Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) memberikan arahan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam zona-zona seperti Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Dokumen ini juga menjelaskan penyelarasan antara RZWP-3-K dengan rencana-rencana lain seperti Rencana T

1. Oleh:
Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Hp. 087775900246
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)

2. Memiliki 17,480 pulau dan 95.181 km
panjang garis pantai
Produktivitas hayati tinggi dengan
keanekaragaman hayati laut tropis
terkaya di dunia
Pusat kegiatan rekreasi, transportasi,
industri, permukiman, pelabuhan,
bisnis, jasa lingkungan dll.
Kontribusi ekonomi sektor kelautan
dan perikanan pada GDP : sebesar
24,5% dari total GDP nasional, hanya +
2,5% berasal dari komoditas perikanan
55% produksi perikanan berasal
dari wilayah pesisir
Wilayah pesisir Indonesia
mengandung sekitar 2.500
spesies moluska, 2.000 spesies
krustase, 6 spesie penyu, 30
spesies mamalia laut, dan lebih
dari 2.000 spesies ikan. Luas
terumbu karang mencapai 32.935
km2 (sekitar 16,5% dari luas
terumbu dunia), dan terdiri atas
70 genus dan lebih dari 500
spesies karang.
Rentan terhadap perubahan
lingkungan dan ancaman bencana
Konflik Pemanfaatan Ruang
Ilegal Fishing dan merusak
Produksi Peikanan menurun sejak
1990
Overfishing, tamgkapan semakin kecil
dan fishing ground semakin jauh
POTENSI SUMBER DAYA DAN ANCAMAN BENCANA
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Wilayah Pesisir Provinsi
Wilayah Pesisir Kab/Kotai

3. Subandono
PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NON
SPASIAL
RTRWN
RTRWP
RTRWK
RTR Kota
RDTR
RZWP-3-K
RPJP (20 tahun)
RPJM (5 tahun)
RSWP-3-K
PROVINSI
KAB/KOTA
(20 tahun)
RPWP-3-K
RAPWP-3-K
RKPD
UU 27/2007 jo UU 1/2014
PWP-PPK
UU 26/2007
UU 25/2004
UU 24/2007
PB
UU32/2004
OTODA
PERIJINAN
UU SEKTORAL
UU 32/2009
RTRPulau/ Kepulauan
RTR Strategis nasional
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pula
Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Subandono
Pasal 6 (3)
Pasal 1
Pasal 6 (4)
Pasal 6
(5)
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah
yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ruang laut dan ruang udara
pengelolaannya diatur dengan undang-
undang tersendiri
TENTANG PENATAAN RUANG
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pula
Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGAWASAN PENGENDALIAN
RSWP3K
(20 THN)
RZWP3K
(20 THN)
RPWP3K
(5 THN)
RAPWP3K
(1-3 THN)
IZIN LOKASI
Rehabilitasi
Patroli
dan
Penyidikan
Akreditasi
Program
PWP3K
Pemanfaatan PPK
dan Perairan dsk.
(tmsk orang asing)
Reklamasi
Konservasi
IZIN
PENGELOLAAN
 Usulan
dilakukan
oleh Pemda,
Masyarakat,
dan Dunia
Usaha
 Mekanisme:
penyusunan
melibatkan
masyarakat
PASAL 14 AYAT
(1) dan (2) UU 1/
2014
PS. 16 s.d. 22C
UU 1/ 2014
Struktur Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(UU No. 27/2007 Jo UU No. 1/2014)
Lanjutan..
PASAL 7 AYAT (3)
Wajib disusun Pemda
Selaras,
serasi, dan
seimabng
dg RTRW

6. RZWP3K Provinsi dan RZWP3K Kabupaten/Kota menjadi dasar pemberian Izin
Lokasi kegiatan di perairan pesisir

7. Substansi UU No. 1 Tahun 2014
Mekanisme
Sistem
Perizinan
(Lokasi &
Pengelolaan)
1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan
pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan
nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam luasan dan waktu tertentu.
4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan
konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
Pasal 17
1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari
sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-
pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar pemberian Izin Pengelolaan
Pasal 16
... Pasal 19

8. Substansi UU No. 1 Tahun 2014
1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
a. produksi garam;
b. biofarmakologi laut;
c. bioteknologi laut;
d. pemanfaatan air laut selain energi;
e. wisata bahari;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
wajib memiliki Izin Pengelolaan.
2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 19
... lanjutan

