ppt kelompok dari fak. hukum universitas muhammadiyah surakarta. berisi materi hukum pidana 1

2.  Aliran monistis  Tercakup perbuatan
dan akibat serta pertanggung jawaban
pidana atau kesalahan dari si pelaku.
 Aliran dualistis  Dalam rangkaian
syarat-syarat pemidanaan,terdapat
pemisahan (dualistis) antara perbuatan
dan akibat disatu sisi,dengan
pertanggung jawaban atau kesalahan
disisi lain.

3. 1. Tindak pidana adalah perbuatan
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana.

4. 2. Untuk dapat dipidananya perbuatan
yang dilarang dan diancam pidana
oleh peraturan perundang-undangan,
perbuatan tersebut harus juga bersifat
melawan hukum atau bertentangan
dengan kesadaran hukum masyarakat.

5. 3. Setiap tindak pidana selalu dipandang
bersifat melawan hukum,kecuali ada
alasan pembenaran.

6.  Perbuatan yang dilarang
 Ancaman pidana
 Sifat melawan hukum

7.  Unsur subsosialitas :
1. Si pembuat sendiri ada kerusakan
(onwricting) padanya.
2. Si korban berupa timbulnya perasaan
tidak puas/ kecewa.
3.Lingkungan terdekat,ada
kecenderungan untuk meniru berbuat
jahat.
4. Masyarakat umum,berupa timbulnya
perasaan cemas.

8.  Perumusan tindak pidana dalam UU
merupakan konsekuensi logis dari
berlakunya asas legalitas dalam hukum
pidana yang mensyaratkan kepastian
hukum tentang perbuatan-perbuatan
tertentu yang oleh peraturan perUUan
dinyatakan sebagai tindak pidana.

9.  Kerugian yang diakibatkan TP :
1. Kerugian materiil 
pencurian,perampokan,penipuan;
2. Kerugian immateriil 
fitnah,penghinaan,pencemaran nama
baik;
3. Kerugian bersifat campuran 
perkosaan,pembunuhan,penganiyaan,
pemberontakan.

10.  Orang perorangan atau individu
 Masyarakat atau kolektivitas
 Negara

11. Pertimbangan suatu perbutan dapat
ditetapkan sbg tindak pidana :
1. Pertimbangan cost and benefit
2. Pertimbangan fasilitas dan beban kerja
dari aparat penegak hukum
3. Pertimbangan kemampuan dalam hal
pengetahuan dan keterampilan dari
aparat penegak hukum yang
berwenang.

12. a. Model perumusan yang memuat
penyebutan atau uraian tentang unsur-
unsur perbuatan yang dilarang; contoh:
pasal 281 KUHP: pelanggaran
kesusilaan.

13. b. Model perumusan yang hanya
menyebutkan kualifikasi atau nama dari
perbuatan yang dilarang tanpa
menguraikan unsur-unsur perbuatan,
contoh: pasal 184 tentang perkelahian
tanding,pasal 351 KUHP:
penganiayaan,pasal 297 KUHP:
perdagangan wanita.

14. c. Model perumusan yang
mengkombinasikan penyebutan unsur-
unsur perbuatan serta kualifikasi atau
nama dari perbuatanyang dilarang,
contoh: pasal 263 KUHP: pemalsuan
surat,pasal 362 KUHP: pencurian,pasal
338:pembunuhan