ECPAT Indonesia Lawan ESKA

2
PROLOG
ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di lebih dari
20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA),
meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam
beberapa hal perkawinan anak
ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan
menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas
sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan
internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadirannya adalah untuk memastikan semua
elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh
dalam menangani ESKA.
ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT International, yaitu sebuah jaringan global yang
bekerja untuk menentang ESKA dengan lebih dari 84 group di lebih dari 75 negara diseluruh dunia.
Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif
pada isu-isu kunci baik ditingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diakui
oleh anggota ditingkat provinsi atas nama jaringannasional.
Visi ECPAT Indonesia
Setiap anak Indonesia bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial dan
terpenuhinya hak mendasar anak yang dijamin oleh segenap masyarakat dan pemerintah.
Misi ECPAT Indonesia
- Misi kepada Anggota
Membangun komitmen dan kerjasama yang kuat;
kapasitas yang memadai; dan jaringan yang luas dalam
setiap upaya memerangi ESKA
- Misi kepada Masyarakat
Membangun dan meningkatkan kesadaran, kepedulian,
sikap kritis dan partisipasi masyarakat luas; anak; dan
orang muda untuk bersama memerangi ESKA
- Misi kepada Pemerintah
Mendorong pemerintah untuk berkomitmen dan
melakukan upaya-upaya kongkrit baik secara
administratif maupun hukum dalam memerangi ESKA di
Indonesia
2

3
Apa yang Dilakukan ECPAT Indonesia
- Advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak kunci ditingkat nasional dan propinsi terkait
kebijakan, peraturan dan perbaikan hukum untuk memperkuat rencana aksi nasional untuk
penghapusan ESKA
- Penguatan kapasitas anggota dan kelompok strategis terkait tentang ESKA melalui dukungan
teknis, pelatihan dan lokakarya
- Pengumpulan data tentang situasi ESKA melalui serangkaian survei, penjajakan cepat dan
penelitian
- Penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ESKA melalui pengembangan material kampanye
dan media komunikasi
- Promosi program partisipasi anak dan orang muda menentang ESKA melalui pembentukan
kelompok pemuda dan pengembangan program berbasis komunitas untuk pencegahan
- Pelayanan dan dukungan untuk anak korban dan penyintas ESKA melalui program layanan
langsung meliputi penyelamatan, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan

4
DAFTAR ISI
Hlm
PROLOG ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
DAFTAR
SINGKATAN……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
I. Pendahuluan…………………………………………………………………………………………………………………………… 6
II. Profile Hubungan Antar Lembaga ECPAT Indonesia………………………………………………………………… 9
III. Aktifitas dan Implementasi Program Kerja ECPAT Indonesia 2017………………………………………….. 11
A. Divisi Riset ECPAT Indonesia……………………………………………………………………………………………….. 11
1. Aktifitas Riset ECPAT Indonesia………….………….………….………….………….………….………….…………. 11
1.1. Penelitian Faktor-Faktor Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap
Anak di Indonesia………….………….………….………….………….………….………….………….………… 11
1.2. Penelitian Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah
Tujuan Wisata………….………….………….………….………….………….………….………….…………….. 13
a. Temuan Penelitian di Karangasem, Bali………….………….………….………….……………
b. Temuan Penelitian di Gunung Kidul, D.I Yogyakarta………….………….………….……
c. Temuan Penelitian di Garut, Jawa Barat………….………….………….………….………….
d. Temuan Penelitian di Toba Samosir………….………….………….………….………….……
e. Temuan Penelitian di Bukit Tinggi, Sumatera Barat………….………….………….………
f. Temuan Penelitian di Nias Selatan, Sumatera Utara………….………….………….……
g. Kesimpulan Temuan Penelitian………….………….………….………….………….…………….
13
15
17
18
20
22
25
1.3. Penelitian Tindak Pidana Perdagangan Orang………….………….………….………….……………. 27
B. Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia. …………………………………………………….. 28
1. Aktifitas Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia. ………….………….………….…… 28
1.1. Pelatihan Perlindungan Anak dan Sosialisasi tentang Kekerasan dan Eksploitasi
Seksual Anak di Daerah Tujuan Wisata………….………….………….………….………….…………… 28
 Kepulauan Seribu DKI Jakarta………….………….………….………….………….………….………
 Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta………….………….………….………….…………….
 Kabupaten Garut Jawa Barat………….………….………….………….………….…………………..
 Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara………….………….………….………….………….
 Kota Bukit Tinggi Sumatera Utara………….………….………….………….………….……………
 Kabupaten Nias Selatan………….………….………….………….………….………….……………….
29
30
32
34
36
38
 Hasil Yang di Capai ………….………….………….………….………….………….………….………….. 40
 Rekomendasi Pelatihan ………….………….………….………….………….………….……………… 41
1.2. Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.………….………….…………….. 42
1.3. Program Down to Zero………….………….………….………….………….………….………….……………. 42
1.4. Advokasi untuk Memperkuat Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Penulisan
Laporan Pemerintah dan Alternatif tentang Implementasi OPSC di Indonesia…………… 50
1.5. Penyusunan Pedoman Standar Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menjadi Korban
atau Pelaku Pornografi………….………….………….………….………….………….………….……………. 54
1.6. Penerima Manfaat Program Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia.. 57
C. Wajah ECPAT Indonesia Dalam Media 2017…………………………………………………………………………… 62
D. Penutup ………………………………………………………………………………………….…………….…………………….. 65
Lampiran I Data Kliping Berita Ecpat Indonesia Selama Tahun 2017………………………………………. 68
Lampiran II Sumber Pendanaan Ecpat Tahun 2017…………………………………………………………………… 73
Lampiran III Donor………………………………………………………………………………………………………………………… 74
Lampiran IV Jaringan…………………………………………………………………………………………………………………… 75
4

5
DAFTAR SINGKATAN
ECPAT Ending the Sexual Exploitation of Children
NGO Non-Government Organization
UN United Nation
TDH Terredes Hommes
KNH Kinder Not Hilfe
SECO Sexual Exploitation Childrens Online
ESKA Eksploitasi Seksual Komersial Anak
SDM Sumber Daya Manusia
OPSC Optional Protocol Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography
KPPPA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
FGD Focus Group Discussion
KemenHukHAM RI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KemenSos Kementerian Sosial
KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia
TNI Tentara Nasional Indonesia
KemenLu RI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
RAN HAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
OPAC Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict
B2P3KS Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PekSos Pekerja Sosial
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
SPL Standar Penyedia Layanan
PP Peraturan Pemerintah
P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PKTA Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
PerDa Peraturan Daerah
Pokdarwis Kelompok Sadar Wisata
KIE Komunikasi Informasi dan Edukasi
PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
PerBup Peraturan Bupati
Disdukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BPS Badan Pusat Statistik
SK Surat Keputusan
RPTRA Staff Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

6
I. Pendahuluan
ECPAT (Ending the Sexual Exploitation of Children) Indonesia adalah sebuah jaringan nasional
untuk menghapuskan praktik-praktik Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yang terdiri dari
prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan perdagangan seks anak serta beberapa
bentuk dari perkawinan anak. Sejak berdiri tanggal 9 Januari 2004 hingga tahun 2017, ECPAT Indonesia
berupaya membangun jaringan seluas-luasnya, dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi
Masyarakat Sipil, Media, Private Sector (pengusaha hotel dan usaha pariwisata lainnya) dan jaringan
internasional. Hal ini dilakukan untuk membebaskan anak Indonesia dari tindak kejahatan eksploitasi
seksual komersial.
Dalam mewujudkan visi misinya, ECPAT Indonesia memilih beberapa strategi, diantaranya
penelitian, sosialisasi, pelatihan, kerjasama, Focus Group Discussion (FGD) dll. Kiprah ECPAT Indonesia
selama 13 tahun, telah menemukan banyak permasalahan anak di Indonesia, diantaranya anak putus
sekolah, anak terpapar pornografi melalui smartphone, perkawinan anak, hubungan seks anak dengan
anak, anak mengalami kekerasan seksual, anak menjadi pekerja atau sebagai pencari nafkah,
keseluruhan kasus yang ECPAT Indonesia temukan rentan menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi
seksual komersial.
Setidaknya saat ini ECPAT Indonesia telah memiliki peta persoalan ESKA di 7 daerah
Kabupaten/Kota tujuan wisata, diantaranya Pulau Seribu, Karang Asem, Gunung Kidul, Garut, Toba
Samosir, Bukit Tinggi, dan Nias Selatan. Pemetaan lainnya yang sangat penting yang dilakukan ECPAT
Indonesia adalah melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan
Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, dalam penelitian ini terungkap anak korban kekerasan seksual
rentan menjadi pelaku.
Dalam proses perubahan kebijakan, ECPAT Indonesia melakukan pendekatan dan kerjasama
dengan Kementrian Luar Negeri, KemenHukHAM, Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementrian Pariwisata, Kementrian Infokom,
Kementrian Pendidikan, Kepolisian, PPATK dll. Kerjasama dilakukan untuk mengawal dan terlibat
dalam proses pembuatan kebijakan agar memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan
eksploitasi seksual komersial.
Beberapa upaya ECPAT Indonesia dalam proses mengawal kebijakan antara lain; sebagai
perumus Laporan Pemerintah dan Alternatif tentang “Optional Protocol Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography (OPSC) di Indonesia” dan Penyusunan Pedoman Standar Layanan
bagi Korban dan Pelaku Pornografi.
Saat ini ECPAT Indonesia terus menerus menebar informasi, membangun pemahaman,
melakukan internalisasi, dan menguatkan komitmen atas pemenuhan hak anak dan perlindungan
anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dengan melakukan pendekatan pada seluruh
stakeholder di tingkat nasional. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana ECPAT Indonesia selama
satu tahun telah melakukan upaya tersebut, sehingga berhasil memberdayakan 696 orang dari
berbagai latar belakang untuk mengenal dan memahami isu ESKA dan hak anak.
6

7
Adapun subyek penerima manfaat dari program ECPAT Indonesia selama tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
No Nama Program Nama subyek Jumlah
1 FGD Penyusunan Pedoman Standar
Layanan bagi Korban dan Pelaku
Pornografi
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi
Darurat dan Pornografi, P2TP2A Jakarta,
Kepolisian, Organisasi masyarakat sipil
penyedia layanan bagi korban
12
2 Workshop Pertama Penyusunan
Pedoman Standar Penyediaan
Layanan bagi Anak yang Menjadi
Korban atau Pelaku Pornografi
Perwakilan Pemerintah 25
Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil 41
3 Uji Coba I Penyusunan Pedoman
Standar Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Menjadi Korban atau
Pelaku Pornografi
KPAI Kota Yogyakarta, Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta (BPPM DIY), Dinas Sosial DIY, Unit
Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Sosial, P2TP2A
Reksa Dian Utami, Polresta DIY, LPKA, Rifka
Annisa, Lembaga Perlindungan Anak (LPS) DIY,
SAMIN, Lembaga Pengembangan,
Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M), RS
Bayangkara, Yayasan LBH Jogyakarta, Rumas
Sakit Umum (RSU) DIY, dan Rumah Sakit
rujukan
35
4 Penerima Manfaat Pelatihan dan
Sosialisasi “Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di
Daerah Tujuan Wisata”
- Kepulauan Seribu DKI Jakarta
- Gunung Kidul D.I Yogyakarta
- Garut Jawa Barat
- Toba Samosir Sumatera Utara
- Bukit Tinggi Sumatera Barat
- Nias Selatan Sumatera Utara
Staff RPTRA, Tokoh masyarakat, Tokoh agama,
Kader PKK, guru, forum anak daerah,
pemerintah Desa, Wahana Visi Indonesia, PKA
dan PKPA Nias, perwakilan jurnalis dan
perwakilan pengusaha hotel dan pariwisata
(PHRI, tour guide, Staff homestay, Pemilik
homestay dan Catering, Hotel Rocky, Novotel
dll), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, P2TP2A,
Kepala Sekolah tingkat SMA, MUI Bukit Tinggi,
Satpol PP, Kepolisian, Karang Taruna, PKPA
Sumatra Utara, PKPA Kab. Nias, Dinas PMD &
PA, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja,
Dinas Kesehatan, SOS Gunung Kidul dan
PATBM
258
5 Pendidikan Pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Aparat Kelurahan, Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
100
6 Progam Down to Zero
- Pelatihan kerja sama PPATK
dengan Aparat Penegak Hukum
- FGD dengan POLDA
Sejabodetabek
- Pelatihan dengan Novotel
Tangerang (tahap I&II)
35 Manager Novotel tangerang,
penyidik polisi dari Unit Pelanggaran
Perempuan dan Anak dan Unit Kejahatan
Ciber, Hakim, Jaksa, Otoritas Jasa Keuangan
Indonesia dan lembaga jasa keuangan seperti
Bank Central Asia, Bank Mandiri dan Western
Union.
155
7 Breafing media Jurnalis dari 69 Media 69
Total 695

