Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah di provinsi tersebut sudah relatif efektif dan relevan. Kondisi ini berkaitan erat dengan diterapkannya kebijakan nasional dan lokal yang memperhatikan kearifan lokal serta cenderung pro-rakyat miskin dengan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan dan

1. SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PELAKSANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Hotel Santike Premiere, 18-20 Desember 2009

2. Permasalahan dan Tantangan
Utama Pembangunan Daerah
• Masih belum optimalnya penanganan kasus korupsi
dan terkesan “tebang pilih”
* Akses penduduk miskin untuk mendapatkan pendidikan bermutu
masih rendah, karena mereka menilai bahwa pendidikan masih
terlalu mahal.
* Di sektor Kesehatan tantangannya adalah untuk mewujudkan
Kalimantan Sehat 2010 berkaitan dengan ketersediaan dana, juga
berkaitan erat dengan masih kuatnya pengaruh penerapan
paradigma
sakit di kalangan pemerintah (lebih berfokus pada aspek kuratif
dan
rehabilitasi daripada pencegahan, promosi dan pemberdayaan
masyarakat).
* Struktur ekonomi yang berubah-ubah
berubah-
* Pertumbuhan investasi yang lamban
* Berkurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam, 2
sehingga menyebabkan rawan bencana.

3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
90,00 0,35
0,30
80,00
0,25
70,00
0,20
60,00
0,15
Nasional
50,00 0,10 Kalsel
40,00 0,05 Nasional
C
Kalsel
0,00
30,00
-0,05
20,00
-0,10
10,00
-0,15
0,00 -0,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indikator I

4. 1. Capaian Indikator Hasil Di Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Sudah Relevan Atau Sejalan Dengan
Pembangunan Nasional Dan Bahkan Melebihi Angka
Nasional (kecuali tahun 2007).
2. Dilihat Dari Aspek Efektivitas Pelayanan Publik dan
Demokrasi mengalami fluktuasi, namun pada tahun terakhir
(2008) angkanya mengalami peningkatan, sehingga boleh
dikatakan menuju arah efektif.
Walaupun demikian beberapa indikator yang boleh
dikatakan tidak efektif (mengalami penurunan dan
pergerakan yang lambat serta angkanya dibawah angka
nasional, seperti: jumlah kasus korupsi yang tertangani,
GDI, GEM.
* Adanya fenomena “persaingan menjadi lebih baik” di
antara kabupaten/kota dengan melakukan reformasi,
efisiensi dan inovasi pelayanan publik. Disamping itu
kesadaran masyarakat terhadap demokrasi semakin baik
dan mulai meningkatnya kesetaraan gender.

5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
100,00 0,50
90,00
0,40
80,00
70,00 0,30
60,00 Nasional
0,20
Kalsel
50,00
Nasional
0,10
40,00 Kalsel
30,00 0,00
20,00
-0,10
10,00
0,00 -0,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009
5
Indikator II

6. 1. Capaian Indikator Hasil Di Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Sudah Relevan Atau Sejalan Dengan
Pembangunan Nasional Dan Bahkan Melebihi Angka
Nasional kecuali pada tahun 2006 dan 2008.
2. Dilihat Dari Aspek Efektivitas Tingkat Kualitas SDM
mengalami fluktuasi, namun pada tahun terakhir
(2009) angkanya mengalami peningkatan, sehingga
boleh dikatakan menuju arah efektif.
* Kondisi demikian berkaitan dengan kebijakan
keuangan daerah yang lebih memprioritaskan dan
mengalokasikan dana 20% pada bidang pendidikan
dan kesehatan dan penggratisan pendidikan SD-SMP
dan adanya Jamkesda yang menggratiskan terutama
untuk warga miskin

7. Tingkat Pembangunan Ekonomi
7
Indikator III

8. Kalau kita perhatikan pada masing-masing indikator hasil (out-put)
pendukung pada ekonomi makro dari enam indikator secara rata-rata
pertahun yang relevan ada dua indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan
laju inflasi, sementara indikator lainya tidak relevan. Indikator hasil pendukung
secara rata-rata pertahun misalnya laju pertumbuhan ekonomi daerah
(5,58%) berada diatas nasional (5,35%), sedangkan laju inflasi daerah secara
rata-rata (9,82%) dan nasional (9,35%). Sedangkan indikator-indikator daerah
lainnya secara rata-rata berada dibawah nasional.
Kalau kita perhatikan pada masing-masing indikator hasil (out-put)
pendukung pada ekonomi makro dari enam indikator yang efektif ada tiga
indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadp PDRB
dan pendapatan perkapita, sementara indikator lainya tidak efktif. Indikator
hasil pendukung secara rata-rata pertahun misalnya laju pertumbuhan
ekonomi daerah (5,60%), persentase ekspor terhadap PDRB (12,09%), dan
pendapatan perkapita (6,58%). Sedangkan indikator-indikator daerah lainnya
secara rata-rata mengalami penurunan.
* Struktur ekonomi yang sering berubah karena kurangnya daya
tahan sektor terhadap iklim usaha yang sering berubah-ubah.
berubah-ubah.
* Pertumbuhan investasi lamban sebagai akibat kurang kondusifnya
iklim investasi, diantaranya krisis listrik.

9. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
50,00 160,00
45,00 140,00
40,00 120,00
35,00 100,00 Nasional
30,00
25,00
Diisi grafik indikator ini
80,00 Kalsel
60,00 Nasional
20,00
15,00 40,00 Kalsel
10,00 20,00
5,00 0,00
0,00 -20,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
9
Indikator IV

10. Analisis relevansi: dilihat dari trend capaian
relevansi:
pembangunan pengelolaan SDA, maka Provinsi
Kal-
Kal-Sel memiliki capaian yang lebih baik dari
capaian nasional
Analisis efektifitas:
efektifitas: dilihat dari capaian
pembangunan daerah, maka pada tahun 2008
Provinsi Kal-Sel memiliki capaian pembangunan
Kal-
pengelolaan SDA yang lebih baik dibanding
tahun-
tahun-tahun sebelumnya
Kondisi demikian ditopang oleh kebijakan lokal
berupa kegiatan GNRHL, rehabilitasi hutan
rakyat, rehabilitasi lahan di luar hutan dan
pendirian kawasan konservasi, pembentukan
kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

11. Tingkat Kesejahteraan Sosial
98,00 0,08
0,06
96,00
0,04
94,00 Nasional
0,02
Kalsel
92,00 0,00
Nasional
-0,02
90,00 Kalsel
-0,04
88,00
-0,06
86,00 -0,08
2004 2005 2006 2007 2008 2009
11
Indikator V

12. Analisis relevansi:
relevansi: dilihat dari trend capaian
pembangunan tingkat kesejahteraan rakyat, maka
Provinsi KalSel memiliki capaian yang sejalan dengan
dari capaian nasional
Analisis efektifitas: dilihat dari capaian pembangunan
efektifitas:
daerah, maka Provinsi KalSel memiliki capaian
pembangunan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih
baik dari tahun ke tahun. Bahkan sejak tahun 2007
tahun.
tingkat kesejahteraan di Kal-Sel melonjak drastis.
Kal- drastis.
Fenomena tersebut disebabkan Kal-Sel mampu menekan
Kal-
persentase penduduk miskin dan persentase
pengangguran terbuka.
terbuka.
Hal ini didukung kebijakan lokal dalam penanggulangan
kemiskinan dalam wujud “GERBANGMASTASKIN”
(Gerakan Pembangunan Masyarakat Miskin). Disamping
Miskin).
itu pengalokasian APBD yang lebih pro miskin terutama
pada bidang pendidikan dan kesehatan sampai 20%.
20%

13. Indikator Spesifik dan Menonjol
• Sejak Tahun 2004 Setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi
Kalimantan Selatan Sudah Memiliki Peraturan Daerah
Pelayanan Satu Atap
• Rata-
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
• Persentase penduduk miskin: secara umum, dari tahun
miskin:
2004-
2004-2008 persentase penduduk miskin di Kal-Sel jauh
Kal-
di bawah rata-rata nasional. Secara nasional, Prov.Kal-
rata- nasional. Prov.Kal-
Sel berada pada peringkat ketiga jumlah penduduk
miskin paling sedikit setelah Prov. DKI Jakarta dan
Prov.
Prov.Bali.
Prov.Bali.
• Tingkat pengangguran terbuka: sejak tahun 2005 terus
terbuka:
mengalami penurunan dari 8.78% menjadi 6.91% pada
78% 91%
tahun 2008. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di
2008.
tingkat nasional, dimana tingkat pengangguran terbuka
turun dari 14.22 pada tahun 2005 menjadi 8.46 pada
14.
tahun 2008.
2008.
• Dibandingkan dengan nasional, persentase penduduk
miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan
Selatan ini lebih baik.
baik.

14. Kesimpulan
•Kinerja pembangunan daerah di Provinsi
Kalimantan Selatan sudah relatif efektif dan
relevan.
relevan. Kondisi ini berkaitan erat dengan
“membuminya” kebijakan nasional dan
kebijakan lokal yang memperhatikan
kearifan lokal dan permasalahan lokal serta
cenderung mengarah pada kebijakan yang
lebih pro-miskin dengan pengalokasian
pro-
APBD lebih besar pada pendidikan dan
kesehatan serta penggratisan beberapa
pelayanan publik.
publik.

15. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedan Rendah Sangat
Item Tinggi g rendah
Tingkat Pelayanan Publik
dan Demokrasi
Tingkat Kualitas SDM
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
Tingkat Pengelolaan SDA
dan Lingkungan Hidup
Tingkat Kesejahteraan Sosial

16. 16