Permasalahan utama pembangunan daerah Maluku adalah banyaknya penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terisolasi dan minim infrastruktur, menyebabkan tingginya kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah masih belum memadai.

2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
• Secara geografis Daerah Maluku merupakan
daerah yang terdiri dari pulau-pulau, dimana
sebagian besar adalah pulau-pulau kecil yang
justru lebih banyak dihuni oleh penduduk,
banyak penduduk di pulau-pulau kecil terisolasi,
minim dalam infrastruktur dasar, jauh dari
pelayanan kesehatan, pendidikan, memiliki
banyak penduduk miskin, sangat minim akses
ke pusat-pusat pemerintahan kabupaten/kota
dan provinsi; 2

3. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah………….
Tingkat kemiskinan penduduk di
atas 30 persen terutama penduduk
yang berdiam di pulau-pulau kecil
terisolasi dengan usaha mata
pencaharian bersifat tradisionil
dan tingkat pengetahuan
penduduk untuk mengelola
sumberdaya alam masih rendah;
3

4. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah………….
Kebijakan pembangunan belum
banyak berpihak pada
penduduk di wilayah pulau-
pulau kecil sehingga
masyarakat belum dapat
menikmati manfaat dari
pembangunan;
4

5. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah………….
Masalah transportasi darat, laut dan
udara yang menghubungkan kota
provinsi dengan kota-kota kabupaten
selanjutnya dengan kota kecamatan
dan desa, masih belum memadai
menyebabkan arus kegiatan ekonomi
berjalan sangat lamban, dan akses
masyarakat sangat terbatas;
5

6. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah………….
Program pemerintah daerah dalam
mengatasi kemiskinan penduduk
masih bersifat sporadis, terpisah-
pisah antar SKPD, dengan fokus
yang sering tidak tepat sasaran,
sehingga indikator kemiskinan
bergerak lambat dalam pencapaian
penurunan persentasenya.
6

7. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
70,00 0
60,00
-0,05
50,00
-0,1
40,00
Provinsi
Nasional
Trend
30,00
-0,15 Trend
20,00
-0,2
10,00
0,00 -0,25
2004 2005 2006 2007 2008
Indikator I

8. Analisis relevansi:
• Perkembangan tingkat pelayanan publik dan
demokrasi pada level nasional sejalan dengan apa
yang terjadi pada tingkat Provinsi Maluku. Penurunan
tingkat pelayanan publik dan demokrasi nasional yang
berbanding lurus dengan Provinsi Maluku, hakekatnya
menjelaskan tentang saling keterkaitan yang sangat
kuat antara dinamika pada level nasional dan
pengaruhnya terhadap Provinsi Maluku. Kenyataan ini
tentu berdampak khusus pada kualitas pelayanan
publik yang semakin menurun.

9. Analisis Efektifitas
Tingkat pelayanan publik dan demokrasi
menunjukkan kecenderungan menurun setiap
tahun. Namun jika dilihat dari jumlah aparat
yang berijasah minimal S1 dalam aspek
pelayanan publik, data mencerminkan adanya
peningkatan (positif) pada setiap tahunnya.
Kenyataan ini tidak terlepas dari kebijakan
rekruitmen pegawai baru dan adanya keinginan
untuk meningkatkan kualifikasi akademik dari
jenjang S1 ke jenjang S2.

10. Analisis Efektifitas…………
Kasus korupsi yang dilaporkan dapat dikatakan
cukup banyak, tetapi jumlah penanganan kasus
termasuk yang diselesaikan terlihat masih
relatif sedikit. Masalah ini tidak terlepas dari
jumlah Jaksa penyidik yang relatif terbatas baik
dibandingkan dengan jumlah kasus yang
dilaporkan maupun rentang kendali di Maluku
sebagai wilayah kepulauan, koordinasi antar
institusi Kejaksaan pada tingkatan
kabupaten/kota dan dengan provinsi, serta
dinamika sosial yang cukup sarat dengan
kepentingan-kepentingan politik praktis.

11. Analisis Efektifitas…………
Persentase jumlah kabupaten/kota yang telah
memiliki Peraturan Daerah pelayanan satu
atap, meskipun perkembangannya tidak sebaik
yang berlangsung pada aras nasional, tetapi
menunjukkan trend yang meningkat khususnya
dalam dua tahun terakhir (2007-2008); kondisi
ini tentunya belum termasuk dua kabupaten
baru yaitu Buru Selatan dan Maluku Barat Daya
yang baru saja dimekarkan.

