ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang bekerja dengan lebih dari 20 organisasi di seluruh Indonesia untuk memerangi Eksploitasi Seksual Anak (ESA), termasuk perdagangan anak untuk tujuan seksual, pelacuran yang melibatkan anak, anak sebagai objek pornografi, perkawinan anak, pariwisata dengan mengeksploitasi anak sebagai objek seks dan eksploitasi seksual anak online.

2. 01
CONTENTLIST
OF
Table of Contents
Daftar Isi01
Prologue
Prolog02
03
What ECPAT Indonesia Do
04
Members of ECPAT Indonesia09
ECPAT Indonesia National Network10
ECPAT Indonesia National Network11
Researches Conducted by ECPAT Indonesia in 2018
16
Policy Changes for the Protection of Children from
Sexual Exploitation of Children
22
Strengthening the People's Perspective to Protect
Children from Sexual Exploitation
29
Strengthening the Law Enforcement Official’s
Perspectives
34
List of Abbreviations
06
Introduction
07
Profile of Inter-institutional Relations of ECPAT
Indonesia08
Activities and Implementation of ECPAT
Indonesia Work Program 201815
Achieved Results
36
Challenges Ahead
39
DAFTAR
ISI
Vision and Mission of ECPAT Indonesia
Visi dan Misi ECPAT Indonesia
Apa yang Dilakukan ECPAT Indonesia
Daftar Singkatan
Pendahuluan
Hasil yang Sudah Dicapai
Tantangan ke Depan
ECPAT Indonesia’s Source of Funding
41 Sumber Pendanaan ECPAT Tahun 2018
ECPAT Indonesia’s Network Partners and
Program Partners42 Mitra dan Donor ECPAT Indonesia
Anggota ECPAT Indonesia
Jaringan Internasional ECPAT Indonesia
Jaringan Nasional ECPAT Indonesia
Kerjasama ECPAT Indonesia
Collaboration of ECPAT Indonesia14
Riset yang Dilakukan ECPAT Indonesia di 2018
Perubahan Kebijakan untuk Perlindungan Anak dari
Eksploitasi Seksual Anak
Penguatan Perspektif Masyarakat dalam Upaya
Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual
Penguatan Perspektif Aparat Penegak Hukum
Profile Hubungan Antar Lembaga ECPAT Indonesia
Aktifitas dan Implementasi Program Kerja ECPAT
Indonesia 2018

3. 02
CPAT Indonesia is a national
network organization working
with more than 20 organiza-
tions in 11 provinces in Indone-
sia to fight against Child Sexual
Exploitation (CSE), including
child trafficking for sexual purposes,
prostitution involving children, children
as objects of pornography, child mar-
riage, tourism by exploiting children as
objects of sex and online child sexual
exploitation.
ECPAT Indonesia is committed to
strengthening national action to prevent
and eliminate CSE in Indonesia by build-
ing collaboration with key cross-sectoral
parties such as government agencies,
law enforcement agencies, civil society
organizations, academics, private sector,
international agencies and other perti-
nent sectors. ECPAT aims to ensure all
elements of society, especially the gov-
ernment, take thoughtful and commit-
ted steps in dealing with CSE.
ECPAT Indonesia is part of ECPAT Inter-
national, a global network working to
fight against CSE with more than 84
groups in more than 75 countries around
the world. Through this network, ECPAT
Indonesia is involved in implementing
various initiatives on key issues both at
the national, regional and international
levels.
ECPAT Indonesia adalah sebuah
organisasi jaringan nasional yang
bekerja bersama dengan lebih dari
20 organisasi di 11 propinsi di Indone-
sia untuk menentang Eksploitasi
Seksual Anak (ESA), meliputi perda-
gangan anak untuk tujuan seksual,
pelacuran yang melibatkan anak,
anak menjadi objek pornografi, per-
kawinan anak, pariwisata dengan
mengeksploitasi anak sebagai obyek
seks dan eksploitasi seksual anak
online.
ECPAT Indonesia berkomitmen
untuk memperkuat aksi nasional
dalam upaya mencegah dan meng-
hapuskan ESA di Indonesia dengan
membangun kolaborasi bersama
pihak-pihak kunci lintas sektor sep-
erti badan pemerintah, aparat pen-
egak hukum, organisasi masyarakat
sipil, akademisi, sektor swasta, badan
internasional dan sektor-sektor rele-
van lainnya. Kehadirannya adalah
untuk memastikan semua elemen
masyarakat khususnya pemerintah
melakukan langkah-langkah serius
dan sungguh-sungguh dalam
menangani ESA.
ECPAT Indonesia merupakan
bagian dari ECPAT International,
yaitu sebuah jaringan global yang
bekerja untuk menentang ESA
dengan lebih dari 84 group di lebih
dari 75 negara diseluruh dunia.
Melalui jaringan itu, ECPAT Indone-
sia terlibat dalam pelaksanaan berb-
agai inisiatif pada isu-isu kunci baik
ditingkat nasional, regional maupun
internasional.

4. Setiap anak Indonesia bebas dan
terlindungi dari segala bentuk ek-
sploitasi seksual dan terpenuhinya
hak mendasar anak yang dijamin
oleh pemerintah dan
masyarakat.
Building strong commitment and
cooperation, adequate capacity,
and extensive network in every
effort to combat CSE
Building and increasing awareness,
concern, critical perspective and
extensive community, children and
youth participation to jointly fight
against CSE
Encourage the government to
commit and make concrete efforts
both adminitratively and legally in
combating CSE in Indonesia
Membangun komitmen dan ker-
jasama yang kuat, kapasitas yang
memadai, dan jaringan yang luas
dalam setiap upaya memerangi
ESA
Membangun dan meningkatkan
kesadaran, kepedulian, sikap kritis
dan partisipasi masyarakat luas;
anak; dan orang muda untuk ber-
sama memerangi ESA
Mendorong pemerintah untuk
berkomitmen dan melakukan
upaya-upaya kongkrit baik secara
administratif maupun hukum
dalam memerangi ESA di Indone-
sia
very child in Indonesia is
free and protected from all
forms of sexual exploitation
and fulfillment of funda-
mental rights of children is
guaranteed by the govern-
ment and society.
For Member
For Community
For Government
Kepada Anggota
Kepada Komunitas
Kepada Pemerintah
Vision
Mission
03

5. 04
WhatECPAT INDONESIA
APA YANG DILAKUKAN
ECPAT INDONESIA?

6. 05
1
2
3
4
5
6
7
Advocacy to the government
and key parties at national and
provincial levels related to policy,
regulation and legal reform to
strengthen national action plans
for the elimination of CSE
Advokasi kepada pemerintah
dan pihak-pihak kunci ditingkat
nasional dan propinsi terkait
kebijakan, peraturan dan
perbaikan hukum untuk
memperkuat rencana aksi
nasional untuk penghapusan
ESA
Strengthening the capacity of
members and strategic groups
related to CSE through technical
support, training and workshops
Penguatan kapasitas anggota
dan kelompok strategis terkait
tentang ESA melalui dukungan
teknis, pelatihan dan lokakarya
Collecting data on CSE situations
through a series of survey, rapid
assessment and research
Pengumpulan data tentang
situasi ESA melalui serangkaian
survei, penjajakan cepat dan
penelitian
Dissemination of information
about CSE through socialization,
seminars, discussions and
conferences
Penyebarluasan informasi
tentang ESA melalui sosialisasi,
seminar, diskusi dan konferensi
Community awareness
raising about CSE through the
development of campaign
materials and communication
media
Peningkatan kesadaran
masyarakat tentang ESA
melalui pengembangan
material kampanye dan media
komunikasi.
Promotion of child and youth
participation programs
against CSE through the
establishment of youth groups
and the development of
community-based prevention
programs
Promosi program partisipasi
anak dan orang muda
menentang ESA melalui
pembentukan kelompok
pemuda dan pengembangan
program berbasis komunitas
untuk pencegahan
Services and support for
child victims and survivors of
CSE through direct services
include rescue, repatriation,
rehabilitation, reintegration and
empowerment
Pelayanan dan dukungan
untuk anak korban dan
penyintas ESA melalui program
layanan langsung meliputi
penyelamatan, pemulangan,
rehabilitasi, reintegrasi dan
pemberdayaan

