SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 27
Descargar para leer sin conexión
KATA PENGANTAR


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah dilaksanankan
selama satu tahun dan saat ini telah memasuki tahun kedua. Untuk mengetahui
sejauhmana pencapaian target serta relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan daerah perlu dilakukan
evaluasi.

Fokus utama evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 untuk
mengetahui:

1. Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah;
2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam
   RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah;
3. Evaluasi tematik di tiap daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011,
pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 di Provinsi
Sumatera Utara dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara.

Laporan ini merupakan laporan awal dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim EKPD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 yang berisikan rencana kerja tim di dalam
pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Pada kesempatan ini kami dari Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih
kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang masih tetap
mempercayakan pelaksanaan EKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 kepada
Universitas Sumatera Utara. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dari berbagai
pihak, khususnya kepada Bappeda, BPS, dan Dinas/Instansi terkait di Provinsi Sumatera
Utara, sehingga pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan baik lagi.




                            Medan,      Juni 2011
                            Rektor,


                            dto



                            Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc.(CTM), SpA(K)
                            NIP. 195002101978111001




                                                                                      1
DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. 3

    A. Latar Belakan Evaluasi ……………………………………………………………. 3
    B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi ………………………………………… 5
    C. Anggota Tim EKPD Provinsi ……………………………………………………..                      6

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ………………………………………… 8

    A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ……………… 8
    B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi …………….. 12
    C. Evaluasi Tematik …………………………………………………………………… 14

BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………….. 18

LAMPIRAN




                                                                              2
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

   Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan

   pembangunan nasional, yaitu:

   1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

   2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah;

   3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

       pelaksanaan, dan pengawasan;

   4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

   5. Menjamin       tercapainya   penggunaan   sumberdaya      secara   efisien,   efektif,

       berkeadilan, dan berkelanjutan.

   Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)

   Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

   mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai:

   1. Pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian

      dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;

   2. Koordinator;

   3. Think-tank; dan

   4. Administrator dengan penjabaran penyusunan dan pegelolaan laporan hasil

      pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan

      laporan hasil evaluasi.

   Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

   terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran

   tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang

                                                                                          3
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang

didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga

pencapaian di tiap daerah.

RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi


3 prioritas lainnya, yaitu:


1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian


Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN

2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui:


1. Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap

    daerah;

                                                                                 4
2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan

       dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan


    3. Evaluasi tematik di tiap daerah.


    Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan

    harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung

    dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi

    Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan

    Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator

    eksternal.


B. Tujuan, sasaran dan Keluaran Evaluasi

No            Tujuan                          Sasaran                       Keluaran
1     Untuk        melengkapi 1. Tersedianya baseline data           Dokumen data dasar
      baseline data 2009 dan        2009 dan hasil evaluasi          evaluasi           dan
      mengetahui        tingkat     terhadap capaian prioritas       dokumen           hasil
      pencapaian      prioritas     nasional 2010 dan 2011           evaluasi      terhadap
      nasional 2010 dan 2011        berdasarkan RPJMN 2010-          capaian       prioritas
      berdasarkan      RPJMN        2014 di tiap daerah.             nasional 2010 dan
      2010-2014      di     tiap 2. Tersedianya informasi dasar      2011      berdasarkan
      daerah                        untuk            merumuskan      RPJMN 2010-2014
                                    kebijakan terutama yang          di tiap daerah.
                                    berupa langkah penanganan
                                    segera, baik oleh pemerintah
                                    maupun olehe pemerintah
                                    daerah.
2     Untuk        mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi          Dokumen           hasil
      relevansi isu strategis,      yang            menunjukkan      evaluasi     relevansi
      sasaran, arah kebijakan,      kesesuaian       dan      atau   terhadap isu strategis,
      dan               strategi    ketidaksesuaian antara isus      sasaran,          arah
      pengembangan dalam            strategis,   sasaran,     arah   kebijakan,         dan
      RPJMN        2010-2014        kebijakan,     dan    strategi   strategi
      dengan kondisi daerah         pengembangan           dalam     pengembangan dalam
                                    RPJMN 2010-2014 dengan           RPJMN 2010-2014
                                    kondisi daerah.                  dengan         kondisi
                                 2. Tersedianya informasi dasar      daerah.
                                    untuk melkukan revisis
                                    RPJMN oleh pemerintah dan
                                    revisi      RPJMD         oleh
                                    pemerintah derah.


                                                                                           5
Untuk        mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi        Dokumen       hasil
3      masalah          spesifik    terhadap masalah spesifik       evalusi  terhadap
       melalui evaluasi tematik     melalui evaluasi tematik di     masalah    spesifik
       di tiap daerah               tiap daerah.                    melalui   evaluasi
                                 2. Tersedianya informasi dasar     tematik di     tiap
                                    bagi pemerintah maupun          daerah.
                                    pemerintah daerah dalam
                                    merumuskan            langkah
                                    kebijakan mengatasi masalah
                                    spesifik melalui evaluasi
                                    tematik di tiap daerah.


C. Anggota Tim EKPD Provinsi

    Penangungjawab EKPD 2011 adalah Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

    Bappenas. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Sekretariat Tim Pelaksana

    yang terdiri dari Tim Sekretariat Nasional, Tim Penghubung Provinsi dan Tim EKPD

    Provinsi. Ketua Sekretariat Tim Pelaksana adalah Direktur Evaluasi Kinerja

    Pembangunan Daerah Bappenas.


