatan kepatuhan dan kualitas tata kelola
pelaksanaan seleksi terbuka JPT.
3. Memberikan penghargaan atas inovasi penguatan penerapan
sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara
4. Menyebarluaskan praktek-praktek terbaik (best practices)
dalam pelaksanaan pengisian JPT melalui seleksi terbuka,
sebagai pembelajaran bagi instansi pemerintah lainnya.
10
Tujuan Anugerah KASN

11. 11
KUISIONER
PENETAPAN INSTANSI TERBAIK
A. Kategori Utama: Tata Kelola Seleksi Terbuka JPT
(Kementerian / Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota)
B. Kategori Khusus: Inovasi dan Penguatan Penerapan Sistem
Merit dalam Manajemen ASN
(Instansi Pemerintah terpilih)
USULAN NOMINASI IP
(Kanreg BKN, dan Gubernur, NGO/CSO, Komisioner
KASN, )
VALIDASI
TIM TEKNIS
MEKANISME
PENILAIAN
“ANUGERAH
KASN 2020”
BAGI INSTANSI
PEMERINTAH
DATA (DOKUMEN
PENDUKUNG)
PENGOLAHAN DATA
VERIFIKASI
DOKUMEN
USULAN NOMINASI:
 Kementerian/Lembaga ?
 Provinsi ?
 Kabupaten/Kota ?
REVIEW/ EVALUASI
TIM PANEL AHLI
VISITASI
HASIL PENILAIAN
PLENO
(TIM PANEL & ANGGOTA
KASN)
Review Data
(Dok Selter,
Pengaduan, dll.
di KASN
PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN
PARAMETER PENILAIAN
MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH KASN 2020

12. Kategori Kepatuhan
dan Kualitas Tata
Kelola Seleksi
Terbuka Pengisian
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Kategori Inovasi dan
Promosi Penguatan
Penerapan Sistem
Merit dalam
Manajemen
Aparatur Sipil
Negara
Ruang Lingkup
1. Dimensi persiapan pelaksanaan seleksi
terbuka.
2. Dimensi pelaksanaan seleksi terbuka.
3. Dimensi pelaporan pelaksanaan seleksi
terbuka.
1. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja
2. Pengembangan Manajemen Talenta
3. Pemanfaatan Assessment Center bagi Instansi
Pemerintah
4. Pelaksanaan Koordinasi Seleksi Terbuka melalui
Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)
(catatan Tim Panel: diintegrasikan dalam kategori
penilaian Tata Kelola Seleksi)
5. Tingkat Maturitas Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen ASN
6. Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku
dan Netralitas ASN
1.
2.
12
Kategori dan Ruang Lingkup Penilaian

13. Rencana Penetapan Bobot Penilaian
30%
50%
20%
BOBOT PENILAIAN
SELEKSI TERBUKA
Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
SCORE < 60%
NILAI INDEKS 2,5
TIDAK BAIK
SCORE 70%-80%
NILAI INDEKS 3,0
CUKUP
SCORE 81%-90%
NILAI INDEKS 3,5
BAIK
SCORE > 90%
NILAI INDEKS 4,0
SANGAT BAIK
75%
50%
10%
BOBOT PENILAIAN
PENGADUAN SELEKSI TERBUKA
Sangat Material Material Kurang Material
Hasil Penilaian = Bobot Seleksi Terbuka – Bobot Pengaduan

14. RENCANA ANUGERAH KASN 2020
14
No Kegiatan dan Rincian Pelaksanaannya Target
Kinerja
Bulan Ket
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 Pengukuran kualitas pengisian JPT
dan penerapan sistem merit (IP)
719 IP
a.
Rencana pembentukan Tim Teknis dan
Evaluasi atas pelaksanaan Anugerah KASN
2018
b. Pembentukan Tim Panel dan Tim Teknis
c. Penyempurnaan Instrumen
d. Pengiriman instrumen (Indeks)
e. Pengusulan Nominasi IP
f.
Validasasi dan visitasi data dan informasi
(evidance)
g.
Penilaian Tim Panel atas Nominasi IP dan
Indeks
h.
Penetapan IP Terpilih dan Nilai Indeks
Nasional
i. Pelaksanaan Pemberian Anugerah KASN
17/8/20,
Bersamaan
teladan2 lain 
Presiden RI berikan
Anugerah atau RI 2
j.
Evaluasi dan penyusunan laporan