8
Jika digambarkan dalam bentuk diagram, penerima manfaat ECPAT Indonesia adalah sebagai berikut:
12
25
35
258
100
155
69
0
50
100
150
200
250
300
FGD Penyusunan
Pedoman
Standar Layanan
Bagi Korban dan
Pelaku Pornografi
Workshop
Pertama
Penyusunan
Pedoman
Standar
Penyediaan
Layanan Bagi
Korban
Uji Coba I
Penyusunan
Pedoman
Standar
Penyediaan
Layanan Bagi
Korban
Penerima
Manfaat
Pelatihan dan
Sosialisasi
Pendidikan
Pencegahan
Tindak Pidana
Perdagangan
Orang
Program Down to
Zero
Breafing Media
Program Peserta yang Mengikuti Program Ecpat Indonesia Tahun 2017
8

9
II. Profile Hubungan Antar Lembaga ECPAT Indonesia
Anggota ECPAT Indonesia
Anggota ECPAT tersebar di seluruh Indonesia terdiri dari 20 organisasi, diantaranya:
1. Arek Lintang (ALIT) – Surabaya
2. Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA) –
Bandung
3. Center for Community Development
&Education (CCDE) – Banda Aceh
4. Lembaga Advokasi Anak (LADA) –
Lampung
5. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
(PKPA) Medan
6. Sekertariat Anak Merdeka Indonesia
(SAMIN) – Yogyakarta
7. Yayasan Perkumpulan Bandungwangi
(YPB) – Jakarta
8. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
(YKAI) – Jakarta
9. Yayasan Kusuma Buana (YKB) – Jakarta
10. Yayasan Dinamika Indonesia (YDI) – Bekasi
11. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
(YKAI) – Indramayu
12. Yayasan Indriya-Nati (YIN) – Yogyakarta
13. Yayasan KAKAK – Surakarta
14. Yayasan SETARA – Semarang
15. Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) – Bali
16. Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) –
Mataram
17. Yayasan SETARA KITA – Batam
18. Yayasan Nusantara Bersinar – Lombok
19. Yayasan Pendidikan Kesehatan
Perempuan (KASEH PUAN) – Riau
20. Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara
(YSSN) – Pontianak
21. Yayasan Asa Puan – Pontianak
Hasil advokasi yang dilakukan bersama dengan anggota ECPAT Indonesia, antara lain:
1. Melakukan pelatihan “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Komersial di
Daerah Tujuan Wisata” dengan BAHTERA Bandung di Kabupaten Garut dan dengan PKPA
Medan di Kabupaten Nias Sumatera Utara.
2. Sharing informasi, perkembangan kebijakan dilevel nasional untuk didistribusikan kepada
anggota ECPAT Indonesia
3. Mendiskusikan dan menyusun model pemetaan kasus ESKA di beberapa daerah di Indonesia
Jaringan Internasional ECPAT Indonesia
1. Aliansi Internasional (ECPAT Internasional)
2. ECPAT International youth group, membangun jaringan dikelompok anak muda untuk
menyuarakan isu ESKA
Jaringan Nasional ECPAT Indonesia
ECPAT Indonesia, juga melakukan kerja berjaringan dengan lembaga atau organisasi lainnya
yang satu visi dalam melindungi anak dari bahaya kekerasan dan eksploitasi seksual komersial, kerja
jaringan ECPAT Indonesia diantaranya bergabung dengan:
- Jaringan Siber Kreasi, sebuah jaringan yang melakukan pendidikan masyarakat, dengan tujuan
agar masyarakat memperbanyak konten-konten positif di internet, serta mendorong
masyarakat untuk lebih selektif dan bertanggungjawab dalam mempublikasi atau
membagikan informasi (melalui digital literasi).

10
- Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), jaringan yang mendorong dan
membantu pemerintah dalam pelaksanaan RAN PKTA, juga membantu pemerintah untuk aktif
dalam kancah internasional, karena Indonesia menjadi salah satu Path Finder Country Global
Partnership and Violence Agains Childrens. Salah satunya dengan membuat buku tentang
langkah-langkah terbaik perlindungan anak, berangkat dari pengalaman ECPAT Indonesia
melakukan Training of Trainer (TOT) “Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepolisian Dalam
Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak”, kepada polisi dan staff dan managemen
grup ACCOR Hotel
- Jaringan ID- COP (Indonesia – Child Online Protection), jaringan multi stakeholder yang
menghubungkan setiap lembaga jejaring didalamnya untuk bisa saling berkoordinasi dan
bekerja sama dalam perlindungan anak di ranah siber.
- Proklamasi Anak Indonesia kolaborasi dengan koalisi Nasional NGO yang berupaya menyusun
laporan alternatif Konvensi Hak Anak.
- Smart School Online, kerjasama antar tiga Lembaga, antara lain ECPAT Indonesia dengan ICT
Watch dan Yayasan Sejiwa, untuk membantu guru, komite sekolah dan siswa untuk
mengembangkan pemahaman tentang literasi digital dalam dunia pendidikan melalui
kampanye dan sosialisasi.
- Koalisi 18 plus, untuk mencegah perkawinan anak, melalui Judicial Review pasal krusial
perkawinan usia anak dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.
Kerjasama ECPAT Indonesia
Berikut ini adalah bangunan kerja sama yang dilakukan ECPAT Indonesia dengan organisasi
dan lembaga dari berbagai latar belakang, diantaranya dari Non-Government Organization (NGO)
Internasional, United Nation (UN) dan Pemerintah Indonesia.
1. ECPAT Internasional
2. Plan Indonesia
3. Terredes Hommes (TDH)
4. UNICEF
5. Sexual Exploitation Childrens Online (SECO)
6. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Kementrian Sosial
9. Google
10. Kinder Not Hilfe (KNH)
10

11
III. Aktifitas dan Implementasi Program Kerja ECPAT Indonesia 2017
A. Divisi Riset ECPAT Indonesia
Bagi ECPAT Indonesia penelitian adalah cara melihat persoalan dilapangan secara utuh,
dimana hasilnya digunakan untuk landasan advokasi, penanganan kasus dan perubahan
kebijakan. ECPAT Indonesia menyadari saat ini masih minim ketersediaan data, hasil kajian dan
penelitian yang komprehensif dalam menjelaskan permasalahan ESKA di Indonesia. Oleh karena
itu, ECPAT Indonesia berupaya menjawabnya dengan melakukan penelitian yang inovatif dengan
menerapkan berbagai pendekatan dan metodologi penelitian.
Berbagai penelitian yang telah dan akan digagas oleh ECPAT Indonesia selalu
mengedepankan pada prinsip riset aksi (action research), yaitu penelitian yang menekankan pada
intervensi terhadap perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan riset aksi,
ECPAT Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan sektor
privat. Hal ini agar perubahan sosial di masyarakat berdasarkan hasil penelitian dapat segera
terwujud secara nyata.
Dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki beragam fokus studi,
meliputi ahli hukum, psikologi dan sosiologi, dalam jangka panjang ECPAT Indonesia melalui divisi
riset berupaya menjadi rujukan utama dalam riset dan konsultasi kebijakan terkait permasalahan
ESKA di Indonesia.
1. Aktifitas Riset ECPAT Indonesia
Sepanjang tahun 2017, terdapat tiga penelitian yang dilakukan oleh Divisi Riset ECPAT
Indonesia. Pertama, bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia meneliti
tentang “Faktor-faktor yang mendorong Kekerasan Anak terhadap Anak di Indonesia”. Penelitian
kedua, dilakukan di 6 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Karangasem, Garut, Toba
Samosir, Bukit Tinggi dan Nias Selatan bekerjasama dengan KPPPA. Penelitian ketiga, dilakukan di
Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora dan Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta
Barat tentang “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan.
1.1. Penelitian Faktor-Faktor Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di
Indonesia
Divisi Riset ECPAT Indonesia juga menyelenggarakan Penelitian tentang "Faktor-faktor
yang Mendorong Anak Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia". Penelitian ini
dilatarbelakangi tingginya kasus kekerasan seksual anak terhadap anak setiap tahunnya.
Merespon hal tersebut, KemenSos RI melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta melibatkan ECPAT Indonesia untuk
mengadakan penelitian bersama terkait permasalahan ini.
Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi
pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia serta model yang dapat dilakukan oleh pemerintah
untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode mixed method,
penelitian ini melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terhadap
kurang lebih 50 anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tersebar di lima
kota, yaitu Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram dan Makassar. Tidak hanya itu,

12
penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dan FGD terhadap informan kunci seperti
kepala panti, Pekerja Sosial (PekSos), kepolisian, orang tua, guru dan komunitas setempat.
Kegiatan penelitian ini diselenggarakan pada bulan Mei hingga Agustus 2017.
(Dokumentasi Riset di Makassar: https://photos.app.goo.gl/QcONlGwW08saB9wf1)
Pada bulan September 2017, ECPAT Indonesia dan B2P3KS menyelenggarakan
diseminasi hasil penelitian di Yogyakarta. Turut hadir Bapak Edy Suharto (Kepala Badan
Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial), Bapak Nahar (Direktur Rehabilitasi Sosial), serta
perwakilan dari lembaga layanan lainnya, baik yang dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
maupun pemerintah.
(Dokumentasi: https://photos.app.goo.gl/GTx0Gl5PGXJ7lyAl1)
Adapun rekomendasi atas temuan penelitian ini adalah:
a. Pemerintah segera membuat kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak dari
kekerasan seksual baik korban maupun pelaku.
b. Perlunya meningkatkan kapasitas PekSos dalam melakukan pendampingan terhadap kasus
kekerasan seksual anak terhadap anak. Hal ini dilatarbelakangi minimnya pemahaman para
sakti PekSos terhadap kasus tersebut.
c. Pemerintah juga diharapkan segera membuat regulasi turunan yang spesifik tentang diversi.
Sehingga, anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan keadilan dan hak-hak
anak tetap dapat terpenuhi.
Pada bulan November 2017, KemenSos RI secara resmi mengadakan press release untuk
memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS atau Babes Litbang Yankesos) KemenSos
RI dan ECPAT Indonesia tentang fenomena kekerasan seksual anak terhadap anak ini. Pada
kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawangsa.
(dokumentasi kegiatan: https://photos.app.goo.gl/lv7suKunnm6PqmPq2)
Adapun Rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu:
d. Mengurangi pelesiran internet pada anak
e. Mengembangkan terapi multi sistem pada pelaku kekerasan seskual anak
f. Meningkatkan kapasitas pekerja social
g. Memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual yang berbasiskan komunitas dan
mengurangi peran institusi social
h. Sinergitas antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak
i. Perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak.
12

13
1.2. Penelitian Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan
Wisata
ECPAT Indonesia bekerjasama dengan KPPPA melakukan penelitian tentang
“Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata” di 6 wilayah,
yaitu Kabupaten Karangasem Bali, Gunungkidul Yogyakarta, Garut Jawa, Toba Samosir Sumatra
Utara, Bukit Tinggi Sumatera Barat dan Nias Selatan Sumatera Utara dengan melakukan Quick
Assessment.
Dalam Quick Assessment ini ECPAT Indonesia melakukan 2 metode yaitu, wawancara
mendalam dan FGD dengan para Stakeholder setempat seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian
setempat, Masyarakat, Kepala Desa, Forum Anak Kabupaten dan Private sector, yang terdiri dari
Hotel, Penginapan, Bar, Karaoke, Restoran, Asosiasi Tour dan Travel, Asosiasi Tour Guide dan Spa
Massasge.
a. Temuan Penelitian di Karangasem, Bali
Permasalahan Anak yang ditemukan
Jumlah penduduk di Desa Bunutan Karangasem Bali sebanyak 12.581
jiwa, usia 0 s/d 19 tahun sebanyak 4.341 terdiri dari laki-laki 2.203 dan
perempuan 2.138 jiwa. Permasalahan anak yang ditemukan dalam
penelitian ini, antara lain:
• Perkawinan anak, presentase Perkawinan anak di usia sebelum 18 tahun cukup besar, dari
15 perkawinan, 7 diantaranya adalah perkawinan anak. Perkawinan anak disebabkan oleh
beberapa faktor, diantaranya (1) faktor kehamilan tidak dikehendaki, (2) putus sekolah,
disebabkan keterbatasan sarana transportasi yang membuat orang tua memutuskan tidak
melanjutkan anak bersekolah SMA.
• Dampak pariwisata terhadap anak, anak-anak meminta fasilitas motor dan handphone
kepada orang tua dengan alasan untuk sekolah, anak mengancam tidak akan melanjutkan
pendidikan jika permintaannya tidak dipenuhi. Dampaknya, anak menjadi memiliki akses
pergi ke area wisata, membolos sekolah, rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi
seksual, terpengaruh pergaulan bebas, pornografi dari aplikasi smart phone.
• Anak-anak bekerja di sektor pariwisata, Anak-anak bekerja menjual gelang, miniatur kapal
dan garam di area pariwisata Desa, dengan alasan untuk mendapatkan biaya pendidikan,
sehingga wisatawan merasa iba sehingga membeli produk yang ditawarkan. Pada kasus ini,
ada indikasi eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemilik barang dagangan (produsen).
Faktor yang mendorong anak bekerja karena terpengaruh oleh perilaku konsumtif dan anak
merasa mudah mendapatkan uang dengan berjualan cindera mata.
• Kekerasan seksual terhadap anak, awal tahun 2017, terjadi kasus kekerasan seksual pada
seorang anak perempuan kelas 4 SD, kekerasan seksual itu dilakukan oleh tiga orang di lokasi
yang berbeda. Ketiga orang tersebut masing-masing berusia 55, 48, 60-an. Modus yang
dilakukan tiga pelaku, yaitu satu pelaku melakukan persetubuhan dan dua lainnya
melakukan pencabulan.