    Tim     EKPD      Provinsi    Sumatera      Utara   dalam   melaksanakan   tugasnya

    bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat Tim Pelaksana dan berkoordinasi

    dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.


    Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011

    Tentang Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan

    Daerah 2011 di 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi, anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera

    Utara adalah:


    1. Prof. Dr.dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K);

    2. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI;

    3. Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga, M.Eng;

    4. Prof. Dr.lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE;


                                                                                      6
5. Prof Dr.Drs. Badaruddin, M.Si;

6. Dr.Ir. Nazaruddin, MT;

7. Dr. Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D;

8. Paidi Hidayat, SE, M.Si.


Semua anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara 2011 merupakan anggota Tim

EKPD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010, kecuali Prof. Dr. Ningrum Natasya

Sirait, SH, MLI. (Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama), yang

merupakan pertama kali sebagai anggota Tim EKPD. Pengalaman beliau sebagai

Pembantu Rektor IV dan kepakaran ilmu yang dimiliki menyebabkan tidak terlalu sulit

untuk memahami pekerjaan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah ini.




                                                                                 7
BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI


A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011


   Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan

   sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN dengan komponen

   sebagai berikut:


   1. Reformasi Birokrasi dan tata Kelola;

   2. Pendidikan;

   3. Kesehatan;

   4. Penanggulangan Kemiskinan;

   5. Ketahanan Pangan;

   6. Infrastruktur;

   7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

   8. Energi;

   9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

   10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, & Pasca-konflik; dan

   11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.


   Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:


   1. Kesejahteraan Rakyat;

   2. Politik, Hukum, dan Keamanan;

   3. Perekonomian


    Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010 dan 2011

    dengan langkah-langkah sebagai berikut:




                                                                              8
Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011


Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara akan melengkapi data sebagaimana yang

terdapat dalam tabel indikator. Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:


1)   Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan sumber

     data yang sama, atau

2)   Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011 yang

     sama.


Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010, Capaian 2011 dan

             Target 2011


Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014

berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Nasional.

Beberapa indikator yang memiliki target kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN

adalah:


a.   Pertumbuhan Ekonomi

b.   Tingkat Kemiskinan

c.   Angka Pengangguran

d.   Angka Kematian Bayi

e.   Rata-rata lama sekolah

f.   Angka harapan hidup


Komponen indikator yang di evaluasi adalah:




                                                                               9
No      Prioritas                        Indikator                      Satuan     Keterangan
        Nasional                                                                    Indikator
1    Reformasi         Persentase kasus korupsi yang tertangani           %             U
     Birokrasi dan     dibandingkan dengan yang dilaporkan
     Tata Kelola       Persentase kab/kota yang memiliki peraturan        %            U
                       daerah pelayanan satu atap
                       Persentase kab/kota yang memiliki pelaporan        %            U
                       Wajar tanpa Pengecualian (WTP)
                       Persentase kab/kota yang telah memiliki e-         %            U
                       procurement
                       Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda      %            U
                       Transparansi
2    Pendidikan        Rata-rata Lama Sekolah                           Tahun          U
                       Angka Partisipasi Murni (SD/MI)                     %           P
                       Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)                     %           P
                       Angka melek aksara 15 tahun keatas                  %           P
3    Kesehatan         Angka Kematian Bayi                                Per          U
                                                                         1000
                                                                        kelahir
                                                                          an
                                                                        hidup
                       Angka harapan hidup                              Tahun          U
                       Persentase penduduk ber-KB (contraceptive           %           U
                       prevalence rate)
                       Laju pertumbuhan penduduk                          %            P
4    Penanggulang      Persentase penduduk miskin                         %            U
     an Kemiskinan     Tingkat pengangguran terbuka                       %            U
5    Ketahanan         PDRB Sektor Pertanian                             Rp.           U
     Pangan            Nilai Tukar Petani                                Rp.           P
                       Produksi Padi                                     Ton           P
                       Jumlah Penyuluh Pertanian                        Orang          P
6    Infrastruktur     % panjang jalan nasional dalam     Baik            %            U
                       kondisi                          Sedang            %            U
                                                         Buruk            %            U
                       Jumlah            Pembangunan     Rumah           Unit          U
                       Sederhana/Provinsi
                       Perda RTRW Provinsi                               Unit          U
                       Persentase kab/kota yang telah mensahkan           %            P
                       Perda RTRW
7    Iklim Investasi   Persentase kredit UMKM                            %             U
     dan       Iklim   Nilai Realisasi Investasi PMA                    US$            U
     Usaha                                                              Juta
                       Nilai Realisasi Investasi PMDN                    Rp.           U
                                                                        Milyar
                       Jumlah alokasi kredit perbankan                  Rp M           P
                       Jumlah tabungan masyarakat                       Rp M           P
8    Energi            Rasio Elektrifikasi                               %             U
9    Lingkungan        Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan    %             U
     Hidup     dan     terhadap lahan kritis
     Pengelolaan       Frekuensi terjadi bencana                        Kali/tah       P
     Bencana                                                              un
                       Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di            %            P
                       Ibukota Provinsi
                       Persentase        pembentukan     Badan            %            P
                       Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di
                       kab/kota/provinsi