7. 06
List of
Abbreviation Daftar Singkatan

8. 07
ECPAT (Ending the Sexual Exploitation of
Children) Indonesia is a national network
to eliminate the Child Sexual Exploitation
(CSE) practices. Since its establishment
on January 9, 2004 until 2018, ECPAT
Indonesia sought to build the widest pos-
sible network, with Central and Regional
Governments, Civil Society Organizations,
Media, the private sector (Google, Twitter,
Facebook, TikTok, hoteliers, travel and
other tourism businesses) and internation-
al networks to cooperate in the efforts to
protect children from sexual exploitation.
ECPAT Indonesia's strategy in protecting
children from sexual exploitation, among
others, first, conducting research to obtain
a baseline map of the situation of child
sexual exploitation in Indonesia; second,
strengthening the perspectives of local
governments, private sector, as well as
public and law enforcement officials
through socialization, training, Focus
Group Discussion (FGD) and cooperation
etc.; third, guarding the process of policy
change, by approaching and collaborating
with the Ministry of Law and Human
Rights, Ministry of Social Affairs, Ministry of
Women Empowerment and Child Protec-
tion (KPPPA), Ministry of Tourism, Ministry
of Communication and Information Tech-
nology, Ministry of Education, Ministry
of Villages, Prosecutors, PPATK etc. The
collaboration is carried out to guard and
be involved in the policy-making process
in order to provide protection to children
from sexual abuse and exploitation.
Some of ECPAT Indonesia's efforts in the
process of overseeing policies include;
formulated the government report and
alternative of "Optional Protocol Sale of
Children, Child Prostitution and Child Por-
nography (OPSC) in Indonesia", together
with KPPA developed a set of Service Stan-
dards Guideline for Victims and Actors of
Pornography, compiled child-friendly (free
of exploitation) rural tourism guideline,
advocated the government through the
Ministry of Women Empowerment and
Child Protection to develop terminology
about child sexual exploitation in Indone-
sia, adopting the Luxembourg Terminolo-
gy Guideline adapted to the Indonesian
context.
ECPAT (Ending the Sexual Exploitation
of Children) Indonesia adalah sebuah
jaringan nasional untuk menghapuskan
praktik-praktik Eksploitasi Seksual Anak
(ESA). Sejak berdiri tanggal 9 Januari 2004
hingga tahun 2018, ECPAT Indonesia
berupaya membangun jaringan seluas-lu-
asnya, dengan Pemerintah Pusat dan
Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil,
Media, sektor swasta (Google, Twitter,
Facebook, TikTok, pengusaha hotel,
travel dan usaha pariwisata lainnya) dan
jaringan internasional untuk bekerja sama
dalam upaya perlindungan anak dari
eksploitasi seksual.
Strategi ECPAT Indonesia dalam
melindungi anak dari eksploitasi seksual,
diantaranya pertama, melakukan
penelitian untuk mendapatkan baseline
peta situasi eksploitasi seksual anak di
Indonesia; kedua, melakukan penguatan
perspektif pemerintah daerah, sektor
swasta, masyarakat dan aparat penegak
hukum melalui sosialisasi, pelatihan,
Focus Group Discussion (FGD) dan
kerjasama dll; ketiga, mengawal proses
perubahan kebijakan, dengan melakukan
pendekatan dan kerjasama dengan
KEMENKUMHAM, Kementrian Sosial,
Kementrian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA),
Kementrian Pariwisata, KOMINFO,
Kementrian Pendidikan, Kementerian
Desa, Kejaksaan, PPATK dll. Kerjasama
dilakukan untuk mengawal dan terlibat
dalam proses pembuatan kebijakan agar
memberikan perlindungan pada anak
dari kekerasan dan eksploitasi seksual.
Beberapa upaya ECPAT Indonesia dalam
proses mengawal kebijakan antara lain;
sebagai perumus laporan pemerintah
dan alternatif “Optional Protocol Sale of
Children, Child Prostitution and Child
Pornography (OPSC) di Indonesia”, bersa-
ma-sama dengan KPPPA menyusunan
Pedoman Standar Layanan bagi Korban
dan Pelaku Pornografi, menyusun
pedoman wisata pedesaan ramah anak
(bebas eksploitasi), mengadvokasi pemer-
intah melalui kementerian pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
untuk membuat terminologi tentang
eksploitasi seksual anak di Indonesia,
mengadopsi dari Terminologi Luxemburg
Guideline yang disesuaikan dengan
konteks indonesia
I.

9. Profile
Inter-institutional
Relations of
ECPAT Indonesia
of
Profil Hubungan Antar Lembaga
ECPAT
International Network
08
National Network
ECPAT Indonesia
Collaboration
Anggota ECPAT Indonesia
Jaringan Internasional ECPAT Indonesia
Jaringan Nasional ECPAT Indonesia
Kerjasama ECPAT Indonesia
II.

10. ECPAT members spread through-
out Indonesia consist of 21 organi-
zations, including:
Anggota ECPAT tersebar di seluruh
Indonesia terdiri dari 21 organisasi,
diantaranya:
01 Arek Lintang (ALIT) – Surabaya
02 Bina Sejahtera Indonesia
(BAHTERA) – Bandung
03
Center for Community
Development & Education
(CCDE) – Banda Aceh
04 Lembaga Advokasi Anak
(LADA) – Lampung
05 Pusat Kajian dan Perlindungan
Anak (PKPA) Medan
06
07
08
09
10
Sekertariat Anak Merdeka
Indonesia (SAMIN) – Yogyakarta
Yayasan Perkumpulan
Bandungwangi (YPB) – Jakarta
Yayasan Kesejahteraan Anak
Indonesia (YKAI) – Jakarta
Yayasan Kusuma Buana
(YKB) – Jakarta
Yayasan Dinamika Indonesia
(YDI) – Bekasi
11 Yayasan Kesejahteraan Anak
Indonesia (YKAI) – Indramayu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Yayasan SETARA – Semarang
Yayasan KAKAK – Surakarta
12 Yayasan Indriya-Nati (YIN) –
Yogyakarta
Yayasan Lentera Anak
Bali (LAB) – Bali
Yayasan Tunas Alam Indonesia
(SANTAI) – Mataram
Yayasan SETARA KITA – Batam
Yayasan Nusantara Bersinar –
Lombok
Yayasan Pendidikan Kesehatan
Perempuan (KASEH PUAN) – Riau
Yayasan Sosial Solidaritas
Nusantara (YSSN) – Pontianak
Yayasan Asa Puan – Pontianak
09
Members of
ECPAT Indonesia

11. ECPAT Indonesia
International Network
01 International Alliance
(ECPAT International)
02
ECPAT International youth
groups, building networks in
youth groups to voice the issues
of Child Sexual Exploitation
10

12. ECPAT Indonesia
National Network
ECPAT Indonesia also establish network
with other institutions or organizations
with shared vision to protect children from
the dangers of violence and commercial
sexual exploitation. Some of the networks
ECPAT Indonesia is joining, includes:
◆ ECPAT Indonesia is one of the partners
in the network to jointly stop violence
against children, namely Aliansi Pengha-
pusan Kekerasan Terhadap Anak
(PKTA/Alliance for the Elimination of
Violence Against Children), a network of
organizations working to eliminate
violence against children which currently
consists of 28 members. The PKTA
Alliance supports and encourages the
Indonesian government commitment as
one of the " finder paths countries" in
stopping violence against children. In
2018, the PKTA Alliance published a book
on best practices in child protection
efforts and launched a website at alian-
sipkta.org.
◆ Trafficking Crimes (TPPO) Preventive
Task Force, ECPAT Indonesia is part of the
task force for the trafficking prevention
chaired by the Ministry of Education.
ECPAT conducts prevention activities by
implementing advocacy and campaign
activities. In 2018, ECPAT conducted
socialization with the Ministry of Educa-
tion and Culture through the awareness
raising activities to prevent TPPO.
◆ ECPAT Indonesia menjadi salah satu
mitra yang tergabung dalam jaringan ini
untuk bersama menghentikan kekerasan
terhadap anak yaitu Aliansi Penghapusan
Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Sebuah
jejaring dalam upaya penghapusan
kekerasan terhadap anak yang saat ini
terdiri dari 28 lembaga yang menjadi
anggota. Aliansi PKTA membantu dan
mendorong komitmen pemerintah
Indonesia sebagai salah satu “path finder
country” dalam menghentikan kekerasan
terhadap anak. Tahun 2018 Aliansi PKTA
Menerbitkan sebuah buku best practise
dalam upaya perlindungan anak dan
sebuah website aliansipkta.org.
◆ Sub gugus tugas Pencegahan TPPO,
ECPAT Indonesia merupakan bagian dari
sub gugus tugas pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang di ketua
oleh Kementerian Pendidikan. ECPAT
melakukan kegiatan untuk pencegahan
dengan melakukan kegiatan advokasi
dan kampanye. Di tahun 2018 ini ECPAT
melakukan sosialisasi bersama kemendik-
bud dalam kegiatan penyuluhan untuk
pencegahan TPPO.
ECPAT Indonesia, juga melakukan kerja
berjaringan dengan lembaga atau organi-
sasi lainnya yang satu visi dalam melind-
ungi anak dari bahaya kekerasan dan
eksploitasi seksual komersial, kerja jarin-
gan ECPAT Indonesia diantaranya ber-
gabung dengan:
11

13. G◆ The Anti TPPO National Network is
a network of community institutions,
established in December 20, 2018 in
Jakarta, which commenced with a
national meeting initiated by the Parina-
ma Astha Institute in coordination with
ECPAT Indonesia which was attended by
29 non-governmental organizations from
several provinces. The meeting finally
agreed on the establishment of a nation-
al network to strengthen coordination in
handling trafficking cases in Indonesia.
◆ ID COP was formed since 2015 as
a network focusing on the issues of
child protection on the internet. This
network was initiated by several child
and IT focused organizations, and other
multi-stakeholders. ID COP is now
encouraging the issue of regulations or
policies regulating child protection in
the Internet. In 2016, the Ministry of Com-
munication and Information Technology
had announced the child protection road
map in the Internet. The COP ID and its
network, including ECPAT Indonesia,
encourages that the introduction of this
child protection roadmap can be well or-
ganized and can guide the relevant min-
istries and agencies in taking policies or
steps in child protection in the internet.
◆ Jaringan Nasional Anti TPPO merupakan
jejaring di lembaga masyarakat, terbentuk
pada tanggal 20 Desember 2018 di Jakar-
ta, diawali dengan sebuah pertemuan na-
sional yang digagas oleh Lembaga Parina-
ma Astha dengan berkoordinasi bersama
ECPAT Indonesia dan LBH Apik Jakarta
yang dihadiri oleh 29 lembaga swadaya
masyarakat dari beberapa provinsi. Akhirn-
ya menyepakati terbentuknya sebuah
jejaring nasional untuk memperkuat
koordinasi Penanganan kasus trafficking
di Indonesia.
◆ ID COP dibentuk sejak tahun 2015
sebagai sebuah jaringan yang memiliki
fokus terhadap isu perlindungan anak
di internet. Jejaring ini diinisiasi oleh
beberapa lembaga penggiat anak,
lembaga penggiat di IT dengan multi
stakeholder lainnya. Upaya ID COP saat
ini adalah mendorong adanya regulasi
atau kebijakan yang mengatur tentang
perlindungan anak di ranah Internet.
Tahun 2016 lalu Kementerian Komunikasi
dan Informatika telah membuat pengatar
peta jalan perlindungan anak di ranah In-
ternet. ID COP dengan jejaringnya terlibat
termasuk ECPAT Indonesia mendorong
agar pengantar peta jalan Perlindungan
anak ini bisa tersusun dengan baik dan
dapat menjadi panduan kementerian dan
lembaga terkait dalam mengambil kebija-
kan atau langkah dalam perlindungan
anak di ranah internet.
12

14. 13
◆ ECPAT Indonesia joins the national digi-
tal literacy movement – SiBerkreasi, a
national movement to overcome the
threat of the one of greatest potential
dangers Indonesia is facing, namely the
spread of negative content through the
internet, such as hoaxes, cyberbullying,
online child sexual exploitation and online
radicalism. ECPAT Indonesia plays an
active role in voicing the issue of child pro-
tection in the online domain, especially
related to the issue of child sexual
exploitation in the online domain. ECPAT
Indonesia contributes by providing digital
ECPAT books which are compiled in litera-
sidigital.id, as resources for educational
activities on digital literacy, especially to
protect children in the online domain, and
actively participating in joint campaigns
to increase the Indonesians awareness on
Internet domain.
◆ ECPAT Indonesia bergabung bersama
gerakan nasional literasi digital – SiBer-
kreasi yang merupakan gerakan nasional
untuk menanggulangi ancaman potensi
bahaya terbesar yang sedang dihadapi
Indonesia, yaitu penyebaran konten
negatif melalui internet, seperti hoax,
cyberbullying, eksploitasi seksual anak
online dan online radicalism. ECPAT Indo-
nesia berperan aktif dalam menyuarakan
isu perlindungan anak di ranah online,
khususnya terkait permasalahan eksploi-
tasi seksual anak di ranah online dengan
memberikan kontribusi berupa menye-
diakan materi-materi buku-buku ECPAT
secara digital yang di kumpulkan dalam
literasidigital.id, menjadi resources dalam
kegiatan edukasi tentang literasi digital
khususnya upaya perlindungan anak di
ranah online, serta ikut aktif dalam
melakukan kampanye bersama dalam
upaya meliterasi masyarakat di Indonesia
agar memahami dunia Internet.

