Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian manajemen (SPM) yang mencakup konsep dasar, tujuan, dan persyaratan perancangan SPM. SPM dirancang untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan, kepatuhan pada aturan, dan pencapaian operasi yang efisien dan efektif. [/ringkasan]
5. Ground Rules
1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam
kelas.
2. Mulailah dengan memahami dan kemudian
menjadi paham.
3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke
kelas setelah istirahat.
4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.
6. LATAR BELAKANG
1. Auditor harus memahami rancangan sistem
pengendalian intern dan menguji
penerapannya – Butir 3021 SA APIP
2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utk
menentukan:
Saat pelaksanaan audit
Jangka waktu audit
Prosedur audit yang diperlukan
6
7. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan
mampu memahami Sistem Pengendalian
Manajemen(SPM) dan fungsinya dalam
pelaksanaan audit
7
8. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Peserta diklat mampu:
1. Menjelaskan kembali latar belakang dan
perkembangan SPM, pengertian dan konsep dasar
SPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasan
SPM
2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan,
persyaratan, dan penanggung jawab SPM
3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM
4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM
sebagai media penilaian keandalan SPM
8
9. POKOK BAHASAN
• Konsep Dasar
S P • Tujuan dan Persyaratan
• Sarana dan Unsur
M • Prosedur & Metode Pemahaman
9
10. METODOLOGI PEMBELAJARAN
Andragogy
v v
Peserta Diklat WI
Curah Studi
diskusi latihan ceramah
pendapat kasus
10
14. JENIS PENGAWASAN
Empat Jenis Pengawasan
1. Pengawasan Melekat (Waskat)
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)
3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
(SANRI, 1996)
14
15. Proses Temuan Pemeriksaan
DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK
SURVEI LAPORAN
TELAAH & AUDIT
PENDA- TAO FAO AO HASIL
UJI SPM LANJUTAN
HULUAN AUDIT
JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN
BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN
DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN.
15
16. MENGAPA AUDITOR
PELAJARI SPM
Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional
Menilai SPM
untuk memastikan
Sasaran Audit Sasaran Audit
Sementara (TAO) Pasti (FAO).
16
17. MANFAAT PEMAHAMAN SPM
BAGI AUDITOR
a. Menghindari terjadinya risiko audit
b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat
dan lamanya audit
c. Mempercepat proses audit karena
sudah terarah
17
19. PENGERTIAN PENGENDALIAN
Bennett (1930) AICPA (1949) COSO (1992)
•Lbh dr internal check Proses yg
Arti Sempit
•Rencana organisasi,
Internal check dipengaruhi
•Metode dan
upaya koordinasi manusia
Deteksi •Perlindungan aset •Efektivitas & Efisiensi
•Keandalan data akuntansi •Keandalan LapKeu
penyimpangan/ •Efisiensi operasi
fraud •Ketaatan
•Ketaatan
19
20. SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Pendekatan COSO
Lingkungan Pengendalian
menjadi landasan komponen lainnya
Dalam Lingkungan Pengendalian
5 komponen manajemen menaksir risiko untuk
pengendalian pencapaian tujuan
Aktivitas pengendalian diimplementasikan
memastikan arahan manajemen diikuti
Rangkaian
terjalin Informasi relevan dicatat, diinformasikan
erat ke seluruh bagian organisasi
Seluruh proses dipantau terus-menerus,
diperbaiki bila perlu
20
21. KONSEP DASAR
Komponen operasi atau kegiatan yang
terpasang secara terus menerus (A
continuous built-in component of
operations)
Pengendalian manajemen
dipengaruhi oleh manusia
Memberikan keyakinan yang
memadai, bukan keyakinan yang
mutlak
21
23. 1. Pengendalian Pencegahan
Pengendalian dirancang
mencegah sesuatu tak Susah
diinginkan sebelum terjadi nich..!
Contoh :
Kejujuran,
personel yang kompeten,
pemisahan fungsi,
reviu pengawasan,
pengendalian ganda
23
24. 2. Pengendalian Deteksi
Pengendalian dimaksudkan
mendeteksi suatu kesalahan
yang telah terjadi. Ada apa
nich..?