                                                                                            10
No        Prioritas                        Indikator                Satuan      Keterangan
           Nasional                                                               Indikator
 10     Daerah             Indeks Gini                                                U
        Tertinggal,        Jumlah Kabupaten Tertinggal                 Kab            U
        Terdepan,          Kemiskinan                                   %             P
        Terluar,     dan
        Pasca Konflik
 11     Kebudayaan,        Jumlah paten (HAKI)                         Unit          U
        Kreatifitas,
        Inovasi      dan   Jumlah dosen peneliti PTN/PTS              Orang          P
        Teknologi          Jumlah perpustakaan                        Buah           P
                           Jumlah hasil riset dari lembaga riset      Buah           P
 Prioritas Lainnya
 1      Kesejahteraan      IPM                                        Indeks         U
        Rakyat             Pendapatan per kapita                     Rp juta /       U
                                                                       tahun
                           Penyandang masalah sosial                     %           P
                           Gizi Buruk                                    %           P
 2      Politik, Hukum,    Indeks kriminilitas                        Indeks         U
        dan                Persentase penyelesaian kasus kejahatan       %           P
        Keamanan           konvensional
                           Persentase penyelesaian kasus kejahatan      %            P
                           transnasional
 3      Perekonomian       Pertumbuhan ekonomi                          %            U
                           Inflasi                                      %            P
                           Perkembangan PAD                             %            P
                           Pertumbuhan Ekspor                           %            P
                           Pertumbuhan Impor                            %            P

Langkah 3: Analisis


1. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011, maka dilakukan

     analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

     Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapainya atau tidaknya target

     kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan komponen analisis terdiri dari:

     a. Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti anggaran,

       kebijakan daerah dan lainnya.

     b. Untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir yang datanya

       tersedia.

     c. Menjelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak

       tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data pertengahan tahun

       yang telah diidentidikasi.
                                                                                          11
2. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka dilakukan analisis

    dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja tahun

       2010 dibandingkan dengan capaian 2009.

   b. Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti

       anggaran, kebijakan daerah dan lainnya.


Langkah 4: Rekomendasi


Rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis seperti tersebut diatas

adalah rekomendasi yang berdasarkan prioritas pembangunan 2010 dan 2011 untuk

mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. Dalam

rekomendasi diharapkan berisi usulan-usulan konkrit terhadap prioritas pembangunan.


B. Relevansi Isu Strategsi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

    Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan

    dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-masing provinsi.

    Langkah-langkah evaluasi relevansi tersebut dilakukan sebagai berikut:

    Langkah 1: Identifiksi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

                    pengembangan RPJMN 2010-2014

    Identifikasi dilakukan berpedoman pada hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim

    Sekretariat Nasional terhadap sejumlah isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan

    strategi pengembangan untuk wilayah Sumatera pada RPJMN 2010-2014 (Lihat

    lampiran-1).



    Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

                   pengembangan dengan kondisi provinsi

    Tim EKPD Provinsi Suatera Utara akan melakukan analisis sebagai berikut:



                                                                                      12
a. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk

   mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi

   Sumatera Utara.

b. Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk

   mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang

   ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera Utara.

c. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam

   Buku III RPJMN 2010-2014,       untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan

   strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera

   Utara.

   Format analisis untuk kegiatan tersebut adalah:

   Isu strategis

       (1)              (2)            (3)              (4)            (5)
   RPJMN 2010-       RPKD 2010      RPKD 2011         Analisis    Rekomendasi
      2014                                           Relevansi    Isu Strategis
                                                                 RKP/RKPD 2013




   Sasaran

       (1)              (2)             (3)             (4)           (5)
   RPJMN 2010-         RPKD            RPKD           Analisis    Rekomendasi
      2014             2010            2011          Relevansi      Sasaran
                                                                 RKP/RKPD 2013




                                                                              13
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

          (1)               (2)            (3)             (4)               (5)
      RPJMN 2010-          RPKD           RPKD           Analisis      Rekomendasi
         2014              2010           2011          Relevansi      Kebijakan dan
                                                                         Strategi
                                                                      RKP/RKPD 2013




Langkah 3:   Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan

             strategi pengembangan


Adapun arah rekomendasi dari ketiga komponen tersebut adalah:


   a. Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa

      perbaikan isu strategis, maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.

   b. Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa

      perbaikan sasaran, maka akan dilengkapi dengan uraian rumusan perbaikannya.

   c. Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembanagn.

      Jika   rekomendasinya     berupa    perbaikan   arah    kebijakan   dan   strategi

      pengembangan maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.



C. Evaluasi Tematik


    Hasil evaluasi isu terpenting dan bersifat strategis Provinsi Sumatera Utara yang

    telah dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara baik yang yang perlu ditindaklanjuti

    berupa rekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah. Sepanjang tahun 2005-2010,

    Universitas Sumatera Utara melalui wadah Lembaga Penelitian telah banyak

    melakukan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain

    seperti PT PLN, Ditjen Dikti, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dunia Usaha dan


                                                                                     14
lain-lain. Tidak sedikit penelitian tersebut berkenaan isu strategis daerah ini seperti

masalah lingkungan yang meliputi antara lain kerusahakan hutan, gangguan banjir,

pengembangan sumberdaya energi terbarukan, ketahanan pangan, pemanfaatan

lahan kritis, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, konversi bahan mentah

menjadi produk jadi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Beberapa hasil

penelitian yang memuat rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh

pemerintah ialah:


