Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes

1. PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
PEMERINTAH KAB.JEPARA
Drs. ARWIN NOOR ISDIYANTO
KABAG. TATA PEMERINTAHAN
Jepara, 5 September 2016

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. KEPASTIAN HUKUM
2. TERTIB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
3. TERTIB KEPENTINGAN UMUM
4. KETERBUKAAN
5. PROPORSIONALITAS
6. PROFESIONALITAS
7. AKUNTABILITAS
8. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
9. KEARIFAN LOKAL
10. KEBERAGAMAN
11. PARTISIPATIF
PEMERINTAH KAB.JEPARA
ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DESA

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DISUSUN DGN PERTIMBANGAN :
1. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
2. KARAKTERISTIK, POTENSI DAN
KEBUTUHAN DESA
3. KEMAMPUAN KEUANGAN
DESA
PEMERINTAH KAB.JEPARA
SOTK
PEMERINTAH DESA
DITETAPKAN DGN
PERDES
HARUS DIEVALUASI
CAMAT a.n. BUPATI
PERDES SOTK , MIN. MEMUAT :
1. KEDUDUKAN
2. TUPOKSI
3. HUBUNGAN KERJA
4. STRUKTUR ORGANISASI

4. PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI
PETINGGI DIBANTU PERANGKAT
DESA
PEMERINTAH KAB.JEPARA
ORGANISASI
PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA TERDIRI DARI :
1. SEKRETARIAT DESA
2. PELAKSANA KEWILAYAHAN
3. PELAKSANA TEKNIS

5. SOTK PEMDES DISESUAIKAN DGN TK. PERKEMBANGAN DESA
(PROFIL DESA) :
1. DESA SWASEMBADA (WAJIB MEMILIKI 3 URUSAN & 3 SEKSI
2. DESA SWAKARYA (DAPAT MEMILIKI 3 URUSAN & 3 SEKSI
3. DESA SWADAYA (MEMILIKI 2 URUSAN & 2 SEKSI)
PEMERINTAH KAB.JEPARA
JENIS DESA
URUSAN TERDIRI DARI :
1. URUSAN TU & UMUM
2. URUSAN KEUANGAN
3. URUSAN PERENCANAAN
SEKSI TERDIRI DARI :
1. SEKSI PEMERINTAHAN
2. SEKSI KESEJAHTERAAN
3. SEKSI PELAYANAN

6. PEMERINTAH KAB.JEPARA
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

7. BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DESA YG
MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH KAB.JEPARA
PETINGGI
PETINGGI MEMPUNYAI TUGAS :
1. MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA
2. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA
3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

8. PEMERINTAH KAB.JEPARA
FUNGSI PETINGGI
Menyelenggarakan
Pemerintahan Desa :
• Tata Praja
Pemerintahan
• Penetapan Peraturan
di desa
• Pembinaan masalah
pertanahan,
• Pembinaan trantib
• Melakukan upaya
perlindungan
masyarakat
• Administrasi
kependudukan
• Penataan dan
pengelolaan wilayah
Melaksanakan
pembangunan:
•Pembangunan
sarana
prasarana
perdesaan
•Pembangunan
bidang
pendidikan &
kesehatan
Pembinaan
kemasyarakatan:
• Pelaksanaan
hak dan
kewajiban
masyarakat
• Partisipasi
masyarakat
• Sosial budaya
masyarakat
• Keagamaan
• Ketenaga
kerjaan
Pemberdayaan
masyarakat :
• Tugas
sosialisasi dan
motivasi
masyarakat di
bidang
budaya,
ekonomi,
politik,
lingkungan
hidup,
pemberda
yaan keluarga,
pemuda,
olahraga, dan
karang taruna
Menjaga
hubungan
kemitraan
dengan
lembaga
masyarakat
dan
lembaga
lainnya

