Dlh Perling dan Pertek
•
6 recomendaciones•2,818 vistas
Dinas lingkungan hidup - UU cipta kerja
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Dlh Perling dan Pertek
Similar a Dlh Perling dan Pertek (20)
Más de Era Wibowo
Más de Era Wibowo (20)
Dlh Perling dan Pertek
- 1. PERSETUJUANLINGKUNGAN DAN PERSETUJUANTEKNIS DALAMIMPLEMENTASIUUCIPTAKERJA, PP22TAHUN2021DANPERATURANTURUNANNYA PADAPERIZINAN BERUSAHABERBASISRISIKO Oleh : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas
- 2. DAFTAR PERATURAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021 • Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Permen LHK No. 3 Tahun 2021 • Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 • Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL Permen LHK No. 5 Tahun 2021 • Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Permen LHK No. 6 Tahun 2021 • Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 3. PRINSIP & KONSEP DASAR Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja dan PP 22/2021 Beberapa perubahan pengaturan Amdal dalam UU CK: • Perubahan nomenklatur perizinan: Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Izin PPLH menjadi Persetujuan Teknis dan sebagai syarat Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat Perizinan Berusaha. • Perubahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis • Transformasi Komisi Penilai Amdal menjadi Tim Uji Kelayakan; • Uji kelayakan dokumen Amdal oleh Ahli bersertifikat; • Pengaturan Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal secara lebih Proporsional; • Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke ◦ Secara Prinsip dan Konsep TIDAK BERUBAH dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA sesuai dengan tujuan UU CK yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan TETAP MEMENUHI KETENTUAN ◦ yang ditetapkan
- 4. Daftar Istilah baru perizinan lingkungan dalam proses Perizinan Berusaha Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang- undangan ◦ Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO, adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL AMDAL) atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH UKL- UPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. 1 Aturan lama: disebut dengan Izin PPLH. Diproses setelah Izin Lingkungan Aturan baru: Diproses di awal sebelum Persetujuan Lingkungan 2 Perizinan Berusaha legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjaankan usaha dan/atau kegiatannya. atau Persetujuan Pemerintah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah. 4 3
- 5. Tata cara Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan untuk usaha dan/ atau kegiatan wajib UKL - UPL Pemohon Penapisan Kewanganan Pusat Prov Kab Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan SPPL UKL-UPL Penapisan Pertek Emisi L B3 ANDALALIN Dishub Air Limbah Kajian/ Standar Teknis Pembuangan ke badan air permukaan Pemanfaatan utk aplikasi ke tanah Pemanfaatan utk formasi fertilizer Pemeriksaan Dokumen Penilaian Substansi Persetujuan Teknis Permohonan Penilaian AMDAL / Pemeriksaan UKL- UPL Pemeriksaan Administrasi Penilaian AMDAL / Pemeriksaan Standar UKL-UPL PERSETUJUAN LINGKUNGAN Persyaratan Perizinan Berusaha AMDAL Terintegrasi ke dalam NIB, Terbit secara otomatis pada sistem OSS Rekomendasi Kajian/ Standar Teknis Pemeriksaan Dokumen Penilaian Substansi Persetujuan Teknis Kajian Teknis Pemeriksaan Administrasi Verifikasi Persetujuan Teknis
- 6. Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan Kewenangan Perizinan Berusaha diatur berdasarkan PP 5 Tahun 2021 PENAPISAN KEWENANGAN
- 7. Lampiran I Permen LHK No. 4 Tahun 2021 PENAPISAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN Lampiran II
- 8. Batas wajib UKL-UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH Kegiatan berdampak penting terhadap LH BatasAMDAL Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan Dampak Lingkungan dan Dokumen LingkunganAMDAL UKL-UPL SPPL Ditetapka n dalam Peraturan Menteri LHK No 4/2021 3 5
- 9. PERSETUJUAN TEKNIS 1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- 10. Usaha/Kegiatan wajib AMDAL atau UKL UPL yg membuang atau memanfaatkan air limbah wajib memiliki : Persetujuan Teknis pemenuhan BMAL dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Tahapan: penapisan secara mandiri permohonan Pertek Dokumen pendukung permohonan Persetujuan Teknis: 1. Kajian teknis dan Sistem Manajemen Lingkungan atau 2. Dokumen pemenuhan Standar teknis (BMAL d/a Standar Teknologi) yg ditetapkan pemerintah dan Sistem Manajemen Lingkungan. Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan BMAL Pasal 133, PP22/2021 Pasal 3,4,5 PermenLHK 5/2021 Sebagai dasar pertimbangan dlm penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan BMAL a) Pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan; b) Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu; c) Pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu; d) Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan e) Pembuangan Air Limbah ke Laut Pj U/K wajib Amdal: ajukan Pertek bersamaan dg permohonan Perling atau sebelum ajukan Perling PJ U/K wajib UKL/UPL: ajukan Pertek sebelum ajukan Perling