15. Collaboration of
ECPAT Indonesia
Below are some of the collaborations
carried out by ECPAT Indonesia with
organizations and institutions from var-
ious backgrounds, including from Inter-
national Non-Government Organiza-
tions (INGOs), United Nations (UN) and
Indonesian Government.
ECPAT International
ECPAT Internasional
ECPAT Netherlands
ECPAT Nederland
Plan Indonesia
Terredes Hommes (TDH)
UNICEF
Ministry of Education and Culture
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ministry of Women Empowerment and Child Protection
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ministry of Social Affairs
Kementrian Sosial
Ministry of Law and Human Rights
Kementerian Hukum dan HAM
Ministry of Tourism
Kementerian Parawisata
Ministry of Villages
Kementerian Desa
Ministry of Information and Communication Technology
Kementerian Informasi dan Komunikasi
Indonesian Prosecutor's Training and Education Agency
Badan Diklat Kejaksaan Agung
Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Google
Kinder Not Hilfe (KNH)
TikTok
US Department of Justice
Berikut ini adalah kerja sama yang
dilakukan ECPAT Indonesia dengan
organisasi dan lembaga dari berbagai
latar belakang, diantaranya dari
Non-Government Organization (NGO)
Internasional, United Nation (UN) dan
Pemerintah Indonesia.
14

16. III.
of ECPAT
Indonesia
Work Program 2018
Aktifitas dan Implementasi Program Kerja
ECPAT Indonesia 2018
15

17. E. Research Conducted
by ECPAT Indonesia in 2018
Riset yang Dilakukan ECPAT Indonesia di 2018
The studies conducted by ECPAT Indo-
nesia are action oriented. Therefore, the
aim of ECPAT Indonesia to conduct
research is to obtain preliminary data
and the situation that has led to the
occurrence of Child Sexual
Exploitation (CSE) in
Indonesia. The results
of the research carried
out are the basis for
handling cases, as well
as advocating for more
child-friendly policy
changes. In addition,
ECPAT Indonesia is aware that data,
studies and research on Child Sexual
Exploitation (CSE) are still scarce. Thus,
the research carried out also encourages
the introduction of new discourses and
perspectives in analyzing the problems
of child sexual exploitation in Indonesia
through innovative research by applying
various research approaches and meth-
odologies.
Riset-riset yang dilakukan ECPAT Indonesia
berorientasi untuk aksi. Oleh karena itu,
tujuan ECPAT Indonesia melakukan peneli-
tian adalah untuk mendapatkan data awal
serta situasi yang mendorong terjadinya
Eksploitasi Seksual
Anak (ESA) di Indone-
sia. Hasil-hasil riset
yang dilakukan
menjadi dasar untuk
penanganan kasus,
serta advokasi untuk
perubahan kebijakan
yang lebih ramah anak.
Selain itu, ECPAT Indonesia menyadari
bahwa data-data, kajian dan penelitian
tentang Eksploitasi Seksual Anak (ESA)
masih sangat minim. Sehingga, riset-riset
yang dilakukan juga mendorong untuk
membuka wacana-wacana dan perspektif
baru dalam menganalisis permasalahan
eksploitasi seksual anak di Indonesia
melalui penelitian yang inovatif dengan
menerapkan berbagai pendekatan dan
metodologi penelitian.
16

18. 17
Cases of children committing sexual violence
against children are increasingly prevalent in
Indonesia. In 2017, ECPAT Indonesia and the
Ministry of Social Affairs conducted a study to
identify these problems and managed to
identify the factors that cause children to
commit sexual violence against children. One
important finding was the problem in rehabili-
tation to "restore" children who have commit-
ted sexual violence. Therefore, in 2018, ECPAT
Indonesia and the Ministry of Social Affairs
conducted a follow-up study focusing on the
Evaluation of Social Rehabilitation Services for
Children Committing Sexual Violence of. This
research was conducted from March to May
2018 in 5 cities in Indonesia, namely in
Bandung (West Java), Makassar (South
Sulawesi), Surabaya (East Java), Lombok (East
Nusa Tenggara) and Yogyakarta City (DI Yogya-
karta).
The study found that at present the rehabilita-
tion carried out by the Special Detention for
Juveniles (LPKA) and the Social Welfare Orga-
nizing Institution (LPKS) to child perpetrators
of sexual violence against children is not yet in
accordance with the Child Criminal Justice
System Law (SPPA), therefore the rehabilita-
tion has not addressed the problems needed
by children.
Kasus kekerasan seksual anak terhadap anak
semakin marak terjadi di Indonesia. Pada
tahun 2017, ECPAT Indonesia bersama Ke-
menterian Sosial melakukan penelitian untuk
mengidentifikasi permasalahan ini dan ber-
hasil mengidentifikasi faktor-faktor penyebab
anak melakukan kekerasan seksual terhadap.
Salah satu catatan penting yang ditemukan
adalah permasalahan pada rehabilitasi untuk
“memulihkan” kembali anak yang telah
melakukan kekerasan seksual. Oleh karena
itu, Pada tahun 2018, ECPAT Indonesia
bersama Kementerian Sosial melakukan pe-
nelitian lanjutan yang berfokus pada Evaluasi
Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Pelaku
Kekerasan Seksual terhadap Anak. Penelitian
ini dilaksanakan sejak Maret hingga Mei 2018
dan dilakukan di 5 kota di Indonesia, yaitu di
Bandung (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi
Selatan), Surabaya (Jawa Timur), Lombok
(Nusa Tenggara Timur) dan Kota Yogyakarta
(D.I Yogyakarta).
Dalam penelitian ditemukan bahwa saat ini
rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (LPKS) kepada anak pelaku kekerasan
seksual terhadap anak secara spesifik belum
sesuai dengan Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga reha-
bilitasi belum menjawab persoalan yang di-
butuhkan oleh anak.
RESEARCH ON EVALUATION OF
SOCIAL REHABILITATION SERVICES
FORCHILDREN COMMITTING SEXUAL
VIOLENCE AGAINST CHILDREN
PENELITIAN TENTANG EVALUASI
LAYANAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI ANAK PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
01

19. 18
One example was found in LPKA Bandung. A
child claimed to commit rape and murder.
During the in-depth interview conducted by
the research team, the child revealed that he
had received the same treatment as other chil-
dren who committed criminal acts such as
theft and other criminal crimes. In other words,
there is no psychological rehabilitation based
on a delinquency or a crime committed. On
the other hand, LPKA revealed that the
psychological rehabilitation of children who
are dealing with the law was difficult to realize
because there was no Standard Operating Pro-
cedure (SOP) and the availability of staff with a
psychologist background.
The absence of this SOP showed that there was
no standard rehabilitation model as a refer-
ence for LPKA and LPKS in providing rehabili-
tation for children who are perpetrators of
sexual violence against children. Therefore, the
rehabilitation is carried out partially based on
the ability and commitment of each LPKA and
LPKS. Based on this, the Ministry of Social
Affairs and ECPAT Indonesia recommended
that the relevant Ministries immediately issue a
policy that regulates the standard of providing
rehabilitation services for child perpetrators of
sexual violence against children in LPKA and
LPKS. Therefore, children who commit sexual
violence against children receive rehabilitation
according to their needs.
Satu contoh kasus ditemukan di LPKA Band-
ung. Seorang anak mengaku melakukan
pemerkosaan dan pembunuhan. Selama
proses wawancara mendalam yang dilakukan
oleh tim peneliti, anak tersebut mengung-
kapkan kalau dirinya mendapatkan treatmen
yang sama dengan anak-anak lainnya yang
melakukan tindak pidana seperti pencurian
dan kejahatan kriminalitas lainnya. Dengan
kata lain, tidak ada rehabilitasi psikologis
berdasarkan tindak pidana atau kejahatan
yang dilakukan. Di lain pihak, penyelenggara
LPKA mengungkapkan bahwa upaya rehabil-
itasi psikologis anak yang berhadapan
dengan hukum sulit direalisasikan karena
tidak adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan tersedianya staf yang berlatar
belakang psikolog.
Tidak adanya SOP ini menunjukkan belum
adanya standar model rehabilitasi yang men-
jadi rujukan LPKA dan LPKS dalam memberi-
kan rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan
seksual terhadap anak, sehingga rehabilitasi
dilakukan parsial berdasarkan kemampuan
dan komitmen dari masing-masing LPKA dan
LPKS. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian
Sosial dengan ECPAT Indonesia memberikan
rekomomendasi bagi Kementerian terkait
untuk segera membuat kebijakan yang men-
gatur tentang standar pemberian layanan
rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan
seksual terhadap anak di LPKA dan LPKS, seh-
ingga anak pelaku kekerasan seksual terha-
dap anak mendapatkan rehabilitasi sesuai
dengan kebutuhannya.