14
Langkah-langkah yang Sudah Dilakukan
• Banjar Adat di Desa Bunutan. Empat Banjar Adat di Desa Bunutan telah membuat sanksi
adat bagi keluarga yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya sampai ke jenjang SMP.
Keluarga tersebut akan terkena denda berupa 1 karung beras bagi anak yang tidak lulus SD
dan ½ karung beras bagi anak yang tidak lulus SMP.
• Polsek Kecamatan Abang. Babinkamtibmas Desa Bunutan sudah memberikan
pemberitahuan dan sosialisasi tentang larangan bagi anak membawa motor ke sekolah.
• Dinas Pariwisata. Dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa-desa yang
menjadi objek wisata dalam rangka mengimplementaikan sapta pesona. Tapi kelompok ini
belum berjalan secara maksimal dan belum ada program yang konkrit dari pemerintah
Kabupaten Karangasem.
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem (DP3A).
Telah membuat draft Peraturan Daerah (PerDa) perlindungan anak dan perempuan dari
kekerasan yang target pengesahannya dilakukan ditahun 2018. Selain itu, Dinas P3A
Kabupaten Karangasem juga telah membentuk Forum Anak daerah.
Rekomendasi Penelitian
• Membuat media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), seperti poster atau banner.
Bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Pemerintah Desa,
Dinas Pariwisata, ECPAT Indonesia dan KPPPA. Banner atau poster bisa dipasang di depan
kantor kepala desa, lobi hotel, dan juga di tempat-tempat strategis untuk mengedukasi
wisatawan dan masyarakat desa. Poster atau banner dibuat dalam beberapa bahasa agar
dapat diapahami oleh wisatawan asing.
• Melakukan pertemuan rutin dan dialog dengan pendekatan psikologis pada anak, hal ini
untuk membangun rasa nyaman dan terbuka terkait dengan persoalan yang mereka hadapi.
• Melarang mempekerjakan anak-anak yang putus sekolah di hotel atau pusat-pusat
pariwisata karena berpotensi menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual anak.
• Rencana pembuatan awig-awig (tertulis) atau perarem (peraturan desa adat yang masih
berupa keputusan-keputusan rapat desa) di Desa adat Bunutan. Perarem atau kesepakatan
adat dibuat sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus dan memberikan
sanksi adat kepada para pelaku kekerasan terhadap anak.
• Memberikan pemahaman pada orang tua tentang pola pengasuhan anak termasuk
bagaimana memonitor penggunaan perangkat handphone pada anak.
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang identifikasi dini wisawatan yang
dicurigai sebagai pelaku kejahatan seksual anak (pedofil).
14

15
b. Temuan Penelitian di Gunung Kidul, D.I Yogyakarta
Permasalahan Anak yang ditemukan
Jumlah penduduk di Desa Kemadang, Gunung Kidul sebanyak 7.118 jiwa.
Berusia 0 s/d 19 tahun sebanyak 1.676 jiwa, terdiri dari laki-laki 857 dan
perempuan 819. Beberapa persoalan anak yang ditemukan, antara lain:
• Perkawinan Anak, Perkawinan anak banyak terjadi, (belum ada angka
pastinya), perkawinan anak menjadi penyebab anak perempuan putus sekolah.
• Kehamilan Tidak Dikehendaki, Pada sejumlah kasus perkawinan anak, didahului dengan
hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak dikehendaki. Kasus kehamilan tidak
dikehendaki juga terjadi pada anak perempuan yang masih SMP. Ada 2 kasus anak
perempuan yang melahirkan sendiri tanpa bantuan dari orang lain di kamar mandi.
• Prostitusi terselubung, ditemukan adanya praktek prostitusi dari desa tetangga, yang
terindikasi ada anak-anak didalamnya.
• Kerentanan Anak Didaerah Wisata, Anak-anak yang bekerja di pantai tidak menyadari
bahaya dan kerentanan bujuk rayu untuk tujuan seksual dari wisatawan (dewasa).
• Kecanduan Smart Phone, Anak-anak mengalami kecanduan handphone, sebagian besar dari
mereka menggunakannya untuk game, dan sebagian lagi untuk mendapatkan hiburan. Ada
indikasi mereka terpapar pornografi dan mengakses konten-konten yang diperuntukkan
orang dewasa.
• Hubungan seksual Anak, Terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh anak dengan anak di
lokasi wisata terutama di sekitar pantai. Anak-anak terpapar dengan perilaku wisatawan
remaja yang keluar masuk penginapan.
• Dampak Pariwisata Terhadap Anak, Anak-anak menjadi pelaku wisata dengan menjadi
tukang foto, menjual kerajinan laut, menjual makanan, dan lain-lain. Sehingga anak malas
bersekolah, lebih menikmati melakukan kegiatan usaha dipantai dan mendapatkan uang.
Adanya prilaku negatif dari wisatawan, misalnya setiap malam minggu banyak mahasiswa
dari Jogjakarta datang bersama pasangannya, menyewa kamar dan menginap berdua. Hal
ini berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak karena bisa mencontoh perilaku
wisatawan.
• Pekerja Anak di Sektor Pariwisata, Anak-anak bekerja menjual gelang, kerajinan laut, jasa
fotografi dan makanan ringan seperti kripik/peyek. Anak-anak bekerja setelah pulang
sekolah atau di hari libur.
• Kepala Desa Kemadang, Membuat Peraturan tentang Wajib Belajar mulai dari jam 18.30 s/d
20.30. Peraturan ini harus ditaati oleh setiap anak dan orang tua. Tujuannya untuk
meningkatkan prestasi anak dan mencegah terjadinya kasus kehamilan yang tidak
diinginkan.

16
• Polsek Kecamatan Tanjungsari. Babinkamtibmas Desa Kemadang melakukan
pemberitahuan pada anak-anak yang sering nongkrong untuk tidak melakukan kegiatan yang
dilarang seperti minum minuman keras, mencuri atau melakukan tindak kriminal lainnya dan
turut serta untuk menbangun kampungnya menjadi kampung yang aman.
• Dinas Pendidikan. Salah satu sekolah di Wonosari membuat satu perjanjian bagi setiap calon
siswa tentang “tidak boleh hamil dan menikah pada usia anak atau sebelum menyelesaikan
pendidikannya”. Perjanjian ini di tandatangani oleh siswa, orang tua dan pihak sekolah.
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul,
Memiliki Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 36 Tahun 2015 tentang “Pencegahan Perkawinan
Anak”, dan PerDa Nomor 25 Tahun 2012 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Kekerasan”. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga melakukan kampanye
pencegahan perkawinan anak dengan membuat lagu yang berjudul “Ayunda Simenik” yang
berarti “Ayo Tunda Usia Menikah”.
• Memetakan berbagai persoalan anak yang dihadapi di Desa Kemadang dengan
menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan budaya, moral, pengasuhan termasuk
memetakan masalah anak dari dampak pariwisata.
• Penting adanya keterlibatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dalam
mengembangkan wisata yang ramah anak.
• Mengkampanyekan pentingnya perlindungan anak di destinasi wisata melalui media sosial.
• Mengembangkan kebijakan perlindungan anak bagi usaha wisata termasuk jasa penginapan,
restoran, hiburan dan sebagainya.
• Meingkatkan kemitraan dari berbagai pihak dalam rangka melindungi anak dari dampak
negatif pariwisata.
• Meningkatkan komitmen pemerintah dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan
berbagai kebijakan yang sudah dibuat seperti Perda Pelindungan Anak, Perbup Pencegahan
Pernikahan Dini, Gugus Tugas Kota Layak Anak.
• Memperkuat lembaga-lembaga yang selama ini terlibat dalam perlindungan anak dalam
meningkatkan skill dan keterampilan dalam bidang perlindungan anak di destinasi wisata.
• Mendorong tanggung jawab sosial perusahaan usaha wisata dalam mencegah, melindungi
anak-anak di destinasi wisata khususnya dari kekerasan dan ekploitasi seksual anak.
• Mengembangkan role model di kalangan anak dan remaja sehingga mereka dapat
melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak.
• Membuat kampanye yang mengkampanyekan tentang materi-materi pencegahan kekerasan
dan eksploitasi seksual.
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang identifikasi dini wisawatan yang
dicurigai sebagai pelaku kejahatan seksual anak (pedofil).
• Memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua tentang pemanfaatan teknologi yang
baik/Internet sehat
16

17
c. Temuan Penelitian di Garut, Jawa Barat
Permasalahan Anak yang Ditemukan
Jumlah penduduk di Desa Langensari Garut Jawa Barat sebanyak 7.468
jiwa, usia 0 s/d 19 tahun berjumlah 3026 jiwa, yang terdiri dari laki-laki
1.522 orang dan perempuan 1.504. Persoalan anak yang ditemukan,
antara lain:
• Kenakalan Remaja, Anak terlibat dalam perkelahian, pencurian dan mabuk-mabukan
(minum minuman keras).
• Dampak Pariwisata Terhadap Anak, Anak-anak terpapar perilaku wisatawan yang datang
dari berbagai macam golongan dan usia serta daerah. Beberapa wisatawan datang dengan
membawa pasangan, menginap di penginapan yang harganya lebih murah dari pada hotel.
Anak-anak menjadi terbiasa melihat wisatawan datang dengan membawa pasangan dan
menyewa penginapan ataupun hotel selama 2 sampai 4 jam (tidak menginap/short time).
Secara tidak langsung anak-anak beranggapan membawa pasangan ke dalam hotel atau
penginapan adalah hal wajar, padahal anak tidak mengetahui apakah pasangan tersebut
menikah atau belum.
• Hiburan Malam, Ditemukan adanya perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir jalan atau
di warung disepanjang jalan pada malam hari, juga orang yang bertugas mencarikan
pelanggan dengan menawarkan jasa pijat atau massages “plus-plus”.
• Prostitusi anak, Ditemukan sejumlah prostitusi anak (belum ada data yang bisa
dipertanggungjawabkan), berdasarkan hasil wawancara dan FGD mereka dinyatakan berasal
dari luar Garut. Sistem kerja layanan prostitusi anak ini bekerja sama dengan tukang parkir
dan security hotel, bahkan di beberapa hotel terdapat kaki tanggan mucikari yang
menawarkan langsung kepada tamu.
• Anak-anak yang bekerja di sektor pariwisata, Anak-anak bekerja di sektor informal misalnya
menjadi penjaja sourvenir, pencuci mobil.
• Pergaulan Bebas, Anak-anak berpacaran secara bebas, hal ini disebabkan oleh pornografi
melalui smartphone.
• Kerentanan Anak Putus Sekolah Menjadi Korban Kekerasan Seksual, Ditemukan anak-anak
yang putus sekolah rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk
masuk dalam perangkap bisnis prostitusi.
• Kepala Desa Langensari, Pengawasan terhadap anak dikembalikan kepada orang tua, karena
orang tua adalah penanggungjawab hak anak.
• Polres Kabupaten Garut, Melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan
seksual dan eksploitasi seksual di Kabupaten Garut. Unit PPA Polres Garut bekerjasama
dengan P2TP2A dalam menangani kasus anak.
• Dinas Tenaga Kerja, Melakukan pemeriksaan terhadap perusahan atau pengusaha di daerah
wisata yang mempekerjakan anak di sektor wisata.