Contoh :
Rekonsiliasi bank,
Pengecekan kinerja
Cek fisik,
Konfirmasi piutang
24
25. 3. Pengendalian Koreksi
Waduuh..
Pengendalian melalui koreksi ada yang
terhadap masalah yang keliru nich..!
terdeteksi oleh pengendalian
deteksi.
Contoh :
Memperbaiki penyimpangan yang
terjadi,
Memberi sanksi kepada petugas yang
melakukan penyimpangan
25
26. 4. Pengendalian Pengarahan
• Pengendalian pada saat kegiatan
sedang berlangsung, agar
kegiatan dilaksanakan sesuai Siap
kebijakan atau ketentuan berlaku Pak..!
Contoh :
Supervisi atasan atas bawahan,
Pengawasan mandor pada pekerja.
26
27. 5. Pengendalian Pengganti
• Pengendalian yang
dimaksudkan memperkuat Terpaksa ikut
pengendalian karena tidak nyemplung..!
terlaksananya suatu aktivitas
pengendalian
Contoh :
Pengawasan langsung pimpinan
organisasi kecil karena
pemisahan fungsi tidak dapat
dilakukan Boss
27
28. Keterbatasan
pengendalian manajemen
1. Pertimbangan kurang matang
2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah
3. Pengabaian manajemen
(beda dengan intervensi manajemen )
4. Kolusi
mengabaikan kebijakan
/prosedur untuk
kepentingan organisasi
28
29. Keterbatasan
pengendalian manajemen
1. Pertimbangan kurang matang
Keputusan/kebijakan yang diambil tidak
didasarkan suatu pertimbangan rasional
berdasarkan informasi yang ada
29
30. Keterbatasan
pengendalian manajemen
2. Pengabaian manajemen
management override
• Sikap tidak peduli,
membiarkan terjadinya
penyimpangan, terlalu
percaya.
30
31. Keterbatasan
pengendalian manajemen
3. Gagal menerjemahkan perintah
• Kesengajaan, ketidakmampuan
/teliti dalam menafsirkan dan
menerapkan kebijakan dan
prosedur
• Hasil yg dicapai tidak sesuai yg
diharapkan
31
32. Keterbatasan
pengendalian manajemen
4. Kolusi
collusion
• Kerjasama dua orang atau lebih
untuk melakukan tindakan yg
bertujuan mendapatkan
keuntungan pribadi/golongan.
32
33. PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI INDONESIA
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan
Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan
Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
33
34. DASAR HUKUM SPIP
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern
yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
34
34
35. DEFINISI SPIP
PP 60/2008
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
35
38. Tujuan PERANCANGAN SISTEM
pengendalian manajemen
• Diperolehnya keandalan dan
integritas informasi
• Kepatuhan pada kebijakan,
rencana, prosedur, dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
• Melindungi aset organisasi
• Pencapaian kegiatan yang efisien
dan efektif
38
39. Informasi yang dapat diandalkan
Didukung data sah, lengkap, tepat waktu
Diotorisasi pejabat berwenang
Dinilai dengan mata uang berlaku
sesuai ketentuan
Dikelompokkan & dicatat pada pos
yang sesuai
Diikhtisarkan & dicatat dengan
penjelasan cukup dan mudah
dipahami
39
40. Taat pada ketentuan
Kegiatan yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan kebijakan, prosedur,
rencana, dan peraturan yang berlaku
akan merugikan organisasi
40
41. Pengamanan aset/harta
Pengamanan aset dilakukan
dengan:
penyediaan petugas
pengamanan
penggunaan password
akses komputer
pembatasan individu
penggunaan asset
41
42. Ekonomis & Efisien Tepat waktu
Perolehan Tepat mutu
Aset
Tepat jumlah
Beli dengan harga
Ekonomis menguntungkan Tepat harga
Taat azas
Pemanfaatan
Aset
Sumber daya Hasil kualitas tinggi
Efisien terbatas /pelayanan prima
42
43. EFEKTIF
Capai sasaran
Berhasilguna sesuai rencana
Contoh: Bangun jembatan
selesai tepat
Efektif waktu & mutu
Hasil bermanfaat
sesuai kebutuhan
Berdayaguna
Contoh: Jembatan selesai
dibangun, bermanfaat
melancarkan mobilitas
dan perekonomian
43
44. Penanggungjawab SPM
Tujuan tidak
tercapai
Risiko kecurangan
Risiko SPM tdk
berjalan
Manajemen Meminimalkan risiko
manajenen
Pengendalian
Manajemen
44
45. BIAYA DAN MANFAAT SPM
BIAYA MANFAAT
Meningkatkan akuntabilitas
Pengorbanan waktu
Efektif dlm melindungi aset
Dokumentasi
menambah biaya Pengendalian sumber daya
Otorisasi menyita Lebih taat pd kebjkn & prosdr
waktu manajemen Menghindari fokus
Konflik dgn sasaran berlebihan pd efisiensi dgn
operasional ukuran efektivitas
45
47. SYARAT-SYARAT SPM
Standar Umum
a. Keyakinan memadai
b. Dukungan perilaku
c. Integritas dan kompetensi