- 11. Muatan Kajian Teknis dan Dokumen Pemenuhan Standar Teknis (PermenLHK 5/2021 lampiran II dan III) Kajian Teknis a. Standar teknis pemenuhan BMAL: i. deskripsi kegiatan, ii. rona lingkungan awal, iii. prakiraan dampak, iv. rencana pengelolaan lingkungan termasuk system pengolahan AL dan atau fasilitas injeksi, v. rencana pemantauan lingkungan b. Internalisasi biaya lingkungan Dokumen pemenuhan Standar teknis a. Standar teknis pemenuhan BMAL: i. deskripsi kegiatan, ii. rujukan BMAL yang ditetapkan Menteri, iii. rencana pengelolaan lingkungan termasuk system pengolahan AL, iv. rencana pemantauan lingkungan b. Internalisasi biaya lingkungan Ketentuan muatan kajian teknis : lampiran II Ketentuan muatan Dokumen pemenuhan standar teknis : lampiran III Pasal 6 dan 7 PermenLHK 5/2021
- 12. Lampiran II Permen LHK 5 /2021 TATA CARA PENYUSUNAN KAJIAN TEKNIS
- 13. Lampiran III PERMEN LHK 5/2021 TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS
- 19. PERSETUJUAN TEKNIS 2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- 20. PERSETUJUAN TEKNIS Pemenuhan Baku Mutu Emisi 1. Disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. 2. Setelah permohonan kajian teknis diterima akan dilakukan penilaian substansi, dimana : • telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi paling lama 3 (tiga) hari kerja • tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan 3. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen kajian.
- 21. Muatan persetujuan teknis untuk pemenuhan BME 01 02 03 standar kompetensi sumber daya manusia sistem manajemen lingkungan standar teknis pemenuhan baku mutu emisi
- 22. a. • parameter dan nilai baku mutu emisi b. • desain alat pengendali emisi c. • lokasi titik pengambilan sampel d. • sumber emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat e. • sarana prasarana pengambilan sampel f. • lokasi dan titik pemantauan udara ambien Standar teknis pemenuhan baku mutu emisi
- 23. S tandar teknis pemenuhan baku mutu emisi memiliki alat pengendali emisi menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatannya memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi memantau mutu udara ambien, konsentrasi emisi secara berkala melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara melakukan perhitungan beban emisi memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi pelaporan lingkungan hidup KEWAJIBAN
- 24. S tandar teknis pemenuhan baku mutu emisi membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan; melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong; menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. LARANGAN
- 26. Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha AMDAL UKL-UPL SPPL Pengawasan Penegakan Hukum: • Administrasi (Psl. 77, UU CK) • Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha; • Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. • Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha. (Psl. 72 & 76, UU CK) Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Dokumen Lingkungan Perizinan Berusaha: • Izin • Sertifikat Standar • NIB Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam Perizinan Berusaha (Psl 1 angka 11 & 12, UU CK) Persyarat an penerbitan Perizinan Berusaha (Psl. 24 ayat (5), UU CK) (Psl. 1, angka 35, UU CK) (Psl. 63, UU CK) 1 4
- 27. AMDAL UKL-UPL SPPL Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Persyarat an penerbitan “termuat” dalam Perizinan Berusaha Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Jenis Dokumen Lingkungan NIB sebagai Perizinan Berusaha telah mengintegrasikan SPPL Ting gi Menenga h Tinggi Menenga h Rendah Renda h Tingkat Risiko Usaha ≠ Tingkat Risiko Usaha digunakan untuk penetapan jenis Perizinan Berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009
- 28. Dampa k Jenis Perizinan Berusaha Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 UU CK Ting gi AMDA L UKL- UPL SPP L Menenga h Tinggi Renda h Menenga h Rendah IZI N SERTIFIK AT STANDA R NI B SK KL PKPL H NI B IZI N PENGAWAS AN PEMBINAA N Kriteria Risiko (dasar) Dampak Penting AMDA L UKL- UPL Dampak Tidak Penting, kegiatan Skala kecil Dampak Tidak Penting IZIN Usaha dan/atau Kegiatan PENGAWAS AN SPPL PEMBINAA N Izin Lingkung an Tingk at Risik o Norma Perizinan (UU 32/2009) Konsep Perizinan RBA (UU CK) • Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting; • Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha. Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Persetuju an Lingkung an Persetuju an Lingkung an Jenis Dokumen Lingkunga n Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha 1 7
