6. Perbedaan SKN 2004-2009-2012
2004 2009 2012
Penyesuaian SKN berdasarkan
Kepmenkes 99a/1982
Sesuai Visi Misi RPJPK (2005-2025);
Responsif Gender
Sesuai Visi Misi RPJPK (2005-2025);
UU No. 36 Tahun 2009 ; Psl 167
Sub Sistem:
1. Upaya Kesehatan
2. Pembiayaan Kesehatan
3. SDM Kesehatan
4. Obat & Perbekalan Kesehatan
5. Pemberdayaan Masyarakat
6. Manajemen Kesehatan
Sub Sistem:
1. Upaya Kesehatan
2. Pembiayaan Kesehatan
3. SDM Kesehatan
4. Sediaan Farmasi, Alkes &
Makanan
5. Manajemen & Informasi
Kesehatan
6. Pemberdayaan Masyarakat
Sub Sistem:
1. Upaya Kesehatan
2. Penelitian & Pengembangan
Kesehatan
3. Pembiayaan Kesehatan
4. SDM Kesehatan
5. Sediaan Farmasi, Alkes &
Makanan
6. Manajemen, Informasi & Regulasi
Kesehatan
7. Pemberdayaan Masyarakat
7. Sistem Kesehatan Nasional
(SKN)
Adalah
Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh
semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu
dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
8. Maksud & Kegunaan SKN
menyesuaikan SKN 2009 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal
mempertegas makna pembangunan kesehatan pemenuhan hak asasi manusia,
memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan (RPJP-K),
memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif,
melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu,
meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.
merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan
10. Pelaksanaan
SKN
(Pasal 4
Perpres 72
/2012)
(1)
• SKN dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.
(2)
• SKN dilaksanakan secara berkelanjutan,
sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan dengan menjaga kemajuan,
kesatuan, dan ketahanan nasional.
13. SISTEM KESEHATAN DAERAH
•Suatu Kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen kesehatan yang saling bekerjasama
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok dengan pelayanan
kesehatan yang bermutu
DEFINISI
•Memberikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagi setiap pemangku
kepentingan pembangunan kesehatan daerah
MAKSUD
•Terselenggaranya upaya pembangunan kesehatan yang terjangkau, bermutu, berkeadilan,
efektif, efisien, dan berkelanjutan oleh semua pihak secara sinergis
TUJUAN
15. RUANG LINGKUP SKD KOTA DEPOK
1. UPAYA
KESEHATAN
2. PEMBIAYAAN
KESEHATAN
3. SDM
KESEHATAN
4. SARANA DAN
PRASARANA
PENDUKUNG
5. MANAJEMEN,
INFORMASI DAN
PENELITIAN
PENGEMBANGAN
6. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
7. PERIZINAN,
PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN
16.
17. RUANG LINGKUP KEGIATAN UPAYA
KESEHATAN (1)
Pelayanan
Kesehatan
Promosi
kesehatan
Upaya kesehatan ibu, bayi,
anak, remaja, lanjut usia
dan penyandang cacat
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi dan
Keluarga Berencana
Upaya Perbaikan
Gizi
Upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular
18. RUANG LINGKUP KEGIATAN UPAYA
KESEHATAN (2)
Upaya pencegahan
dan pengendalian
penyakit tidak
menular
Upaya kesehatan
lingkungan,
kesehatan kerja dan
kesehatan olahraga
Upaya kesehatan
sekolah
Penanggulangan
gangguan penglihatan &
gangguan pendengaran
Upaya kesehatan gigi
dan mulut
Upaya kesehatan
jiwa dan
pengendalian
penyalahgunaan
NAPZA
Pelayanan
kesehatan
tradisional
Pembinaan dan
pemeriksaan
kesehatan haji
19. 19
• adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan
memulihkan kesehatan perseorangan
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
Upaya
Kesehatan
20. UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN (UKP)
UKP tingkat
pertama.