d. Tujuan pengendalian
e. Pengendalian monitoring
47
48. SYARAT-SYARAT SPM
Standar Rinci
a. Pendokumentasian
b. Pencatatan benar & tepat waktu
c. Otorisasi & pelaksanaan transaksi
oleh personil yang tepat
d. Pemisahan tugas, atas otorisasi,
pemrosesan, pencatatan, & reviu
e. Supervisi berkesinambungan oleh
personil kompeten
f. Pembatasan akses pada sumber-
daya/catatan dan akuntabilitasnya
48
49. Pemenuhan unsur perancangan SPM
1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab
2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi
3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan
pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan
pengeluaran
4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan
formulir penting
5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan
fisiknya
49
50. SYARAT-SYARAT PERANCANGAN
SPM MENURUT INTOSAI
a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatan
b. Harus ada dukungan dan peran serta manusia
c. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasi
d. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risiko
e. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya
50
52. Sarana dan komponen SPM
Media yang dipakai dalam
menilai efektivitas suatu
SPM
5 unsur
8 Unsur
(COSO)
53
53. SPM 8 UNSUR vs SPIP
Pngorgnisasian
Kebijakan
Prosedur
Personalia
Perencanaan
Pencatatan
Pelaporan
Reviu Intern
Cakupan :
•8 UNSUR hanya hard control
•SPIP mencakup hard control dan soft control
•SPIP lebih fokus pada diri manusia
54
55. PENGORGANISASIAN
Organisasi
Bentuk persekutuan dua
orang atau lebih bekerja
bersama-sama, secara formal
saling terikat dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah
ditentukan
56
57. FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN
1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM
3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN
KINERJA
5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN
TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI
58
58. Departementalisasi
Organisasi Audit - BPKP
Kepala
Sekretaris
Utama
Deputi
Deputi Pengawasan
Deputi Perekonomian Keuangan
Deputi Deputi
Akuntan Daerah
Investigasi Polsoskam Negara
59
59. Departementalisasi
Organisasi Audit - BPKP
Deputi
Akuntan
Negara
Direktur
Direktur Direktur
Direktur Direktur Pengawasan
Pengawasan Pengawasan
Pengawasan Pengawasan Usaha BUMD
Usaha Perkebunan
Usaha Usaha
Perminyakan Perhubungan dan Manufaktur
Pariwisata
Subdiit Subdit
Perhubungan Pariwisata
PFA
60
60. Departementalisasi Organisasi Audit –
State of Ohio Office of The Auditor
Auditor Of State
Direktur
Penunjang
Direktur
Direktur Direktur Direktur Audit Investigasi
Audit Keuangan Audit Kinerja Jasa Manajemen
61
63. FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN
1. Jelas dan dibuat secara tertulis
2. Efektif dikomunikasikan kepada
seluruh personil
3. Tidak bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi
4. Ditinjau secara berkala
5. Selaras dengan tujuan organisasi
6. Meningkatkan disiplin kerja
64
66. SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK
1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH
DAHULU
2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN
DAN PALING MENGUNTUNGKAN
3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI
YG ADA
4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN
5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF
67
68. PENGERTIAN
Prosedur menjelaskan langkah-
langkah nyata harus dilakukan
memenuhi kebijakan
Prosedur, alat manajemen
untuk menjamin
terlaksananya aktivitas
sesuai dengan kebijakan
pimpinan
Pedoman atau arah yang jelas
tentang apa yang harus
dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan manajemen
69
69. SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK
1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan
2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis
3. Mempertimbangkan peraturan perundangan
yang terkait
4. Memperhatikan unsur pengecekan internal
(cross check)
5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu
sama lain
6. Sederhana dan mudah dipahami
7. Ditinjau secara berkala
70
71. PENCATATAN
Pengertian
Salah satu sarana pengendalian
manajemen yang berfungsi untuk
mendokumentasikan kejadian atau
peristiwa yang terjadi pada suatu
organisasi.