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Memimpin penyelenggaraan Pem-an Desa
2. Mengangkat & memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan & aset desa
4. Menetapkan Perdes
5. Menetapkan APBDes
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina trantib masyarakat desa
8. Membina & meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan-nya agar
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan & menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosbud masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dlm dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dgn ketentuan peraturan per-uu-an
15. Melaksanakan wewenang lain yg sesuai dgn ketentuan per-UU-an
PEMERINTAH KAB.JEPARA
WEWENANG PETINGGI

10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Mengusulkan SOTK Pemdes
2. Mengajukan rancangan & menetapkan Perdes
3. Menerima siltap setiap bulan, tunjangan dan
penerimaan lainnya yg sah, serta mendapat
jaminan kesehatan
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan
yg dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban kpd Perangkat Desa
PEMERINTAH KAB.JEPARA
HAK PETINGGI

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksankaan UUD 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara trantib masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan per-UU-an
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yg akuntabel, transparan, profesional,
efektif dan efisien, bersih serta bebas KKN
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dgn seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yg baik
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yg mjd kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina & melestarikan nilai sosbud masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat & lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kpd masyarakat desa.
PEMERINTAH KAB.JEPARA
KEWAJIBAN PETINGGI

12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Menyampaikan LPPDesa setiap akhir TA kpd Bupati
melalui Camat (max. 3 bln setelah TA berakhir)
2. Menampaikan LPPDesa setiap akhir masa jabatan kpd
Bupati melalui Camat (jangka wkt 5 bln sebelum
berakhirnya masa jabatan)
3. Memberikan LKPPDesa secara tertulis kpd BPD setiap
akhir TA (max. 3 bln setelah TA berakhir)
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kpd
masyarakat setiap akhir TA. (dpt berupa selebaran yg
ditempel pd papan pengumuman desa / pd media
informasi lainnya yg mudah diakses masyarakat)
PEMERINTAH KAB.JEPARA
KEWAJIBAN PETINGGI

13. PEMERINTAH KAB.JEPARA
SEKRETARIAT DESA
Dipimpin oleh CARIK dibantu oleh Kaur dan dapat juga dibantu staf Kaur
TUGAS
Membantu Petinggi dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan
mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lainnya
• Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
Melaksanakan
urusan
ketatausahaan
Melaksanakan
urusan umum
•Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan
Petinggi, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
Melaksanakan
urusan keuangan
•Menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.
Melaksanakan
urusan
perencanaan
• Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

14. PEMERINTAH KAB.JEPARA
BIDANG URUSAN
CARIK
KAUR TATA USAHA DAN
UMUM
FUNGSI
 Melaksanakan urusan
ketatausahaan
KAUR KEUANGAN KAUR PERENCANAAN
FUNGSI
 Melaksanakan urusan
keuangan
FUNGSI
 Mengoordinasikan
urusan perencanaan
TUGAS
Membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi mendukung pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan.
 Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan
 Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan
 Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan
BIDANG URUSAN DIPIMPIN OLEH KEPALA URUSAN

15. PEMERINTAH KAB.JEPARA
UNSUR PELAKSANA TEKNIS
Dipimpin oleh KEPALA SEKSI dan dapat dibantu oleh Staf Seksi
SEKSI PEMERINTAHAN
FUNGSI
 Melaksanakan manajemen
tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan
regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman
dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan,
penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan
dan pengelolaan Profil Desa
SEKSI KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN
FUNGSI
 Melaksanakan pembangunan
sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan
tugas sosialisasi serta
motivasi masyarakat di
bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan
karang taruna
FUNGSI
 Melaksanakan
penyuluhan dan motivasi
terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban
masyarakat,
meningkatkan upaya
partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat,
keagamaan, dan
ketenagakerjaan
TUGAS
Membantu Petinggi sebagai pelaksana tugas operasional
 Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) seksi
 Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) seksi
 Desa Swadaya memiliki 2 (dua) seksi