UKP tingkat
kedua
UKP tingkat
ketiga
Puskesmas, Praktek Mandiri,
Klinik Pratama
Rumah Sakit Type C, D
Praktek Dokter Spesialis,
Klinik Utama
Rumah Sakit Tipe A, B;
Fasyankes subspesialistik
21. UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT (UKM)
UKM tingkat
pertama.
UKM tingkat
kedua
UKM tingkat
ketiga (tidak
diatur dalam
SKD)
Puskesmas
Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinas Kesehatan Kota Depok
Kementerian Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi
26. Badan Pusat Statistik Pusat melaporkan
jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2018
sebanyak 2,330,333 jiwa. Dengan jumlah
Penduduk Laki-laki sebanyak 1,173,102 jiwa dan
Perempuan sebanyak 1,157,231 jiwa. (Rasio 1:1)
1.173.102 Jiwa 1.157.231 Jiwa
27. Jumlah Peserta
BPJS Kota Depok
per Januari 2019
sebanyak 1.257.828
Cakupan
Kepesertaan BPJS
Kota Depok Sebesar
69.42%
31. VISI MISI KOTA
DEPOK
VISI
MISI
Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman Dan
Religius
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan
transparan.
• Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya
saing.
• Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
• Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata,
berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai
agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta
meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
32. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
TUGAS
FUNGSI
Membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan bidang
KESEHATAN
• PERUMUSAN kebijakan teknis bidang kesehatan;
• PELAKSANAAN kebijakan teknis bidang kesehatan;
• pelaksanaan EVALUASI dan PELAPORAN sesuai
dengan lingkup tugasnya.
33. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang
profesional dan Tata
Dinkes yang akuntabel
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang
profesional dan tata
Dinas Kesehatan yang
akuntabel
Predikat SAKIP DINKES
Jumlah Unit Layanan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.
Meningkatnya
dan mutu layanan
kesehatan
IKM
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
AKI
AKB
Tingkat Tatanan Kota Sehat
TUJUAN, SASARAN &
INDIKATOR SASARAN
DINAS KESEHATAN TAHUN
2016-2021
35. Dasar Hukum (1)
WHO, 2003 : Global Goals for Oral Health 2020
• Meminimalkan dampak dari penyakit mulut dan kraniofasial dengan
menekankan pada upaya promotif dan mengurangi dampak penyakit
sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut dengan diagnosa dini,
pencegahan dan manajemen yang efektif untuk penyakit sistemik
The Sixtieth World Health Assembly (WHA-60, 2007)
• Resolusi WHA 60.17 tentang kesehatan gigi dan mulut: Rencana aksi
promosi kesehatan dan pencegahan penyakit terintegrasi.
36. Dasar Hukum (2)
Pasal 93
•Peningkatan derajat kesehatan gigi dilaksanakan melalui :
•pelayanan kesehatan gigi perseorangan,
•pelayanan kesehatan gigi masyarakat dan
•usaha kesehatan gigi sekolah.
Pasal 94
•Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan :
•tenaga,
•fasilitas pelayanan,
•alat dan obat kesehatan gigi dan mulut
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
37. Dasar Hukum (3)
Permenkes 75 tahun 2014
• Tentang Puskesmas
Permenkes 85 tahun 2015
• Tentang Upaya Kesehatan Gigi Dan Mulut
39. Kebijakan Regional WHO SEARO
WHO SEARO telah
memformulasikan Rencana
Strategi Kesehatan Gigi untuk
kawasan Asia Tenggara dan
Mulut yang menekankan
kepada upaya pencegahan
penyakit gigi dan mulut
berdasarkan faktor risiko dan
peningkatan kesehatan gigi dan