1.   Analisis perubahan penggunaan lahan hutan dan pembayaran jasa lingkungan di

     Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli Sumatera Utara


2.   Minimalisasi kerusakan lingkungan hutan alam melalui teknik pemanenan kayu

     ramah lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari


3.   Analisis alaih fungsi hutan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di

     Sumatera Utara


4.   Kajian model program ketahan pangan rumah tangga yang terintegrasi dengan

     pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara


5.   Teknik rehabilitasi hutan berbasis sisteminformasi geografis di Taman Nasional

     Gunung Lauser


6.   Analisis pola distribusi curah hujan untuk pendugaan debit puncak dalam rang-ka

     pencegahan banjir dengan metode rasional di Daerah aliran Sungai di Pantai

     Timur Sumatera Utara


7.   Studi produksi bio gas dari limbah cair pabrik kelapa sawit melalui fermentor
     anaerob termofilik

8.   Peningkatan produksi bio gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik melalui
     sistem terintegrasi peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit


                                                                                    15
9.    Studi produksi bahan bakar terbarukan logno etanol dari bahan buangan tan-dan
       kosong sawit di Sumatera Utara

 10. Model pengelolaan konflik bernuansa sara untuk menghindari terjadinya konflik
       di masyarakat plural di Sumatera Utara.

Sebagian besar dari isu strategis tersebut dan berbagai isu strategis lainnya telah

terungkap     dalam EKPD 2006, 2007 2008, 2009 dan 2010. Namun demikian,

pembahasan yang dilakukan hanya berdasarkan fakta dan temuan lapangan oleh

pihak yang terkait dengan masing-masing isu. Oleh karena itu, dalam evaluasi tematik

ini akan dilakukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian USU untuk

dapat mengakomodasi kebijakan yang lebih lengkap.


Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait termasuk

instansi pemerintah daerah yang akan menjadi pelaksana kebijakan dan temuan-

temuan penelitian tersebut. Diharapkan, hasil evaluasi ini akan menjadi masukan

penting bagi pemerintah daerah Sumatera Utara dalam penyusunan kebijakan

pembangunan daerah terutama kebijakan anggaran sesuai dengan kepentingannya.


Beberapa isu strategis lain yang saat ini sedang mendapat perhatian hangat dari

masyarakat di Sumatera Utara ialah:


1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumu Seurulla berkapasitas 330

      MW yang merupakan pembangkit listri bertenaga panas bumi yang pertama di

      Sumatera Utara dan


2. Pengoperasian      Bandar    Udara   Kuala    Namu   dan   dampaknya    terhadap

      pengembangan wilayah di Sumatera Utara. Kedua isu strategis ini juga akan

      dievaluasi guna mengakomodasi kebijakan yang perlu direkomendasi kepada

      pemerintah.




                                                                                 16
Tujuan dari evaluasi tematik adalah:


Mengakomodasi usulan kebijakan yang direkomendasi dari hasil kajian/evaluasi atas

penelitian-penelitian kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah

Sumatera Utara .


Berdasarkan komponen evaluasi tersebut diatas, maka kerangka kerja pelaksanaan

EKPD 2011 dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:


                                      Gambar 1
                      Kerangka Kerja Pelaksanaan EKPD 2011



               1                                 2                             3

Evaluasi Terhadap Capaian          Relevansi Isu Strategis dsb          Evaluasi Tematik
Prioritas RPJMN 2010-2014          dalam RPJMN 2010-2014



Identifikasi Capaian 2009, 2010,      Identifikasi isu strategis,   Identifikasi dokumen hasil
 2011 dan Target 2010 dan 2011      sasaran, arah kebijakan dan        evaluasi yang telah
                                      strategis pengembangan               dilaksanakan
                                     dalam RPJMN 2010-2014



   Analisis           Analisis
Capaian 2010       Capaian 2010
dibandingkan       dibandingkan         Analisis relevansi isu
capaian 2009        target 2010        strategis, sasaran, arah
                                        kebijkan dan strategi       Penyusunan Laporan Hasil
 dan capaian        dan capaian
                                       pengembangan dalam             Identifikasi Dokumen
    2011               2011
dibandingkan       dibandingkan          RPJMN 2010-2014
capaian 2010       capaian 2011



Rekomendasi Berdasarkan 11 +        Rekomendasi Berdasarkan          Rekomendasi kebijakan
 3 Prioritas Nasional Lainnya        11 + 3 Prioritas Nasional      sesuai dengan isi dokumen
                                             Lainnya                   hasil evaluasi yg telah
                                                                      dilaksanakan oleh USU




                                                                                           17
BAB III PENUTUP


Keberhasilan dari pelaksanaan EKPD 2011 tidak terlepas dari dukungan semua pihak

baik dari pemerintah, perguruan tinggi, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi

Sumatera Utara dan stakehoders terkait. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah

berikutnya.




                                                                                  18
Lampiran 1: Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan untuk Wilayah
            Sumatera pada RPJMN 2010-2014
SUMATERA
Isu Strategis

                                   RPJMN 2010-2014                                            RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                              2010   2011   Relevansi

 1.   Optimaslisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah
      Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah
      ataupun nasional di antaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman panyan dan
      hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi wilayah
      penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan. Bentang
      alam wilayah Sumatera juga memiliki keindahan alam yang sangan potensial
      dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya
      yang sanyat strategis, pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi
      menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka
      perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi.