16. PEMERINTAH KAB.JEPARA
UNSUR PELAKSANA KEWILAYAHAN
Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas
membantu Petinggi dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya
UNSUR
PELAKSANA
KEWILAYAHAN
FUNGSI
• Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan
dan pengelolaan wilayah.
• Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
• Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya.
• Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Dipimpin oleh KAMITUWO

17. Petinggi bertanggung jawab memimpin & mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Petinggi menerapkan prinsip sinkronisasi & koordinasi atas kegiatan
Pemdes dgn BPD sbg lembaga yg melaksanakan fungsi pemerintahan.
PEMERINTAH KAB.JEPARA
HUBUNGAN KERJA
HUBUNGAN KERJA :
1. Kaur dlm melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kpd Petinggi
melalui Carik.
2. Kamituwo & Kasi dlm melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kpd
Petinggi melalui Carik.
3. Carik dlm melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kpd Petinggi

18. PEMERINTAH KAB.JEPARA
PENDELEGASIAN TUGAS
 Petinggi berhalangan s/d 7 hari, Petinggi dpt memberikan mandat
kpd Carik untuk menjalankan tugas (Ymt) Petinggi.
 Petinggi berhalangan lebih dari 7 hari s/d 3 bulan, Petinggi dapat
menunjuk Carik untuk menjalankan tugas sbg pelaksana harian (Plh)
Petinggi.
 Apabila Carik berhalangan, Petinggi dpt menunjuk Perangkat Desa yg
dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Petinggi sehari-hari.
 Apabila jabatan Carik kosong, maka Petinggi dpt mengangkat
Pelaksana Tugas (Plt) Carik dari Perangkat Desa yg dianggap mampu.

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jam kerja menyesuaikan jam kerja
yg berlaku di lingkungan Pemda
PEMERINTAH KAB.JEPARA
JAM KERJA &
PAKAIAN DINAS
Petinggi & Perangkat Desa
dapat diberikan cuti sesuai
dgn ketentuan yg berlaku di
lingkungan Pemda
Pakaian Dinas & atribut
Petinggi & Perangkat Desa
menyesuaikan ketentuan
pakaian dinas yg berlaku di
lingkungan Pemda
Pakaian dinas upacara Petinggi
menyesuaikan ketentuan per-
UU-an yg berlaku.

20. PEMERINTAH KAB.JEPARA
KETENTUAN PERALIHAN
 Pada saat Perbup ini berlaku, Petinggi & Perangkat Desa tetap
melaksanakan tugas s/d terbentuknya Perdes SOTK Pemdes
berdasarkan Perbup ini.
 Perdes SOTK Pemdes yg telah ada, wajib menyesuaikan dgn Perbup
ini max. 6 bln setelah ditetapkannya Perbup ini.
 Dlm penataan organisasi Pemdes, Petinggi dpt melakukan penataan
personil Perangkat Desa kecuali jabatan Carik definitif, dgn
memperhatikan aspek kinerja & kemampuan manajerial Perangkat
Desa yg bersangkutan.
 Perangkat Desa yg mjd Pelaksana tugas (Plt) Carik dpt didefinitifkan
mjd Carik dgn memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan
manajerial yang bersangkutan.
 Perangkat Desa yg tdk berstatus PNS tetap melaksanakan tugas s/d
habis masa tugasnya sesuai dgn Keputusan pengangkatan pertama
sbg Perangkat Desa.

21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RAN.PERDES
SOTK PEMDES
PEMERINTAH KAB.JEPARA
ALUR PENYUSUNAN
SOTK PEMDES
DITETAPKAN MJD
PERDES SOTK
HARUS DIEVALUASI
CAMAT a.n. BUPATI
PENERBITAN
SK. PETINGGI
PENATAAN
PERANGKAT DESA
REKOMENDASI
TERTULIS CAMAT
PELANTIKAN
PERANGKAT DESA
PERDES SOTK & SK. PENATAAN
PERANGKAT DESA WAJIB
DILAPORKAN KPD BUPATI

22. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEPARA