Tugas Makalah tentang peranan indonesia dalam pergaulan internasional

1. TUGAS PPKN
TENTANG PERANAN INDONESIA
HUBUNGAN DALAM INTERNASIONAL
DISUSUN OLEH :
ELTANI KURNIAWAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KELAM PERMAI
ALAMAT : JALAN SINTANG-NANGA JETAK DESA KEBONG
KECAMATAN KELAM PERMAI
TAHUN AJARAN 2015-2016

2. KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME, yang telah
memberikan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah Tentang
Peranan Indonesia Dalam Hubungan Internasional dengan lancer dan baik.
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih, kepada Guru Mata Pelajaran
PPKN, yang telah mendorong dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan
Makalah ini dengan baik. Semoga dengan diselesaikannya makalah ini dapat
menambah wawasan pembaca dalam bidang Hubungan Internasional baik dibidang
Politik maupun dibidang Pendidikan.
Penulis juga meminta maaf mungkin ada kesalahan dalam penulisan makalah ini.
Kelam Permai, 02 Maret 2015
Penulis
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………...ii
BAB : PENDAHULUAN………………………………………………..……………...…...1
BAB II : PEMBAHASAN…………………………………………………………………..2
A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL…..…...2
B. MAKNA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA………………...3
C. TUJUAN DAN FUNGSI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA……………….5
BAB III : SENGKETA INTERNASIONAL DAN BERBAGAI ASPEKNYA……………6
A. PENGERTIAN SENGKETA INTERNASIONAL……………………………...…6
B. PENYEBAB SENGKETA INTERNASIONAL………………………………..….6
C. PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL…………………..6
D. MASALAH-MASALAH INTERNASIONAL…………………………………….7
E. HAKEKAT ORGANISASI INTERNASIONAL………………………………….8
F. KLAFISIKASI ORGANISASI INTERNASIONAL………………………………8
G. PENDIRIAN ORGANISASI INTERNASIONAL………………………………...9
H. CONTOH ORGANISASI PBB…………………………………………………..10
I. PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL…………………………...13
BAB III : PENUTUP……………………………………………………………………..15
A. KESIMPULAN…………………………………………………………………..15
B. SARAN…………………………………………………………………………..15
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara
beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-
negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional
(kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan
pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubunngan internasional terdapat
berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan
ketergantungan, pola hubungan sama derajat antarbangsa.. Ketentuan atas karena perjanjian
internasional akan mengakibatkan hokum yang juga sekaligus akanmenjalani kepastian
hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar
subjek-subjek hokum internasional.
Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan
dengan bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan
politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai
dicanangkan sejak awal merdeka.
Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia
pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga
membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya.
Pada umumnya, negara yang telah merdeka dan bedaulat penuh akan mengadakan
hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan masyarakat, struktur
pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, perbedaan
tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan adanya hubungan
internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang tidak dapat menjalin
hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional diperlukan karena suatu
negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan
dan menjaga kedaulatan negaranya.
1

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar belakang munculnya hubungan internasional
Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan
perkembangan industri yang tidak merata. Setiap negara memiliki sumber kekuatanyang
berbeda. Mungkian ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang banyak
jumlah penduduknya,sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Hal
tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk pada hukum yang
dianut negaranya masing-masing. Hubungan Internasional merupakan hubungan antarnegara
atau antar individu dari negara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut baik dalam hubungan
politis, budaya, ekonomi ataupun hankam.
Kerjasama ini tidak hanya diperlukan oleh bangsa atau negara yang berkembang. Akan
tetapi, juga negara-negara besar dan maju. Hubungan internasional Indonesia dengan negara lain
dilandasi oleh persamaan derajat dan didasarkan pada kemajuan serta persetujuan dari beberapa
atau semua negara.
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara
bilateral maupun multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber
daya, dan letak geografis. Jika suatu negara memiliki kekuatan empat faktor tersebut, maka
negara tersebut relatif lebih longgar untuk mengadakan hubungan internasional. Namun, jika
empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan sangat membutuhkan hubungan
internasional.
1. Manusa adalahmahluk social sehingga memiliki kecenderungan untuk bergaul dan
bekerjasama dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berkelompok dan bekerjasama
manusia lainnya juga didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhannya baik secara
lahirian maupun batiniah.
2. Sebagai bangsa, manusua tak mungkin hidup tanpa menjalin hubungan dengan bangsa lain.
3. Lahirnya era keterbukaan lahirnya era globalisasi, yang imbasnya adalah
a. Hubungan antarbangsa makin erat karena pada era ini kemajuan teknologi informasi
makin pesat, sehingga hubungan antar warga dunia tak dapat dibatasi oleh apa pun.
2