 2.   Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan
      ekonomi lokal
      Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak
      untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi
      pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Sumatera
      sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak



                                                                                                                                      19
RPJMN 2010-2014                                                RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                                   2010   2011   Relevansi
     membutuhkan pasokan energi listrik yang terintegrasi untuk satu wilayah.

3.   Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah
     Keragaman potensi sumber daya alam yang dimili provinsi-provinsi di wilayah
     Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan
     sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan
     transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum
     optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkembangnya
     integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.


4.   Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan
     Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional
     setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan
     sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya
     manusia yang unggul menjadi sangat strategis. Seiring dengan transformasi struktural
     perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar
     bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain,
     upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat, terkait
     masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nangroe Aceh Darussalam,
     Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan demikian, peningkatan kualitas
     sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan
     bagi rumah tangga miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi.


5.   Kualitas birokrasi dan tata kelola


                                                                                                                                           20
RPJMN 2010-2014                                              RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                               2010   2011   Relevansi
     Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan
     daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, investasi
     di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan meyerap
     tenaga kerja    yang   berdampak     pada   peningkatan kesejahteraan masyarakat.
     Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus
     dikeluarkan rumah tangga miskin dengan mengakses pelayanan publik.


6.   Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil
     Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat
     berpotensi   menjadi    lokasi   kegiatan-kegiatan   ilegal   lintas   negara,   berupa
     penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain.
     Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara
     yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan. Tantangan utama dalam
     menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah kesenjangan             tingkat kesejahteraan
     dengan wilayah negara tetangga.


7.   Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
     Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan
     lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari
     keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang
     pesisir barat wilayah Suamtera. Potensial gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya
     bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di
     Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian
     wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan


                                                                                                                                       21
RPJMN 2010-2014                                    RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                       2010   2011   Relevansi
      sumber daya alam da lingkunga yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana
      terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.



Sasaran


                                    RPJMN 2010-2014                                    RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                       2010   2011   Relevansi
Meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya
berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran,
angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita;


Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan
pertambangan di wilayah Sumatera;

Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;


Berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;


Berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat
perkebunan dan agribisnis;


Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian
selatan, dan pesisir pantai.




                                                                                                                               22
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan


                                    RPJMN 2010-2014                                               RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                                  2010   2011   Relevansi
 1.   Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan
      dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan
      perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet;
 2.   Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi
      meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut;
 3.   Pengembangan      gugus   (cluster)   industri   unggulan   dilakukan   dengan   strategi
      mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat
      industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi;
 4.   Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional
      dilakukan dengan strategi :
      a.   Mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara;
      b.   Mengembangkan sumber energi alternatif.
 5.   Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi
      mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;
 6.   Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi:
      a.   Meningkatkan kapasistas pembangkit listrik;
      b.   Mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik;
      c.   Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik.
 7.   Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi:
      a.   Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas
           Barat-Lintas Tengah Timur;


                                                                                                                                          23
RPJMN 2010-2014                                      RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                                       2010   2011   Relevansi
     b.   Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut;
     c.   Meningkatkan kapasitas pelabuhan udara;
     d.   Mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai.
8.   Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing
     regional ASEAN dilakukan dengan strategi:
     a.   Meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
     b.   Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga
          miskin;
     c.   Meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.
9.   Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan
     efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga
     miskin.
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:
     a.   Meningkatkan kualitas legalisasi;
     b.   Meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi;
     c.   Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.
11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional
     dilakukan dengan strategi:
     a.   Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
     b.   Mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.
12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan
     dilakukan dengan strategi:


                                                                                                                               24
RPJMN 2010-2014                                  RKPD   RKPD    Analisis   Rekomendasi
                                                                             2010   2011   Relevansi
a.   Meningkatkan mitigasi bencana alam;
b.   Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.




                                                                                                                     25
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenLaporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenEKPD
 
Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713Yustus Rona
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi acehEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010infosanitasi
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 

La actualidad más candente (19)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenLaporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
 
Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 

Similar a Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehEKPD
 
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Dadang Solihin
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010Dadang Solihin
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALUEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxPengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxTito Franky
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTAEKPD
 
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBBLapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBBEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASEKPD
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi baliEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIRLaporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIREKPD
 

Similar a Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
 
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxPengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
 
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBBLapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIRLaporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
 

Último

Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 

Último (20)

Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara

  • 1.
  • 2. KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah dilaksanankan selama satu tahun dan saat ini telah memasuki tahun kedua. Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian target serta relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan daerah perlu dilakukan evaluasi. Fokus utama evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 untuk mengetahui: 1. Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; 2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah; 3. Evaluasi tematik di tiap daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011, pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara. Laporan ini merupakan laporan awal dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 yang berisikan rencana kerja tim di dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Pada kesempatan ini kami dari Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang masih tetap mempercayakan pelaksanaan EKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 kepada Universitas Sumatera Utara. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak, khususnya kepada Bappeda, BPS, dan Dinas/Instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara, sehingga pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan baik lagi. Medan, Juni 2011 Rektor, dto Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc.(CTM), SpA(K) NIP. 195002101978111001 1
  • 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. 3 A. Latar Belakan Evaluasi ……………………………………………………………. 3 B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi ………………………………………… 5 C. Anggota Tim EKPD Provinsi …………………………………………………….. 6 BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ………………………………………… 8 A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ……………… 8 B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi …………….. 12 C. Evaluasi Tematik …………………………………………………………………… 14 BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………….. 18 LAMPIRAN 2
  • 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Evaluasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: 1. Pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; 2. Koordinator; 3. Think-tank; dan 4. Administrator dengan penjabaran penyusunan dan pegelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi. Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang 3
  • 5. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post. Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah. RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Perekonomian Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: 1. Tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; 4
  • 6. 2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan 3. Evaluasi tematik di tiap daerah. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal. B. Tujuan, sasaran dan Keluaran Evaluasi No Tujuan Sasaran Keluaran 1 Untuk melengkapi 1. Tersedianya baseline data Dokumen data dasar baseline data 2009 dan 2009 dan hasil evaluasi evaluasi dan mengetahui tingkat terhadap capaian prioritas dokumen hasil pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 evaluasi terhadap nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010- capaian prioritas berdasarkan RPJMN 2014 di tiap daerah. nasional 2010 dan 2010-2014 di tiap 2. Tersedianya informasi dasar 2011 berdasarkan daerah untuk merumuskan RPJMN 2010-2014 kebijakan terutama yang di tiap daerah. berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun olehe pemerintah daerah. 2 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil relevansi isu strategis, yang menunjukkan evaluasi relevansi sasaran, arah kebijakan, kesesuaian dan atau terhadap isu strategis, dan strategi ketidaksesuaian antara isus sasaran, arah pengembangan dalam strategis, sasaran, arah kebijakan, dan RPJMN 2010-2014 kebijakan, dan strategi strategi dengan kondisi daerah pengembangan dalam pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan RPJMN 2010-2014 kondisi daerah. dengan kondisi 2. Tersedianya informasi dasar daerah. untuk melkukan revisis RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah derah. 5
  • 7. Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil 3 masalah spesifik terhadap masalah spesifik evalusi terhadap melalui evaluasi tematik melalui evaluasi tematik di masalah spesifik di tiap daerah tiap daerah. melalui evaluasi 2. Tersedianya informasi dasar tematik di tiap bagi pemerintah maupun daerah. pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah. C. Anggota Tim EKPD Provinsi Penangungjawab EKPD 2011 adalah Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Sekretariat Tim Pelaksana yang terdiri dari Tim Sekretariat Nasional, Tim Penghubung Provinsi dan Tim EKPD Provinsi. Ketua Sekretariat Tim Pelaksana adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat Tim Pelaksana dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011 Tentang Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 di 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi, anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara adalah: 1. Prof. Dr.dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K); 2. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI; 3. Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga, M.Eng; 4. Prof. Dr.lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE; 6
  • 8. 5. Prof Dr.Drs. Badaruddin, M.Si; 6. Dr.Ir. Nazaruddin, MT; 7. Dr. Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D; 8. Paidi Hidayat, SE, M.Si. Semua anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara 2011 merupakan anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010, kecuali Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI. (Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama), yang merupakan pertama kali sebagai anggota Tim EKPD. Pengalaman beliau sebagai Pembantu Rektor IV dan kepakaran ilmu yang dimiliki menyebabkan tidak terlalu sulit untuk memahami pekerjaan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah ini. 7
  • 9. BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN dengan komponen sebagai berikut: 1. Reformasi Birokrasi dan tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, & Pasca-konflik; dan 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu: 1. Kesejahteraan Rakyat; 2. Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Perekonomian Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010 dan 2011 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 8
  • 10. Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011 Tim EKPD Provinsi Sumatera Utara akan melengkapi data sebagaimana yang terdapat dalam tabel indikator. Terdapat 2 alternatif cara pengisian data: 1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan sumber data yang sama, atau 2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011 yang sama. Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010, Capaian 2011 dan Target 2011 Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014 berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang memiliki target kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN adalah: a. Pertumbuhan Ekonomi b. Tingkat Kemiskinan c. Angka Pengangguran d. Angka Kematian Bayi e. Rata-rata lama sekolah f. Angka harapan hidup Komponen indikator yang di evaluasi adalah: 9