20. 19
Every year, the cases of child sexual exploita-
tion continue to show an increasing trend in
Indonesia. Unfortunately, these cases have
never been processed and analyzed based on
the form and variety of cases occurred.
Therefore, ECPAT Indonesia initiated periodic
monitoring of CSE cases in Indonesia. In
addition to monitoring the print and
electronic media, ECPAT
Indonesia also
recorded CSE
cases we have
handled. The
successful data
collection is
expected to
provide a full
picture of the situation and
trends of cases that occur in
Indonesia to advocate for
policy changes and education to the public at
large.
Based on 2018 records, ECPAT Indonesia found
new trends in child sexual exploitation cases,
specifically related to the online domain. One
of the cases that also caught the media atten-
tion was the involvement of three children as
objects in a pornographic film in Bandung
involving international networks. In addition,
the use of digital transactions and Bitcoin was
also one of the interesting findings in 2018.
Another case was adults used fake accounts,
disguised to look for targeted children
(victims), perpetrators used grooming, sexting
and sextortion, perpetrators approached the
victims, and after building close relation the
perpetrators asked for nude or sexually
charged photos, and after getting the photos
of the victims, the perpetrator used the photos
to threaten to spread them if the victims were
not willing to fulfill the wishes of the perpetra-
tors.
Setiap tahunnya, kasus eksploitasi seksual
anak terus menunjukkan tren peningkatan di
Indonesia. Sayangnya, kasus-kasus tersebut
tidak pernah diolah dan dianalisis berdasar-
kan bentuk dan ragam kasus yang terjadi.
Oleh karena itu, ECPAT Indonesia menginisia-
si untuk melakukan pemantauan kasus ESA
di Indonesia secara berkala (harian). Selain
melalui pemantuan terhadap media cetak
dan elektronik, ECPAT Indonesia
juga mencatat kasus-kasus ESA
yang ditangani oleh ECPAT
Indonesia. Diharapkan, data yang
berhasil tercatat dapat memberi-
kan gambaran secara utuh
tentang situasi dan tren kasus
yang terjadi di Indonesia untuk
melakukan advokasi perubahan kebijakan
dan edukasi kepada publik secara luas.
Berdasarkan catatan tahun 2018, ECPAT
Indonesia menemukan tren-tren baru dalam
kasus eksploitasi seksual anak, khususnya
berkaitan dengan ranah online. Salah satu
kasus yang turut ramai menjadi pemberitaan
media adalah terlibatnya tiga orang anak
sebagai obyek dalam film pornografi di Band-
ung yang melibatkan jaringan internasional.
Selain itu, penggunaan transaksi digital dan
penggunaan Bitcoin juga menjadi salah satu
temuan menarik di tahu 2018.
Kasus lainnya adalah orang dewasa menggu-
nakan akun palsu, menyamar untuk mencari
anak-anak yang menjadi target sasaran
(korban), pelaku menggunakan modus
grooming, sexting dan sextortion, pelaku
melakukan pendekatan pada korban, setelah
terbangun kedekatan pelaku meminta foto
telanjang atau yang bermuatan menggoda
secara seksual, dan setelah pelaku mendapat-
kan foto korban, pelaku menggunakan foto
tersebut untuk mengancam akan menyebar-
kannya jika korban tidak bersedia memenuhi
keinginan pelaku.
MEDIA MONITORING
REGARDING CASES OF CHILD
SEXUAL EXPLOITATION
PEMANTAUAN MEDIA TERKAIT
KASUS EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK
02
MEDIA

21. Based on these findings, ECPAT Indonesia
collaborated with the Ministry of Women Em-
powerment and Child Protection (KPPPA)
and Google to conduct training and cam-
paigns to strengthen digital literacy for chil-
dren, parents and teachers. The long-term
step as the outcome of ECPAT Indonesia is to
synergize with the government to issue chil-
dren safe internet policies, thus children are
not vulnerable to sexual exploitation.
Berdasarkan temuan ini, ECPAT Indonesia
bekerjasama dengan Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) dan Google untuk melakukan train-
ing dan kampanye untuk menguatkan literasi
digital bagi anak, orang tua dan guru. Langkah
jangka panjang yang menjadi outcome ECPAT
Indonesia adalah bersinergi dengan pemerin-
tah untuk membuat kebijakan internet aman
bagi anak sehingga anak tidak rentan men-
galami eksploitasi seksual.
20

22. Based on the results of community input to
ECPAT Indonesia when conducting safe inter-
net training in several regions, it was found
that with the free information access through
the internet made children vulnerable to por-
nography exposure (addiction), resulted in
changes in children's behavior. ECPAT Indone-
sia conducted media monitoring (2016-2018)
specifically to find trends, and map the causes
of why children were exposed to pornography.
As a result of the monitoring, ECPAT found 212
cases of children being victims of pornography.
In this case ECPAT categorized them into 3
groups, namely; (1) Children as the subject of
pornography, meaning that children become
their own models and initiators in the process
of making pornographic photos or videos; (2)
Children as objects of pornography, which
means that adults make children as objects to
play pornographic scenes, both in the form of
photos and videos; (3) Children exposed to por-
nography in this case, children are forced by
adults to watch pornography in the form of
videos or photos, the purpose of which is to
make children aroused, so that they are easily
invited to have sexual relations.
Based on these findings, ECPAT in collabora-
tion with KPPPA made a policy in the form of a
prevention program by strengthening the
community at the lowest level (village) to
develop a system of prevention and handling
of children exposed to pornography.
Berdasarkan hasil masukan masyarakat
kepada ECPAT Indonesia ketika mengadakan
pelatihan internet aman di beberapa daerah,
bahwa dengan adanya akses informasi yang
bebas melalui internet, membuat anak rentan
terpapar (kecanduan) pornografi, sehingga
mengakibatkan perubahan perilaku anak.
ECPAT Indonesia melakukan pemantauan
media (2016-2018) khusus menemukan trend,
dan memetakan penyebab mengapa anak
terpapar pornografi.
Hasil dari pemantauan tersebut, ECPAT mene-
mukan 212 kasus anak menjadi korban por-
nografi. Dalam hal ini ECPAT mengkategori-
kannya menjadi 3 kelompok, yaitu; (1) Anak
menjadi subyek pornografi, artinya anak men-
jadi model dan inisiator sendiri dalam proses
pembuatan photo atau video yang berbau
pornografi. (2) Anak menjadi obyek pornografi,
artinya orang dewasa menjadikan anak
sebagai obyek untuk memerankan dan bera-
degan pornografi, baik berbentuk photo
maupun video. (3) Anak terpapar pornografi
dalam hal ini, anak dipaksa orang dewasa
untuk menonton pornografi dalam bentuk
video atau photo, tujuannya agar anak terang-
sang, sehingga dengan mudah diajak untuk
melakukan hubungan seksual.
Berdasarkan temuan tersebut, ECPAT bekerja
sama dengan KPPPA membuat kebijakan
berupa program pencegahan dengan men-
guatkan masyarakat dilevel terbawah (Desa)
untuk membuat sistem pencegahan dan pen-
anganan anak terpapar pornografi.
MEDIA MONITORING RELATED
TO PORNOGRAPHY
CASES
PEMANTAUAN MEDIA
TERKAIT KASUS
PORNOGRAFI
03
21

23. 22
Policy changes are one of the outcomes
of ECPAT Indonesia. In 2018, there were
three focuses of policy changes of ECPAT
Indonesia, namely (1) policy to protect
children from sexual exploitation, (2)
policy for protecting children from online
child sexual exploitation, (3) policy to pro-
tect children from sexual exploitation in
tourism sites. The progresses of policy
change advocacies done by ECPAT Indo-
nesia in 2018 are as follows:
Perubahan kebijakan merupakan salah
satu outcome ECPAT Indonesia, adapun
perubahan kebijakan yang menjadi
fokus ECPAT Indonesia di tahun 2018
meliputi 3 (tiga) area, yaitu (1) kebijakan
perlindungan anak dari eksploitasi sek-
sual, (2) kebijakan perlindungan anak
dari eksploitasi seksual anak online, (3)
kebijakan perlindungan anak dari
eksploitasi seksual di daerah wisata,
Adapun perkembangan advokasi peru-
bahan kebijakan yang dilakukan ECPAT
Indonesia di tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
F. Policy Changes for the Protection
of Children from Sexual Exploitation
of Children
Perubahan Kebijakan untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi
Seksual Anak