15. Instansi Penerima Anugerah KASN 2018
KATEGORI KEPATUHAN DAN KUALITAS TATA KELOLA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
A. Kementerian dan Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perindustrian
B. Pemerintah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kalimantan Timu
Provinsi Sumatera Bara
C. Pemerintah Kabupaten Kota Kabupaten Kota
Kota Banda Aceh
Kabupaten Blora
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tuban
KATEGORI INOVASI PENGUATAN PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
A. Kategori Manajemen Talenta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
B. Kategori Sistem Manajemen Kinerja
Individu ASN
Kementerian Keuangan
C. Kategori Pengembangan Assessment
Center
Pusat Penilaian Kompetensi ASN - Badan Kepegawaian Negara
D. Kategori Pelaksanaan Manajemen SDM
ASN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

16. Hasil Pemetaan Penerapan
Sistem Merit Manajemen
ASN di Kementerian, LPNK,
dan Pemerintah Provinsi
tahun 2018

17. Tujuan Penilaian Sistem Merit
Bahan Evaluasi
Bahan Evaluasi bagi KASN
dalam melakukan
pengawasan terkait
dengan Penerapan Sistem
Merit Manajemen ASN
Acuan
Acuan dasar bagi KASN
dalam menyusun strategi
mengenai Penerapan Sistem
Merit Manajemen ASN
Database
Sebagai database Pemetaan
Penerapan Sistem Merit
Manajemen ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten dan Kota

18. Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN
Pemetaan Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN
Pemetaan Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten dan Kota
Bahan Rekomendasi
Bahan Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Penerapan Sistem Merit
Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota
Penyempurnaan Kebijakan
Penyempurnaan kebijakan fungsi KASN dalam pengendalian dan pengawasan
penerapan sistem merit
01
02
03
01
02
03

19. 8 Aspek
Penilaian
8 Aspek Penilaian
Sistem Merit
Manajemen ASN
Promosi dan Mutasi
Perencanaan Kebutuhan
Pengadaan
Pengembangan Karier
Sistem Informasi
Manajemen Kinerja
Penggajian,
Penghargaan dan
Disiplin
Perlindungan dan
Pelayanan
8 Aspek Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN

20. BOBOT MASING-MASING ASPEK
Perencanaan
Pengadaan
Pengembangan
Karier
Mutasi, Rotasi dan
Promosi
Manajemen
Kinerja
Penggajian,
Penghargaan
dan Disiplin
Perlindungan
dan Pelayanan
Sistem Informasi
10%
10%
30%
10%
20%
10%
4%
6%

21. Hasil Penilaian Sistem Merit ASN
Dibimbing intensif
agar memenuhi
persyaratan
Kategori I BURUK
(100 - 174) – indeks (0,2 – 0,4)
Dibimbing agar
memenuhi persyaratan
Kategori II KURANG
(175 - 249) – indeks (0,41-0,6)
Kategori III BAIK
(250 -324) – Indeks (0,61-0,8)
Kategori IV SANGAT BAIK
(325 -400) – Indeks (0,81-1)
• Diberi kesempatan untuk
mengisi JPT dari talent
pool namun dengan
persyaratantertentu dan
pengawasan
• Dievaluasi setiap tahun
• Dapat diberikan
kesempatan
untuk mengisi JPT
dari talent pool
• Dievaluasi 2
tahun sekali

22. Peta Penerapan Sistem Merit Menajamen Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Beberapa Kementerian Tahun 2018
259
325.5
255.5
230.5
297
258
209.5
374.5
343.5
286
321.5
265
295
302.5
252.5
245
300
278.5
307
220
313.5
338
217
363
268.5
359.5
277.5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Kementerian
Tenaga
Kerja
Kemenko
Perekonomian
Kemenko
Polhukam
Kementerian
Luar
Negeri
Kementerian
Dalam
Negeri
Kementerian
ESDM
Kementerian
Kominfo
Kementerian
PUPR
Kementerian
Kelautan
Perikanan
Kementerian
Lingkungan
Hidup
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Perhubungan
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Dikbud
Kementerian
Desa
Kementerian
Sosial
Kementerian
ATR
Kementerian
PPN/BAPPENAS
Kementerian
PPPA
Kementerian
Sekretariat
Negara
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Pemuda
dan
olahraga
Kementerian
Keuangan
Kementerian
Pariwisata
Kementerian
BUMN
Kementerian
Ristekdikti