  • 11. No Prioritas Indikator Satuan Keterangan Nasional Indikator 1 Reformasi Persentase kasus korupsi yang tertangani % U Birokrasi dan dibandingkan dengan yang dilaporkan Tata Kelola Persentase kab/kota yang memiliki peraturan % U daerah pelayanan satu atap Persentase kab/kota yang memiliki pelaporan % U Wajar tanpa Pengecualian (WTP) Persentase kab/kota yang telah memiliki e- % U procurement Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda % U Transparansi 2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Tahun U Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P Angka melek aksara 15 tahun keatas % P 3 Kesehatan Angka Kematian Bayi Per U 1000 kelahir an hidup Angka harapan hidup Tahun U Persentase penduduk ber-KB (contraceptive % U prevalence rate) Laju pertumbuhan penduduk % P 4 Penanggulang Persentase penduduk miskin % U an Kemiskinan Tingkat pengangguran terbuka % U 5 Ketahanan PDRB Sektor Pertanian Rp. U Pangan Nilai Tukar Petani Rp. P Produksi Padi Ton P Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P 6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam Baik % U kondisi Sedang % U Buruk % U Jumlah Pembangunan Rumah Unit U Sederhana/Provinsi Perda RTRW Provinsi Unit U Persentase kab/kota yang telah mensahkan % P Perda RTRW 7 Iklim Investasi Persentase kredit UMKM % U dan Iklim Nilai Realisasi Investasi PMA US$ U Usaha Juta Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp. U Milyar Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P Jumlah tabungan masyarakat Rp M P 8 Energi Rasio Elektrifikasi % U 9 Lingkungan Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan % U Hidup dan terhadap lahan kritis Pengelolaan Frekuensi terjadi bencana Kali/tah P Bencana un Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di % P Ibukota Provinsi Persentase pembentukan Badan % P Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi 10
  • 12. No Prioritas Indikator Satuan Keterangan Nasional Indikator 10 Daerah Indeks Gini U Tertinggal, Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U Terdepan, Kemiskinan % P Terluar, dan Pasca Konflik 11 Kebudayaan, Jumlah paten (HAKI) Unit U Kreatifitas, Inovasi dan Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P Teknologi Jumlah perpustakaan Buah P Jumlah hasil riset dari lembaga riset Buah P Prioritas Lainnya 1 Kesejahteraan IPM Indeks U Rakyat Pendapatan per kapita Rp juta / U tahun Penyandang masalah sosial % P Gizi Buruk % P 2 Politik, Hukum, Indeks kriminilitas Indeks U dan Persentase penyelesaian kasus kejahatan % P Keamanan konvensional Persentase penyelesaian kasus kejahatan % P transnasional 3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi % U Inflasi % P Perkembangan PAD % P Pertumbuhan Ekspor % P Pertumbuhan Impor % P Langkah 3: Analisis 1. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011, maka dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapainya atau tidaknya target kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan komponen analisis terdiri dari: a. Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. b. Untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir yang datanya tersedia. c. Menjelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data pertengahan tahun yang telah diidentidikasi. 11
  • 13. 2. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja tahun 2010 dibandingkan dengan capaian 2009. b. Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Langkah 4: Rekomendasi Rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis seperti tersebut diatas adalah rekomendasi yang berdasarkan prioritas pembangunan 2010 dan 2011 untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. Dalam rekomendasi diharapkan berisi usulan-usulan konkrit terhadap prioritas pembangunan. B. Relevansi Isu Strategsi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-masing provinsi. Langkah-langkah evaluasi relevansi tersebut dilakukan sebagai berikut: Langkah 1: Identifiksi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan RPJMN 2010-2014 Identifikasi dilakukan berpedoman pada hasil identifikasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Nasional terhadap sejumlah isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan untuk wilayah Sumatera pada RPJMN 2010-2014 (Lihat lampiran-1). Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dengan kondisi provinsi Tim EKPD Provinsi Suatera Utara akan melakukan analisis sebagai berikut: 12
  • 14. a. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera Utara. b. Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera Utara. c. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sumatera Utara. Format analisis untuk kegiatan tersebut adalah: Isu strategis (1) (2) (3) (4) (5) RPJMN 2010- RPKD 2010 RPKD 2011 Analisis Rekomendasi 2014 Relevansi Isu Strategis RKP/RKPD 2013 Sasaran (1) (2) (3) (4) (5) RPJMN 2010- RPKD RPKD Analisis Rekomendasi 2014 2010 2011 Relevansi Sasaran RKP/RKPD 2013 13
  • 15. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) RPJMN 2010- RPKD RPKD Analisis Rekomendasi 2014 2010 2011 Relevansi Kebijakan dan Strategi RKP/RKPD 2013 Langkah 3: Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan Adapun arah rekomendasi dari ketiga komponen tersebut adalah: a. Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa perbaikan isu strategis, maka akan diuraikan rumusan perbaikannya. b. Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa perbaikan sasaran, maka akan dilengkapi dengan uraian rumusan perbaikannya. c. Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembanagn. Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan maka akan diuraikan rumusan perbaikannya. C. Evaluasi Tematik Hasil evaluasi isu terpenting dan bersifat strategis Provinsi Sumatera Utara yang telah dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara baik yang yang perlu ditindaklanjuti berupa rekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah. Sepanjang tahun 2005-2010, Universitas Sumatera Utara melalui wadah Lembaga Penelitian telah banyak melakukan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain seperti PT PLN, Ditjen Dikti, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dunia Usaha dan 14
  • 16. lain-lain. Tidak sedikit penelitian tersebut berkenaan isu strategis daerah ini seperti masalah lingkungan yang meliputi antara lain kerusahakan hutan, gangguan banjir, pengembangan sumberdaya energi terbarukan, ketahanan pangan, pemanfaatan lahan kritis, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, konversi bahan mentah menjadi produk jadi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Beberapa hasil penelitian yang memuat rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah ialah: 1. Analisis perubahan penggunaan lahan hutan dan pembayaran jasa lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli Sumatera Utara 2. Minimalisasi kerusakan lingkungan hutan alam melalui teknik pemanenan kayu ramah lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari 3. Analisis alaih fungsi hutan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di Sumatera Utara 4. Kajian model program ketahan pangan rumah tangga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara 5. Teknik rehabilitasi hutan berbasis sisteminformasi geografis di Taman Nasional Gunung Lauser 6. Analisis pola distribusi curah hujan untuk pendugaan debit puncak dalam rang-ka pencegahan banjir dengan metode rasional di Daerah aliran Sungai di Pantai Timur Sumatera Utara 7. Studi produksi bio gas dari limbah cair pabrik kelapa sawit melalui fermentor anaerob termofilik 8. Peningkatan produksi bio gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik melalui sistem terintegrasi peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit 15