mulut yang terintegrasi
Pertemuan WHA-60 di Swiss
(2007) telah mengesahkan 19
resolusi yang menyangkut
aspek kesehatan diantaranya
adalah resolusi WHA.60.17
tentang Oral Health : Action
Plan for Promotion and
Integrated disease Prevention
40. STRATEGI
PELAYANAN
KESGILUT YG
KOMPREHENSIF,
TERPADU,
BERMUTU &
TERJANGKAU
MENINGKATKAN
PERAN SERTA
ORGANISASI
PROFESI &
INSTITUSI
PENDIDIKAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MELALUI UKGMD &
UKGS
PEMENUHAN
SARANA &
PRASARANA
MENGEMBANGKAN
SISTEM INFORMASI
KESEHATAN GILUT
PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN
MEWUJUDKAN
MASYARAKAT MANDIRI
UNTUK MEMELIHARA
KESEHATAN GIGI &
MULUT DALAM RANGKA
MENCAPAI DERAJAT
KESEHATAN GIGI &
MULUT YANG SETINGGI-
TINGGINYA
VISI
KEMENKES RI
UNTUK
KLESEHATAN
GIGI &
MULUT
41. ISU STRATEGIS
Terbatasnya ketersediaan
layanan kesehatan,
pemerataan sarana dan
tenaga kesehatan gigi
Penurunan penyakit dan
kelainan gigi dan mulut
masyarakat masih jauh dari
harapan
Masih tingginya biaya
pelayanan kesehatan gigi
dan mulut serta kurangnya
dana pengelolaan dan
pembiayaan program
Masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan
perawatan kesehatan gigi
dan mulut
Teknologi kedokteran gigi
yang semakin berkembang
Pelaksanaan JKN di Fasilitas
Primer , PKM dan Swasta
42.
43. 1
• Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
2
• Program Fluoridisasi
3
• Penguatan UKGMD
4
• Penguatan UKP Kesehatan Gigi & Mulut
5
• Pengawasan Obat & Bahan Kedokteran Gigi
6
• Pengembangan SDM Kesehatan & Kerjasama Lintas Program – Lintas Sektor
7
• Monitoring & Evaluasi
PROGRAM – PROGRAM KESEHATAN GIGI &
MULUT
44. 44
• Keadaan sehat dari jaringan keras dan jaringan lunak
gigi serta unsur-unsur yang berhubungan dengan
rongga mulut, yang memungkinkan individu makan,
berbicara dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi,
gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena
adanya penyakit, penyimpangan oklusi, dan
kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif
secara sosial dan ekonomi.
• (Permenkes Nomor 85 Tahun 2015)
Kesehatan Gigi & Mulut
45. 45
• Setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan
secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut
masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
Pemerintah dan/atau masyarakat.
•(Permenkes Nomor 85 Tahun 2015)
Upaya Kesehatan Gigi &
Mulut
46. 46
• Mewujudkan pelayanan secara profesional,
komprehensif, dan terpadu sesuai standar
• Meningkatkan manajemen dan informasi pelayanan
yang efektif dan efisien
• Meningkatkan jumlah, kualitas, dan pemerataan
sumber daya manusia kesgilut
• Meningkatkan peran serta daerah dalam pemenuhan
kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan.
TUJUAN PENGATURAN
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN
MULUT
47. Proporsi Masalah Gigi dan Mulut serta Mendapatkan
Pelayanan dari Tenaga Medis Gigi Menurut Provinsi, 2018
51. Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan
perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
DEFINSI PUSKESMAS
52. TUGAS
• Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
FUNGSI
• Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
• Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan di wilayah
kerjanya
TUGAS DAN FUNGSI
PUSKESMAS
Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai
wahana pendidikan tenaga kesehatan.
53. Untuk melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas harus menyelenggarakan:
1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu);