18
• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut, Mempunyai
PerDa Nomor 13 Tahun 2016 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak”, dan membentuk Sub Gugus Tugas di Kecamatan-Kecamatan dan Satuan Tugas di
Kelurahan yang bertugas mensosialisasikan Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah
masing-masing.
• P2TP2A Kabupaten Garut, Mendampingi kasus-kasus anak, seperti kasus kekerasan seksual.
Menyediakan rumah aman atau shelter untuk perlindungan anak dan perempuan korban
kekerasan, layanan lainnya yang diberikan antara lain memberikan dampingan hukum,
psikologi, kesehatan dan reintegrasi bagi korban.
• Menekan angka putus sekolah, agar anak-anak tidak rentan menjadi korban kekerasan dan
eksploitasi seksual.
• Langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di destinasi wisata dilakukan secara
sistematis. Salah satu dengan melakukan pengembangan program wisata yang ramah anak.
• Memberikan intervensi kepada anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan dan
eksploitasi seksual, agar mereka tidak berulang menjadi korban.
• Pentingnya menciptakan lapangan kerja bagi remaja dan pemuda, hal ini karena kelompok
pemuda cukup tinggi populasinya. Intervensi ini penting untuk mencegah mereka menjadi
bagian sindikat prostitusi, karena telah ditemukan beberapa diantara mereka bekerja
menawarkan jasa prostitusi, termasuk prostitusi anak di hotel atau tempat hiburan.
• Memberikan pendidikan seks (sex education) bagi anak di destinasi wisata yang disesuaikan
dengan tingkat usia anak, sehingga tidak rentan menjadi korban kekerasan dan eskploitasi
seksual serta paparan seks bebas.
• Pentingnya regulasi di tingkat Desa yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan anak dari
kekerasaan dan eksploitasi.
• Perlu dikembangkan kode etik bagi sektor pariwisata untuk memberikan perlindungan anak,
sehingga dapat mencegah praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak.
• Program ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga untuk membuat keluarga kuat
secara ekonomi.
d.Temuan Penelitian di Toba Samosir
Jumlah penduduk Kecamatan Balige pada tahun 2015 sebanyak 38.088 jiwa
yang terdiri dari 19.018 laki-laki dan 19.070 jiwa perempuan. Sementara itu yang
berusia 0 s/d 19 tahun sejumlah 17.390, terdiri dari laki-laki 8761 dan
perempuan 8629. Permasalahan anak, yang ditemukan antara lain:
• Rentan Eksploitasi Seksual, Banyak pelajar merantau dari luar kota Balige sehingga tinggal
kost di sekitar sekolah, anak-anak kost rentan mengalami eksploitasi seksual karena
beberapa hunian kost membolehkan teman lawan jenis untuk masuk ke dalam kamar bahkan
hingga menginap.
• Dampak negatif pariwisata pada anak, Adanya 3 cafe musik yang masih aktif di mana
terdapat perempuan penghibur untuk menemani tamu yang hadir. Cafe musik ini mulai
beroprasi pada malam hari hingga dini hari. Bahkan tidak jarang suara musik masih terdengar
18

19
hingga pukul 3 pagi. Pada siang hari, prilaku beberapa perempuan penghibur meresahkan,
karena duduk di depan rumah kost hanya menggunakan pakaian dalam. Situasi ini membuat
anak-anak di lumban silintong terpapar prilaku negatif
• Anak Laki-laki Rentan Mengalami Eksploitasi Seksual, Banyak anak laki-laki putus sekolah
dan bekerja sebagai simpanan perempuan penghibur, dan mereka dikenal dengan sebutan
anjelo atau antar jemput lonte.
• Keterlibatan Aparat, Terdapat sejumlah oknum penegak hukum yang datang ke café pada
tengah malam (jam 12), bukan untuk menertibkan cafe yang masih beroprasi.
• Pengelola hotel belum terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual anak, Salah satu hotel
mengizinkan seorang anak perempuan kelas 6 SD dan seorang anak laki-laki kelas 5 SD
melakukan check-in di hotel tanpa orang tua mereka. Dari rekaman CCTV diketahui si anak
mengambil kunci dari resepsionis dan masuk kedalam kamar hotel. Tidak diketahui siapa
orang yang memesan dan membayar kamar hotel. Namun pihak hotel mengizinkan mereka
menginap walau tanpa identitas.
• Kekerasan seksual pada anak, (1) Kasus siswi diperkosa hingga hamil oleh supir angkutan
umum. Supir angkutan umum memanfaatkan lemahnya kondisi ekonomi sebagian pelajar.
Kronologis: ketika ssiswi menggunakan angkutan umum, namum ketika hendak
membayarkan ongkos, supir menolak sehingga ada anggapan bahwa sang supir berniat baik.
(2) Kasus kekerasan seksual pada anak difabel yang mengalami keterbelakangan mental oleh
lurah.
• HIV/AIDS di Kabupaten Toba Samosir, Menurut data yang dikutip dari republika.com,
Kabupaten Toba Samosir menduduki peringkat ke 4 dalam masalah HIV/AIDS dengan jumlah
penderita sebanyak 114 orang. Permasalahan ini nampaknya semakin memburuk,
berdasarkan data yang dicatat oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Tobasa dan
Komisi AIDS HKBP pada tahun 2013, terdapat 192 orang dengan tiga kematian dan salah
satunya merupakan balita.1
• Permen narkoba. Anak-anak mengkonsumsi permen yang terkenal dengan sebutan permen
narkoba yang dibeli di penjaja makanan di area sekolah, fenomena ini belum bisa dibuktikan
apakah terdapat kandungan narkoba dalam permen tersebut.
• Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Tobasa dan Komisi AIDS Rumah sakit HKBP,
Melakukan pelatihan peningkatan pencegahan AIDS bagi PKK kecamatan se-Tobasa, bidan,
ODHA, dan pekerja seks komersial yang beroprasi di Toba Samosir.
• Polsek Kecamatan Balige, Melakukan patroli malam ke sejumlah tempat hiburan.
• Dinas Pariwisata, Dibentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di desa yang menjadi
objek wisata dalam rangka mengimplementaikan sapta pesona.
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak, membuat
draft surat keputusan untuk dibentuknya P2TP2A di Toba Samosir.
• Membuat media KIE (seperti poster atau banner) bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Toba Samosir, kantor desa, dinas pariwisata, ECPAT Indonesia
1
http://www.aidsindonesia.com/2013/01/penangggulangan-aids-di-kab-tobasa.html diakses pada 26-07-2017

20
dan KPPPA. Banner atau poster bisa dipasang di depan kantor kepala desa, lobi hotel,
restorang dan juga di tempat-tempat strategis untuk mengedukasi wisatawan dan
masyarakat desa. Poster atau banner dibuat dalam beberapa bahasa agar dapat diapahami
oleh wisatawan asing.
• Melakukan pertemuan dengan orang tua dan anak yang telah menjadi korban, seperti anjelo
atau antar jemput lonte.
• Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah
dan menanggulangi permasalahan anak di lumba silintong.
e. Temuan Penelitian di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi mencatat
per-akhir 2016, jumlah penduduk Bukittinggi mencapai 117.378 jiwa, terdiri dari
58.874 penduduk pria dan 58.504 penduduk wanita. Adapun persoalan anak yang
ditemukan, antara lain:
• Sodomi, Modusnya mempengaruhi pelajar SD, menggratiskan warnet dan game, pelakunya
Pemilik Warnet dan korbannya adalah anak perempuan dan laki-laki. Penyebabnya antara
lain: (1) Kurang ketatnya pengawasan orang tua dan pihak sekolah, System perijinan usaha
warnet, (2) Belum ada mekanisme control bagi pengusaha warnet, (3) Karena ijin pendirian
warnet hanya diatur dengan PerDa, sehingga tidak memiliki sanksi dan untuk implementasi
kadang dibuatkan surat perjanjian pengusaha Warnet.
Kronologis kasus sodomi terungkap, ketika ada pertemuan orang tua murid di sekolah, wali
anak melaporkan nilainya yang jelek, karena setiap pulang sekolah selalu bermain ke play
station, kemudian anak ditanya apa yang dilakukan di play station? Jawabannya adalah
menonton film porno, menurut anak, kalau anak-anak yang datang bersedia menonton film
porno maka mereka akan diberi kesempatan bermain Play Station gratis, dari bermain play
station gratis kemudian anak disodomi.
• Pelecehan Seksual Meremas Payudara, Modusnya dengan menyerempet korban kemudian
melakukan pelecehan seksual, kejadian ini dilakukan oleh Anak laki-laki pada korban
perempuan dewasa dan anak-anak tetangga dilingkungan Gang. Faktor penyebabnya adalah
warnet, pornografi, salah pergaulan, kurang perhatian orang tua.
Kronologisnya pada jam 9 malam, di sebuah gang ada motor yang dikendarai oleh anak yang
masih SD, kemudian motor tersebut mepet korban dan memegang payudara korban,
tindakan meremas payudara itu menyebabkan korban mengalami luka memar.
• Kekerasan Seksual Mencongkel Alat Kelamin dengan Jari, Modus yang digunakan pelaku
mengiming-imingi dan bujuk rayu, kasus ini dilakukan oleh Pelaku yang berusia 73 tahun
sedangkan korbannya anak kelas 2 SD. Faktor penyebabnya (1) Kurang pengawasan orang
tua, (2) Anak-anak dan orang tua mengenal pelaku dengan baik, sehingga tidak percaya jika
pelaku melakukan kekerasa seksual, (3) Pelaku bersikap sebagai orang yang baik dan sayang
dan suka sama anak-anak dan menjual mainan anak-anak, (4) tingkah laku dan citra baik
pelaku membuat orang tua tidak yakin kalau pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual.
20

21
Kronologis kasus terbongkar ketika anak merasa sakit ketika pipis, kemudian Ia menceritakan
kalau mendapat kekerasan seksual dari seorang kakek 73 tahun (tetangga).
• Anak Menonton Pornografi dan Menyebarkan, Modusnya dengan menyebarluaskan konten
pornografi dan menontonnya dengan teman-teman sekolah, selain itu anak-anak kadang
pergi ke warnet untuk nonton video porno. Faktor penyebabnya (1) Kurang ketatnya
pengawasan ortu dan pihak sekolah, (2) Harga Warnet per jam 3000 Rupiah, (3) Layout
ruangan warnet dibuat skat-skat sehingga susah untuk melakukan control terhadap konten
yang dibuka oleh anak-anak, (4) Penyebaran video melalui HP.
Kronologisnya: Anak perempuan kelas 1 SMA dikirimi konten pornografi oleh teman laki-laki
seangkatannya di SMA, konten pornografi itu disebarkan melalui aplikasi “share it”.
• Hubungan Seks dengan Anak, Hubungan seks dengan anak di hotel dilakukan oleh seorang
anggota DPRD Padang, modusnya booking hotel melalui online, kemudian anak datang ke
hotel masih menggunakan seragam sekolah, Ia mengganti seragam sekolahnya di rest room
basement hotel. Dalam kasus ini pelaku mengaku anak tersebut adalah anaknya. Kasus ESKA
ini melibatkan Germo dengan menggunakan sarana penyebaran melalui smart phone. Faktor
yang mempengarihi kasus ini adalah karena kurangnya perhatian orang tua.
• Anak Hubungan Seks dengan Anak Dihotel, Modusnya anak melakukan Check-in hotel lewat
internet, membayar booked melalui transfer. Alibi ketika ditanya oleh front office alasannya
dia datang lebih awal nanti mama-nya akan datang menyusul. Kasus ini terjadi karena adanya
peluang dimana harga hotel murah dan terjangkau bagi anak SMA (200 ribu,300 ribu hingga
400 ribu) di Padang. Adapun media yang mendukung kasus ini adalah karena adanya
penyebaran pornografi melalui smart phone.
• Dinas PPPA melakukan sosialisasi hak anak untuk melindungi anak dari kekerasan dan
bahaya pornografi kepada orang tua, Tokoh masyarakat, MUI, Ustad, kerja sama dengan
Dinas Pendidikan, Dinsos, Dinkes.
• Pemerintah Kota Bukit Tinggi: melakukan razia di semua tempat, antara lain hotel, warnet.
Jika ada yang tertangkap di introgasi kemudian dibuatkan surat perjanjian, setelah itu baru
bisa dipulangkan.
• Privat sektor: Tidak mengijinkan anak dibawah umur chcek-in, kontrol melalui identitas,
sehingga jika tidak punya identitas tidak diijinkan. Memiliki modul pelatihan untuk
perlindungan anak dari ESKA, peserta training-nya mulai dari housekeeping, front office dan
lain-lain
• Dinas Pendidikan: membuat surat edaran, agar siswa tidak membawa handphone disekolah,
siswa dilarang pergi ke Warnet (aturan ini berlaku hanya di jam sekolah).
• Kepolisian: Melakukan Razia warnet, kalau ada yang tertangkap sedang menonton film
porno dibawa ke kantor polisi, Melakukan sosialisasi bahaya narkoba.
• Media: Meliput menggunakan kode etik jurnalistik dengan tidak boleh menampakkan wajah
korban
• Mengadakan Sosialisasi tentang “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual
di Daerah Tujuan Wisata”, termasuk bahaya akses Pornografi melalui warnet dengan sasaran
guru-guru SMA, orang tua siswa, siswa SMU dan masyarakat umum