6. b. Ketergantungan antar warga makin tinggi, sehingga kebijakan demostik suatu negara
(bangsa) tak bias dilepaskan begitu saja dari pertimbangan pandangan internasional.
c. Karena ketergantungan antarnegara makin tinggi serta hubungan makin erat, maka tidak
dapat dihindari efek negatifnya, yaitu gesekan kepentingan antarn negara yang satu dan
negara yang lainnya. Untuk itu, perlu diadakan hubungan internasional guna
menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menentukan pola hubungan yang jelas.
d. Bangsa Indonesia perlu menetapkan pola hubungan dengan bangsa lain dengan landasan
yang kokoh baik landasan formal maupun material, sehingga kepentingan nasional tetap
dikedepankan. Dengan demikian, dalam percaturan internasional, bangsa kita tetep kokoh
dan tidak mudah terombang-ambing serta menjadi subjek dan bukan menjado objek.
Pada saat pecahnya perang dunia ke II para pakar ilmu Hubungan Internasional terus
berlanjut untuk fokus pada asal muasal hubungan internasional atau antar negara, dalam
usahanya untuk memahami penyebab pecahnya perang. Setelah konflik tersebut ada beberapa
usaha yang diperbaharui untuk mencapai perdamaian dunia. Ditandai dengan lahirnya PBB pada
tahun 1945.
Pada masa yang penuh pengawasan ini, banyak negarawan membentuk pandangan bahwa
menghilangkan perang sangatlah tidak mungkin. Lalu mereka lebih memilih untuk berfokus pada
bagaimana cara untuk membatasi dan mengontrol konflik global.
B. Makna Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan
dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya,
negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan
tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya,
ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia, untuk memperoleh pengakuan dan
dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para pendiri negara kita mengadakan
hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil,negara kita
dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaanya sampai sekarang.
3

7. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa
dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu dipahamami
dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini:
1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam
berhubungan dengan negara lain.
2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh
suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk
kepentingan nasional.
3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional
merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang
bersangkutan.
Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan
kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia
mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam siding Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap politik luar
negeri Indonesia seperti berikut. Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh kebijakan politik
luar negeri Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta. Ia mengatakan, bahwa
tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila
barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;
3. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia
dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran
rakyat;
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam
Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.
4

8. C. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif ialah:
a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;
b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan
damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;
c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.
d. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan
prinsip-prinsip berikut:
1) Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama
dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia;
2) Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling
menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia
menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
3) Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;
4) Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman
kepada Piagam PBB.
5

9. BAB III
SENGKETA INTERNASIONAL DAN BERBAGAI ASPEKNYA
A. Pengertian Sengketa Internasional
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional
mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut
balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
B. Penyebab Sengketa Internasional
Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain :
a. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
b. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
c. Perebutan sumber-sumber ekonomi
d. Perebutan pengaruh ekonomi
e. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
f. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain
g. Adanya perbedaan kepentingan
h. Penghina terhadap harga diri bangsa
i. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum
tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ).
j. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada
di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan.
k. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat
mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.
C. Penyebab timbulnya sengketa Internasional meliputi berbagai bidang sebagai
berikut :
a. Bidang Politik
b. Batas Wilayah (laut teritorial dan daratan)
c. Bidang Ekonom
6

10. D. Masalah-Masalah Internasional
Masalah internasional adalah masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara yang diatur
dalam hukum internasional.
Masalah Internasional, antara lain sebagai berikut :
1.Intervensi
Intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain, intervensi
bertentangan dengan hukum internasional bila]
2.Penyerahan (ekstradisi)
Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau sudah
dijatuhi hukuman oleh suatu negara, dan bersembunyi atau melarikan diri ke negara lain untuk
dikembalikan ke negara asal.
3.Suaka (asylum)
Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari negara
lain. Pemberian suaka didasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kemanusiaan dan
pertimbangan politik. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk hubungan antara negara
yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya mendapat suaka.
4. Hukum Netralitas
Netralitas adalah sikap suatu negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam
permusuhan.
Menurut Grotius ada dua prinsip umum nertralitas, yaitu sebagai berikut :
a) Negera netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang
berperang, sedangkan yang berperang berdasarkan alasan perang yang tidak adil. Di
samping itu, negara netral tidak boleh menghalang-halang gerakan pihak berperang yang
alasan perangnya adalah adil.
b) Jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu perang, maka negara netral harus
memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama.
7