9. RTRWN
RTRW KAB /
KOTA PERDA KAB / KOTA
PERATURAN ZONASI
SISTEM KAB / KOTA
IJIN PRINSIP
IZIN LOKASI
(Di Darat)
IZIN PENGGUNAAN /
PEMANFAATAN TANAH
RENCANA DETAIL
TATA RUANG
KAWASAN
IZIN LOKASI
(Di Perairan Laut dan sebagian PPK)
RZ RINCI ZONA
PERATURAN
PEMANFAATAN
RUANG
Blok-blok
Peruntukan
Ruang
IZIN LAIN SESUAI
PERATURAN PERUNDANG2AN
Berdasarkan PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
(turunan UU 26/2007)
SISTEM PERIZINAN DI LAUT WILAYAH
PERAIRAN PESISIR
(Perubahan UU 27/2007 Jo UU 1/2014)
RZWP3K PROV
(>4 MIL & <12 MIL)
RZWP3K KAB/KOTA
(1/3 KAW PROV )
SISTEM PERIZINAN DI DARAT
IMB
1
IZIN PENGELOLAAN
2
3
4
5 IZIN LAIN SESUAI
PERATURAN PERUNDANG2AN
LEX SPECIALIS UU 26/2007
Ps. 6 ayat (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur
dengan undang-undang tersendirii
1
2
RTRW PROV

10. RZWP3K
IJIN LOKASI
IJIN LOKASI
(Perpres
No.122/2012 -
Reklamasi)
IJIN LOLKASI
(Pemanfaatan
PPK dan
Pemanfaatan
PPK untuk
PMA)
(UU
No.1/2014)
IJIN LOKASI
Pemanfaatan
PPKT
IJIN
PENGELOLAAN
 Prod.Garam
 Biofarmakologi
 Bioteknologi
 Pemanf.Air Laut
selain energi
 Wisata Bahari
 Pipa/Kabel Bwh
Laut
 Pengangkatan
BMKT
IJIN
PEMANFAATAN
KAWASAN
KONSERVASI
PERAIRAN
(PP
No.60/2007)
FUNGSI RZWP3K
DALAM PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
IJIN LOKASI
IJIN2 SEKTOR
 Pertambangn
 Perikanan
Budidaya
 Dll
UU No.27/2007
Jo
UU No.1/2014
UU No.27/2007
Jo
UU No.1/2014
Perpres
No.122/2012
PP No.62/2010
Ps.4 ayat 1
UU No.27/2007
Jo
UU No.1/2014
PP No.60/2007IJIN
PELAKSANAAN
REKLAMASI

11. RZWP3K Provinsi atau
Kabupaten/Kota pada
daerah yang
bersebelahan wajib
diserasikan,
diselaraskan dan
diseimbangkan
Penyerasian,
penyelarasan dan
penyeimbangan
dilakukan oleh :
• Menteri, untuk provinsi
yang bersebelahan; atau
• Gubernur, untuk
kabupaten/kota yang
bersebelahan atau
berhadapan
Pasal 14

12. Penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan tersebut
dilakukan dengan:
1. Menyelaraskan/ mengadopsi pola ruang dan struktur ruang daratan
pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K
2. Menyerasikan alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
dalam RZWP-3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW
3. Menyeimbangkan/memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ke dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K.
Tujuan penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan antara RZWP3K
dengan RTRW adalah untuk mereview dan membandingkan draft dokumen
antara RZWP3K dengan rencana lain yang telah disahkan dan untuk
merevisi draft dokumen antara RZWP-3-K tersebut, sehingga konsisten
dengan rencana-rencana dan program-program yang bersesuaian yang
telah disahkan.