22
• Menghidupkan kembali peran tokoh adat (local wisdom) seperti peran ibu kanduang, Ninik
Mamak dalam penyelesaian kasus kekerasan dan eksploitasi anak di daerah tujuan wisata
• Optimasilasi implementasi Perda Perlindungan Anak bagi perlindungan anak di Bukit Tinggi
• Monitoring dan penertiban ijin Warnet
• Menggerakkan dan mengajak anggota PHRI untuk berkomitmen membuat kebijakan yang
memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah tujuan
wisata
• Melakukan sex education disekolah-sekolah di Kota Bukit Tinggi
f.Temuan Penelitian di Nias Selatan, Sumatera Utara
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias selatan menyebutkan jumlah
penduduk di Nias Selatan sebanyak 310.000, dengan jumlah anak yang berusia
antara 0-19 tahun sebesar 153.159, terdiri dari laki-laki 78.026 orang anak dan
perempuan 75.133. Sementara itu BPS Provinsi Sumatera Utara menyebutkan
jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sumatera Utara sejak
Januari - September 2017 sebanyak 187.020 wisatawan. Lebih detailnya
kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Agustus sebanyak 27.082, dan
September mencapai 19.983 wisatawan. Beberapa persoalan anak yang
ditemukan di Kabupaten Nias Selatan, antara lain:
• Ada fenomena Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), Anak perempuan dan laki-laki
rentan menjadi korban ESKA, modusnya: tamu hotel remaja perempuan datang berdua
memesan satu kamar, besoknya datang remaja laki-laki mem-booking satu kamar. Remaja
laki-laki dan remaja perempuan mencuri-curi kesempatan untuk tinggal dalam satu kamar,
seperti pasangan yang berpacaran.
Kasus ESKA lainnya yang ditemui, seorang warganegara Jepang, merasa di tipu dan
dimanfaatkan uangnya oleh seorang anak berumur 16 tahun (pegawai hotel) dengan
tawaran perkawinan, Ia melaporkan orang tua anak ke kepolisian Teluk Dalam.
Kronologisnya: Ia mengirimkan banyak uang kepada pihak orang tua untuk kebutuhan si
anak dan keluarganya, namun pada saat waktu membeli perlengkapan pernikahan di Medan,
si anak menghilang secara misterius.
• Hubungan Seks Anak dengan Anak, Terjadi kasus-kasus pelecehan seksual di sekolah, ada
hubungan seks dibawah umur, ada siswa yang belum menamatkan sekolah sudah
berhubungan seks sehingga putus sekolah
• Intensitas interaksi Wisatawan Mancanegara dengan Anak-anak, ditemukan adanya
wisatawan asing yang berinteraksi langsung dengan anak-anak, sikap masyarakat Nias
Selatan yang terbuka, dan senang bertemu dan bergaul dengan wisatawan asing. Sehingga
terjadi kasus eksploitasi seksual komersial anak oleh Bule Jepang.
• Dampak Smartphone dan Internet Terhadap Akses Pornografi, adanya murid SD yang
mengakses internet, dampak internet melalui game online telah membuat anak dengan
sesama anak SD sudah tahu cara berhubungan seksual.
(1) Terjadi penyebaran konten pornografi ditingkat SMP dan SMA. Handphone dan Warnet
digunakan untuk mengakses konten pornografi dan mengakses video kekerasan. (2)
22

23
Ditemukan adanya hubungan intim sesama anak-anak tingkat SMA. (3) Orang tua tidak
memperdulikan anaknya, orang tua sibuk sendiri dan tidak mampu membatasi dirinya sibuk
mengakses android.
• Prostitusi Anak, Ramainya kunjungan masyarakat di tempat pelelangan ikan di akhir pekan
dimanfaatkan para mahasiswa untuk datang ke tempat tersebut dan menawarkan transaksi
seks kepada wisatawan lokal yang datang. Aktifitas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari para mahasiswa.
• Adanya anak-anak yang memiliki pergaulan negatif, ditemukan fenomena anak berpacaran
ditempat-tempat wisata, perbuatan anak ini didukung oleh sikap orang dewasa di Nias
Selatan yang apatis, meskipun orang dewasa melihat anak SMA melakukan pacaran di ruang
publik, namun sikap yang dilakukan adalah mendiamkan dengan tidak menegur.
• Seks adalah Tabu, Ditemukan budaya masyarakat Nias Selatan yang masih menganggap tabu
berbicara seksualitas di depan umum, termasuk belum adanya materi pelajaran sekolah yang
mengajarkan atau berbicara tentang kesehatan reproduksi.
• Kasus Kekerasan Seksual pada Anak, Ada kasus kekerasan seksual pada anak terjadi
dipelosok Nias Selatan. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di desa-desa.
• Pekerja Anak, Anak laki-laki bekerja sebagai penjual souvenir dan makanan di Sorake
sedangkan anak perempuan bekerja di hotel sebagai karyawan café dan restoran. Anak-anak
tersebut berstatus pelajar, jualan dilakukan pada hari sabtu sehingga mereka tidak
bersekolah.
• Putus Sekolah, Meskipun Pemerintah Daerah menggratiskan Pendidikan mulai dari tingkat
Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, namun terjadi fenomena anak-anak yang
berhenti sekolah/kuliah karena faktor biaya transportasi dan akomodasi yang mahal.
Ditemukan biasanya pada semester pertama banyak yang kuliah, namun kemudian berhenti
kuliah karena tertangkap basah melakukan hubungan seksual, hamil dan kemudian menikah.
• Fenomena Eksodus, Ditemukan warga masyarakat Nias Selatan melakukan eksodus keluar
pulau, hingga saat ini jumlahnya sekitar 10 ribu orang.
• Rentan menjadi Korban Trafficking, Adanya kerentanan anak menjadi korban trafficking dan
kekerasan seksual oleh wisatawan asing, karena secara fisik tubuh dan wajah orang Nias
Selatan eksotis, orang-orangnya menarik secara penampilan, dengan menggunakan modus
iming-iming sekolah.
• Dinas Pendidikan, Menerapkan kurikulum K13, dengan melibatkan 3 (tiga) mitra utama,
yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat
• Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, melakukan program pendidikan gratis, untuk
SD sampai perguruan tinggi
• Wahana visi Indonesia, melakukan kampanye dan sosialisasi, protocol yang mengatur
tentang pelarangan pekerja anak, sehingga Wahana Visi Indonesia yang berkomitmen
menerapkan protocol ini menjadi tidak bisa bermitra kerja dengan perusahaan yang
memperkerjakan anak.
• Privat Sector, memberlakukan aturan di hotel yaitu pelarangan bagi pasangan yang bukan
suami isteri menginap.

24
• Perlu adanya materi ESKA dimasukkan dalam kurikulum 13, sehingga semua guru dan
instansi sekolah terfokus membahas ESKA ini disekolah-sekolah.
• Subyeknya orang-orang didestinasi wisata materinya tentang ESKA
• Kegiatan sosialisasi ESKA perlu melibatkan pimpinan (termasuk polisi) agar mereka tahu apa
yang menjadi tupoksinya
• Perlu adanya pemberdayaan ekonomi, kerajinan tangan kepada para perempuan dan anak-
anak remaja, karena masalah utama di Kabupaten Nias Selatan adalah faktor kemiskinan
• Perlu Lokakarya lintas sektor (Paud, SD, SMP mengerti cara melindungi diri)
• Perlunya sinergitas antar sektor (duduk bersama) dan berkomitmen terhadap perlindungan
anak
• Perlu sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya pornografi, atau internet sehat
• Perlu payung hukum (regulasi), Peraturan Bupati (PerBup), Peraturan Daerah (PerDa), atau
Surat Keputusan (SK) Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Selatan yang disertai sanksi yang jelas
terkait dengan perlindungan anak dari ESKA. Serta perlu pelatihan terkait dengan tata cara
membuat regulasi/kebijakan yang berperspektif anak.
• Perlu kesiapan masing-masing pihak untuk melakukan pencegahan, dengan melibatkan
pemerintah dan stakeholder terkait.
• Pemerintah terkait perlu melakukan tindakan atau rasia untuk melakukan pembinaan bagi
anak-anak yang bekerja disektor pariwisata
• Perlu pengawasan ekstra, dari orang tua dan sekolah dalam mengkontrol atau mengawasi
anak dalam mengakses internet.
24

25
g. Kesimpulan Temuan Penelitian
Adapun hasil temuan penelitian di Enam Kabupaten (Garut, Karangasem, Gunung Kidul, Toba
Samosir, Bukit Tinggi dan Nias Selatan) antara lain sebagai berikut:
Kategori
Kasus
Garut
Jawa
Barat
Karang Asem
Bali
Gunung
Kidul
Yogyakarta
Toba Samosir
Sumatera Utara
Nias
selatan
Sumatera
Utara
Bukit Tinggi
Sumatera
Barat
Kekerasan
Seksual
Anak
- Kekerasan
seksual pada
seorang anak
perempuan
kelas 4 SD
oleh 3 orang
pelaku
- (1) Siswi
diperkosa
hingga hamil
oleh supir
angkutan umum
(2) Kasus
kekerasan
seksual pada
anak difabel
yang mengalami
keterbelakangan
mental oleh
lurah
Kekerasan
Seksual
Anak
(1) Sodomi
(2) Kekerasan
seksual
pada anak
perempuan
dengan
mencongkel
alat
kelamim
dengan jari
(3) Pelecehan
seksual
dengan
meremas
payudara
Perkawinan
anak
- Perkawinan
anak
Perkawinan
anak
- - -
Hubungan
Seks Anak
dengan
Anak
Hubungan
Seks anak
dengan
anak
(pergaulan
bebas)
karena
pornografi
Hubungan
seks anak
dengan anak
(menyebabkan
kehamilan
diluar nikah)
Hubungan
Seks anak
dengan anak
(menyebabkan
kehamilan
diluar nikah)
(1) Hunian
kost
membolehkan
teman lawan
jenis untuk
masuk ke dalam
kamar dan
menginap
rentan
hubungan seks
anak dengan
anak
(2) seorang
anak
perempuan
kelas 6 SD dan
seorang anak
laki-laki kelas 5
SD melakukan
check-in di hotel
tanpa orang tua
mereka
Hubungan
Seks Anak
dengan
Anak
Hubungan Seks
Anak dengan
Anak
Eksploitasi
seksual
komersial
Eksploitasi
seksual
komersial
- - Anak laki-laki
putus sekolah dan
bekerja sebagai
simpanan
perempuan
penghibur
Hubungan
Wisatawan
Jepang
dengan
anak
berusia 16
tahun
Anggota DPRD
di Padang
dengan anak
SMA
ditemukan
oleh petugas
hotel akan