11. E. Hakekat Organisasi Internasional
Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak
diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Dalam
merumusakan definisi organisasi nasional, para sarjana tidak merumuskannya secara langsung
akan tetapi cenderung mengilustrasikan substansi dari pada organisasi internasional yang
mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar atau minimal yang harus dimiliki oleh
suatu entitas yang bernama organisasi internasional.
Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu proses,
organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut
yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi Internasional juga diperlukan dalam rangka
kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta
memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.
F. Klasifikasi Organisasi Internasional
Shermers mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur dan fungsi organisasi
internasional menjadi empat macam:
1. Organisasi publik dan privat
Organisasi Internasional publik adalah organisasi yang didirikan berdasarkan penjanjian
antar negara.
Organisasi Internasional privat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan hukum
internasional privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negar.
2. Organisasi universal dan tertutup
Organisasi Internasional universal adalah organisasi yang memiliki karakter
“universalitas, ultimate necessity, yaitu secara pesat organisasi ini menjadi kebutuhan
yang harus dipenuhi dan ketiga heterogenitas yakni dibangun atas dasar perbedaan
pandangan politik, perbedaan budaya serta perbedaan tahap kemajuan.
Organisasi Internasional tertutup adalah organisasi yang besifat tertutup yang artinya
perhimpunan tidak akan menerima keanggotaan selain dari groupnya atau komunitas
secara terbatas.
3. Organisasi suprasional dan organisasi antar pemerintah
8

12. Organisasi Internasional suprasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam bidang
legislasi, yudikasi dan eksekutif bahkan sampai warga negara.
Organisasi Internasional, organisasi antar pemerintah hanya terbatas pada organ tertentu
yaitu eksekutif. Untuk IGO diterapkan pada kerjasama antarpemerintah maupun organ-
organ pemerintah selain suprasional.
4. Organisasi umum dan Organisasi fungsional
Organisasi Internasional umum sering disebut dengan organisasi politik, dengan ciri
vastness of the fields juga termanifestasi dalam delegasi-delegasi diplomatik dan delegasi
politik untuk tujuan politik.
Organisasi fungsional sering disebut dengan organisasi tehnis yang memiliki kekhususan
dalam bidang fungsi spesifik.
5. Organisasi internasional dengan anggota regional dengan tujuan khusus.
G. Pendirian Organisasi Internasional
Prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi adalah adanya keinginan untuk bekerja sama,
begitu juga prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi internasional yaitu adanya keinginan
untuk bekerja sama yang jelas-jelas kerjasama tersebut akan bermanfaat dalam bidangnya
dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggota dalam suatu
organisasi internasional.
Syarat-syarat pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur
perjanjian internasional sebagai mana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan
bahwa:
“an international agreement concluded between states in written form and governed by
international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument,
and whatever its particular designation”
Berdasarkan unsur-unsur diatas maka persyaratan suatu organisasi internasional dapat
diperinci sebagai berikut:
 Dibuat oleh negara sebagai para pihak
 Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrumen
 Untuk tujuan tertentu
9

13. H. Contoh Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa - Bangsa ( PBB )
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau
disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di
dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan
internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah
Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri
wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari
1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang
bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung
menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-
masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara anggota,
beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai
pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya
berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member
states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB,
sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat
sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana.
Organisasi ini memiliki enam organ utama:
1. Majelis Umum (majelis musyawarah utama)
2. Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi,
sosial internasional dan pembangunan)
4. Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)
5. Mahkamah Internasional (organ peradilan primer)
6. Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif
10

14. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945).
Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh
umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang
gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama
dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan
Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang
yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai
istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi
digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana
masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di
San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat
dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober
1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina,
Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum
pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall
di London pada Januari 1946.
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope
Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas
Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat,
saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN"
pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government"
atau Pemerintah Seluruh Dunia.
11

15. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui
oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan
dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan
menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa
aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada
perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:
- Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
- Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan
derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara
lain.
- Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
- Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
- Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
- Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis
untuk mencapai tujuan PBB.
Peran PBB terhadap hubungan internasional sangat banyak. diantaranya adalah:
- Menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi antar Negara anggota PBB dengan menjadi
pihak ketiga
- Menindak pihak pihak yang melakukan pelanggaran internasional
12

16. I. Pembubaran Organisasi Internasional
Suatu organisasi internasional pada umumnya dalam konstitusinya tidak mencantumkan
mengenai pembubaran organisasi, akan tetapi dengan berdirinya suatu organisasi internasional
akan selalu mempertahankan berdirinya organisasi internasional tersebut. Dan apabila terdapat
pembubaran organisasi internasional atau membubarkan diri itu dikarenakan oleh dua hal yaitu:
· Penutupan ( tugasnya sudah selesai )
· Penggantian ( organisasi lain telah mengambil alih fungsi )
Pembubaran suatu organisasi internasional dapat dirumuskan dalam ketentuan atau anggaran
dasar pendiriannya. Pada umumnya dapat dilihat dari kondisi berikut ini:
· Ketentuan Konstitusinya
Melalui metode ini organisasi mencamtumkan secara ekslisit sampai kapan berlakunya
traktat dan konstitusinya.
· Ketentuan Dalam Traktat Lain
Pola berakhirnya organisasi internasional adalah dengan adanya ketentuan traktat atau
protokol baru yang dibuat dan diselenggarakan oleh partner yang sama. Selain itu
dimungkinkan kehadiran suatu organisasi internasional dalam satu bidang akan
menghapuskan beberapa organisasi yang telah ada sebelumnya.
· Ketentuan Rapat atau Kongres Umum
Suatu organisasi yang mencamtumkan waktu pembubarannya, maka organisasi tersebut
akan memberdayakan kongres umum untuk memutuskan.
· Amandemen Konstitusi
Merupakan hal yang dapat diterima melalui prosedur yang telah disepakati bersama
antarnegara anggota.
· Perubahan Keadaan
Pembubaran organisasi internasional dapat terjadi apabila terdapat perubahan keadaan
fundamental atas suatu yang menjadi objek perjanjian.
Pembubaran Organisasi Internasional memiliki konsekuesi terhadap fungsi dan peraturan
yang dibuat oleh organisasi internasional. Berikut konsekuensi pembubaran organisasi
internasional terhadap :
13

17. · Fungsi Organisasi
Dengan bubarnya organisasi maka aktivitas organiasi tersebut akan berhenti dan
fungsinya dapat diambil alih oleh satu atau beberapa organisasi lain.
· Ketentuan Organisasi Internasional
· Ketentuan suatu organisasi internasional tertentu dapat dikatakan tidak belaku apabila
organisasi tersebut bubar. Bentuk-bentuk norma hukum yang dihasilkan yaitu:
- Rekomendasi dan Deklarasi
- Konvensi
- Peraturan internal
- Regulasi yang bersifat umum
- Keputusan yang mengikat
- Perjanjian
- Kontrak
· Personalia yang bekerja di Organisasi Internasional
Setelah pembubaran organisasi internasional biasanya organisasi pengganti mengambil
alih personel organisasi yang dibubarkan, terutama yang lebih berpengalaman.
· Kekayaan Organisasi Internasional
Kekayaan Organisasi Internasional yang bubar akan dibagi antara para anggota secara
proposional sesuai dengan kontribusi mereka.
14

18. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian
kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling
ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini
terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga
bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian
antar bangsa di dunia.
Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan
negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan
dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang
diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat
dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan
hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa
berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak
terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika
kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai
salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional negara yang bersangkutan.
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional
mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut
balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
B. Saran
Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang
sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan
internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan
mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki kebutuhan
mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap
bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan hubungan antar negara.
15

19. DAFTAR PUSTAKA
· http://deviapriyanti158.blogspot.com
· http://pubdok-sumedang.blogspot.com
· http://mayka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-59445-PIHI-
Sejarah%20Perkembangan%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional.html
· http://anggreita-shaskia-fisip12.web.unair.ac.id/artikel
· http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri
· http://dhienasicewecute.blogspot.com/
· http://pyonk2pyonk.blogspot.com/
· Lks Modul Kewarganegaraan, Tim edukasi HTS
16