24. POLICY FOR THE PROTECTION
OF CHILDREN FROM SEXUAL
EXPLOITATION
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
ANAK DARI EKSPLOITASI
SEKSUAL
01
ECPAT Indonesia together with Indonesian
Government and other civil society organiza-
tions have succeeded in ratifying optional pro-
tocols on the convention of children's rights
regarding the sale of children, child prostitu-
tion and child pornography (OPSC) into Law
No. 10/2012. This success is one of ECPAT Indo-
nesia's achievements in realizing child protec-
tion policies from sexual exploitation. There-
fore, ECPAT Indonesia consistently oversees
and monitors the implementation of the policy
by encouraging the Government of Indonesia
to write reports to be submitted to the United
Nations related to the situation of the sale of
children, child prostitution and child pornogra-
phy in Indonesia.
Through the support of Kinder Not Hilfe (KNH),
throughout 2018, ECPAT Indonesia continued
to advocate for and encourage the Govern-
ment of Indonesia to write an Implementation
Report from the OPSC. This long effort
achieved the results when the Government of
Indonesia had completed the first draft of the
OPSC report which was summarized from the
data collected from the focus group discus-
sions (FGDs), workshops, seminars, meetings
and other cross-sectoral special meetings with
central government, regional governments,
civil society organizations and private sectors.
As for the continuation of the target to be
achieved by ECPAT Indonesia in 2019, the Indo-
nesian Government has a final draft of the
OPSC implementation report and will submit
the report to the UN in the near future
The second target in 2019 is working with other
civil society organizations focusing on protect-
ing children from sexual exploitation to write
an alternative report on the OPSC (civil society
version of the OPSC report) and submit it to
the United Nations directly.
.
ECPAT Indonesia bersama Pemerintah Indo-
nesia dan organisasi masyarakat sipil lainnya
telah berhasil meratifikasi optional protocol
konvensi hak anak mengenai penjualan anak,
prostitusi anak dan pornografi anak (OPSC)
menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun
2012. Keberhasilan ini merupakan salah satu
capaian ECPAT Indonesia dalam mewujudkan
kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi
seksual. Sehingga ECPAT Indonesia tetap kon-
sisten mengawal dan memantau implemen-
tasi dari kebijakan tersebut dengan men-
dorong Pemerintah Indonesia untuk menulis
laporan guna di laporkan kepada PBB terkait
dengan situasi penjualan anak, prostitusi anak
dan pornografi anak di Indonesia.
Melalui dukungan dari Kinder Not Hilfe (KNH),
sepanjang tahun 2018, ECPAT Indonesia terus
mengadvokasi dan mendorong Pemerintah
Indonesia untuk menuliskan laporan Imple-
mentasi dari OPSC. Usaha panjang ini menca-
pai hasilnya ketika Pemerintah Indonesia telah
menyelesaikan draft pertama laporan OPSC
yang di rangkum dari beberapa data dari
proses focus group discussion (FGD), work-
shop, seminar dan rapat-rapat serta
pertemuan khusus lainnya dengan lintas
sector dari Pemerintah pusat, Pemerintah
daerah, organisasi masyarakat sipil dan privat
sectors.
Adapun kelanjutan dari target yang ingin dica-
pai oleh ECPAT Indonesia di tahun 2019 adalah,
Pemerintah Indonesia memiliki draft final
laporan implementasi OPSC dan segera mel-
aporkannya kepada PBB.
Target kedua di 2019 yaitu bersama-sama
dengan organisasi masyarakat sipil lainnya
yang fokus pada upaya perlindungan anak dari
eksploitasi seksual menuliskan laporan alter-
natif OPSC (laporan OPSC versi masyarakat
sipil) dan segera melaporkan kepada PBB
secara langsung.
23

25. The next prioritized focus for the policy chang-
es of child sexual exploitation by ECPAT Indo-
nesia is to introduce and promote Child Safe-
guarding, to the central and local govern-
ments, civil society organizations and schools.
In collaboration with UNICEF in January - Feb-
ruary 2018, ECPAT Indonesia developed a child
safeguarding module, which was intended for
schools and community organizations at the
local level, Papua. As a result, schools in Papua
now a Child Safeguarding guide, and can be
replicated by other schools in the country.
Another ECPAT Indo-
nesia program
targeted for policy
change is the
"Down to Zero
(DtZ)" program, this
program was a
collaboration of
three civil society
organizations in
Indonesia, namely ECPAT Indonesia, Plan
International Indonesia and Terre desHommes
together with the Dutch Ministry of Foreign
Affairs. During the period of January to Decem-
ber 2018, the Down to Zero Program targeted
several actors who had a large contribution in
protecting children from situations of sexual
exploitation, especially the government, Law
Enforcement Officials and the private sector. In
2018, Down to Zero began to involve the Minis-
try of Tourism in conducting a consultation to
accommodate strategic steps in implement-
ing Child Rights Business Principles in tourism
and travel businesses. The target of the success
of this program is the existence of policies in
the tourism sector integrating the values of the
Child Protection Business Principle (CRBP).
Fokus selanjutnya yang menjadi prioritas peru-
bahan kebijakan eksploitasi seksual anak oleh
ECPAT Indonesia adalah mengenalkan dan
mempromosikan Child Safeguarding, kepada
Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, organi-
sasi masyarakat sipil dan sekolah.
Melalui kerjasama dengan UNICEF pada Janu-
ari - Februari 2018, ECPAT Indonesia membuat
modul child safeguarding, yang diperuntuk-
kan untuk sekolah dan organisasi masyarakat
di tingkat local yaitu Papua, hasilnya saat ini
telah ada panduan Child Safeguarding untuk
sekolah-sekolah di
Papua, dan dapat
direplikasi oleh
sekolah-sekolah
diseluruh Indone-
sia.
Program ECPAT
Indonesia lainnya
yang ditargetkan
untuk perubahan kebija-
kan adalah program “Down to Zero (DtZ)”, pro-
gram ini merupakan kerjasama tiga organisasi
masyarakat sipil di Indonesia, yaitu ECPAT
Indonesia, Plan Internasional Indonesia dan
Terre desHommes bersama dengan Kemente-
rian Luar Negeri Belanda. Selama jangka
waktu Januari hingga Desember 2018, Pro-
gram Down to Zero menyasar beberapa aktor
yang memiliki andil yang besar dalam melind-
ungi anak dari situasi eksploitasi seksual, khu-
susnya pemerintah, Aparat Penegak Hukum
dan pihak swasta. Di tahun 2018 ini, Down to
Zero telah memulai untuk melibatkan Kemen-
terian Pariwisata dalam melakukan dalam
sebuah kegiatan konsultasi untuk menam-
pung langkah strategis dalam menerapkan
Child Rights Business Principles di usaha
wisata dan perjalanan. Target keberhasilan dari
program ini adalah adanya kebijakan dibidang
pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai
Child Protection Business Principle (CRBP)
didalamnya.
foto
24

26. Another policy change targeted by ECPAT
Indonesia through the Down to Zero was the
existence of child protection policies in several
Law Enforcement institutions. To achieve this
target, ECPAT Indonesia adopted a strategy to
strengthen the perspective of children's rights
for law enforcement officers through training,
hoping that with a change in perspective,
there will be a commitment in law enforce-
ment agencies to create policies that protect
children from sexual exploitation. The training
conducted in December 11 to 1, 2018 was with
the Indonesian Prosecutor's Education and
Training Agency. The training is expected to be
replicated into the prosecutor training curricu-
lum by the Indonesian Prosecutor's Training
and Education Agency.
Another institution targeted by this program
was the Financial Transaction Reports and
Analysis Center (PPATK). In collaboration with
PPATK, it is hoped that there will be guidelines
for protecting children from sexual exploita-
tion in analysis and financial transactions in
Indonesia, thus there will be early detection of
suspected financial transactions for criminal
acts of child sexual exploitation. The achieve-
ments of ECPAT Indonesia's collaboration with
PPATK in 2018 was the training modules draft
for analysis and financial transactions in Indo-
nesia and a list of some financial institutions
and organizations, including technolo-
gy-based financial institutions.
Perubahan kebijakan lainnya yang menjadi
target ECPAT Indonesia melalui Down to Zero,
yaitu adanya kebijakan perlindungan anak di
beberapa institusi Aparat Penegak Hukum.
Untuk mencapai target ini ECPAT Indonesia
menggunakan strategi penguatan perspektif
hak anak bagi aparat penegak hukum melalui
pelatihan-pelatihan, harapannya dengan
berubahnya perspektif maka akan lahir komit-
men dalam institusi aparat penegak hukum
untuk membuat kebijakan yang memberikan
perlindungan bagi anak dari eksploitasi seksu-
al. Pelatihan yang dilakukan di tahun 2018
adalah dengan Badan Pendidikan dan Pelati-
han Kejaksaan RI pada 11 sampai dengan 13
Desember 2018 lalu., diharapkan mampu dire-
plikasi kembali ke dalam kurikulum pelatihan
jaksa oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan RI.
Institusi lainnya yang menjadi sasaran pro-
gram ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), melalui kerjasa-
ma dengan PPATK harapannya akan ada pan-
duan perlindungan anak dari eksploitasi
seksual dalam analisis dan transaksi keuangan
di Indonesia, sehingga akan ada deteksi dini
transaksi keuangan yang dicurigai sebagai
transaksi untuk tindak pidana eksploitasi
seksual anak. Capaian kerjasama ECPAT Indo-
nesia dengan PPATK ditahun 2018 adalah
adanya draft modul pelatihan bagi analisis dan
transaksi keuangan di Indonesia dan list
beberapa lembaga dan institusi keuangan,
termasuk lembaga financial yang berbasis
tehnologi.
25

27. POLICY ON THE PROTECTION OF
CHILDREN FROM ONLINE SEXUAL
EXPLOITATION
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
ANAK DARI EKSPLOITASI
SEKSUAL ONLINE
02
Based on findings from the results of media
monitoring conducted by ECPAT Indonesia,
the current trend of online sexual exploitation
of children is increasing. Thus, ECPAT Indone-
sia collaborated with the Ministry of Women
Empowerment and Child Protection (KPPPA)
through the Deputy Assistant of Child Protec-
tion from Violence and Exploitation and
Deputy Assistant of Child Protection in the
Emergency and Pornography Situations to
strengthen the community at the regional and
village government levels by conducting train-
ing on digital literacy and secure internet for
children. The results of ECPAT Indonesia's
collaboration with KPPPA
included the develop-
ment of a safe inter-
net training module
for children and a
guide to pornogra-
phy free village/ur-
ban communities.
The good practice of
training for the com-
munity and the con-
cept of secure inter-
net modules by ECPAT Indonesia is being pro-
moted to become part of the Ministry of Infor-
mation and Communication policy, therefore
in the future it can become a legal policy from
the Ministry of Information and Communica-
tion Technology on the importance of protect-
ing children from child sexual exploitation on
the internet.
Meanwhile, based on the initiative of the
Deputy Assistant of Child Protection in the
Emergency and Pornography Situation, the
guideline for the establishment of pornogra-
phy free village/urban communities are being
transformed into the Ministry of Women's Em-
powerment and Child Protection Decree,
therefore it can be a reference for relevant min-
istries to implement the pornography free
village/urban communities for children.
Berdasarkan temuan dari hasil pemantauan
media yang dilakukan ECPAT Indonesia,
bahwa saat ini menguat trend eksploitasi
seksual anak online. Sehingga ECPAT Indone-
sia bekerjasama dengan Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) melalui Asdep Perlindungan
Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dan
Asdep Perlindungan anak dalam Situasi Daru-
rat dan Pornografi melakukan penguatan
masyarakat dilevel Pemerintah daerah dan
Pemerintah desa dengan melakukan pelati-
han yang membahas literasi digital dan inter-
net aman bagi anak. Hasil kerjasama ECPAT
Indonesia dengan
KPPPA antara lain
adanya modul
pelatihan internet
aman bagi anak
dan panduan
p e m b e n t u k a n
desa/kelurahan
bebas pornografi.
Praktek baik pelati-
han bagi masyarakat
serta konsep modul inter-
net aman oleh ECPAT Indonesia sedang
didorong menjadi bagian dari kebijakan
Kementerian Informasi dan Komunikasi seh-
ingga kedepan dapat menjadi satu kebijakan
legal dari Kementrian Informasi dan Komuni-
kasi tentang pentingnya perlindungan anak
dari eksploitasi seksual anak di internet.
Sementara itu, saat ini berdasarkan inisiatif
Asdep Perlindungan anak dalam Situasi Daru-
rat dan Pornografi, panduan pembentukan
desa/kelurahan bebas pornografi sedang di-
dorong menjadi Surat Keputusan (SK) Menteri
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak, sehingga dapat menja-
di acuan bagi kementerian terkait untuk
mengimplementasikan desa/kelurahan bebas
pornografi bagi anak.
foto
26