12. Analisis Efektifitas…………
• Di bidang demokrasi, data terkait dengan gender
development index gender empowerment
meassurement), hanya tersedia data tahun 2004 dan
2005. Data ini menunjukkan adanya peningkatan
meskipun tidak sebesar pada tingkat nasional. Tingkat
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala
Daerah provinsi sepanjang tahun 2005 hingga 2008,
cenderung meningkat, berkisar antara 80,3% (2005)
hingga 90,7% (2008). Dalam pemilihan legislatif
selama dua kali Pemilu (tahun 2004 dan 2009), yang
tinggi sejak tahun 2004 (79,8%), meningkat pada
tahun 2009 menjadi 89,3%. Dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, di mana dalam tahun 2004
tingkat partisipasi 86,9%, naik menjadi 90,4% tahun
2009.

13. Analisis Efektifitas…………
• Tingginya angka partisipasi politik yang
berkecenderungan meningkat setiap tahun
dalam berbagai event seperti yang
dikemukakan, mengindikasikan adanya
kesadaran politik dan antusiasme keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan politik bangsa.

14. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Outcome Sumber Daya Manusia
90,00 0,1
80,00
0,05
70,00
0
60,00
50,00 -0,05
Provinsi
Nasional
40,00 -0,1
Tren Provinsi
Tren Nasional
30,00
-0,15
20,00
-0,2
10,00
0,00 -0,25
2004 2005 2006 2007 2008
14
Indikator II

15. Analisis Relevansi
Kualitas SDM yang dicapai Provinsi
Maluku selama lima tahun pembangunan
(2004 – 2008) memiliki trend
perkembangan capaian pembangunan
kualitas sumber daya manusia 2004 –
2008 cenderung lebih baik di Provinsi
Maluku dibandingkan dengan capaian
tingkat nasional.

16. Analisis Relevansi ……………..
Hal ini mengindikasikan bahwa
pembangunan kualitas SDM di Provinsi
Maluku telah relevan atau sejalan dengan
sasaran pembangunan nasional, artinya
kinerja pembangunan di bidang
peningkatan kualitas SDM Provinsi Maluku
mengalami perbaikan, pasca provinsi ini
mengalami konflik komunal yang berat.

17. Analisis Efektivitas
Kinerja pembangunan bidang peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi
Maluku cenderung membaik (meningkat)
dari tahun ke tahun. Hal ini
mengindikasikan bahwa kinerja
pembangunan efektif atau telah sesuai
dengan tujuan pembangunan yang
diharapkan.

18. Tingkat Pembangunan Ekonomi
18
Indikator III

19. Analisis Relevansi
Rata-rata indikator pembangunan
Ekonomi Daerah Maluku yang sebanding
dengan indikator pembangunan ekonomi
nasional, menjelaskan bahwa
pembangunan ekonomi Daerah Maluku
cukup relevan dibandingkan dengan
pembangunan ekonomi nasional.
Walaupun dari sisi masyarakat, dampak
dan manfaat pembangunan ekonomi
daerah belum merata kepada seluruh
masyarakat di Daerah Maluku.

20. Analisis Efektivitas
• Trend perkembangan pembangunan
ekonomi Provinsi Maluku masih bersifat
fluktuatif. Kecenderungan ini, memberikan
makna bahwa pencapaian indikator kinerja
rata-rata dalam pembangunan ekonomi
belum cukup efektif, artinya
perkembangan ekonomi masih rapuh dan
terpengaruh oleh berbagai faktor di luar
ekonomi, seperti faktor keamanan dan
faktor-faktor eksternal lainnya.

21. Analisis Efektivitas…………….
• Adanya tingkat fluktuatif dari indikator
pembangunan ekonomi. Artinya kinerja
pembangunan ekonomi Daerah Maluku
maupun pembangunan ekonomi secara
nasional belum efektif. Suatu indikator
yang baik dan memadai apabila terjadi
kontinuitas pergerakan trend ke arah
positif yang menunjukkan kinerja baik,
atau menurun dalam pemahaman
berkurangnya hal-hal negatif seperti
tingkat kemiskinan atau tingkat
pengangguran.

22. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Indikator Panjang Jalan Nasional dan Provinsi
60 0,0012
50 0,001
40 0,0008
30 0,0006 Provinsi
Trend
20 0,0004
10 0,0002
0 0
2004 2005 2006 2007 2008
22
Indikator III

23. Analisis Relevansi
• Perkembangan panjang jalan nasional dan provinsi di
Provinsi Maluku adalah statis. Dengan kata lain,
penambahan jalan provinsi dan nasional tidak
mengalami penambahan yang signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Provinsi
Maluku masih jauh dari sasaran dan tujuan
pelaksanaan pembangunan atau dengan kata lain
belum secara signifikan menjawab permasalahan
yang dihadapi oleh daerah Provinsi Maluku dimana
jalan yang menghubungkan daerah yang satu dengan
yang lain masih sangat sulit dan malah masih banyak
daerah yang masih terisolasi karena sulit dijangkau.

24. Analisis Efektivitas
• Tidak ada perkembangan yang positif dari
tahun ke tahun khususnya dari tahun
2004-2006. Dengan kondisi
perkembangan seperti ini akan berdampak
pada kontribusi yang tidak signifikan bagi
proses pembangunan daerah di Provinsi
Maluku, khususnya untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat dan
mengurangi keterisolasian masyarakat
beberapa daerah dengan daerah yang
lain.

25. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Indikator Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
102,000 0,005
99,939 99,849 99,989 99,904 99,974
100,000
0
98,000
-0,005
96,000 95,185 95,235 95,285 95,220 Provinsi
-0,01 Nasional
94,000 Trend Provinsi
93,120
Trend Nasional
-0,015
92,000
-0,02
90,000
88,000 -0,025
2004 2005 2006 2007 2008
25
Indikator IV

26. Analisis Relevansi
• Kinerja pembangunan belum relevan
dengan kebijakan nasional. Perhatian
Pemerintah Provinsi terhadap kualitas
pengelolaan lingkungan masih cukup
rendah. Dengan demikian belum relevan
dengan kebijakan pembangunan di
bidang pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup.

27. Analisis Efektivitas
• Trend Provinsi Maluku terlihat datar atau
secara konkrit tidak memperlihatkan perubahan
atau pertumbuhan dalam kualitas pengelolaan,
sebaliknya trend secara nasional menunjukkan
kondisi yang sama malah menurun drastis pada
tahun 2008. Berdasarkan gambaran ini dapat
dinyatakan bahwa pembangunan di bidang ini
belum efektif dibandingkan dengan kebijakan
pemerintah dalam pembangunan sumberdaya
alam dan lingkungan secara nasional.

28. Tingkat Kesejahteraan Sosial
Indikator Kesejahteraan Sosial
96 6
94,79
94,32
94 93,79 93,66 5
92,99 92,86
92 4
Provinsi
89,86
90 3 Nasional
89,02 Trend
88,81
Trend
88,06
88 2
86 1
84 0
2004 2005 2006 2007 2008
28
Indikator V

29. Analisis Relevansi
• Indikator kesejahteraan sosial diperoleh
dari rata-rata indikator persentase
penduduk miskin, persentase
pengangguran terbuka, persentase
pelayanan kesejahteraan sosial bagi
anak terlantar, persentase pelayanan
dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia,
persentase pelayanan dan rehabilitasi
sosial.

30. Analisis Relevansi……………..
• Indikator kesejahteraan sosial di Provinsi
Maluku cukup relevan dibandingkan dengan
indikator kesejahteraan sosial secara
nasional. Grafik memperlihatkan trend yang
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan
indikator rata-rata di atas 85 persen dapat
disebutkan bahwa pelayanan kesejahteraan
sosial di Maluku sudah cukup memadai.
Indikator tertinggi dicapai pada tahun 2006
walaupun kemudian menurun pada tahun
berikutnya tetapi tidak signifikan.

31. Analisis Relevansi…………….
Tingginya persentase tingkat kemiskinan
penduduk merupakan salah satu faktor belum
relevannya pembangunan daerah Maluku
dengan kebijakan pembangunan secara
nasional. Sesuai tujuan nasional sebagai
perwujudan dari tujuan pencapaian millenium
goal yakni menurunkan tingkat kemiskinan
sebesar setengah dari sebelumnya pada
tahun 2015, yakni mencapai lebih kecil dari 13
persen belum terwujud

32. Analisis Efektivitas
• Trend perkembangan kesejahteraan
sosial belum efektif, terlihat dari fluktuasi
indikator kesejahteraan sosial dari tahun
ke tahun, malahan pada tahun 2008
menunjukkan indikator yang menurun
secara signifikan. Kinerja pembangunan
di sektor ini belum efektif.