72
73. SYARAT PENCATATAN YANG BAIK
1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT
WAKTU
2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG
CUKUP ATAS HARTA DAN
KEWAJIBAN
3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI
FUNGSI PENGUASAAN DAN
PENYIMPANAN
4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR
CATATAN
5. DIREVIU SECARA BERKALA
74
75. PELAPORAN
Pengertian :
1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis
dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja
yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan).
2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan
kegiatan :
• What, apa yang telah terjadi
• Where, dimana kejadiannya
• When, kapan peristiwa terjadi
• Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada
deviasi)
• Who, siapa bertanggungjawab atas
kejadian
• How, bagaimana hal tersebut terjadi
76
77. SYARAT PELAPORAN YANG BAIK
1. MEMBERIKAN INFORMASI
TERKINI
2. MENGANDUNG KEBENARAN,
OBYEKTIF DAN DAPAT
DIBUKTIKAN
3. TEPAT WAKTU
4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT
LAPORAN SCR TERTULIS
5. DIDUKUNG BUKTI YG
MEMADAI
78
79. PERSONIL
PENGERTIAN
1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu
organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat
dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan organisasi.
2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan,
semangat dan gairah kerja, serta disiplin
pegawai.
80
80. PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK
1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsip
the right man on the right place
2. Diangkat menurut kualifikasi yang
dibutuhkan (formasi)
3. Ada supervisi yang memadai
4. Reward and Punishment
5. Ada program pembinaan secara
berkesinambungan (Diklat untuk
meningkatkan kemampuan, keahlian,
ketrampilan dan pengembangan karir
pegawai)
6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi
81
82. REVIU INTERN
PENGERTIAN
Reviu Intern merupakan kegiatan
untuk meyakini bahwa semua sarana
pengendalian yang lain telah berfungsi
sebagaimana mestinya.
83
83. REVIU INTERN
Supervisi merupakan pengawasan atasan
langsung yang dari hasilnya dapat melakukan
tindakan langsung terhadap bawahannya.
Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau
inspeksi oleh staf yang independen dari
kegiatan/operasi yang direviu.
Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan
langsung dari hasil reviunya, tetapi
bertanggungjawab memberi
saran/rekomendasi.
84
84. SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK
1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT
2. LINGKUP TUGAS JELAS
3. PERSONIL YANG KOMPETEN
4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN
5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN
DAN KETRAMPILAN SECARA
BERKESINAMBUNGAN
85
85. Kasus 1 & 2 (hal 74-75)
- Diskusi Kelompok
- Pembahasan
86
89. Lingkungan pengendalian
Kondisi yang diciptakan
dalam instansi pemerintah
dengan membangun
―atmosfir‖ yg kondusif guna
mendorong
Manager terimplemetasinya SPIP
Kesadaran semua
personil akan pentingnya
pengendalian
90
91. Prasyarat Lingkungkan Pengendalian
Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang:
1. Kompeten
2. memahami tanggung jawab
3. memahami batasan kewenangan
4. Memiliki pengetahuan yang memadai
5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar
6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk
standar etika dan perilaku
92. Lingkungan Pengendalian
Sub Unsur
1. Integritas & Nilai Etika 8. Hub Kerja dgn IP Lain
2. Komitmen Kompetensi 7. Peran APIP
6. Kebijakan SDM
3. Kepemimpinan yg kondusif
& Aplikasinya
4. Wewenang & tanggung jwb 5. Struktur Organisasi
94
93. Integritas dan Nilai Etika
• Etika memuat nilai moral yg diyakini benar
• Integritas: kepribadian yg jujur, berani,
bijaksana, dan bertanggung jawab
Implementasi penegakan integritas dan nilai etika:
1. Ada aturan perilaku
2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku
3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran
4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya
intervensi/pengabaian manajemen
5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi
ruang untuk perilaku yg tak etis
95
95. Komitmen thd Kompetensi
Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat
kompetensi utk tugas tertentu
Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm
pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan
Implementasi:
1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan
dan jabatan — uraian tugas
2. Penyusunan standar kompetensi
3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan
4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial
dan pengalaman teknis
97
96. Kepemimpinan yang Kondusif
Kemauan dan kepiawaian
pemimpin yg mampu menciptakan Perlu gaya
iklim kondusif yg dapat memotivasi kepemimpinan
staf agar mau bekerja mencapai yang cocok
tujuan yang telah ditetapkan dgn kondisi IP
Implementasi:
1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan
2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu
4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah
5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen
di bawahnya
6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg
98
97. Struktur Organisasi
Empat sasaran pembentukan struktur organisasi:
1. Mengakomodir seluruh pekerjaan
2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang
3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis
4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas
Implementasi:
1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP
2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab
3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan
strategis
5. Penetapan jumlah posisi pimpinan
99
98. Wewenang dan Tanggug jawab
Implementasi:
1. Pemberian wewenang sesuai dengan
tingkat tanggung jawab pegawai
2. Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb
diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP
3. Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb
diberikan terkait dgn penerapan SPIP
Mempertimbgkan kapasitas pegawai:
-Pengetahuan & Keahlian
-Pemahaman yg tepat atas tujuan IP
dan tindakannya terkait tujuan IP
100
99. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen,
pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi
yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika
Implementasi:
1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM,
sejak rekrutmen sampai pemberhentian
2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam
rekrutmen
3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik
101
100. Peran APIP yang Efektif
Keyakinan
memadai
Tata kelola Peran Peringatan
yang baik dini
APIP
Efektivitas
MR
102
101. Hub Kerjasama dgn IP Lain
• proses pemilahan
Koordinasi • menetapkan
tugas dan keterkaitan tersebut
• mengidentifikasi
kewenangan keterkaitan tugas sebagai butir-butir
masing-masing yang memiliki yang akan
instansi keterkaitan satu dikoordinasikan
sama lain
Koordinasi Koordinasi
Saling uji Saling uji
103
102. Penilaian Risiko
MEKANISME :
Identifikasi
Analisis Risiko Tujuan
Organisasi
Respon/
Kelola
Ketidakpastian ttg
kejadian dan atau
dampaknnya yg
memengaruhi
pencapaian tujuan
104
103. Tahap Penilaian Risiko
1. Pahami Tujuan yang ingin dicapai
(tingkat Instansi dan Kegiatan)
2. Identifikasi Risiko Terkait
3. Analisis Risiko – signifikansi dampak
dan kemungkinan terjadinya
Modul Hal 61
105
104. Aktivitas Pengendalian
Tindakan yg diperlukan untuk
mengatasi risiko; penetapan dan
pelaksanaan kebijakan dan
prosedur utk memastikan bahwa
tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif
Karakteristik:
1. Diutamakan pd kegiatan pokok
2. Dikaitkan dengan penilaian risiko
3. Sesuai sifat khusus instansi
4. Ditetapkan secara tertulis
5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis
6. Dievaluasi secara teratur 106
107. c.Pengendalia d.Pengendalian
a.Reviu atas b.Pembinaan
n Sistem Fisik atas Aset
Kinerja SDM
Informasi
e. Penetapan
f. Pemisahan
dan Reviu g.Otorisasi h.Pencatatan
Fungsi
Kinerja
i.Pembatasan
j.Akuntabilitas k.Dokumentasi
Akses
Psl 18 (3)
108. INFORMASI & KOMUNIKASI
Sistem
Sumber Informasi Pengguna
Internal 1. Informasi Keuangan Pimpinan
Eksternal 2. Informasi Pihak yg
Non Keuangan berkepentingan
SI mendukung keputusan strategis &
terintegrasi dgn kegiatan operasi
110
Feedback
109. KUALITAS INFORMASI
Sesuai Dapat
kebutuhan Diakses
Kualitas
Informasi
Tepat
Akurat
Waktu
Mutakhir
111
110. JENIS KOMUNIKASI
1. Komunikasi
Internal
EFEKTIF
2. Komunikasi
Eksternal
Pimpinan Instansi Pimpinan Instansi
mengelola, menyediakan &
mengembangkan memafaatkan
& memperbaharui berbagai bentuk
SI secara terus & sarana
menerus komunikasi
113
111. 5. Pemantauan
(Monitoring)
Proses mengevaluasi
kualitas dan efektivitas
SPM
Pemantauan
Berkelanjutan
Evaluasi
Terpisah
Tindak Lanjut
114
112. FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
BERGANTUNG PADA
KEDUDUKAN DAN TGJWB :
Staf Pelaksanaan tugasnya
Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksanan
staff dibawahnya
Manajemen Menengah PI dalam unit yang
dipimpinnya
Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi
113. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk
memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan
efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi
keadaan kritis.
