SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 27
PSAP 12  LAPORAN OPERASIONAL  A. B. Triharta Sosialisasi PP 71 /2010 tentang SAP Akrual Jakarta, 14 Desember 2010 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN KSAP
TOPIK BAHASAN
SAP Berbasis Akrual (PP Nomor 71/2010) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],BASIS AKRUAL BASIS KAS KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN
LRA LRA & LO KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE LAPORAN OPERASIONAL  PP 24/2005 PP 71/2010
[object Object],[object Object],[object Object],KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE LAPORAN OPERASIONAL
LO menyediakan informasi mengenai  seluruh kegiatan operasional keuangan  entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Performance KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN PERANAN LAPORAN OPERASIONAL  Estimate
[object Object],PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERHITUNGAN COST  COST untuk setiap program/ kegiatan
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA  efektivitas efisien ekonomi Laporan Operasional Konsep  VFM  digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Laporan Kinerja Konsep VFM memberikan pengertian akan cost dan kinerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi Evaluasi kinerja berdasarkan konsep V alue for Money  (ekonomi, efisien & efektif)
Manajemen Kinerja UU 1/2004 & PP 8/2006   Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost) , dengan kuantitas dan kualitas terukur LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA  Manajemen Keuangan Aset &  Kewajiban Pendapatan Cost Kinerja Beban Mengaitkan cost dengan kinerja
LAPORAN KINERJA : KETERKAITAN BEBAN DAN HASIL/KELUARAN Dengan diterapkannya LO, dapat dihitung beban akrual untuk dibandingkan dengan hasil/keluran
[object Object],PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM ESTIMASI PENDAPATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERUBAHAN EKUITAS
STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL
AKUNTANSI PENDAPATAN  PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Menurut sumber pendapatan Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK Berdasarkan azas bruto
AKUNTANSI BEBAN  PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK
AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN Normal dan  Berulang/ Recurring Tidak berulang/ Non-recurring Periode Penerimaan Periode Sebelumnya
AKUNTANSI KOREKSI DAN PENERIMAAN KEMBALI BEBAN Menambah  beban Mengurangi/ penerimaan  kembali  beban Periode beban dibukukan Periode berikutnya
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan  kurs tengah bank sentral  pada  tanggal transaksi ,[object Object],[object Object],[object Object],Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam  mata uang Rupiah .
CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN OPERASIONAL TRANSAKSI PENDAPATAN AKRUAL - LO ,[object Object],Dicatat sebagai pendapatan pajak pada periode dikeluarkannya SKP Jurnal: Piutang Pajak  500 Pendapatan Pajak  500 2. Pajak diterima oleh  kas negara Rp300 Dicatat sebagai pelunasan piutang Jurnal (BUN): Kas  300 Piutang Pajak  300 3. Pada tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak Rp200 Tidak ada jurnal
CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN OPERASIONAL  TRANSAKSI BEBAN AKRUAL-LO ,[object Object],Dicatat sebagai beban Jurnal: Beban langganan daya dan jasa  200 Utang Belanja  200 2.  Pada tanggal 31 Desember 20xx belum dilakukan pembayaran tagihan listrik Tidak ada jurnal TRANSAKSI NON OPERASIONAL AKRUAL-LO ,[object Object],Dicatat sebagai Surplus penjualan aset non lancar. Jurnal: Kas  150 Aset tetap  90 Surplus penjualan aset non lancar  60
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN Pendapatan 500 Beban    (200) Surplus/Defisit Opr  300 Kegiatan non  operasional  60 Surplus/Defisit LO  360 Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal    1.000 Surplus/Defisit LO  360 Ekuitas Akhir  1.360  Neraca Aset  2.000 Kewajiban  640 Ekuitas  1.360 LRA Pendapatan  450 Belanja  (0) Surplus/(defisit)  450 Pembiayaan  1.000 SILPA  1.450  Laporan Perubahan SAL SAL  Awal  100 Penggunaan SAL  (30) SILPA  1.450 SAL  Akhir  1.520
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM IMPLEMENTASI PSAP 12 ,[object Object],[object Object]
KESIMPULAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Terima Kasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung  Prijadi Praptosuhardjo III , Lt.  2 , Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta ( 021 )  352-4551 , ( 021 )  344-9230   Ext   5311 Faksimile : (021)-352-4551 Website  :  www.ksap.org  E-mail : webmaster@ksap.org

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanjaAli Mashduqi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Yudi Pratama
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Akuntansi yayasan
Akuntansi yayasanAkuntansi yayasan
Akuntansi yayasanAKURASTRA
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IIMuhammad Amri
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 
Ch04 income statement kieso ifrs
Ch04 income statement kieso ifrsCh04 income statement kieso ifrs
Ch04 income statement kieso ifrsalif radix
 