  • 17. 9. Studi produksi bahan bakar terbarukan logno etanol dari bahan buangan tan-dan kosong sawit di Sumatera Utara 10. Model pengelolaan konflik bernuansa sara untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat plural di Sumatera Utara. Sebagian besar dari isu strategis tersebut dan berbagai isu strategis lainnya telah terungkap dalam EKPD 2006, 2007 2008, 2009 dan 2010. Namun demikian, pembahasan yang dilakukan hanya berdasarkan fakta dan temuan lapangan oleh pihak yang terkait dengan masing-masing isu. Oleh karena itu, dalam evaluasi tematik ini akan dilakukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian USU untuk dapat mengakomodasi kebijakan yang lebih lengkap. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait termasuk instansi pemerintah daerah yang akan menjadi pelaksana kebijakan dan temuan- temuan penelitian tersebut. Diharapkan, hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah Sumatera Utara dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah terutama kebijakan anggaran sesuai dengan kepentingannya. Beberapa isu strategis lain yang saat ini sedang mendapat perhatian hangat dari masyarakat di Sumatera Utara ialah: 1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumu Seurulla berkapasitas 330 MW yang merupakan pembangkit listri bertenaga panas bumi yang pertama di Sumatera Utara dan 2. Pengoperasian Bandar Udara Kuala Namu dan dampaknya terhadap pengembangan wilayah di Sumatera Utara. Kedua isu strategis ini juga akan dievaluasi guna mengakomodasi kebijakan yang perlu direkomendasi kepada pemerintah. 16
  • 18. Tujuan dari evaluasi tematik adalah: Mengakomodasi usulan kebijakan yang direkomendasi dari hasil kajian/evaluasi atas penelitian-penelitian kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah Sumatera Utara . Berdasarkan komponen evaluasi tersebut diatas, maka kerangka kerja pelaksanaan EKPD 2011 dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini: Gambar 1 Kerangka Kerja Pelaksanaan EKPD 2011 1 2 3 Evaluasi Terhadap Capaian Relevansi Isu Strategis dsb Evaluasi Tematik Prioritas RPJMN 2010-2014 dalam RPJMN 2010-2014 Identifikasi Capaian 2009, 2010, Identifikasi isu strategis, Identifikasi dokumen hasil 2011 dan Target 2010 dan 2011 sasaran, arah kebijakan dan evaluasi yang telah strategis pengembangan dilaksanakan dalam RPJMN 2010-2014 Analisis Analisis Capaian 2010 Capaian 2010 dibandingkan dibandingkan Analisis relevansi isu capaian 2009 target 2010 strategis, sasaran, arah kebijkan dan strategi Penyusunan Laporan Hasil dan capaian dan capaian pengembangan dalam Identifikasi Dokumen 2011 2011 dibandingkan dibandingkan RPJMN 2010-2014 capaian 2010 capaian 2011 Rekomendasi Berdasarkan 11 + Rekomendasi Berdasarkan Rekomendasi kebijakan 3 Prioritas Nasional Lainnya 11 + 3 Prioritas Nasional sesuai dengan isi dokumen Lainnya hasil evaluasi yg telah dilaksanakan oleh USU 17
  • 19. BAB III PENUTUP Keberhasilan dari pelaksanaan EKPD 2011 tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari pemerintah, perguruan tinggi, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara dan stakehoders terkait. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah berikutnya. 18
  • 20. Lampiran 1: Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan untuk Wilayah Sumatera pada RPJMN 2010-2014 SUMATERA Isu Strategis RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi 1. Optimaslisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah ataupun nasional di antaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman panyan dan hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi wilayah penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan. Bentang alam wilayah Sumatera juga memiliki keindahan alam yang sangan potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya yang sanyat strategis, pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi. 2. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak 19
  • 21. RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi membutuhkan pasokan energi listrik yang terintegrasi untuk satu wilayah. 3. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah Keragaman potensi sumber daya alam yang dimili provinsi-provinsi di wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara. 4. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi sangat strategis. Seiring dengan transformasi struktural perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat, terkait masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi. 5. Kualitas birokrasi dan tata kelola 20
  • 22. RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, investasi di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan meyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga miskin dengan mengakses pelayanan publik. 6. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain. Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan. Tantangan utama dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan dengan wilayah negara tetangga. 7. Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang pesisir barat wilayah Suamtera. Potensial gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan 21
  • 23. RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi sumber daya alam da lingkunga yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan. Sasaran RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi Meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita; Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera; Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; Berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; Berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai. 22
  • 24. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi 1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet; 2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut; 3. Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi; 4. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi : a. Mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara; b. Mengembangkan sumber energi alternatif. 5. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu; 6. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi: a. Meningkatkan kapasistas pembangkit listrik; b. Mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik; c. Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik. 7. Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah Timur; 23
  • 25. RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi b. Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut; c. Meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; d. Mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai. 8. Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; b. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin; c. Meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja. 9. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin. 10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan kualitas legalisasi; b. Meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. 11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan; b. Mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan. 12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dilakukan dengan strategi: 24
  • 26. RPJMN 2010-2014 RKPD RKPD Analisis Rekomendasi 2010 2011 Relevansi a. Meningkatkan mitigasi bencana alam; b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 25