26
melakukan
check in
Pornografi Anak
terpapar
pornografi
melalui
smart
phone
Anak terpapar
pornografi
melalui smart
phone
Anak terpapar
pornografi
melalui smart
phone
- Dampak
Smartphone
sehingga
anak
mengakses
pornografi
Anak
menonton
pornografi dan
menyebarkan
melalui
smartphone
dan warnet
Prostitusi
Anak
prostitusi
anak
Prostitusi anak
secara
terselubung
- Prostitusi
Anak
-
Pekerja
Anak
Pekerja
anak,
menjual
souvenir
Pekerja anak
menjual
gelang,
miniatur kapal
Pekerja anak
menjual
souvenir
- Pekerja
Anak
-
Putus
Sekolah
Putus
sekolah
Putus sekolah
karena bekerja
dan kehamilan
tidak
diehendaki
(perkawinan
anak)
Perkawinan
anak
menyebabkan
angka putus
sekolah
- Putus
Sekolah
-
Rentan
Trafficking
- - - Rentan
Trafficking
-
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kasus Perkawinan Anak, dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti 2 kabupaten rentan terjadi kasus
perkawinan anak, yaitu Karang Asem Bali dan Gunung Kidul Yogyakarta
2. Hubungan Seks Anak dengan Anak, karena terpapar pornografi. Dari 6 Kabupaten/Kota yang
diteliti menunjukkan semua Kabupaten/Kota lokasi penelitian rentan terjadi hubungan seks
anak dengan anak, yaitu Garut Jawa barat, Karang Asem Bali, Gunung Kidul Yogyakarta, Toba
Samosir Sumatera Utara, Nias Selatan Sumatera Utara dan Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.
3. Anak terpapar pornografi melalui smart phone dan juga melalui Warnet, Dari 6
Kabupaten/Kota yang diteliti menunjukkan 5 Kabupaten/Kota yang rentan pada anak untuk
terpapar pornografi, yaitu Garut Jawa barat, Karang Asem Bali, Gunung Kidul Yogyakarta, Nias
Selatan Sumatera Utara dan Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.
4. Prostitusi Anak, Dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti menunjukkan 3 Kabupaten yang rentan
terjadi prostitusi anak, yaitu Garut Jawa barat, Gunung Kidul Yogyakarta, Nias Selatan
Sumatera Utara
5. Pekerja Anak di Daerah Tujuan Wisata, Dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti menunjukkan 4
Kabupaten yang rentan terjadi pekerja anak, yaitu Garut Jawa barat, Gunung Kidul Yogyakarta,
Nias Selatan Sumatera Utara dan Karang Asem Bali.
6. Anak Putus Sekolah, Dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti menunjukkan 4 Kabupaten yang
rentan terjadi anak putus sekolah, yaitu Garut Jawa barat, Gunung Kidul Yogyakarta, Nias
Selatan Sumatera Utara dan Karang Asem Bali.
7. Eksploitasi Seksual Anak, Dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti menunjukkan 4 Kabupaten/Kota
yang rentan terjadi eksploitasi seksual anak, yaitu Toba Samosir Sumatera Utara, Garut Jawa
barat, Nias Selatan Sumatera Utara dan Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.
26

27
8. Kasus Trafficking Dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti hanya Kabupaten Nias Selatan yang
rentan terjadi kasus trafficking.
9. Kasus Kekerasan Seksual Dari 6 Kabupaten/Kota yang diteliti menunjukkan 4 Kabupaten/Kota
yang rentan terjadi kasus kekerasan seksual, yaitu Karang Asem Bali, Toba Samosir Sumatera
Utara, Nias Selatan Sumatera Utara dan Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.
Dalam penelitian ditemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencegah dan
menyelesaikan kasus Eksploitasi seksual dan pelanggaran hak anak lainnya, antara lain:
1. Pemerintah Daerah melalui Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
tenaga kerja dan lainnya.
2. Organisasi masyarakat sipil, PKK, Karang Taruna, Forum Anak Daerah, P2TP2A, LSM daerah
dan organisasi lainnya
3. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat
4. Pengusaha pariwisata, seperti pengusaha hotel, home stay, spa, karaoke dll
5. Aparat penegak hukum
1.3. Penelitian Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penelitian ketiga, dilakukan di Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora dan Kelurahan
Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tentang “Tindak Pidana Perdagangan Orang”,
adapun temuannya adalah: (1) Ada potensi terjadi tindak pidana perdagangan orang (daerah
transit atau tujuan); (2) Banyak anak terlibat masalah sosial seperti narkoba dan tawuran; (3)
Rata-rata penghuni kost dan kontrakan bekerja di diskotik, Bar, pemijat di panti pijat diwilayah
Tamansari, Jakarta Barat yang dicurigai warga berprofesi sebagai pekerja seks. Adapun detail hasil
penelitiannya, yaitu:
1. Kelurahan Krendeng
- Ada potensi “tindak pidana perdagangan orang”, indikasi banyak pendatang dari daerah
yang tinggal dan mengontrak rumah, Pengurus RT dan RW tidak mengetahui siapa
mereka, karena tidak melaporkan diri saat akan tinggal disana.
- Banyak banyak anak-anak terlibat masalah sosial seperti narkoba dan tawuran.
2. Kelurahan Tangki
- Ditemukan penghuni kost dan kontrakan bekerja di diskotik, Bar, ataupun sebagai
pemijat di panti pijat yang ada diwilayah Tamansari, Jakarta Barat yang dicurigai warga
berprofesi sebagai pekerja seks
- Adanya indikasi “tindak pidana perdagangan orang” yaitu menjadi tempat transit atau
tujuan dari tindak pidana perdagangan orang, hal ini karena daerah Tamansari sebagai
pusat hiburan malam di Jakarta.

28
B. Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia.
Goal Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum adalah mengawal perubahan kebijakan
negara, perubahan budaya atau perilaku masyarakat agar memberikan perlindungan bagi anak
dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial. Perubahan kebijakan merupakan dasar penting
dalam memperbaiki sistem dan implementasi kebijakan perlindungan anak diseluruh Indonesia.
Untuk itu, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Kementrian terkait, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), private sector (pengusaha) dan LSM serta tokoh kunci di masyarakat.
1. Aktifitas Divisi Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia.
Sepanjang tahun 2017, terdapat tiga aktifitas yang dilakukan oleh Divisi Advokasi dan
Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia. Pertama, melakukan pelatihan dan sosialisasi “Perlindungan
Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata” di 5 daerah tujuan wisata,
yaitu Pulau Seribu DKI Jakarta, Gunung Kidul Yogyakarta, Garut Jawa Barat, Toba Samosir, Nias
Selatan Sumatera Utara, dan di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kedua, program “Pendidikan
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang dilaksanakan di Jakarta Barat, yaitu
Kelurahan Tangki di Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Krendang di Kecamatan Tambora.
Ketiga program “Down to Zero” kerja sama antara ECPAT Indonesia dengan Plan Internasional
dan TDH. Keempat, advokasi untuk memperkuat pemerintah dan masyarakat sipil dalam
penulisan Laporan Pemerintah dan Alternatif tentang Implementasi OPSC di Indonesia. Kelima,
penyusunan Pedoman Standar Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku
Pornografi.
1.1. Pelatihan Perlindungan Anak dan Sosialisasi tentang Kekerasan dan Eksploitasi Seksual
Anak di Daerah Tujuan Wisata
Setelah melakukan Quick Assessment ECPAT Indonesia dan KPPPA melanjutkan
kerjasama dengan melakukan pelatihan “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Seksual di Daerah Tujuan Wisata”, yaitu Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Garut
Jawa Barat, Gunung Kidul Yogyakarta, Toba Samosir Sumatera Utara, Nias Selatan Sumatera Utara
dan Sosialisasi di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Program ini melibatkan peserta yang berasal
dari Pemerintah daerah, Masyarakat, Forum Anak, Desa, Private Sector, seperti Hotel,
Penginapan, Bar, Karaoke, Restoran, Asosiasi Tour dan Travel, Asosiasi Tour Guide dan Spa
Massasge. Pelatihan ini dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dan
eksploitasi seksual terhadap anak di destinasi wisata. Idenya adalah Pemerintah Daerah,
masyarakat dan private sector perlu bergandengan tangan untuk melakukan pencegahan dan
penanggulangan serta upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual
komersial.
28

29
a. Kepulauan Seribu DKI Jakarta
Pelatihan dilaksanakan di Kepulauan Seribu selama dua hari yang dihadiri oleh Tour
guide 13 orang, Staff Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) 5 orang, Tokoh masyarakat dan
Tokoh agama 2 orang, Staff homestay 6 orang, Pemilik homestay dan Catering 3 orang, Kader PKK
1 orang.
Adapun persoalan yang ingin dipecahkan antara lain, belum ada standar perlindungan
anak di Kepulauan Seribu, rentan terjadi penculikan anak dan pedofilia, rentan terjadinya
prostitusi anak, kedatangan wisatawan membawa budaya negatif, kerusakan lingkungan,
terutama terumbu karang dan banyaknya sampah, rentan adanya pekerja anak di industri wisata
terutama tour guide.
Rencana Tindak Lanjut
1) Audiensi dengan Pak Lurah Pulau Panggang untuk menyampaikan hasil pelatihan
2) Audiensi dengan Bupati Kepulauan Seribu”, untuk mengusulkan agar beberapa makanan
khas pulau seribu mendapatkan perhatian dari Bupati, khususnya dari sisi packaging dan
merekomendasikan pada Bupati untuk melaksanakan even Pasar Apung di Tahun 2018.
3) Merubah branding Kepulauan Seribu dengan membuat tagline baru “Pulau Seribu Indah
Alamnya, Ramah Warganya, Serta Peduli Terhadap Lingkungan, Hak Perempuan dan Anak

30
b. Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta
Pelatihan dilaksanakan di Gunung Kidul D.I Yogyakarta selama dua hari, yang dihadiri
oleh Karang Taruna, Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Non Government Organization (NGO) lokal
Gunung Kidul (SOS), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Privat Sector/Perwakilan pengusaha wisata, Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Agama, Forum Anak Daerah dan Tour Guide.
Permasalahan utama yang ingin dipecahkan adalah penggunaan internet dan gadget
yang berlebihan pada anak. Kurangnya aktifitas desa yang mendukung kegiatan anak dalam
menyalurkan hal positif, informasi terkait kesehatan reproduksi yang kurang sehingga membuat
kasus perkawinan anak banyak terjadi didesa ini.
1) Menjadikan Desa Kemadang sebagai wisata bahari yang ramah anak
2) Menjadikan pasar Desa Kemadang sebagai pasar yang ramah anak
3) Membuat material Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di 12 pantai didesa Kemadang
30

31
(Suasana Diskusi Kelompok Untuk Merumuskan Masalah Melalui Pohon Masalah)
(Diskusi Kelompok dalam Mengenali Potensi Eksternal dan Internal Yang ada di Desa)

32
(Hasil Diskusi Kelompok)
c. Kabupaten Garut Jawa Barat
Pelatihan dilaksanakan selama dua hari, Karang Taruna, Kepala Desa dan Aparatur
Pemerintahan Desa, NGO lokal Garut, P2TP2A, PKK, Dinas-dinas di Pemerintahan Kabupaten
Garut (Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Tenaga
Kerja), Satpol PP, Tenaga Kesehatan, Privat Sector/Perwakilan pengusaha wisata, Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Agama
Permasalahan yang ingin dipecahkan antara lain, adanya kasus ESKA dari luar Garut
yang dibawa oleh wisatawan ke Garut. Masyarakat tertutup untuk membicarakan kasus ESKA
yang terjadi di Garut. Belum adanya sistem perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
seksual komersial di Garut, baik kerja jaringan antar stakeholder (pemerintah, masyarakat sipil,
polisi) juga jaringan pengusaha pariwisata.
1) Membuat mekanisme pelayanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak di
Garut secara komprehensip;
2) Tiga Desa membuat dan mengesahkan Peraturan Desa (PerDes) dan memonitoring dana
Desa agar memberikan perlindungan bagi anak;
3) Melakukan sosialisasi hak anak, membangun dan memperkuat jaringan perlindungan anak
di Kabupaten Garut;
4) Membuat konsep pariwisata yang ramah anak di Garut.
32

33
(Pembukaan Pelatihan yang Dibuka oleh Kepala Dinas (DP3AKBPMD) Kabupaten Garut)
(Hasil Diskusi Kelompok tentang Hak Anak)

34
(Contoh Hasil Diskusi Kelompok)
(Peserta Sedang Melakukan Diskusi Dalam Kelompoknya Masing-Masing)
d. Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara
Pelatihan ini dilakukan selama dua hari, diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang
diantaranya Karang Taruna, Aparatur Pemerintahan Desa, NGO lokal Sumatera Utara (Yayasan
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumatra Utara, PKPA Kab. Nias), PKK, Dinas
34

35
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak (PMD & PA) Kabupaten Tobasa, Dinas
Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Guru, Polisi, Privat Sector
(Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tobasa, perwakilan dari Asosiasi Tour
Guide dan perwakilan hotel yang ada disekitar danau Toba), Forum Anak Daerah Kabupaten
Tobasa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
1) Adanya anggaran Pemerintah Daerah untuk sosialisasi dan kampanye tentang
perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak kepada
masyarakat.
2) Membuat suatu wadah/kelembagaan yang memiliki kekuatan hukum (disahkan dalam
bentuk Peraturan Daerah (PERDA)) yang bergerak dalam isu perlindungan anak khususnya
melakukan pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata.
3) Adanya PERDA yang mengatur tentang pengunjung hiburan malam dan pengunjung hotel
untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata.
4) Adanya penegakkan hukum untuk kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak, agar
korban mendapatkan hak-haknya
5) Melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dan pencegahan dan penanggulangan
kekerasan dan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata ke sekolah-sekolah dan juga
kepada orang tua, agar mereka mengetahui dampak negatif dari kekerasan dan eksploitasi
seksual anak di destinasi wisata.
(Pembukaan Pelatihan Kabupaten Toba Samosir oleh Kepala Dinas DP3AKBPMD)