La actualidad más candente (20)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Laporan Arus Kas
Laporan Arus KasLaporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah Analisis Laporan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Akuntansi yayasan
Akuntansi yayasanAkuntansi yayasan
Akuntansi yayasan
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah IILatihan Soal Akuntansi Pemerintah II
Latihan Soal Akuntansi Pemerintah II
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Ch04 income statement kieso ifrs
Ch04 income statement kieso ifrsCh04 income statement kieso ifrs
Ch04 income statement kieso ifrs
 

Destacado

Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11WEST NUSA TENGGARA
 
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02WEST NUSA TENGGARA
 
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?WEST NUSA TENGGARA
 
Example, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our BusinessExample, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our BusinessWEST NUSA TENGGARA
 
Kualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip AkuntansiKualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip AkuntansiWEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07WEST NUSA TENGGARA
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
 
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahSAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2WEST NUSA TENGGARA
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbMohammad Ramadhan
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teoriWEST NUSA TENGGARA
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasianWEST NUSA TENGGARA
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaanWEST NUSA TENGGARA
 
Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak InflasiAnalisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak InflasiWEST NUSA TENGGARA
 

Destacado (20)

Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
 
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
 
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
 
Example, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our BusinessExample, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our Business
 
Kualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip AkuntansiKualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip Akuntansi
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
Istilah Audit
Istilah AuditIstilah Audit
Istilah Audit
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
 
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahSAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
 
Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak InflasiAnalisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi
 

Similar a Sap pp71 sesi 5 materi psap 12

1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxsyahrini4
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxronipaser
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxWillyMatra
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptRisda Hamsuri
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnisMilka Agusta
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalNANDA MEDYA
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxDINIDINAR2
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxTeknikJaringanKomput
 

Similar a Sap pp71 sesi 5 materi psap 12 (20)

PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
 

Más de WEST NUSA TENGGARA

Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuanWEST NUSA TENGGARA
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertianWEST NUSA TENGGARA
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006WEST NUSA TENGGARA
 

Más de WEST NUSA TENGGARA (12)

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
 
Pengantar Akuntansi 1-3, Soal
Pengantar Akuntansi 1-3, SoalPengantar Akuntansi 1-3, Soal
Pengantar Akuntansi 1-3, Soal
 
Pengantar Akuntansi 1-3
Pengantar Akuntansi 1-3Pengantar Akuntansi 1-3
Pengantar Akuntansi 1-3
 
Jurnal Penyesuaian
Jurnal PenyesuaianJurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian
 

Último

Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx
1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx
1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptxloegtyatmadji
 
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfKemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfsoftraxindo
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...BagaimanaCaraMenggug
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 

Último (17)

MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx
1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx
1. PERMENDES 15 TH 2021 SOSIALISASI.pptx
 
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfKemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
 

Sap pp71 sesi 5 materi psap 12

  • 1. PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta Sosialisasi PP 71 /2010 tentang SAP Akrual Jakarta, 14 Desember 2010 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN KSAP
  • 3.
  • 4.
  • 5. LRA LRA & LO KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE LAPORAN OPERASIONAL PP 24/2005 PP 71/2010
  • 6.
  • 7. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Performance KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Estimate
  • 8.
  • 9. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA efektivitas efisien ekonomi Laporan Operasional Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Laporan Kinerja Konsep VFM memberikan pengertian akan cost dan kinerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi Evaluasi kinerja berdasarkan konsep V alue for Money (ekonomi, efisien & efektif)
  • 10. Manajemen Kinerja UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost) , dengan kuantitas dan kualitas terukur LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban Pendapatan Cost Kinerja Beban Mengaitkan cost dengan kinerja
  • 11. LAPORAN KINERJA : KETERKAITAN BEBAN DAN HASIL/KELUARAN Dengan diterapkannya LO, dapat dihitung beban akrual untuk dibandingkan dengan hasil/keluran
  • 12.
  • 13. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERUBAHAN EKUITAS
  • 15. AKUNTANSI PENDAPATAN PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Menurut sumber pendapatan Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK Berdasarkan azas bruto
  • 16. AKUNTANSI BEBAN PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK
  • 17. AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN Normal dan Berulang/ Recurring Tidak berulang/ Non-recurring Periode Penerimaan Periode Sebelumnya
  • 18. AKUNTANSI KOREKSI DAN PENERIMAAN KEMBALI BEBAN Menambah beban Mengurangi/ penerimaan kembali beban Periode beban dibukukan Periode berikutnya
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360 Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 Laporan Perubahan SAL SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520
  • 25.
  • 26.
  • 27. Terima Kasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Prijadi Praptosuhardjo III , Lt. 2 , Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta ( 021 ) 352-4551 , ( 021 ) 344-9230 Ext 5311 Faksimile : (021)-352-4551 Website : www.ksap.org E-mail : webmaster@ksap.org