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
4. Pelayanan laboratorium.
UPAYA
PUSKESMAS
UKM
ESENSIAL
PENGEMBANGAN
UKP
55. UPAYA KESEHATAN
GIGI & MULUT
DI MASYARAKAT
(ORAL HEALTH
PROMOTION)
UKGS UKGM DI POSYANDU
UKGM DI POSBINDU
UKGM DI KELOMPOK
DISABILITAS
56. UKGS
• Penjaringan Kesehatan bagi Siswa Baru (TK, SD/MI, SMP dan SMA/SMK)
Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Praktik Sikat Gigi Massal
Kunjungan Siswa Sekolah ke Poli Gigi di Puskesmas
56
63. UKGM
•Penjaringan Kesehatan bagi Balita di Posyandu
Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
•Bagi Bumil dan Busui di Posyandu
•Bagi Guru di PAUD
•Bagi Lansia di Posbindu
Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut
•Bagi Balita di Posyandu dan PAUD
Praktik Sikat Gigi Massal
63
64. Temu Kader Gigi Sehat Penyuluhan Kader
Dokumentasi Kegiatan
Penyuluhan ke Posbindu
Penerimaan Rujukan
Kunjungan ke
Posyandu
Kegiatan BP Gigi
68. Jenjang/lapis Yankesgilut
JENIS PELAYANAN KEWENANGAN PELAYANAN TENAGA
Komunitas Informal commmunity
care involving non-health
professional
Preventif komunitas
Sosialisasi penggunaan pasta gigi berfluor Kader
Saka Bakti Husada
PKK
Karang Taruna
Kampanye kesadaran kesehatan gigi,
pemanfaatan TOGA
Penekanan kebiasaan self care
69. Jenjang/lapis Yankesgilut
SARANA JENIS PELAYANAN KEWENANGAN PELAYANAN TENAGA
Posyandu Informal commmunity
care involving non-health
professional
Preventif kelompok
Promosi kesgilut, pemanfaatan TOGA Kader, Saka Bakti Husada
Penilaian resiko karies
Penekanan kebiasaan self care di
masyarakat
Continuum of care terutama terkait
pemenuhan gizi
Basic oral-care services
(by non dentist personel)
Pada kondisi tidak ada
nakesgilut
Promosi kesgilut Bidan, Perawat
Skrining kesgilut pada bayi (meja khusus
di posyandu)
Kartu Menuju Gigi Sehat
Bidan
Obat-obatan untuk relief of pain dan
elimination of infection
Nakes non dental terlatih
OUT
70. Jenjang/lapis Yankesgilut
SARANA JENIS PELAYANAN KEWENANGAN PELAYANAN TENAGA
Posyandu Basic oral-care services
(by non dentist personel)
Promosi kesgilut Bidan dan perawat gigi
Skrining kesgilut pada bayi (meja khusus
di posyandu)
Kartu Menuju Gigi Sehat
Pelatihan kader Perawat gigi
Konsultasi
Pencegahan karies dengan pengolesan
fluor topikal pada gigi
Pengisian pit dan fissure gigi dengan
bahan fissure sealant
UKGS Informal commmunity
care involving non-health
professional
Preventif kelompok
Promosi kesgilut Guru Kader , Saka Bakti
HusadaPenilaian resiko karies
Penekanan kebiasaan self care
Program menyikat gigi tiap hari di sekolah
71. Jenjang/lapis Yankesgilut
SARANA JENIS PELAYANAN KEWENANGAN PELAYANAN TENAGA
UKGS Basic oral-care services
(by non dentist personel)
Obat-obatan untuk relief of pain dan
elimination of infection
Nakes non dental terlatih
Oral Urgent Treatment
Pelatihan kader guru dan dokter kecil Perawat gigi
Pencegahan karies dengan pengolesan
fluor topikal pada gigi
Perawat gigi
Pengisian pit dan fissure gigi dengan
bahan fissure sealant
Perawat gigi
Penambalan gigi satu atau dua bidang
dengan glass ionomer (Atraumatic
Restorative Treatment/ART)
Perawat gigi : pelimpahan
wewenang
Advanced oral care by
dentist
ART fissure sealant dan tumpatan Dokter gigi
72. Jenjang/lapis Yankesgilut
SARANA JENIS PELAYANAN KEWENANGAN PELAYANAN TENAGA
Puskesmas tanpa
yankesgilut
Bagaimana upaya
promotifnya
Bidan integrasi gilut
dgn KIA
Promotif umum
• Penekanan kebiasaan Self care di
masyarakat
• Prenatal counseling
• Konsultasi K1-K4
Bidan, Petugas Promkes,
nakes lainnya
Basic oral-care services
(by non dentist personel)
Obat-obatan untuk relief of pain dan
elimination of infection
Dokter umum/perawat
umum terlatih OUT
Perawat komplikasi pencabutan:
perdarahan
Drainase abses oral terlokalisir
Pertolongan pertama trauma dento-
alveolar
Rujukan kasus dengan penyulit ke
puskesmas dengan yankesgilut
73. Jenjang/lapis Yankesgilut
SARANA JENIS PELAYANAN KEWENANGAN PELAYANAN TENAGA
Puskesmas dengan
pelayanan kesgilut
oleh dokter gigi dan
perawat gigi
Basic oral-care services
(by non dentist personel)
Upaya peningkatan kesgilut Perawat gigi
Upaya pencegahan penyakit gigi
Pelayanan higiene gigi
Advanced oral care Paket benefit yankesgilut Dokter gigi
75. rawat jalan (Umum & Gigi)
pelayanan gawat darurat
pelayanan satu hari (one day care)
home care
rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan
UKP
76. 76
• Setiap penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut
yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan
mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan,
keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna,
terpadu dan berkualitas.
