Dokumen tersebut merupakan permintaan informasi secara tertulis dari sebuah lembaga kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai Trust+, yaitu unit kerja pemerintah yang menentukan situs-situs yang boleh atau dilarang diakses oleh publik di Indonesia. Permintaan informasi tersebut mencakup 10 pertanyaan seputar misi, personel, prosedur operasi, dan transparansi dari Trust+.

4. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Jakarta, 25 Mei 2014
Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta.
Hal: Permintaan Informasi tentang Trust+ (Trust Positif)
Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami yang bertanda-tangan di bawah ini, selaku Pemohon Informasi Publik, mengajukan
permohonan informasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo, tentang Trust+ (Trust Positif). Secara lebih rinci,
informasi yang dimohonkan telah kami susun dalam bentuk pertanyaan langsung, sebagaimana berikut:
1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Trust+ tersebut? Apakah semacam proyek dengan rentang waktu
tertentu, kegiatan ad hoc atau sebuah unit kerja permanen dan struktural di dalam Kemkominfo?
2. Darimanakah Trust+, baik sistem maupun personelnya, mendapatkan dana operasionalnya?
3. Apakah ada audit berkala, transparan dan akuntabel atas penggunaan dana operasional tersebut? Jika ada
audit berkala, dapat diakses dimanakah dokumen hasil audit tersebut?
4. Bagaimana awal pembentukan tim dan/atau database Trust+ tersebut? Apakah telah melibatkan pihak
lainnya seperti sektor bisnis, masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis di Indonesia? Apakah ada
notulensi atau dokumentasi atas proses pembentukan tersebut?
5. Bagaimana Trust+ mendapatkan kewenangan dan pihak manakah yang memberikan kewenangan tersebut,
untuk menentukan sebuah situs masuk dalam kategori “negatif" atau “ilegal” ke dalam databasenya?
Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas penentuan dan penggunaan kewenangan tersebut?
6. Bagaimana Trust+ mendapatkan otorisasi dan pihak manakah yang memberikan otorisasi, untuk
mengirimkan perintah blokir atas sebuah situs tertentu kepada Internet Service Provider (ISP) di Indonesia?
Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas penentuan dan penggunaan otorisasi tersebut?
7. Apakah Trust+ memiliki standard operating procedure (SOP) yang baku dan tertulis untuk menentukan suatu
situs masuk dalam kategori “negatif" atau “ilegal”? Pihak manakah penyusun dan yang mengesahkan SOP
tersebut? Dapat diakses dimanakah dokumen SOP tersebut?
8. Apakah ada audit berkala atas pelaksanaan SOP tersebut? Dapat diakses oleh publik hasil audit tersebut?
9. Pihak manakah dan/atau dari institusi mana personel yang dilibatkan dalam Trust+ tersebut?
10. Apakah ada standar kualifikasi atau kompetensi tertentu bagi personel di dalam Trust+ tersebut? Apakah
standarisasi personel tersebut tertulis dalam sebuah dokumen resmi dan dapat diakses oleh publik?
Permintaan atas informasi di atas, berdasarkan pada minimnya pemahaman dan/atau informasi yang
tersedia bagi publik terkait dengan keberadaan Trust+ tersebut. Di sisi lain, pada prakteknya di lapangan
Trust+ menjadi penentu tunggal dan mutlak atas situs, konten atau informasi yang boleh maupun yang
dilarang diakses melalui Internet oleh warga negara dan para pembayar pajak di Indonesia.

5. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Adapun acuan awal tentang keberadaan Trust+ dapat ditemui antara lain melalui:
- Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring via twitter:
o 11 Mei 2014. “Laporan dari tim Trust+ bahwa Vimeo secara eksplisit berisi konten pornografi. Tim Trust+
memberikan instruksi untuk blokir Vimeo.”
(https://twitter.com/tifsembiring/status/465620018974031873)
o 11 Mei 2014. “…itu laporan sms dari tim Trust+, nanti akan didalami. Kemarin 2 hari kan libur boss...”
(https://twitter.com/tifsembiring/status/465636307973070848)
- Rilis dan dokumen Kemkominfo, antara lain:
o 12 Mei 2014. Siaran Pers tentang Penanganan Vimeo.com
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5-
2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran_pers#.U4FX63YbOHM)
o 3 Maret 2014. Siaran Pers tentang Uji Publik RPM Tata Cara Pemblokiran Konten Negatif
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-3-
2014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/si
aran_pers#.U4FdinYbOHM)
o Petunjuk Melaporkan ISP yang Tidak Melakukan Pemblokiran
(http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Petunjuk+Mel
aporkan+ISP.pdf)
o Perkembangan Database Trust+ Tahun 2013
(http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Database%20Konten%20Negatif.pdf)
o Daftar ISP yang Sudah Menerapkan Internet Sehat dan Aman
(http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Daftar+ISP+ya
ng+Sudah+Menerapkan+Internet+Sehat+dan+Aman.pdf)
- Liputan Media Massa, antara lain:
o 13 Mei 2014, Liputan6.com: “Tak Dikabari Kominfo, Vimeo Gali Informasi dari Pengguna Twitter”
(http://tekno.liputan6.com/read/2049149/tak-dikabari-kominfo-vimeo-gali-informasi-dari-pengguna-
twitter)
o 12 Mei 2014, Detik.com: “Kominfo Akan Lepas Blokir Vimeo Asalkan…”
(http://inet.detik.com/read/2014/05/12/185532/2580644/398/kominfo-akan-lepas-blokir-vimeo-asalkan)
o 12 Mei 2014, Kompas.com: “Vimeo Diblokir karena Penaduan Pengguna?”
(http://tekno.kompas.com/read/2014/05/12/1454354/Vimeo.Diblokir.karena.Pengaduan.Pengguna.)
Sebagai landasan formal atas pengajuan permintaan informasi tentang Trust+ ini adalah:
1. UUD 1945, pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”
2. UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik. Khususnya pasal 11 (Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat),
antara lain tertulis bahwa: “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang (antara lain)
meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga,
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat”