4. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan
pajak dengan produk domestic bruto (PDB). Tax
ratio sering kali menjadi ukuran kinerja sector
perpajakan hanya saja sering kali sector perpajakan
yang dimaksud selalu mengacu pada DJP
( Direktorat Jendral Pajak).
Salah satu masalah dan topic yang dibahas adalah
masalah tax ratio. Pemerintah berupaya menaikan
tax ratio ( rasio pajak ) terhadap Produk Domestik
Bruto pada 2013 mencapai 14% agar secara gradual
dapat mencapai 18%-20% pada 2014.
5. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) akhirnya
menyepakati tax ratio (rasio penerimaan pajak) terhadap
pendapatan domestik bruto (PDB) pada RAPBN 2013
sebesar 12,87%.
Kesepakatan atas tax ratio tersebut disampaikan
langsung Ketua DPR Marzuki Alie dalam konferensi
pers, setelah rapat konsultasi Badan Anggaran
(Banggar) dan pimpinan DPR di Gedung
DPR/MPR,Jakarta,kemarin.“ Khusus tax ratio ada
penambahan dari 12,7% menjadi 12,87%,beliau
berharap usaha ini dapat meningkatkan penerimaan
negara dan adanya usaha-usaha kita untuk menekan
biaya yang tidak sangat penting untuk kepentingan
rakyat.
6. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak
Kementerian Keuangan Fuad Rahmany salah satu
faktor yang menyebabkan tax ratio Indonesia rendah
adalah masih kurangnya jumlah pegawai pajak serta
banyaknya lapangan kerja yang berasal dari sektor
informal misalnya sektor pertanian.
Menurut Menteri Keuangan, Agus Marto, dalam
Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR Jakarta, Rabu
(19/9/2012). Tax ratio Indonesia 12,75 persen, kalau
mau dinaikkan ke 13,5 persen itu sulit sekali
disebabkan karena kondisi krisis ekonomi global.
Apalagi krisis tersebut juga mulai berdampak ke
tanah air.
7. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W.
Martowardojo dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan Komisi XI DPR RI tentang pokok-
pokok Kebijakan Fiskal dan Asumsi Makro
RAPBN 2012, mengungkapkan bahwa jika saja
dalam perhitungan tax ratio Indonesia
diperhitungkan juga pajak daerah dan
penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) maka
tax ratio Indonesia dapat mencapai diatas 15%,
melampaui target yang telah ditetapkan
pemerintah sebesar 12,3% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB)
8. Menkeu menjelaskan rencana menaikan
batas penghasilan tidak kena pajak menjadi 24juta
pertahun, justru mengurangi penermaan dari
sektor pajak dan ini membuat rencana menaikan
tax ratio menjadi kurang bijaksana. Sebagai
antisipasi nya pemerintah akan terus melakukan
upaya ekstensifikasi dengan mencari wajib pajak
baru. Selain itu, pemerintah akan melakukan
perbaikan sistem penerimaan pajak untuk pajak
pertambahan nilai (PPN) dan mendorong
penerimaan cukai yang selama ini menjadi salah
satu penyumbang terbesar penerimaan pajak.
Fuad mengungkapkan bahwa untuk
mengantisipasi potensial loss penerimaan pajak
sebesar Rp 12 triliun jika kenaikan PTKP tersebut
disetujui oleh DPR, maka DJP akan meningkatkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dari
berbagai sumber termasuk dari berbagai
pengusaha yang selama ini tidak terjamah.
9. APBN mempunyai dua sisi , yaitu sisi yang
mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat
penerimaan.sisi pengeluaran mencatat semua
kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk
pelaksanaannya.
Untuk tujuan pembahasan disini cukup bagi kita
untuk menganggap bahwa sisi ini terdiri dari tiga
pos utama yaitu :
pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang atau jasa
pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya
pengeluaran pemerintah untuk transfer payments
10. Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut
memerlukan dana untuk melaksanakannya. Isi
penerimaan menunjukkan dari mana dana yang
diperlukan tersebut di peroleh. Ada empat sumber
utama untuk memperoleh dana tersebut yaitu:
pajak
pinjaman dari bank sentral
pinjaman dari masyarakat dalam negeri
pinjaman dari luar negeri
Pengeluaran total APBN selalu sama dengan
penerimaanTotalnya atau dalam akuntansi APBN selalu
seimbang.Dalam pengertian ekonomi APBN bisa surplus
atau seimbang.
11. Secara hukum, pajak dapat didefenisikan sebagai
iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat
memaksa dan legal
Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan
sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor
rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah
melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib
member balas jasa langsung. Jika pungutan
pemerintah sifatnya memberikan jasa langsung,
maka pungutan tersebut disebut retribusi
Menurut Sadono Sukirno pajak yang diterima
pemerintah akan digunakan untuk membiayai
berbagai kegiatan pemerintah, membiayai
administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya.
12. Misalnya untuk membiayai kegiatan-
kegiatanpembangunan, membayar gaji pegawai-
pegawai pemerintah membiayai sistem pendidikan
dan kesehatan masyarakat, membiayai perbelanjaan
untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai
jenis infrastruktur yang penting artinya dalam
pembangunan.
13. Pengeluaran pemerintah pada suatu periode
tertentu dan perubahannya dari satu periode ke
periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat
pendapatan nasional dan pertumbuhan
pendapatan nasional.
Menurut Samuelson, untuk memahami peran
pemerintah dalam aktivitas ekonomi kita perlu
melihat pada pembelian dan pajak pemerintah,
sejalan dengan efek dari aktivitas-aktivitas
dalam pengeluaran sektor swasta.
Ini akan menyederhanakan tugas kita pada
permulaan jika kita menganalisa efek pembelian
pemerintah dengan total pajak yang
14. Dipungut dianggap konstan (pajak yang tidak
mengubah pendapatan atau variabel ekonomi
lainnya disebut pajak-pajak lump- sump).
Pajak lump-sump adalah pajak yang
jumlahnya sama untuk semua individu, tanpa
memperhatikan keadaan ekonomi mereka.
Karena merupakan pajak lump-sump,
pengurangan yang sama dalam konsumsi dan
tabungan akan terjadi pada setiap tingkat
pendapatan yang kita gunakan sebagai titik
tolak.
15. Rencana pemerintah untuk menetapkan tax ratio pada
RAPBN 2013 mendapat sorotan berbagai pihak, namun
pemerintah sepertinya mencari jalan aman dengan
menetapkan tax ratio pada level sekitar 12%, padahal
Indonesia memiliki potensi pajak yang besar dan masih bisa
bersaing dengan negara tetangga.
Banyaknya tunggakan dari para wajib pajak, perasaan
tidak percaya dari masyarakat kepada pemerintah dan
pengelola pajak, banyaknya kasus pajak yang dikorupsi
pejabat merupakam faktor-faktor penyebat rakyat enggan
dan malas membayar pajak. Pemerintah harus berbenah
lagi agar memperoleh kepercayaan dan hasil maksimal dari
pendapatan pajak. Alokasi anggaran yang tepat sasaran
adalah langkah yang paling efektif untuk menstimulasi
masyarakat agar taat pajak.
16. Kebijakan pemerintah yang ingin menaikan
pajak seharusnya di imbangi dengan kinerja dan
tata pengelolaan anggaran yang lebih bijak, karena
sesungguhnya Indonesia memiliki potensi yang
sangat besar dalam pendapatan di bidang
perpajakan. Sikap mosi tidak percaya dari
masyarakat terhadap pembayaran dan tata kelola
pajak harus segera bisa diatasi oleh pemerintah
jika ingin targetnya pada tahun depan tercapai.
Selain itu pemerintah harus bisa menertibkan
perusahaan-perusahaan besar yang bermasalah
dalam pembayaran pajak agar penerimaan pajak
di Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya.