• (Permenkes Nomor 85 Tahun 2015)
Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut
77. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
(Permenkes Nomor 85 Tahun 2015)
•pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
STANDAR PELAYANAN
•batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang
harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya
pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
STANDAR PROFESI
•suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja
rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus
bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
77
78. PELAYANAN KESGILUT
DENGAN PENDEKATAN
SIKLUS HIDUP
Pemeriksaan
kehamilan
Pelayanan
bagi bayi
Pelayanan bagi
balita
UKGS
tingkat
dasar
UKGS tingkat lanjut bagi
anak SMP/A & remaja
•Skrining kesgilut
•Pemeliharaan kesgilut
•Pemeliharaan
kesgilut pada
bayi
•Pemeliharaan kesgilut
(pembiasaan menyikat gigi
sejak dini/knee to knee)
•ASI eksklusif
•Pemberian makan
•Menghindari susu dot
• Pemeliharaan kesgilut
• Meja skrining/promkes di
Posyandu
• Penilaian faktor resiko karies
• Upaya preventif
•UKGS &
UKGS Inovatif
• Kesiapan
calon ibu
DEWASA
LANSIA
dengan min 20
gigi sehat
QoL
Self care
PAUD/
Posyandu
79. STANDAR PELAYANAN KLINIS
• KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang
PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI
DOKTER GIGI
• memberikan pelayanan kesehatan
berupa tindakan untuk 60 (enam puluh)
macam penyakit dasar
79
81. 81
•Profesionalisme Melakukan
praktik di bidang kedokteran gigi
sesuai dengan keahlian,
tanggung jawab, kesejawatan,
etika dan hukum yang relevan.
Domain I
•Penguasaan Ilmu Pengetahuan
Kedokteran dan Kedokteran Gigi
Memahami ilmu kedokteran
dasar dan klinik, kedokteran gigi
dasar dan klinik yang relevan
sebagai dasar profesionalisme
serta pengembangan ilmu
kedokteran gigi.
Domain II
•Pemeriksaan Fisik Secara Umum
dan Sistem Stomatognatik
Melakukan pemeriksaan,
mendiagnosis dan menyusun
rencana perawatan untuk
mencapai kesehatan gigi dan
mulut yang prima melalui
tindakan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif.
Domain III
•Pemulihan Fungsi Sistem
Stomatognatik Melakukan
tindakan pemulihan fungsi
sistem stomatognatik melalui
penatalaksanaan klinik.
Domain IV
•Kesehatan Gigi dan Mulut
Masyarakat Menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat
menuju kesehatan gigi dan
mulut yang prima.