36
(Salah satu peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya)
(Narasumber Daerah dari Yayasan PKPA Sumatera Utara Ibu Keumala Dewi)
e. Kota Bukit Tinggi Sumatera Utara
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan satu hari yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan, Dinas
Sosial, P2TP2A, Kepala Sekolah tingkat SMA, Perwakilan Media, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Bukit Tinggi, Tokoh masyarakat, Privat Sector (Hotel Rocky dan Novotel), Satpol PP, Kepolisian,
Forum Anak Daerah.
36

37
Beberapa permasalahan yang ingin dipecahkan di Kota Bukittinggi dan Sumatera Barat
adalah (1) Sumatera Barat sebagai daerah wisata memunculkan kerentanan kasus ESKA, salah
satunya harga hotel yang murah di Padang membuat anak-anak SMA dapat mengakses hotel
(booking), dan rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. (2) Persoalan lainnya
yang muncul di Bukit Tinggi adalah tumbuhnya usaha Warnet dan keberadaan smart phone telah
menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengakses dan menyebarkan konten pornografi.
1) Mengadakan Sosialisasi tentang “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual
di Daerah Tujuan Wisata”, termasuk bahaya akses Pornografi melalui warnet dengan
sasaran guru-guru SMA, orang tua siswa, siswa SMU dan masyarakat umum
2) Menghidupkan kembali peran tokoh adat (local wisdom) seperti peran ibu kanduang, Ninik
Mamak dalam penyelesaian kasus kekerasan dan eksploitasi anak di daerah tujuan wisata
3) Optimasilasi implementasi Perda Perlindungan Anak bagi perlindungan anak di Bukit Tinggi
4) Monitoring dan penertiban ijin Warnet
5) Menggerakkan dan mengajak anggota PHRI untuk berkomitmen membuat kebijakan yang
memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah tujuan
wisata
(Nara Sumber dari ECPAT Indonesia Bapak Ahmad Sofian)

38
f. Kabupaten Nias Selatan
Kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan selama dua hari yang dihadiri oleh
perwakilan Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan, guru, forum anak daerah,
tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah Desa, perwakilan organisasi sosial masyarakat dari
pulau Nias yaitu Wahana Visi Indonesia, PKA dan PKPA Nias, perwakilan jurnalis dan perwakilan
pengusaha hotel dan pariwisata serta tour guide.
Beberapa permasalahan yang ingin dipecahkan di Kabupaten Nias Selatan adalah (1)
Nias Selatan sebagai daerah wisata memunculkan kerentanan kasus ESKA dan trafficking. (2)
Pekerja anak laki-laki yang menjual souvenir dan anak perempuan sebagai karyawan hotel, (3)
Adanya prostitusi anak yang diakses oleh konsumen penduduk local, (4) angka putus sekolah, (5)
Keberadaan smart phone telah menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengakses dan
menyebarkan konten pornografi, (6) Kekerasan seksual pada anak.
1) Sosialisasi hasil pelatihan kepada organisasi perlindungan anak, stakeholder terkait,
masyarakat dan institusi agama
2) Mempublikasikan hasil pengetahuan pelatihan ke dalam bentuk tulisan di media massa
3) Mengajak perusahaan media untuk berkomitmen memberitakan kasus ESKA dengan
menggunakan perspektif hak anak
4) Mengoptimalkan media social sebagai alat kampanye perlindungan anak dari kekerasan
dan ESKA
5) Mengusulkan adanya PerDes perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual
6) Pemerintah berperan aktif dalam upaya perlindungan anak melalui sosialisasi
7) Membangun jaringan antar stakeholder untuk upaya perlindungan anak di Nias Selatan
8) Membuat sistem atau mekanisme perlindungan anak didaerah tujuan wisata melalui
pembuatan PerDa Perlindungan Anak khususnya didaerah tujuan wisata, dan
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau anggaran untuk
upaya perlindungan anak di Kabupaten Nias Selatan
9) Adanya standar Operasional Prosedur hotel atau pengusaha wisata tentang pelarangan
anak-anak menginap dihotel tanpa didampingi keluarganya atau pelarangan hotel menjadi
tujuan kegiatan eksploitasi seksual komersial anak
10) Adanya program lanjutan pelatihan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
seksual komersial anak didaerah tujuan wisata
11) Adanya pelatihan “self defense” / “Pertahanan diri” bagi anak-anak di Nias Selatan untuk
menghindari kekerasan dan eksploitasi seksual.
38

39
(Suasana forum pelatihan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah
Tujuan Wisata)
(Aktifitas peserta
melakukan diskusi
kelompok)

40
(Salah satu hasil kerja kelompok tentang hak anak)
g. Hasil yang Dicapai Dalam Pelatihan
Hasil yang telah dicapai dalam pelatihan “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan
Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata” yang diselenggarakan di 6 Kabupaten/Kota antara
lain:
1) Peserta menginternalisasi hak anak dan memahami pentingnya perlindungan anak dari
kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah tujuan wisata, dengan mengetahui definisi dan
bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), diantaranya meliputi pornografi,
prostitusi anak, perkawinan anak termasuk mengetahui dan memahami dampak negatif
internet dan juga internet sehat bagi anak.
40

41
2) Peserta memiliki kepedulian dan komitmen untuk saling bekerjasama membuat,
mengimplementasikan kebijakan dan melakukan upaya perlindungan anak dari kekerasan
dan eksploitasi seksual di daerah tujuan wisata
3) Peserta mengetahui adanya peraturan hukum internasional, nasional dan daerah yang
memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah
tujuan wisata.
4) Peserta memiliki kemampuan menganalisis persoalan dan kondisi sosial masyarakat di
lingkungannya, dan melakukan langkah pencegahan dan penyelesaian masalah bagi kasus-
kasus ESKA.
5) Terbangunnya jaringan kerja antar peserta (stakeholder) untuk upaya perlindungan anak
dari kekerasan dan eksploitasi seksual di daerah tujuan wisata
h. Rekomendasi Pelatihan
Sebagai lembaga yang fokus pada isu ESKA dan pelaksana pelatihan “Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Daerah Tujuan Wisata”, ECPAT Indonesia dan juga
KPPPA mendapatkan rekomendasi dari peserta pelatihan sebagai berikut:
1. Adanya pelatihan lanjutan yang membahas materi yang bersifat lebih teknis
2. Adanya monitoring berkala terhadap daerah-daerah yang sudah mendapatkan pelatihan
dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Adanya pelatihan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial di
daerah tujuan wisata untuk peserta khusus dari private sector (PHRI)
4. Adanya anggaran dari kementerian untuk melakukan sosialisasi perlindungan anak dan
pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak di destinasi wisata ke daerah-daerah
yang belum mendapat informasi ini.
5. Adanya pelatihan diwilayah lain yang memiliki pariwisata yang sedang berkembang
6. Adanya asistensi bagi desa dalam merumuskan PerDes dari Pemerintah daerah dan
Lembaga masyarakat yang memiliki isu perlindungan anak.

42
1.2. Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
ECPAT Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, dibawah Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan
Masyarakat nelakukan program “Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.
Dalam Program ini ECPAT Indonesia melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan di
Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari dan Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora.
Sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat,
yang terletak ditengah-tengah Kelurahan Krendang dan Kelurahan Tangki. Pada sosialisasi ini
ECPAT Indonesia mengundang peserta dari Kelurahan Krendang, Kelurahan Tangki dan Kelurahan
Krukut.
Peserta sosialisasi berasal dari stakeholder yaitu kader masyarakat, perwakilan
kelurahan, aparat kepolisian, camat dari kecamatan Tamansari. Dalam sosialisasi itu ditemukan
beberapa permasalahan anak, diantaranya:
• Para pekerja yang diduga bekerja di industri hiburan malam sebagian besar merupakan
pendatang yang kost di Kelurahan Krendang dan Kelurahan Tangki.
• Aktifitas penghuni kost dapat menimbulkan dampak negatif kepada anak-anak, seperti
banyak panti pijat plus-plus, diskotik, dan penggunaan narkoba.
1.3. Program Down to Zero
Aliansi Down to Zero bertujuan untuk mengakhiri eksploitasi komersial seksual anak.
Aliansi secara aktif untuk mencapai tujuan ini dilaksanakan di Asia (India, Bangladesh, Indonesia,
Filipina, dan Thailand), dan Amerika Latin (Brazil, Republik Dominika, Bolivia, Nikaragua, dan Peru.
Di Indonesia, Aliansi Down to Zero terdiri dari ECPAT Indonesia, Plan Internasional dan Terre des
Hommes yang memiliki wilayah kerja di Batam, Jakarta, Surabaya dan Lombok. Program berjalan
selama 5 tahun; mulai Januari 2016 hingga Desember 2020. Down to Zero bekerja dengan 4
kelompok pemangku kepentingkan untuk memperjuangkan perlawanan terhadap eksploitasi
komersial seksual anak.
Apa yang Ingin di Capai Program Down to Zero
• Anak-anak rentan yang mengalami eksploitasi seksual yang berjuang untuk diri dan
haknya. Mereka bisa melindungi diri karena mereka mampu mengidentifikasi situasi yang
memiliki potensi eksploitatif dan melaporkannya. Mereka dididik, terlibat dalam
kampanye untuk meningkatkan awareness terhadap isu tersebut dan melibatkan
pembuat keputusan di masyarakat mereka.
• Lingkungan yang aman untuk anak tumbuh kembang, menawarkan perlindungan yang
baik terhadap potensi korban dan mencegah anak menjadi (kembali menjadi) korban.
• Pemerintah, sistem peradilan dan organisasi penegak hukum yang telah menyesuaikan
kebijakan mereka, rencana dan protokol perjuangan yang lebih baik terhadap eksploitasi
komersial seksual anak.
• Pemimpin pasar atau perusahaan kecil di industri bisnis (seperti pariwisata, ICT,
transportasi dan industri ekstraktif) terlibat secara aktif dalam perlindungan dalam
melawan ekspolitasi komersial seks anak.
42

43
Apa yang Ingin di Lakukan Program Down to Zero
• Down to zero memungkinkan anak dan remaja untuk dapat melindungi diri mereka dan
berjuang untuk haknya.
Sistem perlindungan anak di daerah dengan diperkuat atau disiapkan di wilayah yang
belum ada. Kami memastikan bahwa anak memiliki kesadaran terhadap sistem tersebut
dan memiliki akses terhadap hal itu. Kami juga mendidik anak terkait hak mereka dan
resiko eksploitasi komersial seks anak. Kami memberdayakan anak dengan memberikan
mereka alat yang mereka butuhkan untuk melakukan perubahan di lingkungan mereka
sendiri.
• Down to zero mendukung masyarakat dan memperkuat perlindungan yang lebih baik
untuk anak, melalui kampanye pendididkan, diskusi dengan tokoh masyarakat dan
membentuk sistem perlindungan anak di daerah. Masyakarat umum dididik mengenai
konsekuensi eksploitasi komersial sek anak. Kami melakukan diskusi kepada keluarga
mengenai isu tersebut, dan melawan tabu dan malu. Kami juga menawarkan
Pendampingan terhadap situasi eksploitatif dengan mengatur tempat tinggal dan
perawatan yang sesuai untuk korban.
• Down to zero me-lobby wewenang daerah, membentuk kemampuan dan perjuangan
untuk menuntut pelaku, sehingga pemerintah daerah, kepolisian dan sistem peradilan
dapat merubah kebijakan, hukum dan aturan mereka. Kedutaan Besar Belanda secar aktif
membahas hal ini dengan pihak yang berwenang, sehingga isu tersebut bisa
mendapatkan perhatian sesuai dengan dibutuhkan. Aturan daerah diperbaiki sehingga
rencana baru bisa dilaksanakan dan, bila perlu, menyediakan pendampingan dalam hal
keuangan.
• Down to Zero membangun atau memperkuat kerjasama dalam sektor bisnis. Hal ini
tercapai melalui lobbying dan pengembangan kode etik daerah melalui kolaborasi dengan
organisasi yang relevan. Kami bekerjasama dengan beberapa industri, seperti sektor
pariwisata, dengan mengembangkan kode etik daerah dan perusahaan pariwisata
internasional harus melakukan perlindungan terhadap anak yang mereka inginkan. Kami
juga membantu perusahaan yang menyediakan lowongan kerja dan pendidikan untuk
keluarga.
Kerja Sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
PPATK memainkan peran penting dalam menganalisis transaksi keuangan yang
mencurigakan, termasuk transaksi keuangan antara pelaku eksploitasi seks anak dan yang
memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Transaksi keuangan antara pelaku seks anak
dan pelaku eksploitasi biasanya dilakukan melalui lembaga layanan keuangan. Transaksi
keuangan biasanya dilakukan melalui kartu kredit dan transfer bank. Selain itu, mereka dilakukan
melalui lembaga layanan keuangan lainnya seperti PayPal dan Western Union. Sebenarnya,
PPATK memiliki kapasitas untuk menganalisis transaksi keuangan mencurigakan antara pembeli
seks dan pelaku eksploitasi anak untuk mendapatkan bukti keterlibatan berbagai pihak dalam
kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia. Sampai saat ini belum ada data dan informasi tentang
transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi seks anak melalui lembaga layanan
keuangan.
Sehingga ECPAT Indonesia melalui program Down to Zero menggagas kerjasama untuk
menangani kasus Eksploitasi Seksual Anak Online dengan PPATK, diawali dengan kolaborasi dalam

