Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.

1. 1
DUKUNGAN DINAS PMD DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU DI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Pada Acara
Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Tahun 2022
Kendari, 9 Desember 2022
Oleh
Dr. Ir. PANCA, M.Pd
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sulawesi Tenggara

2.  Wujud Pemberdayaan Masyarakat
 UKBM (Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat)
 Upaya Promotif & Preventif
 Dicanangkan serentak pada Tahun 1986
SEJARAH
POSYANDU
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa
LANDASAN
HUKUM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3. 3
Wadah Partisipasi Masyarakat
di Bidang Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar
masyarakat khususnya Upaya Kesehatan Dasar
keluarga
Sebagai:
Forum Komunikasi, Alih Teknologi dan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat,
Oleh dan untuk Masyarakat Dalam pengembangan
SDM Sejak dini.
POSYANDU
(PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
REVITALISASI POSYANDU POSYANDU KELUARGA
(UKBM)

4. PENYELENGGARAAN POSYANDU
POKJANAL POKJA
Tugas/Fungsi:
Pembinaan
Pem. Pusat,
Provinsi,
Kabupaten/Kota
dan Kecamatan.
Tugas/Fungsi:
Pengelolaan
Posyandu
Berkedudukan di
Desa/Kelurahan
(ROLE PLAYER)

5. SEKILAS URUSAN KESEHATAN DALAM
UNDANG-UNDANG DESA NO 6/2014

6. (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan
sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
(2) Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer,
pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan
pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat
Desa.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan
pangan, sandang, dan papan.
Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Penjelasan Psl 74 Ayat (2)
Pasal 74

7. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
(UU NOMOR 6 TAHUN 2014, Pasal 67 )
(1) Desa berhak:
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan
hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat
Desa;
b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
c. mendapatkan sumber pendapatan.
(2) Desa berkewajiban:
a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan
masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Desa.

8. a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa
serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau
tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
d. ....
Pasal 68 (1) Masyarakat Desa berhak:

9. a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan
tenteram di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di
Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
Psl 68 ayat (2) Masyarakat Desa berkewajiban:

10. 1. Program Peningkatan Peran Lembaga dan Kapasitas Kader PKK, dengan
kegiatan:
 Lomba pelaksanaan 10 program pokok PKK
• Jambore Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
• Peningkatan peran kader kelembagaan
masyarakat (Posyandu, Dasawisma)
• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Posyandu melalui Dana Desa
• Bimtek Pencegahan stunting oleh Kader Posyandu dan KPM
• Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan
2. Program Peningkatan Ketahanan Sosbud dan lembaga Adat Masyarakat
dengan kegiatan:
• Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
• Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Desa/Paguyuban
3. Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kel
• Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
• Peningkaan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan
• Evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM) dalam lomba desa/kelurahan
KEBIJAKAN DINAS PMD PROVINSI
DALAM RPJMD 2018-2023

11. REBRANDING POSYANDU
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

12. REBRANDING
POSYANDU
UPAYA MEMPERKENALKAN KEMBALI POSYANDU
DENGAN PENGEMBANGAN PROGRAM LAYANAN
SERTA MEMBERIKAN SEBUAH PEMBARUAN
PADA REPOSISI DAN REDEFINISI POSYANDU
YANG SEMULA MERUPAKAN UKBM MENJADI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
POSYANDU SEBAGAI LKD MENUNTUT ADANYA PROSES, METODA DAN
PROSEDUR YANG DIPERBAHARUI. ADAPUN PEMBAHARUAN
TERSEBUT MELIPUTI PEMBAHARUAN TERHADAP PROSES
PEMBENTUKANNYA, PEMBAHARUAN TERHADAP METODA
PENGORGANISASIANNYA, DAN PEMBAHARUAN TERHADAP
PROSEDUR TATA KERJANYA

13. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROGRAM
LAYANAN
MURNI KESEHATAN
1. KESEHATAN IBU DAN ANAK
2. KELUARGA BERENCANA (KB)
3. PEMBERIAN IMUNISASI
4. PEMANTAUAN GIZI
5. PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN DIARE
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN SEJAHTERA
1. KESEHATAN
2. PENDIDIKAN
3. EKONOMI
4. DLL

14. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REDEFINISI
POSYANDU
FORUM KOMUNIKASI, ALIH TEKNOLOGI, DAN
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, OLEH DAN
UNTUK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA SEJAK DINI
UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT (UKBM) YANG DIKELOLA DAN
DISELENGGARAKAN DARI, OLEH, UNTUK, DAN
BERSAMA MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMENUHAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT KHUSUSNYA UPAYA
KESEHATAN DASAR KELUARGA, YANG DIBENTUK ATAS PRAKARSA
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN BERSAMA MASYARAKAT, DAN IKUT
SERTA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

15. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPOSISI
POSYANDU
POSYANDU YANG SEMULA
MERUPAKAN KEGIATAN YANG
DIORGANISIR OLEH MASYARAKAT
REPOSISI INI BERMAKNA PERGESERAN DAN ATAU
PEMBAHARUAN KEDUDUKAN POSYANDU, YANG SEMULA
BERUPA KEGIATAN MENJADI KELEMBAGAAN, SEHINGGA
POSYANDU TIDAK SEKEDAR PELAKSANA KEGIATAN SAJA,
TETAPI POSYANDU TERLIBAT DALAM SIKLUS MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN SECARA
KESELURUHAN

16. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN & POTENSI
REBRANDING POSYANDU
POTENSI
(PELUANG)
PERMASALAHAN
(TANTANGAN)
1. MASIH BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM
MENGETAHUI POSYANDU SEBAGAI LKD
2. MASIH BANYAKNYA STAKE HOLDER YANG
BELUM MEMAHAMI POSYANDU SEBAGAI LKD
1. KEDUDUKAN POSYANDU TERHADAP PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN ADALAH SEBAGAI WADAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG
KESEHATAN DAN SOSIAL DASAR LAINNYA YANG
SECARA KELEMBAGAAN DIBINA OLEH PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN
2. DENGAN DIBUKANYA RUANG LEBIH LUAS MAKA
POSYANDU DAPAT MELAKUKAN INOVASI SESUAI
KEBUTUHANNYA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN DI WILAYAHNYA

17. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TARGET DAN CAPAIAN
REBRANDING POSYANDU
TARGET
DESA/KELURAHAN
MENGIDENTIFIKASI KONDISI,
POTENSI SERTA PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI MASING-MASING
WILAYAH
CAPAIAN
1. MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN DI WILAYAHNYA
2. MENINGKATKAN PERAN LINTAS SEKTOR
DALAM PENYELENGGARAAN POSYANDU
3. MENINGKATNYA CAKUPAN DAN
JANGKAUAN LAYANAN SOSIAL DASAR
4. MEWUJUDKAN INOVASI PROGRAM
POSYANDU

18. STRATEGI
REBRANDING POSYANDU
1. PENINGKATAN KUALITAS KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN
KADER POSYANDU DENGAN SERTIFIKASI KADER
2. PENINGKATAN PENGELOLAAN DALAM PELAYANAN POSYANDU
DENGAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN YANG TERTATA
3. PENINGKATAN PEMENUHAN KELENGKAPAN SARANA,
PRASARANA DAN PERALATAN DENGAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
DI POSYANDU
4. PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN BERBAGAI PIHAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KESINAMBUNGAN
KEGIATAN POSYANDU
5. PENINGKATAN FUNGSI PENDAMPINGAN DAN KUALITAS
PEMBINAAN POSYANDU OLEH PEMERINTAH SECARA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

19. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN POSYANDU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH KECAMATAN
PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN
POSYANDU

20. SALAM SEHAT