13. Wilayah pesisir sampai
dengan perairan pesisir
dan pulau-pulau kecil yang
menjadi kewenangan
kabupaten/kota; dan
Wilayah perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil yang menjadi
kewenangan provinsi.
Wilayah Perencanaan RZWP3K Provinsi
Pasal 16

14. Alokasi
Ruang
(Pasal 16)
Kawasan
Pemanfaatan Umum
Kawasan
Konservasi
Kawasan strategis
Nasional Tertentu Alur Laut
1. Pariwisata
2. Pemukiman
3. Pelabuhan
4. Pertanian
5. Hutan
6. Pertambangan
7. Perikanan Tangkap
8. Perikanan
Budidaya
9. Industri
10. Fasilitas Umum
11. Pemanfaatan Air
Laut selain energi
12. Pemanfaatan
lainnya sesuai
dengan
karakteristik
biogeofisik
lingkungannya
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (KKP3K)
2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
4. Sempadan Pantai
1. Pengelolaan batas-batas maritim
kedaulatan negara
2. Pertahanan dan keamanan negara
3. Pengelolaan situs warisan dunia
4. Kesejahteraan Masyarakat
5. Pelestarian lingkungan
1.Alur Pelayaran
2.Pipa/Kabel bawah laut
3.Migrasi biota laut

15. Jo UU 1/2014

16. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau K
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Darat Mengikuti
RTRW
Keterpaduan :
1. Antar sektor
2. Antar Stakeholder
3. Antar ekosistem darat
dan laut
4. Antar wilayah
5. Antar scince dan
managemen

19. “RZWP-3-K kabupaten/kota merupakan arahan
pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir
dan pulau-pulau kecil dalam rencana Kawasan
Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi,
Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur
Laut yang dapat dirinci ke dalam zona dan sub
zona atau pemanfaatannya.”
RZWP3K KABUPATEN/KOTA
Pasal 17

20. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Keci lDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pula
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Perikanan Tangkap
Pertam-
bangan
Darat
Laut
Mengikuti RTRW
KPU KPU
Perikanan
Tangkap
Perikanan
Tangkap
KPU

21. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Darat
Laut
Mengikuti RTRW
Perikanan
Budidaya
Pariwisa
ta
Pertam-
bangan
Pemukima
n/Industri
Perikanan
Tangkap
KNST

22. Subandono
Direktorat TRLP3K
DIMENSI KETERPADUAN DALAM
PENGELOLAAN WP3K
Keterpaduan
Lintas Sektor
baik vertikal
maupun
horisontal
PENGELOLAAN
WP3K
TERPADU
Keterpadu
an
Ekosistem
darat dan
laut
Keterpaduan
Science dan
manajemen
Keterpadu
an
stakehold
er
Keterpadu
an
wilayah

23. 23
PENGAM
BILAN KE-
PUTUSAN
KOMUNIKASI,
PERENCANAAN
DATABASE INFORMASI
• PENGELOLA DATA
• ANALIS D & I
• SURVEYOR DLL
• PEREKAYASA
• ILMUWAN
PENGAMBIL
KEPUTUSAN
SKENARIO
INFORMASI
MODEL,
SIMULASI
PENGUKURAN
PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
Good Data
Good Map,
Good Plan,
Good Investment
Good Development

24. PARIWISATA
1. Wisata selam;
2. Wisata snorkeling;
3. Wisata jet ski dan
banana boat;
4. Wisata pantai;
dan/atau
5. Olahraga pantai
dan berjemur.
PERMUKIMAN
1. Permukiman
nelayan; dan/atau
2. Permukiman non
nelayan.
PELABUHAN
1. Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr) dan
Daerah Lingkungan
Kepentingan
(DLKp); dan/atau
2. Wilayah Kerja dan
Wilayah
Pengoperasian
Pelabuhan
Perikanan
PERTANIAN
1. Pertanian lahan
basah;
2. Pertanian lahan
kering; dan/atau
3. Hortikultura.
HUTAN
1. Hutan produksi
terbatas;
2. Hutan produksi
tetap; dan/atau
3. Hutan produksi
yang dapat
dikonversi.
PERTAMBANGAN
1. Mineral;
2. Pasir laut (galian C);
3. Minyak bumi;
4. Gas bumi;dan/atau
5. Panas bumi.
PERIKANAN BUDIDAYA
1. Budidaya laut;
2. Budidaya air payau;
dan/atau
3. Budidaya air tawar.
PERIKANAN TANGKAP
1. Pelagis; dan/atau
2. Demersal.
INDUSTRI
1. Industri pengolahan
ikan;
2. Industri maritim;
3. Industri
manufaktur;
4. Industri minyak dan
gas bumi;
5. Industri garam;
6. Industri
biofarmakologi;
dan/atau
7. Industri
bioteknologi.
FASILITAS UMUM
1. Pendidikan;
2. Olahraga;
3. Keagamaan;
4. Kesenian; dan/atau
5. Kesehatan.
Kawasan Pemanfaatan Umum dibagi dalam Zona
dan Sub Zona
Pasal 17
Perubahan terhadap penjabaran zona dan sub
zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