28. ECPAT Indonesia in the previous program has
succeeded in promoting changes in the policy
of a tourism business in the hospitality sector,
ACCOR Group. ECPAT Indonesia assisted the
ACCOR Group to have a policy to protect chil-
dren from sexual exploitation applied in their
business practices. As a result, ACCOR Group
currently has a written policy that is applied as
a rule for all hotels belonging to ACCOR Group
members throughout Indonesia. In fact,
ACCOR has developed their own training
module to improve and internalize the
perspective of children's rights to protect chil-
dren from sexual exploitation in its business
practices.
The successful story of ECPAT Indonesia in
assisting the private sector, then continued
through the collaboration with the Ministry of
Women Empowerment and Child Protection,
especially Deputy Assistant of Child Protection
from Violence and Exploitation. Therefore,
through a collaboration program that began in
2016 until 2018, ECPAT Indonesia has succeed-
ed in achieving several achievements, includ-
ing; ECPAT with KPPPA has a baseline (map) of
the situation of child sexual exploitation in
tourism areas, a training module on prevention
of child sexual exploitation in tourism areas,
and child-friendly (free of exploitation) rural
tourism guide.
ECPAT Indonesia pada program sebelum-
nya telah tercatat sukses mendampingi
perubahan kebijakan sebuah usaha wisata
dibidang perhotelan yaitu ACCOR Group,
ECPAT Indonesia mendampingi ACCOR
Group untuk memiliki satu kebijakan
perlindungan anak dari eksploitasi seksual
yang diterapkan didalam praktek usahanya.
Hasilnya, saat ini ACCOR Group telah
memiliki kebijakan tertulis yang diterapkan
sebagai sebuah aturan bagi seluruh hotel
yang tergabung dalam anggota ACCOR
Group di seluruh Indonesia, bahkan secara
mandiri ACCOR telah memiliki modul
pelatihan, trainer untuk meningkatkan
dan menginternalisasikan perspektif hak
anak dalam upaya perlindungan anak
dari eksploitasi seksual didalam praktek
bisnisnya.
Sukses story ECPAT Indonesia dalam men-
dampingi pihak swasta, kemudian dilanjutkan
melalui kerjasama dengan Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, khususnya Asdep Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Eksploitasi. Sehingga
melalui program kerjasama yang dimulai dita-
hun 2016 hingga 2018, ECPAT Indonesia telah
berhasil mencapai beberapa capaian, dian-
taranya; ECPAT dengan KPPPA memiliki base-
line (peta) situasi eksploitasi seksual anak di
daerah wisata, modul pelatihan pencegahan
eksploitasi seksual anak di daerah wisata,
memiliki panduan wisata pedesaan ramah
anak (bebas eksploitasi).
POLICIES FOR THE PROTECTION OF
CHILDREN FROM SEXUAL
EXPLOITATION IN TOURISM AREAS
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
DARI EKSPLOITASI SEKSUAL
DI DAERAH WISATA
03
foto
27

29. Particularly in the 2018 cooperation, which
produces child-friendly (free of exploitation)
rural tourism guide, ECPAT Indonesia collabo-
rated with the private sector, i.e. the Republic
of Indonesia Hotel
A s s o c i a t i o n
(PHRI) and
other rele-
vant minis-
tries, namely
the Ministry
of Tourism
and the Min-
istry of
Villages to
compile a
child-friend-
ly (free of
exploitation) rural tourism guide book. The
next target of ECPAT Indonesia's achieve-
ment is to encourage the Ministry of Tourism,
Ministry of Villages and KPPPA to develop
child-friendly (free of exploitation) rural tour-
ism guidebook into a joint decree of the three
ministries.
As explained in the previous section, ECPAT
Indonesia was part of the Down to Zero
alliance program, where one of its programs
targeted the protection of children from
sexual exploitation in tourism areas. The
Down to Zero program, in collaboration with
the Ministry of Tourism, targeted the success
of tourism policy making that integrated the
values of the Child Protection Business Princi-
ple (CRBP). Thus in 2018, a consultation meet-
ing involving the Ministry of Tourism, the
private sector, namely ACCOR Group repre-
sentatives and civil society organizations was
held focusing on protecting children from
sexual exploitation in tourism areas and
EQUATIONS as ECPAT members in India to
discuss business principles in the tourism
sector by using the Child Rights Business
Principle (CRBP). The success of this program
is intensive communication and the commit-
ment of continued collaboration between
28
Khusus pada kerjasama di tahun 2018, yang
menghasilkan panduan wisata pedesaan
ramah anak (bebas eksploitasi), ECPAT
Indonesia mengajak kerja bersama dengan
pihak swasta
yaitu Persatuan
Hotel Republik
Indonesia (PHRI)
dan kemente-
rian terkait
lainnya, yaitu
Kementerian
Pariwisata dan
Kementerian
Desa, untuk
bersama-sama
menyusun buku
panduan desa wisata
ramah anak (bebas eksploitasi). Target capaian
keberhasilan ECPAT Indonesia berikutnya
adalah mendorong Kementerian Pariwisata,
Kementerian Desa dan KPPPA menjadikan
buku panduan wisata pedesaan ramah anak
(bebas eksploitasi) menjadi SK bersama tiga
kementerian.
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada
bahasan sebelumnya bahwa ECPAT Indonesia
tergabung dalam program aliansi Down to
Zero, dimana salah satu programnya menyasar
perlindungan anak dari eksploitasi seksual
di daerah wisata. Program Down to Zero
bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata,
mentargetkan keberhasilan pada pembuatan
kebijakan dibidang pariwisata yang menginte-
grasikan nilai-nilai Child Protection Business
Principle (CRBP) didalamnya. Sehingga di
tahun 2018 telah diadakan konsultasi meeting
yang melibatkan Kementerian Pariwisata,
sektor swasta yaitu perwakilan ACCOR Group
dan organisasi masyarakat sipil yang fokus
pada perlindungan anak dari eksploitasi seksu-
al di daerah wisata serta EQUATIONS sebagai
anggota ECPAT yang berada di India untuk
membahas prinsip-prinsip bisnis dibidang
pariwisata dengan menggunakan Child Rights
Business Principle (CRBP). Keberhasilan dari
program ini adanya komunikasi intensif dan
komitmen kerjasama lanjutan antara ECPAT
Indonesia dengan Kementerian Pariwisata
dalam perlindungan anak dari eksploitasi
seksual di usaha wisata.

30. G. Strengthening the Community's
Perspective to Protect Children from
Sexual Exploitation
Penguatan Perspektif Masyarakat dalam Upaya Perlindungan
Anak dari Eksploitasi Seksual
The success of achieving ECPAT's vision of
Indonesia is not only stopped and mea-
sured by the achievements of policy
changes that protect children from
sexual exploitation, but ECPAT Indonesia
also focuses on achieving targets for
changing of wider community mindset
and behavior.
In achieving this program, ECPAT Indone-
sia has made efforts to strengthen the
perspective of children's rights to prevent
and deal with cases of child sexual
exploitation that occur in the community,
through multi-stakeholder collaboration,
namely (1) the Government, i.e. Ministry of
Education and Culture, Ministry of
Women Empowerment and Child Protec-
tion especially Deputy Assistant of Child
Protection from Violence and Exploita-
tion and Deputy Assistant of Child Protec-
tion in Emergency and Pornography and
Deputy Assistant of Child Protection from
Violence and Exploitation; (2) private par-
ties, i.e. Google, Twitter, Facebook and
Tiktok.
Ukuran keberhasilan pencapaian visi
ECPAT Indonesia tidak hanya berhenti
dan diukur dari capaian perubahan kebi-
jakan yang memberikan perlindungan
bagi anak dari eksploitasi seksual saja,
namun ECPAT Indonesia juga mem-
fokuskan sasaran target capaian keber-
hasilan pada perubahan pola pikir dan
perilaku masyarakat secara luas.
Dalam pencapaian program ini, ECPAT
Indonesia melakukan upaya penguatan
perspektif hak anak untuk upaya pence-
gahan dan penanganan kasus eksploita-
si seksual anak yang terjadi di komunitas.
Melalui kerjasama multi stakeholder,
yaitu (1) Pemerintah dalam hal ini
dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak khususnya Asdep Perlindungan
Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dan
Asdep Perlindungan anak dalam Situasi
Darurat dan Pornografi dan Asdep Per-
lindungan Anak dari Kekerasan dan
Eksploitasi. (2) Pihak swasta yaitu
dengan Google, Twitter, Facebook dan
Tiktok.
29