2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang
menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi
dengan baik.
3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan
data intern yang dimiliki oleh organisasi.
4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya
supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.
114. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya
secara periodik
6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor
ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat
pengendalian intern
7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan
staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk
memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah
pengendalian intern telah berjalan efektif.
8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh
pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan
kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.
115. EVALUASI TERPISAH
• Evaluasi pengendalian secara periodik
dan tidak menyatu dengan kegiatan
sehari-hari organisasi
• Semakin efektif pemantauan
berkelanjutan, semakin rendah
dilakukannya evaluasi terpisah
• Frekuensinya disesuaikan dengan
risiko
116. EVALUASI TERPISAH
1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah
terhadap pengendalian internal IP sudah memadai
2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan
memadai
3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal
(Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang
memiliki kemampuan yang memadai dan independen
4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah
segera diatasi
117. TINDAK LANJUT
1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya
penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu
lainnya dengan segera
2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan-
temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya
yang bertujuan memperkuat pengendalian intern.
3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit
dan reviu lainnya dengan tepat.
120. Tahapan PENILAIAN spm –
dalam penugasan audit
•On site tour
SURVEI •Study of document
PENDAHULUAN •Writen description of the auditiee
•Analytical procedures
REVIU SPM
•Menggambarkan SPM :
•ICQ
•Flowcharts
•Narrative
IC baik? Ya •Menganalisis SPM :
•Walk through test
•Limited testing of the system
Tdk TEST OF
CONTROL
•Melakukan test of control
•Menaksir risiko pengendalian
AUDIT LANJUTAN •Membuat PKALanjutan
(substantive test)
123
121. PROSEDUR PENILAIAN SPM
Dalam Audit Operasional
Hal yg Diperhatikan:
1. Rancangan
Pahami SPM 2. Implementasi
-8 Unsur (dahulu)
-5 Unsur (terkini)
untuk memastikan
Sasaran Audit Sasaran Audit
Sementara (TAO) Pasti (FAO).
125
122. PROSEDUR PEMAHAMAN SPM
1. Membaca kebijakan dan
pedoman/sistem
2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman Rancangan
auditor yang lalu – (dlm repeat audit
krn SPM tak berubah signifikan)
3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf Implementasi
4. Memeriksa dokumen dan catatan
5. Observasi
126
123. METODE PEMAHAMAN SPM
Pemahaman SPM dengan cara:
1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80
2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian
menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83
3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern
– diisi sendiri oleh auditor
Sering disebut juga sebagai
Pendokumentasian prosedur
Pemahaman/pengujian SPM
127
125. Control Self Assessment (CSA)
Identifikasi efektivitas pengendalian yang
dilakukan sendiri oleh manajemen yang
melibatkan auditor internal sebagai
fasilitator.
Hasilnya dilaporkan kepada manajemen
puncak oleh internal auditor
Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987
129
126. Control Self Assessment (CSA)
Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor
Mengungkap 4 fakta penting :
Jika
fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang
akan cenderung jujur
Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi
lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor
Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara
sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor
signifikan untuk mencapai tujuan
Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan
budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan
130
127. • Facilitated meeting
• Untuk mengases risk dan control
atas sasaran tertentu
• Berlangsung sekitar 2 – 4 jam
131
128. 1. Kasus No 3
Hal 95 – 98
2. Kasus Audit Kinerja
Pendidikan
132