25. 1) RZWP-3-K kabupaten/kota memuat peraturan pemanfaatan
ruang.
2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang
dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap
zona peruntukan dalam RZWP-3-K kabupaten/kota.
Pasal 18
Penyusunan RZWP-3-K di pulau-pulau kecil
dilakukan menggunakan sistem klaster dengan
mempertimbangkan keterkaitan ekologi,
ekosistem, dan sosial budaya.
Pasal 20

26. • Peta dengan tingkat ketelitian
peta skala minimal 1: 250.000
RZWP-3-K provinsi
• Peta dengan tingkat ketelitian
peta skala minimal 1 : 50.000
RZWP-3-K Kabupaten
• Peta dengan tingkat ketelitian
peta skala minimal 1 : 25.000
RZWP-3-K kota
Tingkat Ketelitian Peta
Pasal 19

27. Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

28. Penyusunan dokumen RZWP-3-K dilakukan oleh lembaga yang
mengoordinasikan penataan ruang di daerah
Dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K lembaga yang mengoordinasikan
penataan ruang di daerah mempunyai tugas:
Melakukan pengumpulan data sekunder
yang meliputi:
Melakukan survei lapangan, apabila data
sekunder belum memenuhi persyaratan:
1. terestrial;
2. bathimetri;
3. geologi dan geomorfologi;
4. oseanografi;
5. ekosistem pesisir dan sumber daya ikan
(jenis dan kelimpahan ikan);
6. penggunaan lahan dan status lahan;
7. pemanfaatan wilayah laut yang telah
ada;
8. sumber daya air;
9. infrastruktur;
10. sosial dan budaya;
11. ekonomi wilayah; dan
12. risiko bencana dan pencemaran.
1. Kualitas, yang meliputi:
a. skala;
b. akurasi geometri
c. kedetailan data;
d. kedalaman data;
e. kemutakhiran data; dan
f. kelengkapan atribut.
2. Kuantitas, berupa kelengkapan data
sekunder.
Pasal 22

29. Dokumen Final RZWP-3-K sekurang-kurangnya memuat :
a. Pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan
RZWP-3-K, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta
wilayah perencanaan;
b. Tujuan, kebijakan, dan strategi;
c. Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K;
d. Rencana alokasi ruang;
e. Peraturan pemanfaatan ruang, apabila akan diatur;
f. Indikasi program RZWP-3-K; dan
g. Lampiran dokumen RZWP-3-K dalam bentuk peta paling
sedikit meliputi peta dasar, peta tematik, peta RZWP-3-K
dan Ranperda RZWP-3-K.
Pasal 23

30. Pasal 26
Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran

31. MEKANISME PENETAPAN PERDA
RTRW DAN RZWP3K
KABUPATEN/KOTA
Dokumen Final
RTRW
(disampaikan
Bup/Walikota ke
Gub dan Gub ke
MEN PU)
Persetujuan
Substansi
Pemberian
Tanggapan/Saran
MEN PU MEN KP
PERDA
RTRW
PERDA
RZWP3K
Dokumen fINAL
RZWP3K
(Disampaikan
Gub atau
Bup/Walikota ke
MKP
PMDN No.28/2008
PMDN No.47/2012
Penyusunan PMDN
untuk meknisme
penetapan PERDA
RZWP3K
Dokumen fINAL
RZWP3K
Perlu disesuaikan
BKPRD
PMDN No.50/2009
perlu disesuaikan
Alternatif I Alternatif I
PERDA
RTRW DAN
RZWP3K
Alternatif II
Dokumen fINAL
RTRW
KEMENDAGRI
Leading Sector
KKP
+BKPRN
Leading Sector
PU
+BKPRN
Proses
Proses
14 Langkah
KEMENDAGRI

32. 1. UU No.27/2007 Jo UU No.1/2014
Pasal 11 ayat (2): Penyusunan RZWP3K sbgmn dimaksud pada ayat
(1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau
Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2. Perlunya sinkronisasi/penyelarasan dengan kebijakan/program/proyek
yang terkait dengan kepentingan nasional strategis.
URGENSI PERAN PUSAT (BKPRN)
DALAM MEKANISME PEMBERIAN TANGGAPAN DAN/ATAUSARAN

