Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan keuangan desa, asas, kekuasaan pengelolaan, APBDesa, pengelolaan, dan pembinaan serta pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Dokumen ini membahas 6 bab yang mencakup pengertian desa, keuangan desa, penyusunan dan pelaksanaan APBDesa, serta peran pemerintah dalam membina dan mengaw

1. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
1
i-CON SOLUSI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
2
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 Bab I Ketentuan Umum
 Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa
 Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 Bab IV Apbdesa
 Bab V Pengelolaan
 Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan

3. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
3
BAB I KETENTUAN UMUM
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

4. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
4 BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran.
2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

5. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
5 BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan
pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang
ditetapkan dalam APBDesa;
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBDesa.
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa
yang dipisahkan.
Kepala Desa mempunyai kewenangan :

6. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
6
BAB III
1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu
oleh PTPKD.
PTPKD sebagaimana dimaksud berasal
dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
Sekretaris Desa selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
mempunyai tugas:
 Sekretaris Desa
 Kepala Seksi
 Bendahara

7. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
7
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa; dan
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Mempunyai
tugas :
Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.

8. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
8 BAB IV
APBDesa
APBDesa,terdiri atas: a. Pendapatan Desa
b. Belanja Desa
c. Pembiayaan Desa
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:
a) Hasil usaha;
b) Hasil aset;
c) Swadaya, partisipasi dan
Gotong royong;
d) Lain-lain pendapatan asli
desa.
a) Dana Desa;
b) Bagian dari Hasil Pajak
Daerah Kabupaten/Kota
dan Retribusi Daerah;
c) Alokasi Dana Desa (ADD);
d) Bantuan Keuangan dari
APBD Provinsi; dan
e) Bantuan Keuangan APBD
Kabupaten/Kota.
a) Hibah dan Sumbangan
dari pihak ketiga yang
tidak mengikat; dan
b) Lain-lain pendapatan
Desa yang sah.
b. Transfer c. Pendapatan Lain-
Lain.
a. Pendapatan Asli Desa
(PADesa);

9. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
9
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga

10. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
10
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

11. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
11 BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Perencanaan
Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Untuk disepakati bersama
Sekretaris Desa Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa
CamatBupati/Walikota

12. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
12
Bagian Kedua Pelaksanaan
1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

13. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
13
Bagian Ketiga Penatausahaan
1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud,
menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank.

14. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
14
Bagian Keempat Pelaporan
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa:
2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
laporan realisasi APBDesa.
3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

15. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
15
Bagian Kelima Pertanggungjawaban
1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

16. PT i-Con Kirana Solusi Green House No. 5 Komplek Puri Syailendra Kav. 1 Jl. Lemah Neundeut, Bandung 40164
16 BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari
Kabupaten/Kota kepada Desa.
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.