31. 30
Adapun beberapa pelatihan dan
workshop yang dimaksudkan untuk
peningkatan pemahaman kapasitas
masyarakat dan komunitas adalah
sebagai berikut:
▷ECPAT Indonesia bersama-sama
dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan pada April - Desember
2018, melakukan Sosisalisasi Pendidikan
dan Pencegahan kapasitas masyarakat
dalam memahami bahaya trafficking
dan eksploitasi seksual anak, melalui
kegiatan Pendidikan Pencegahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak
(ESA) di Cirebon – Jawa Barat. Adapun
masyarakat yang mendapatkan manfaat
penguatan kapasitas pengetahuan
sebanyak 150 orang. Sebagai upaya
keberlanjutan program penguatan
kapasitas yang dilakukan, ECPAT Indone-
sia terus melakukan pemantauan
terhadap aktifitas komunitas yang telah
mendapatkan pelatihan, apakah peserta
pelatihan melakukan upaya pencegahan
tindak pidana perdagangan orang
dan eksploitasi seksual anak di dalam
kerja-kerjanya di komunitas.
▷Smart School Online (SSO), adalah pro-
gram bersama antara ICT Watch, ECPAT
Indonesia, Sejiwa dan mendapatkan
support dana dari Google, yang dilaku-
kan ditahun 2018 mulai dari Januari s.d.
Desember.
Some trainings and workshops aimed to
improve the community awareness and
capacities were as follows:
▷ECPAT Indonesia together with the
Ministry of Education and Culture in April
- December 2018, conducted Education
and Prevention Campaign to increase
community awareness in understanding
the dangers of child sexual trafficking
and exploitation, through the Trafficking
Crime Prevention (TPPO) and Child
Sexual Exploitation (CSE) educational ac-
tivities in Cirebon - West Java. There were
150 direct beneficiaries of this strength-
ening knowledge capacity activity. As
an effort to sustain the capacity building
program carried out, ECPAT Indonesia
continues to monitor the activities of the
communities that have attended the
training to monitor whether the trainees
are taking efforts to prevent trafficking
and sexual exploitation crimes of children
in their community.
▷Smart School Online (SSO) is a joint pro-
gram between ICT Watch, ECPAT Indone-
sia, Sejiwa funded by Google, which was
carried out in January to December 2018.
The online smart school program reached
12 cities in Indonesia, including South
Jakarta, East Jakarta, North Jakarta, Cen-
tral Jakarta, Ambon, Pare-Pare, Ponti-
anak, Kupang, Lombok, Banyumas, Cire-
bon, Palembang. This activity was an
effort to strengthen the capacity of com-
munity members and children awareness
in digital literacy. The online smart school

32. program helped teachers, school com-
mittees and students to understand digi-
tal literacy in education sector.
▷ECPAT Indonesia's collaboration with
KPP-PA, i.e. Deputy Assistant of Child
Protection in Emergency and Pornogra-
phy, which was then continued by
Deputy Assistant of Child Protection from
Violence and Exploitation, was a program
to strengthen communities and commu-
nity groups in the prevention and han-
dling of child sexual exploitation cases on
the internet. This collaboration is to
strengthen several targets, including:
local government through the relevant
SKPD (the Work Unit of the Local Govern-
ment), Forum Anak (Children's Forum),
activists of Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM/Communi-
ty-based Integrated Child Protection), a
civil society organization focusing on
protecting children in the area. The train-
ing target areas were the Special Region
of Yogyakarta, North Sumatra, Central
Java, West Java, Riau Islands, East
Kalimantan, North Sulawesi, Jakarta,
Berau, Kupang and Makassar.
▷Strengthening the capacity and under-
standing of the community to prevent
children exposed to pornography was the
collaboration of KPPPA, i.e. Deputy Assis-
tant of Child Protection in Emergency
and Pornography, with ECPAT Indonesia
which was held in March to June 2018. It
was done through workshops and social-
ization of the facts on pornography situa-
tion in some regions and the importance
of developing Pornography Free
Village/Urban Communities guidebook.
This activity targeted the Berau region of
East Kalimantan, Kupang of East Nusa
Tenggara and Makassar of South Sulawe-
si.
Program smart school online ini men-
jangkau 12 kota di Indonesia, diantaranya
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta
Utara, Jakarta Pusat, Ambon, Pare-pare,
Pontianak, Kupang, Lombok, Banyumas,
Cirebon, Palembang. Kegiatan ini adalah
upaya untuk penguatan kapasitas
pemahaman masyarakat dan anak
dalam bidang literasi digital. Program
smart school online membantu guru,
komite sekolah dan siswa untuk
mengembangkan pemahaman tentang
literasi digital dalam dunia pendidikan.
▷Kerjasama ECPAT Indonesia dengan
KPPPA yaitu Asdep Perlindungan anak
dalam Situasi Darurat dan Pornografi
yang kemudian dilanjutkan oleh Asdep
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan
Eksploitasi, adalah program penguatan
masyarakat dan komunitas dalam upaya
pencegahan dan penanganan kasus
eksploitasi seksual anak di internet. Ker-
jasama ini untuk menguatkan beberapa
subyek sasaran, diantaranya; Pemerintah
daerah melalui SKPD terkait, Forum
Anak, aktifis Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM), Organisasi
masyarakat sipil yang fokus pada per-
lindungan anak didaerah. Adapun
wilayah yang menjadi sasaran pelatihan
adalah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa
Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Jakarta, Berau,
Kupang dan Makassar.
▷Penguatan kapasitas dan pemahaman
masyarakat dalam upaya pencegahan
anak terpapar pornografi adalah kerja
sama KPPPA yaitu Asdep Perlindungan
anak dalam Situasi Darurat dan Por-
nografi dengan ECPAT Indonesia yang
dilaksanakan dari bulan Maret
31

33. 32
hingga Juni 2018. Melalui workshop dan
sosialisasi terkait fakta-fakta situasi por-
nografi dibeberapa daerah dan penting-
nya menyusunan buku panduan
Desa/Kelurahan Bebas Pornografi. Kegia-
tan ini menyasar wilayah Berau Kaliman-
tan Timur, Kupang Nusa Tenggara Timur
dan Makassar Sulawesi Selatan.
▷Kerjasama ECPAT Indonesia dengan
pihak swasta yaitu TikTok, sebagai upaya
penguatan dan peningkatan pemaha-
man masyarakat dalam bidang literasi
digital yang dilaksanakan di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan di DKI Jakarta.
Dengan kelompok sasaran program
adalah pemerintah, komunitas mas-
yarakat dan organisasi masyarakat sipil
yang fokus pada upaya perlindungan
anak.
▷Penguatan dan peningkatan pengeta-
huan masyarakat terkait dengan Eksploi-
tasi Seksual Anak juga dilakukan melalui
kampanye ‘Kids Aren’t Souvenirs’. ECPAT
Indonesia mengadakan sebuah kegiatan
media briefing dengan tema ‘Kids Aren’t
Souvenirs’ yang melibatkan jurnalis,
pemerintah dan juga pihak swasta dalam
mengantisipasi adanya anak sebagai
korban eksploitasi seksual anak selama
ASIAN Games 2018 lalu Hal ini dilatarbe-
lakangi dari sebuah fakta bahwa di
selama acara olahraga internasional, sep-
erti FIFA World Cup 2014 di Brazil dan
2018 di Rusia, ada anak yang rentan
▷ECPAT Indonesia collaborated with the
private sector, i.e. TikTok, to strengthen
and increase public awareness on digi-
tal literacy carried out in the Special
Region of Yogyakarta and in DKI Jakar-
ta. The program target groups were the
government, community members and
civil society organizations focusing on
child protection.
▷Strengthening and increasing com-
munity knowledge on Child Sexual
Exploitation of was also carried out
through the 'Kids Aren't Souvenirs' cam-
paign. ECPAT Indonesia held a media
briefing with the theme 'Kids Aren't
Souvenirs' involving journalists, govern-
ment and private sector in anticipating
the occurrence of children as victims of
child sexual exploitation during the 2018
ASIAN Games. This was motivated by
the fact that during international sports
events, such as the 2014 FIFA World Cup
in Brazil and 2018 in Russia, there were
children who were vulnerable and even
became victims of sexual exploitation.
In Brazil, a child claimed to have a client
who worked at a sports stadium, while
in Russia 10 Nigerian children who will
be trafficked, found and secured before
leaving for Russia. This fact was also
reinforced by the emergence of prosti-
tution practices carried out by the Japa-
nese athletes.

34. ▷To socialize and strengthen public
knowledge on sexual exploitation
issues, ECPAT Indonesia, Facebook
Indonesia, Cyber Crime and SiBerkreasi,
and US Department of Justice, Interna-
tional Criminal Investigative Training
Assistance Program (USDOJ ICITAP)
organized online child sexual exploita-
tion talk show in September 2018. It was
attended by around 246 participants, 17
representatives from the Government,
53 from the Police and 6 from the
private sector.
The second talk show was the result of
collaboration between ECPAT Indonesia
and the United States Department of
Justice's International Criminal Investi-
gative Training Assistance Program
(USDOJ ICITAP) to strengthen people's
understanding of child sexual exploita-
tion in tourism areas. The resource per-
sons of this event included ECPAT Indo-
nesia, Ministry of Women Empower-
ment and Child Protection, Ministry of
Tourism and Police of the Republic of
Indonesia. The talk show, which was
held at @america in Pacific Place, the
issue of child sexual exploitation was
brought to the attention of the Indone-
sian Government and the American
Embassy.
dan bahkan telah menjadi korban dari
eksploitasi seksual. Di Brazil, seorang anak
mengaku memiliki seorang klien yang
bekerja di stadium olah raga, sedangkan di
Rusia 10 anak berkebangsaan Nigeria yang
akan diperdagangkan, ditemukan dan dia-
mankan sebelum berangkat ke Rusia.
Fakta ini juga diperkuat dengan munculn-
ya praktik prostitusi yang dilakukan oleh
atlet Jepang.
▷Untuk mensosialisasikan dan menguat-
kan pengetahuan masyarakat terhadap
isu eksploitasi seksual ECPAT Indonesia,
Facebook Indonesia, Cyber Crime dan
Siberkreasi dengan US Department of Jus-
tice, division International Criminal Investi-
gative Training Assistance Program
(USDOJ ICITAP) melalui talkshow eksploi-
tasi seksual anak online pada bulan Sep-
tember 2018, yang dihadiri oleh sekitar 246
peserta, 17 orang perwakilan dari Pemerin-
tah, 53 dari Kepolisian dan 6 orang dari
sector swasta.
Talkshow kedua adalah hasil kerjasama
ECPAT Indonesia dengan United States
Department of Justice International Crimi-
nal Investigative Training Assistance Pro-
gram (USDOJ ICITAP) untuk menguatkan
pemahaman masyarakat terkait dengan
eksploitasi seksual anak di daerah wisata.
Narasumber acaranya ini diantaranya
adalah ECPAT Indonesia, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlind-
ungan Anak, Kementerian Pariwisata dan
Kepolisian Republik Indonesia. Melalui
kegiatan talkshow yang diselenggarakan
di @america di Pacific Place mampu
membawa isu eksploitasi seksual anak
menjadi perhatian Pemerintah Indonesia
dan juga Kedutaan
Amerika.
33

35. To strengthen the capacity of law
enforcement officers, in 2018 ECPAT
Indonesia targeted two institutions
namely the Indonesian Prosecutor's
Education and Training Agency and
PPATK. The program of strengthening
Law Enforcement Officials was the
result of collaboration between ECPAT
Indonesia and the alliance of Down to
Zero. This training was expected to
change the perspective of prosecutors
in protecting children victims of sexual
exploitation.
▷The first training was to strengthen the
capacity of prosecutors to deal with
child sexual exploitation crimes. This
training was the result of collaboration
between ECPAT Indonesia and the
Down to Zero Indonesia alliance and the
Dutch Ministry of Foreign Affairs, with
the Indonesian Prosecutor's Education
and Training Agency conducted on
December 11 to 13, 2018, and attended by
46 Prosecutors from Riau Islands, East
Java, especially Surabaya, and Jakarta,
Bogor, Depok and Bekasi.
Dalam upaya penguatan kapasitas aparat
penegak hukum ditahun 2018 ini, ECPAT
Indonesia menyasar dua institusi yaitu
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejak-
saan RI dan PPATK. Program penguatan
Aparat Penegak Hukum ini adalah hasil
kerjasama ECPAT Indonesia dengan
aliansi Down to Zero. Harapan dari pelati-
han ini adalah berubahnya perspektif
jaksa dalam melindungi anak korban
eksploitasi seksual.
▷Pelatihan pertama adalah penguatan
kapasitas Jaksa dalam upaya penanga-
nan tindak pidana eskploitasi seksual
anak. Pelatihan ini hasil kerjasama ECPAT
Indonesia bersama aliansi Down to Zero
Indonesia serta Kementerian Luar Negeri
Belanda, dengan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan RI yang dilakukan
pada 11 sampai dengan 13 Desember 2018,
dan diikuti oleh 46 Jaksa dari Kepulauan
Riau, Jawa Timur khususnya kota Suraba-
ya, dan daerah Jakarta,
H. Strengthening the Perspective of
Law Enforcement Officials
Penguatan Perspektif Aparat Penegak Hukum
34

36. As the result, the Indonesian Prosecu-
tors' Education and Training Agency will
propose the continuation of the training
by incorporating the training material
that have been carried out into their
standard training curriculum.
▷Another ECPAT Indonesia's collabora-
tion to strengthen the capacity of the
law enforcement apparatus was with
the Financial Transaction Reports and
Analysis Center (PPATK), in cooperation
with PPATK. The collaboration was
expected to produce guidelines for
protecting children from sexual
exploitation in analysis and financial
transactions in Indonesia, therefore
there will be early detection of financial
transactions suspected of being trans-
actions for child sexual exploitation
crimes. The achievements of ECPAT
Indonesia's collaboration with PPATK in
2018 were the development training
modules for analysis and financial trans-
actions in Indonesia and a list of some
financial institutions and organizations,
including technology-based financial
institutions.
Bogor, Depok dan Bekasi. Hasilnya
melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan RI akan mengusulkan keber-
lanjutan pelatihan dengan mendorong
materi pelatihan yang telah dilakukan
menjadi kurikulum pelatihan jaksa.
▷Kerjasama ECPAT Indonesia dalam
rangka penguatan kapasitas aparat
penegak hukum berikutnya adalah
dengan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), melalui
kerjasama dengan PPATK harapannya
akan ada panduan perlindungan anak
dari eksploitasi seksual dalam analisis dan
transaksi keuangan di Indonesia, sehing-
ga akan ada deteksi dini transaksi keuan-
gan yang dicurigai sebagai transaksi
untuk tindak pidana eksploitasi seksual
anak. Capaian kerjasama ECPAT Indone-
sia dengan PPATK ditahun 2018 adalah
adanya draft modul pelatihan bagi anali-
sis dan transaksi keuangan di Indonesia
dan list beberapa lembaga dan institusi
keuangan, termasuk lembaga financial
yang berbasis tehnologi.
35

37. IV. Achieved
ResultsHasil yang Sudah Dicapai
36

38. Adanya baseline situasi rehabilitasi
anak pelaku kekerasan seksual
terhadap anak, situasi eksploitasi
seksual anak dan peta anak
terpapar pornografi di Indonesia
untuk digunakan sebagai dasar
advokasi perubahan kebijakan
dalam rangka perlindungan anak
dari eksploitasi seksual;
Development of a baseline on the
situations of the rehabilitation of
child perpetrators of sexual
violence against children, situa-
tions of child sexual exploitation
and maps of children exposed to
pornography in Indonesia as a basis
for advocating policy changes in
the context of protecting children
from sexual exploitation;
The results achieved by ECPAT
Indonesia during
2018 include:
Adapun hasil yang telah dica-
pai oleh ECPAT Indonesia
selama tahun 2018 antara
lain:
1
Adanya panduan wisata pedesaan
ramah anak (bebas eksploitasi) dan
Buku Pedoman Desa bebas
pornografi;
Production of a child-friendly
(exploitation-free) rural tourism
guide and a village pornogra-
phy-free handbook;
2
Adanya beberapa modul pelatihan
terkait dengan pencegahan dan
penanganan eksploitasi seksual
anak di internet (online);
Development of some training
modules related to prevention and
handling of child sexual exploita-
tion on the internet (online);
3
Adanya buku terminology guidline
eksploitasi seksual anak dan All
aboard dan eksploitasi seksual anak
online yang menjadi rujukan atau
dasar melakukan perlindungan
anak dari eksploitasi seksual;
Development of terminology
books on the guidelines for the
sexual exploitation of children and
sexual exploitation of children
online as a reference or basis for
protecting children from sexual
exploitation;
4
Adanya modul pelatihan penanga-
nan tindak pidana eksploitasi
seksual untuk Jaksa;
Development of a training module
for handling sexual exploitation
crimes for prosecutors;
5
Adanya draft 1 laporan Pemerintah
atas implementasi OPSC;
Development of a first draft of
Government report on OPSC
implementation;
6
37

39. Kuatnya komitmen kerjasama yang
dekat dengan Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak dalam upaya
pencegahan, penanganan dan
perlindungan anak dari eksploitasi
seksual;
Strong commitment to close coop-
eration with the Ministry of
Women Empowerment and Child
Protection to prevent, handle and
protect children from sexual
exploitation;
7
Terbangunnya komunikasi yang
intensif dengan Kementerian Pari-
wisata dalam upaya perlindungan
anak dari eksploitasi seksual di
daerah wisata;
Establishment of intensive com-
munication with the Ministry of
Tourism to protect children from
sexual exploitation in tourism
areas;
8
Adanya komitmen kerjasama
dengan Badan Diklat Kejaksaan
Republik Indonesia dalam upaya
penguatan kapasitas Jaksa dalam
penanganan kasus eksploitasi
seksual anak;
A commitment of cooperation with
the Indonesian Prosecutor's Train-
ing and Education Agency to
strengthen the capacity of prose-
cutors in handling cases of child
sexual exploitation;
9
Terbangunnya kerjasama dengan
PPATK dalam upaya peningkatan
dan pembuatan panduan terkait
analisis dan transaksi keuangan di
Indonesia; dan
Establishment of cooperation with
PPATK to improve and develop
guidelines related to financial
analysis and transactions in Indo-
nesia; and
10
Terbangunnya kerjasama dengan
sektor swasta (Google, Facebook,
TikTok) dalam upaya mencegah
tindak eksploitasi seksual anak.
Establishment of cooperation with
the private sector (Google, Face-
book, TikTok) to prevent acts of
child sexual exploitation.
11
38

40. 39
Challenges
Ahead
Tantangan Kedepan

41. 40
Encourage the Ministry of Women Empowerment and
Child Protection and the Ministry of Information and Com-
munication Technology to create policies that protect chil-
dren from sexual exploitation on the internet;
Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Kementerian Informasi dan Komuni-
kasi untuk membuat kebijakan yang melindungi anak men-
galami eksploitasi seksual di internet;
Encourage the Ministry of Women Empowerment and
Child Protection, the Ministry of Tourism and the Ministry of
Villages to produce policies to protect children from sexual
exploitation in tourism areas;
Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Kementeri-
an Desa untuk membuat kebijakan perlindungan anak dari
eksploitasi seksual di daerah wisata;
Encourage the Ministry of Law and Human Rights, the
Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Women
Empowerment and Child Protection to finalize the OPSC
implementation report and submit it to the UN;
Mendorong Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Luar Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk memfinalisasi laporan implemen-
tasi OPSC dan melaporkannya ke PBB;
Encourage the private sector (Google, Facebook, TikTok,
Twitter) to have a policy of prevention, handling (reporting)
of child online sexual exploitation acts.
Mendorong pihak swasta (Google, Facebook, TikTok, Twitter)
untuk memiliki kebijakan pencegahan, penanganan (pelapo-
ran) terhadap tindak eksploitasi seksual anak online.
01
02
03
04

42. 41
ECPAT Indonesia’s
Sources of
Funding
Sumber Pendanaan ECPAT Tahun 2018
KNH 5,83%
DtZ - ECPAT
Netherland 12,66%
Google 25,59%
Smart School Online (SSO) -
ICT Wacth 14,52%
KEMENDIKBUD
1,87%
KPP-PA - Asdep Perlindungan
Anak dalam Situasi Darurat
dan Pornografi 13,27%
KPP-PA - Asdep Perlindungan
Anak dari Kekerasan
dan Eksploitasi 14,95%
TDH - Yayasan Embun
Pelangi Down to Zero
1,03%
PLAN -
Down to Zero
0,84
UNICEF (2017)
9,35%
Donasi 0,09%

43. 42
ECPAT Indonesia’s
PartnersJaringan Kerja ECPAT Indonesia

44. 43
Prorgam
PartnersMitra Kerjasama Program

45. 45