44
pelatihan untuk memberikan pengembangan kapasitas di dalam Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan dan Penegakan Hukum. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk:
a) Meningkatkan pemahaman analis PPATK tentang hubungan antara eksploitasi seksual
terhadap anak dan lembaga layanan keuangan
b) Mendorong PPATK untuk mengembangkan program internal untuk menganalisis
transaksi keuangan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang
dilakukan melalui lembaga layanan keuangan.
c) Mengembangkan rencana aksi dan memperkuat PPATK, melibatkan Lembaga layanan
keuangan dalam menganalisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan eksploitasi
seksual komersial terhadap anak-anak.
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan
kegagalan/hambatan dalam menangani transaksi keuangan yang berkaitan dengan
eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang melibatkan lembaga layanan keuangan.
(Pertemuan ECPAT Indonesia dengan PPATK melalui program Down to Zero)
Kegiatan Kerjasama Program Down to Zero dengan PPATK
1. Pelatihan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual yang melibatkan PPATK dan
Penegakan Hukum. Tujuan dari pelatihan ini adalah (1) untuk memperbaiki pemahaman
analis PPATK tentang hubungan antara eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan
lembaga layanan keuangan, (2) Mendorong PPATK dan Penegakan Hukum untuk secara
internal mengembangkan sebuah program yang dapat digunakan untuk menganalisis
transaksi keuangan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak
dilakukan melalui lembaga layanan keuangan.
44

45
Peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), 10 penyidik polisi dari Unit Pelanggaran Perempuan dan Anak dan
Unit Kejahatan Ciber, 5 Hakim, 5 Jaksa, 2 Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan 2 lembaga
jasa keuangan seperti Bank Central Asia, Bank Mandiri dan Western Union.
2. Pertemuan dengan Mabes Polda Jabodetabek, Pertemuan ini membahas tantangan di era
globalisasi dan pengembangan teknologi yang dapat menciptakan modus operandi baru
eksploitasi seksual komersial anak-anak dan online.
(Pelatihan PPATK dan Aparat Penegak Hukum oleh ECPAT Indonesia melalui Program
Down to Zero)
(Sesi Photo Bersama Peserta Pelatihan PPATK dan Aparat Penegak Hukum oleh ECPAT
Indonesia melalui Program Down to Zero)

46
Kerjasama dengan Private Sector untuk Kampanye Anti Eksploitasi Seksual Anak Online
1. Pengembangan kampanye dengan melibatkan private sector diantaranya dengan
perusahaan periklanan Saatchi & Saatchi Advertising (perusahaan periklanan New York)
yang akan membantu pengembangan kampanye material program Down to Zero sebagai
alat (Video, Info grafis, data digital) untuk mempromosikan hak anak di perusahaan sektor
swasta. Kampanye ini akan menggunakan hashtag #IamAResponsibleTraveller, dimana
desainnya akan menjadi kampanye besar bersama dengan kementerian pariwisata dan
seluruh sektor pariwisata di Jakarta.
2. Sesi Belajar & Pengembangan tentang Hak Anak dan ESKA dengan Novotel Tangerang.
Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dasar tentang hak anak dan ESKA kepada 35
manajer dan tingkat atasan di hotel. Tindak lanjut untuk diskusi ini adalah
mengembangkan Child safeguarding terkait perlindungan anak-anak dari ESKA di Novotel.
Setelah pelatihan dilanjutkan dengan pertemuan kedua, yang membahas tentang
“Bimbingan Teknis Terkait Perlindungan dan Penanganan Aman untuk Anak-anak jika
Terjadi Kasus ESKA” di Novotel. Adapun persoalan yang dipecahkan dalam pelatihan ini
adalah kebijakan terbaik yang harus dimiliki dan dikembangkan Novotel, bagaimana
penanganan yang bias dilakukan jika di Novotel terjadi kasus ESKA.
Tindak lanjut pelatihan ini adalah membuat dokumen dokumen tentang kebijakan
pengamanan anak dari ESKA di Novotel Tangerang.
(Sesi Photo Bersama Peserta Pelatihan Novotel Tangerang oleh ECPAT Indonesia melalui
Program Down to Zero)
46

47
(Pelatihan Novotel Tangerang oleh ECPAT Indonesia melalui Program Down to Zero)
(Pelatihan Novotel Tangerang oleh ECPAT Indonesia melalui Program Down to Zero)

48
3. Bertemu dengan Google. Pertemuan ini diadakan di Bangkok, Tailand dengan perwakilan
Google Indonesia. Pertemuan ini membawa beberapa poin bagi Google untuk
mempromosikan dan fokus pada isu “Eksploitasi Seksual Anak Online” dan meningkatkan
kesadaran bersama. Google mengatakan bahwa mereka juga memiliki perhatian besar
tentang keselamatan anak terutama dalam ESKA. Mereka sudah memiliki alat yang
berhubungan dengan perlindungan anak-anak dari penyalahgunaan seksual secara online.
Tindak lanjut: Google akan melakukan peningkatan penyadaran dan mempromosikan
“Eksploitasi Seksual Anak Online” di halaman peringatan mereka.
(Pertemuan ECPAT Indonesia dengan Google melalui program Down to Zero)
4. Bertemu dengan Facebook Asia Pasific. ECPAT berkesempatan untuk bertemu dan
berdiskusi tentang program Down to Zero kepada Trust & Safety Director, Asia Pacifik.
Pertemuan ini membahas beberapa poin kolaborasi yaitu a) Pelatihan ke Akademi
Kepolisian b) Definisi dan terminology “Eksploitasi Seksual Anak Online” c) Pendidikan
anak online dan d) Kampanye.
Situasi di Indonesia terkait kebijakan Facebook menarik perhatian, Facebook telah dikritik
karena penanganan laporan tentang “Citra seksual anak-anak”. Sebuah laporan BBC
menunjukkan bagaimana kelompok pedofil menggunakan Facebook untuk mengirim dan
menukar gambar anak-anak yang tidak senonoh. Beberapa kelompok dibuat
menggunakan pengaturan "rahasia" sehingga hanya anggota grup yang dapat melihat
kontennya. Penyelidikan BBC, dengan menggunakan profil palsu, menemukan banyak
kelompok pedofil, termasuk satu orang yang ditangani oleh pedofil yang dihukum yang
masih menerima daftar pelaku seks. Internet Watch Foundation membuat daftar halaman
48

49
web dengan konten pelecehan seksual anak, dan jika ada yang ditemukan di Facebook,
perusahaan akan menurunkan halaman ini secara otomatis, menurut Facebook. Facebook
mengatakan bahwa pihaknya akan menghapus konten yang mencakup "ajakan materi
seksual, konten seksual yang melibatkan anak di bawah umur, ancaman untuk berbagi
gambar intim dan penawaran layanan seksual." Berdasarkan hal tersebut, kami
mengadakan pertemuan dengan Facebook. Memperkenalkan ke nol, tren dan situasi
tentang “Eksploitasi Seksual Anak Online” di Indonesia dan kemungkinan untuk kerjasama
bersama. Berdasarkan hal tersebut beberapa hal yang dibahas dengan Facebook:
a) Pelatihan Akademi Kepolisian, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan
mengenai kejahatan ciber, eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara online dan
bagaimana menanganinya.
b) Definisi dan terminologi, adapun definisi yang dibahas "ajakan materi seksual, konten
seksual yang melibatkan anak di bawah umur, ancaman untuk berbagi gambar intim
dan penawaran layanan seksual" dan ketelanjangan untuk tujuan seni harus
didefinisikan secara rinci, termasuk mendefinisikan materi yang berbahaya bagi anak.
Pembedaan itu bisa membantu perusahaan Facebook untuk mencari dan menutup
kelompok dan pos yang benar-benar berbahaya bagi anak-anak, seperti kelompok
pedofil dan gambar yang menggambarkan anak-anak dengan pose seksual. Jelas
bahwa kelompok semacam ini mendorong lebih banyak pornografi anak dengan
menukar gambar dan video hasil curian dengan subyek anak-anak untuk tujuan
pornografi.
Internet digunakan banyak orang setiap hari, termasuk anak-anak dan remaja.
Facebook adalah salah satu situs favorit mereka, karena memungkinkan mereka
berbagi gambar, aktifitas, berdiskusi melalui kelompok dan mengobrol menggunakan
Messenger. Kurangnya pendidikan tentang keamanan online membuat anak-anak
rentan saat menggunakan internet. Karena Facebook mewakili sejumlah besar
pengguna, tanggung jawabnya untuk mendidik orang muda, tapi juga orang tua
mereka, mengenai keamanan online, juga transparansi dan perlindungan informasi
pribadi. Banyak anak bisa menjadi korban eksploitasi seksual secara online atau
masuk dalam kontak dengan predator seks secara online bahkan tanpa menyadarinya.
Anak-anak harus belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri, dan orang tua
harus terus memperhatikan anak-anak mereka saat menggunakan internet.
ECPAT akan berkolaborasi dengan Facebook menerapkan alat keamanan baru di
Facebook.
• Di beranda, setiap minggu atau bulan akan diterbitkan beberapa data tentang
keamanan, berapa banyak halaman yang telah dilaporkan, berapa halaman
yang telah ditutup, apa isi umum halaman, dll, agar orang menyadari
pentingnya keamanan online
• Saat membuat akun baru, orang akan harus menonton video atau semacam
tayangan slide tentang keamanan, online eksploitasi seksual, perlindungan
anak-anak, dll. Teks tidak disarankan karena orang tidak akan membacanya.
Animasi ini akan membutuhkan perhatian orang karena dia harus
membaca/mengawasi dengan saksama dan memvalidasi setiap langkah
sebelum melangkah lebih jauh.

50
• Mengikuti minimum 13 tahapan untuk membuat akun, adanya verifikasi usia
orang melalui system yang lebih akurat, dengan tanpa membahayakan privasi
dan informasi pribadi orang. Menurut beberapa penelitian, penggunaan
Facebook semakin berkembang di Indonesia. Pada tahun 2012, masyarakat
Indonesia sekitar 44 juta pengguna Facebook. Pesan yang ingin dipromosikan
oleh ECPAT adalah bahwa Internet tidak berbahaya, asalkan digunakan dengan
bijak. Itulah sebabnya pendidikan harus diberikan kepada anak-anak, orang tua
dan masyarakat terkait penggunaan internet dan Facebook.
(Pertemuan ECPAT Indonesia dengan Facebook Asia Pasifik melalui program Down to Zero)
c) Kampanye tentang eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara online, dalam hal
ini ECPAT sudah bertemu dengan beberapa perusahaan sektor swasta mendiskusikan
terkait Developing Code of Conduct di perusahaan mereka. Perusahaan itu berbasis
di beberapa daerah tujuan wisata di Indonesia.
1.4. Advokasi untuk Memperkuat Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Penulisan Laporan
Pemerintah dan Alternatif tentang Implementasi OPSC di Indonesia
Sejak tahun 2016, ECPAT Indonesia dan Kinder Not Hilfe (KNH) berkomitmen
memperkuat Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Penulisan Laporan Pemerintah dan
Alternatif tentang implementasi OPSC di Indonesia. Kegiatan ini dilatarbelakangi belum
tersedianya Laporan Pemerintah dan Laporan Alternatif tentang implementasi OPSC di Indonesia.
Padahal, Indonesia telah meratifikasi OPSC sejak tahun 2012 melalui Undang-undang No. 10
tahun 2012 tentang “Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak,
Prostitusi Anak dan Pornografi Anak”. Konsekuensi dari ratifikasi yaitu Pemerintah Indonesia
50

ECPAT Indonesia Lawan ESKA

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a ECPAT Indonesia Lawan ESKA

Similar a ECPAT Indonesia Lawan ESKA (20)

Más de ECPAT Indonesia

Más de ECPAT Indonesia (20)

Último

Último (14)

ECPAT Indonesia Lawan ESKA