33. Penataan Ruang
LP3K
8
7
6
5
4
1
2
3
NSPK
SOSIALISASI
BIMTEK
ASISTENSI
RAKOR
PEMBERIAN SARAN
DUKUNGAN BKPRN
PENYEDIAAN DIS

34.  Tugas bersama semua stakeholder kelautan
 Butuh peran semua pihak:
1. Pemerintah : menyiapkan dukungan kebijakan, pedampingan,
dan bimbingan
2. Pemda:
• memastikan pelaksanaan, penganggaran, dan koordinasi di
lapangan.
• Diperlukan peran aktif Pokja/BKPRD dalam menyusun RZWP-
3-K
• Diperlukan penguatan kelembagaan BKPRD dengan
melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai anggota
BKPRD
3. Legislatif: memastikan dukungan legislasi dan pendanaan
kegiatan

35. NO LOKASI PERDA PROSES BELUM KETERANGAN
1 Provinsi Kepulauan Riau V
2 Provinsi Jawa Barat V
3 Provinsi DIY V
4 Provinsi Jawa Tengah V
5 Provinsi Jawa Timur V
6 Provinsi Bali V
7 Provinsi Nusa Tenggara
Barat
V
8 Provinsi Kalimantan
Barat
V
9 Provinsi Sulawesi Selatan V
10 Provinsi Sulawesi Utara V
11 Provinsi Banten V
12 Kabupaten Anambas V
13 Kabupaten Karimun V
14 Kabupaten Cirebon V
15 Kabupaten Tasikmalaya V

36. NO LOKASI PERDA PROSES BELUM KETERANGAN
16 Kabupaten Sukabumi V
17 Kabupaten Kulonprogo V
18 Kabupaten Sleman
19 Kabupaten Demak V
20 Kabupaten Pekalongan V
21 Kabupaten Batang V
22 Kabupaten Gresik V
23 Kabupaten Blitar
24 Kabupaten Bangkalan V
25 Kabupaten Pacitan V
26 Kabupaten Pasuruan V
27 Kabupaten Klungkung V
28 Kabupaten Badung V
29 Kabupaten Karangasem V
30 Kabupaten Sumbawa V

37. NO LOKASI PERDA PROSES BELUM KETERANGAN
31 Kabupaten Lombok
Tengah
V
32 Kabupaten Pontianak V
33 Kabupaten Kubu Raya V
34 Kabupaten Sinjai V
35 Kabupaten Bolaang
Mongondow
V
36 Kabupaten Tangerang V
37 Kabupaten Cilegon V
38 Kabupaten Pandeglang V
39 Kota Cirebon V
40 Kota Pekalongan V
41 Kota Makassar V
42 Kota Manado V
43 Kota Bitung V

38. • Tanggung Jawab. Mengenal, mengerti,
menghayati dan melaksanakan tugas dengan
baik. Pekerjaan diselesaikan tanpa ditunda.
• Disiplin, bekerja tepat waktu. Kedisiplinan
tumbuh dari semangat penuh gairah dan
kesadaran bukan keterpasaan  Disiplin
tanpa teriakan
• Berusaha dan bertindak untuk mencapai yang
lebih baik
• Berbuat yang bermanfaat untuk organisasi
dan masyarakat
• Belajar dan berlatih pada setiap kesempatan
• Kooperatif, Suka bekerja sama
DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI STAF

39. Dibutuhkan 8 etos kerja :
1. Kerja adalah rahmat (aku bekerja penuh syukur)
2. Kerja adalah amanah (aku bekerja penuh tanggung
jawab)
3. Kerja adalah panggilan (aku bekerja penuh integritas)
4. Kerja adalah aktualisasi (aku bekerja keras penuh
semangat)
5. Kerja adalah ibadah (aku bekerja serius penuh
kecintaan)
6. Kerja adalah seni (aku bekerja cerdas penuh kreatifitas)
7. Kerja adalah kehormatan (aku bekerja tekun penuh
keunggulan)
8. Kerja adalah pelayanan (aku bekerja sempurna penuh
kerendahan hati)
ETOS KERJA

40. TERIMAKASIH