Domain V
•Manajemen Praktik Kedokteran
Gigi Menerapkan fungsi
manajemen dalam menjalankan
praktik KG
Domain VI
STANDAR KOMPETENSI PROFESI DOKTER GIGI
82. STANDAR PELAYANAN DOKTER GIGI UNTUK UKP
DAN UKM
KOMPETENSI DASAR
DOKTER GIGI
UKP UKM
JENIS LAYANAN ALAT JENIS LAYANAN ALAT
Puskesmas tanpa
yankesgilut
Oral Urgent
Treatment
Set diagnostik, set
bedah minor umum
Promkes Media KIE, Alat
peraga
Konseling Media KIE, alat peraga
Puskesmas terjangkau
drg mobile
Paket benefit Pusling kit Promkes Media KIE, Alat
peraga
Konseling Media KIE, alat peraga
Puskesmas dengan
perawat gigi tanpa
dokter gigi
Sesuai kewenangan
perawat gigi
Set poli gigi dengan
perawat gigi
Promkes media KIE, alat
peraga
Prom Prev
ART
UKGS Kit
Puskesmas dengan
dokter gigi
Paket benefit Sesuai standar Promkes media KIE, alat
peraga
Prom Prev
ART
UKGS Kit
83. Standar Tenaga Kesehatan Gigi
(Rasio Nakes Gigi Tahun 2014)
Rasio Dokter Gigi
• 11 : 100.000 penduduk
Rasio Dokter Gigi spesialis
• 1 : 154.000 penduduk
Rasio perawat gigi
• 1 : 16.000 penduduk ,
87. Standar Prosedur Operasional
87
• adalah Serangkaian instruksi tertulis yg dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana
dan oleh siapa dilakukan
Definisi
• Agar proses kerja rutin terlaksana efisien, efektif, konsisten & aman
• Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yg berlaku.
Tujuan
•Memenuhi persyaratan standar pelayanan
•Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan
•Memastikan pelaksana pelayanan memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya
Manfaat
92. juan.leonardia@giz.de
Fit for School
Paket dasar kesehatan sekolah yang terintegrasi
• Cuci tangan pakai sabun setiap hari
• Gosok gigi dengan pasta gigi ber
fluoride setiap hari
• Minum obat cacing 1x setahun
• Membersihkan dan merawat fasilitas
sanitasi
• Aktivitas berkelompok yang terintegrasi
dengan kegiatan rutin sekolah
• Ada komponen modul/panduan
93. REKAM DATA KESEHATAN GIGI
ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN UKGM
Tampilan Antarmuka:
desktop
mobile
95. 95
• Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Upaya Kesehatan dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional pembangunan kesehatan
• Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UKP harus
memenuhi standar pelayanan, standar profesi dan standar
prosedur operasional
• Program UKM peningkatan kesehatan dan pencegahan
penyakit lebih optimal jika diselenggarakan dengan
kerjasama antara tenaga kesehatan , lintas sektor terkait
dan masyarakat
Take Home Messages
Anggota Dewan yang terhormat,
Slide berikut akan membahas ruang lingkup dari masing-masing subsistem
Subsistem yang pertama yaitu Subsistem Upaya Kesehatan
Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat
Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
pelayanan kesehatan;
promosi kesehatan;
upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat;
pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
upaya perbaikan gizi;
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
pelayanan kesehatan;
promosi kesehatan;
upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat;
pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
upaya perbaikan gizi;
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
Pelayanan kesehatan dibagi menjadi:
Upaya kesehatan perseorangan atau UKP; dan
Upaya kesehatan masyarakat atau UKM.
Tingkatan dalam UKP terdiri dari:
UKP tingkat pertama merupakan upaya kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Dilaksanakan di fasilitas pelayanan meliputi Puskesmas, praktek mandiri dan klinik pratama dengan dukungan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat kedua dalam sistem rujuk balik.
UKP tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Dilaksananakan di praktik mandiri dokter spesialis, klinik utama dan RS tipe C dan D; dan
UKP tingkat ketiga menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Dilaksanakan di RS Khusus dan RS Umum kelas B dan kelas A dan fasilitas kesehatan lainnya yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik
Upaya kesehatan masyarakat atau UKM meliputi setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
Tingkatan dalam UKM terdiri dari:
UKM tingkat pertama adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan, dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
UKM tingkat kedua menerima rujukan dari UKM tingkat pertama dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas
UKM tingkat ketiga tidak diatur dalam SKD karena dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes
Kampanye pembatasan gula
Usulan masuk dalam kurikulum terkait promkes gilut