- 29. Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK Dampa k Jenis Dokumen Lingkunga n Jenis Perizinan Berusaha Ting gi Menenga h Tinggi Renda h Menenga h Rendah NI B PENGAWASAN IZIN IZIN SERTIFIK AT STANDA R PEMBINAA N Kriteria Risiko (dasar) AMDA L UKL- UPL Dampak Tidak Penting kegiatan Skala kecil Dampak Tidak Penting Tingk at Risik o untuk Instansi Pemerintah untuk Pelaku Usaha • Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) • Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan Jenis Dokumen Lingkungan SK KL PKPL H NI B Persetuju an Lingkung an 1 8 AMDA L UKL- UPL SPP L PERSETUJU AN PEMERINTA H PENGAWAS AN Jenis Perizinan/ Persetujuan Persetuju an Lingkung an SPPL PEMBINAA N SK KL PKPL H Dampak Penting
- 30. PERSYARATAN AMDAL DAN UKL-UPL ◦ Pasal 44 PP 22/2021 – ANDAL dan RKL-RPL (AMDAL) ◦ Pasal 58 PP 22/2021 – Formulir UKL-UPL
- 31. Persetujuan Awal ◦ Penjelasan Pasal 44 PP 22/2021 ◦ Lampiran II PP 22/2021 LH DINHUB/KEMENHUB Persetujuan Teknis
- 32. MEKANISME / TATA LAKSANA - PENAPISAN PENAPISAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PENAPISAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN PENAPISAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN Pemohon NIB PUSAT PROVINSI KAB / KOTA Permohonan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup PENAPISAN MANDIRI, atau Instansi LH Pusat/Prov/Kab AMDAL / UKL-UPL / SPPL Permen Amdal/UKL-UPL/SPPL belum diterbitkan (perkiraan April) PERMOHONAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 1 2 3 4 Instansi LH Pusat/Prov/ Kab Perubahan Persetujuan Lingkungan TANPA menyusun Dokumen Lingkungan Hidup Baru Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan menyusun Dokumen lingkungan Baru AMDAL baru Adendum ANDAL dan RKL-RPL UKL-UPL baru TIPE A TIPE B TIPE C DPMPTSP ???
- 33. MEKANISME / TATA LAKSANA PENYUSUNAN & PENILAIAN AMDAL PENAPISAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PENAPISAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN PENAPISAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
- 34. MEKANISME / TATA LAKSANA PENYUSUNAN & PENILAIAN UKL-UPL PEMOHON SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP PERSETUJUAN LINGKUNGAN Pengisian Formulir UKL-UPL Formulir UKL-UPL Standar Formulir UKL-UPL Standar Spesifik • Tata Ruang • Persetujuan Awal • Persetujuan Teknis • Kesesuaian formulir Pemeriksaan Administratif Pemeriksaan Standar Lengkap Tidak Lengkap atau Tidak sesuai ditolak Diperoleh dari Sistem Informasi UKL-UPL standar Spesifik = 3 Hari kerja Jangka waktu Pemeriksaan Standar : UKL-UPL standar = 5 Hari kerja Sejak dinyatakan lengkap Persetujuan PKPLH Merupakan Persetujuan Lingkungan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha disetujui Notifikasi perbaikan Perbaikan UKL-UPL Pemeriksaan perbaikan 5 Hari kerja 2 Hari kerja
- 35. PELAKU USAHA (OSS) INSTANSI PEMERINTAH Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Persyaratan penerbitan “termuat” dalam Perizinan Berusaha terintegrasi dalam NIB (OSS) 2 8 Pengaturan Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) Pengisian Formulir SPPL Disetujui oleh Bupati secara otomatis melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan PERSETUJUAN PEMERINTAH
- 36. Perubahan Persetujuan Lingkungan Pemegang Persetujuan Lingkungan Perubahan Usahadan/atau Kegiatan Perubahan Persetujuan Lingkungan Pelaksanaan PerubahanUsaha dan/atauKegiatan 1. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) 2. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan 3. Perubahan Pengelolaan Lingkungan Dengan melalui penyusunan dokumen LH a.Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b.UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan Persetujuan Lingkungan PENGECUALIAN : 1. Perubahan (Kepemilikan, Pemisahan/penggabungan, Penanggungjawab, nama kegiatan, wilayah administrasi); 2. Penciutan/pengurangan; 3. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) yang diwajibkan; 36
- 37. AMDAL BARU Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan. Kriteria Perubahan yang lebih detail 1. Alat-alat Produksi 2. Kapasitas Produksi 3. Spesifikasi teknik 4. Sarana Usaha dan/atau kegiatan 5. Perluasan Lahan dan ◦ Bangunan 6. Waktu dan Durasi Operasi 7. Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup 8. Perubahan Kebijakan Pemerintah 9. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain a b Adendum Andal & RKL-RPL PerubahanUsaha dan/atau Kegiatan Bidang PPLH • Definisi; • Besaran/ Skala • dll c UKL-UPL BARU Sumber: Pasal 103 RPP Tindak Lanjut UU CK 34