23. Peta Penerapan Sistem Merit Menajamen Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tahun 2018
308.5
192
257
294
317
263 265
310.5
291
256.5
223.5
295.5 300
0
50
100
150
200
250
300
350
BKN
BASARNAS
LAPAN
BAPETEN
BNPB
BPKP
LEMSANEG
BPPT
BATAN
BNN
BNP2TKI
LIPI
LAN

24. 215.5
246.5
193
202
231
223
184
178
268
324.5
226.5
150
161.5
200 197.5
216.5
167.5
206
188
232
166
231
212
267.5
232
218.5
211
267.5
162
207.5
258
233
317.5
169.5
0
50
100
150
200
250
300
350
Kategori I: 100-174 Kategori II: 175-249 Kategori III: 250-324 Kategori IV: 325-400
Peta Penerapan Sistem Merit Menajamen ASN di Pemerintah
Provinsi Tahun 2018

25. KESIMPULAN DARI PEMETAAN SISTEM MERIT
Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi Pemerintah di tingkat Pusat lebih baik dibandingkan
dengan di Pemerintah Daerah. Secara umum masih diperlukan kerja keras untuk mendorong instansi
membangun manajemen ASN berbasis merit di instansinya masing-masing.
Terdapat 6 K/L yang sudah mencapai kategori IV (sangat baik) dan yang lainnya umumnya sudah mencapai
kategori III (baik).
Belum ada Pemerintah Provinsi yang mencapai kategori IV, namun ada 6 Provinsi yang mencapai kategori III
yang semuanya berada di Pulau Jawa. Sebagian besar masih berada di kategori II (kurang) dan bahkan ada 6
provinsi yang masih di kategori I (buruk) yang berada di wilayah Timur Indonesia.
Instansi yang masuk kategori IV umumnya sudah mempunyai manajemen talenta yang cukup memadai ,
sedangkan yang masuk kategori III masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek pengembangan karier dan
manajemen kinerjaa untuk dapat membentuk takent pool dan rencana suksesi yang memenuhi kriteria merit.
Kelemahan utama dalam manajemen ASN di instansi pemerintah saat ini terletak pada pembinaan karier dan
manajemen kinerja. Umumnya instansi belum mempunyai standar kompetensi teknis dan pemetaan kompetensi
hanya dilakukan terhadap kompetensi manajerial saja. Selain itu, penilaian kinerja masih belum obyektif karena
umumnya instansi masih kesulitan dalam menetapkan target kinerja unit dan individu yang dikaitkan dengan
visi, misi dna tujuan organisasi.
Kelemahan lainnya adalah kegiatan peningkatan kompetensi pegawai masih difokuskan pada metode
konvesnional (Diklat) dan belum mengembangkan metode lain seperti mentoring, couching, pemagangan, e-
learning, dll. Selain itu, Diklat yang masih belum dikaitkan dengan kesenjangan kompetensi

26. NETRALITAS ASN

27. Objektif
Adil
Bebas Pengaruh
Bebas
Intervensi
Bebas Konflik
Kepentingan Tidak Memihak
Netralitas

28. Dimensi Netralitas ASN
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Pemilu (Politik)
Pembuatan Keputusan/Kebijakan
Manajemen ASN
Hazell, Robert, Ben Worthy & Mark Glover. (2010). Impartiality (The Impact of the Freedom of Information
Act on Central Government in the UK : Does FOI work?). London: Palgrave McMillan.

29. Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode
perilaku
.
Mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
pada instansi pemerintahan
.
01
02
Fungsi KASN
Posisi KASN
Lembaga independen yang bebas dari pengaruh politik
dan bertanggung jawab kepada Presiden
.
01

30. PERAN KASN DALAM PENGAWASAN
NETRALITAS ASN
Melapor pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan manajemen ASN kepada presiden
Menjaga Netralitas ASN
Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN

31. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai
dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN;
Meminta informasi dari pegawai ASN dan
masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma
dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN;
b
Wewenang KASN (Pasal 32 Ayat 1)
d Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar
serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
c
e
Meminta meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang
diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan
laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN.