33. Analisis Efektivitas
• Membandingkan indikator
kesejahteraan sosial Provinsi Maluku
dan indikator tingkat nasional,
nampaknya hampir sejalan karena terjadi
penurunan trend indikatornya dari tahun
ke tahun. Pelayanan pemerintah
terhadap peningkatan kesejahteraan
sosial masyarakat belum baik,
memerlukan kebijakan baru dan
perbaikan program dan mplementasinya.

34. •Indikator Spesifik dan
Menonjol

35. Indikator 1
Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan
dengan yang dilaporkan
120 0
-0,005
100
-0,01
80
-0,015
Provinsi
60 Nasional
Trend
-0,02
Trend
40
-0,025
20
-0,03
0 -0,035
2004 2005 2006 2007 2008

36. Indikator 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
71 0,018
70,59
0,016
70,5
70,1 0,014
69,96
70
69,8
69,7 0,012
69,5 0,01
Provinsi
69,2
Nasional
69
69 0,008 Trend
Trend
68,7
0,006
68,5
0,004
68
0,002
67,5 0
2004 2005 2006 2007 2008

37. Indikator 2
Angka Kematian Ibu (AKI)
400 0
369 369 369 369
350 -0,02
319
307
300 -0,04
262 255
250 -0,06
228 228
Provinsi
200 -0,08 Nasional
Trend
Trend
150 -0,1
100 -0,12
50 -0,14
0 -0,16
2004 2005 2006 2007 2008

38. Indikator 3

39. Indikator 3

40. Indikator 3
Panjang Jalan Nasional Berdasarkan
Kondisi Buruk (%)
50 46,2
45
40
35 31,73
30,6
30 26,04
22,8
25
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008

41. Indikator 3
Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan
Kondisi Buruk (%)
50 46,87 45,93
43,72
45
40
35
30
25 20,99
17,56
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008

42. Indikator 4
Presentasi Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan
Terhadap Lahan Kritis
1,2 9
1,03 8
1
0,93
7
0,83
0,8 6
5 Provinsi
0,6 Nasional
4 Trend Provinsi
Trend Nasional
0,4 3
0,30
0,26 0,26
2
0,19
0,2
0,12
1
0,05
0,02
0 0
2004 2005 2006 2007 2008

43. Indikator 5
Persentase Penduduk Miskin
35 2
33,03
32,13 32,28
31,14
1,8
29,66
30
1,6
25 1,4
1,2
20
17,75 Provinsi
16,66 16,69 16,58 1 Nasional
15,42
Trend
15
0,8 Trend
10 0,6
0,4
5
0,2
0 0
2004 2005 2006 2007 2008

44. Kesimpulan
• Tingkat pelayanan publik dan demokrasi
terutama dalam penanganan korupsi,
koordinasi, sistem data base, dan
kesadaran politik masyarakat belum
menunjukkan kinerja yang memadai di
Provinsi Maluku

45. Kesimpulan………….
Tingkat kualitas sumber daya manusia
masih memerlukan pembenahan kinerja
terutama peningkatan kebijakan,
revitalisasi program pengembangan, dan
implementasi terkait peningkatan
kesejahteraan penduduk.

46. Kesimpulan…………
Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi
Maluku masih memperlihatkan kinerja
pembangunan yang belum memadai
terutama kondisi kondusif bagi aliran
penanaman modal, pembangunan
infrastruktur, penerbitan perangkat
regulasi perizinan, dan revitalisasi
perencanaan dan program pembangunan
ekonomi Provinsi Maluku.

47. Kesimpulan…………
Tingkat kualitas pengelolaan Sumberdaya
Alam menunjukkan kinerja yang sangat
rendah baik dari segi relevansi maupun
efektifitas pembangunan di bidang ini, baik
program maupun implementasi
pembangunan.

48. Kesimpulan…………
Tingkat kesejahteraan sosial menunjukkan
kinerja rendah terutama masih terganggu
angka kemiskinan penduduk, dan masih
rendahnya tingkat pelayanan
kesejahteraan sosial masyarakat.

49. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
√
Tingkat Kualitas SDM
√
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
√
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
√
Tingkat Kesejahteraan Sosial
√

50. Terima Kasih
50