32. Sistem Pengawasan Netralitas ASN oleh KASN Saat Ini
Pengaduan K/L/D/masyarakat:
Monev KASN
Laporan diterima
KASN
Ada indikasi
pelanggaran
Tidak ada indikasi
pelanggaran
Kasus dihentikan
Investigasi
KASN
Verifikasi kasus
pelanggaran
Terbukti
melanggar
Tidak terbukti
melanggar
Rekomendasi
KASN
Kasus
dihentikan
Laporan Investigasi
Bawaslu/Panwaslu
PPK

33. DATA PELANGGARAN NETRALITAS MENURUT PROVINSI
60% 80%
32.3
26.1
6.9
5.4
4.1 3.5 3.1 2.7 2.5 2.0 1.9 1.6 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

34. DATA PELANGGARAN NETRALITAS MENURUT PROVINSI
60% 80%
Nomor Provinsi Banyaknya Pelanggaran
1 Sulawesi Selatan 205
2 Sulawesi Tenggara 166
3 Jawa Barat 44
4 Maluku Utara 34
5 NTB 22
6 Jawa Tengah 20
7 Jambi 16
8 Sumatera Selatan 12
9 Sulawesi Barat 10
10 Kalimantan Selatan 7
11 Maluku 5
12 Sulawesi Utara 5
13 Bali 4
14 Papua 2
15 Jawa Timur 2
16 Kalimantan Barat 2
17 Wilayah lain 79
Total 635

35. JENIS PELANGGARAN NETRALITAS DALAM PEMILU
Ikut Kampanye
Dengan Atribut PNS atau
tanpa atribut
22,5%
Sosialisasi Media Sosial
(posting, share, komen,
like dll)
Menghadiri Deklarasi
Calon
Ikut Sebagai Panitia/
Pelaksana Kampanye
17,5%
16,1%
15,1%
Menghadiri acara
partai politik
8,8%
Foto bersama paslon
denga mengikuti simbol
tangan/gerakan
7,9%
Pelanggara
Laiinya
12,2%

36. DATA PELANGGARAN MENURUT
JENIS SANKSI
Sanksi Moral Sanksi Disiplin Sanksi Teguran Masih Dalam Proses
3.3% 51.7%
38.9% 6.1%
Nomor Jenis Sanksi Banyaknya
1 Sanksi moral 247
2 Sanksi disiplin 39
3 Teguran 21
4 Masih Dalam Proses 328
Total 635

37. PENGAWASAN KASN DAN KETERKAITAN DENGAN INSTANSI LAIN
SISTEM PENGAWASAN
KASN
(Output: Rekomendasi)
LAPORAN
MASYARAKAT
BAWASLU
BKN
KEMENDAGRI
KEMENPANRB
(Kebijakan, Koordinasi, dan
sinkronisasi)
ORI
Pelaporan Penindakan
Sanksi
PPK

38. KOMISIONER
Komisi Aparatur Sipil Negara
Riwayat Pendidikan Formal & Kepemimpinan
Dr. Rudiarto Sumarwono
• S3 Administrasi Publik, FISIP Universitas Indonesia
• S2 Manajemen Internasional, FE Universitas Indonesia
• S1 Administrasi Negara, FISIP Universitas Moestopo
• PPRA 47/2012 – LEMHANNAS Republik Indonesia
Riwayat Jabatan
• Direktur Eksekutif, Pusat Studi Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi
Birokrasi UI (2017-2019)
• Dosen Paska-Sarjana FIA dan FISIP UI (2014-Sekarang)
• Senior Policy Analyst, Tim Independen Reformasi Birokrasi (2014- 2019)
• Staf Khusus, Komite Ahli –Administrasi Publik Sedunia (PBB), New York,
Amerika Serikat (2014-2017)
• Penasehat Menteri PAN-RB untuk Kerjasama Internasional (2013-2014)
• Staf Khusus Wakil Menteri PANRB utk Reformasi Birokrasi (2012-2014)
• Penasehat/Senior Konsultan untuk reformasi birokrasi pada beberapa
donor: UNDP, DFAT, USAID, KSI, Prospera, JICA, KOICA, dll (2000-2019)
• Dll

39. TERIMA KASIH