5. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan manufaktur pada tingkat yang
rendah keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
(fisik dan non fisik)
Tingginya tingkat inflasi JUB naik vs rendahnya tk produksi
Tabel 1.3. Perkembangan Inflasi dan JUB: 1955-1966
Tahun Indeks Harga
(1954=100)
Jumlah uang beredar (juta Rp)
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
135
133
206
243
275
330
644
1648
3770
8870
61400
152200
12,20
13,40
18,90
29,40
34,90
47,90
67,60
135,90
263,40
675,10
2582
5593,4
5
6. Kabinet Hatta
Reformasi Moneter Devaluasi mata uang
nasional & Pemotongan uang 50% atas
semua uang kertas yang beredar
Kabinet Natsir
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
RUP (Rencana Urgensi Perekonomian)
Kabinet Sukiman
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia dan penghapusan kurs
berganda
Kabinet Wilopo
Konsep anggaran berimbang APBN,
perketat impor, modernisasi &
pengurangan jumlah personil, pengiritan
pengeluaran pemerintah
Kabinet Ali I
pembatasan impor & kebijakan uang ketat
Kabinet Burhanuddin
Liberalisasi impor, kebijakan uang ketat,
penyempurnaan program benteng,
kebijakan modal asing masuk ke Indonesia,
bantuan kepada pengusaha pribumi,
menghilangkan dominansi perusahaan
Belanda
Kabinet Ali II
Kabinet Djuanda
Periode Orde Lama6
7. 2. Pemerintahan Orde Baru
Maret 1966
Perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi
dan sosial
Menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi ideologi komunis
Kembali menjadi anggota PBB dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF
Pemulihan Stabilitas ekonomi, sosial dan politik
Tujuan: Menekan inflasi, mengurangi defisit keuangan, menghidupkan kembali
kegiatan produksi
Penyusunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Tujuan Jangka Panjang:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar
7
8. Repelita
Program Penghijauan (Revolusi Hijau) Penerapan teknologi baru (pengadaan
sistem irigasi, pupuk dan tata cara menanam)
Hasil:
Proses pembangunan berlangsung cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun cukup
tinggi bila dibandingkan dengan Orde Lama.
Keberhasilan pembangunan ekonomi masa Orde Baru:
Kemampuan kabinet yang solid
Penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak
Pengaruh PMA
8
9. Kondisi Utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi dapat
berjalan baik:
1. Kemauan Politik yang kuat
Orde Lama: emosi nasionalisme yang tinggi tidak menerima bantuan dr manapun
pembangunan stagnan
2. Stabilitas politik & ekonomi
Orde Baru: menekan tingkat inflasi pembangunan ekonomi&sosial menjadi lebih
mudah
3. SDM yang lebih baik
Kemampuan menyusun program & strategi pembangunan, mengatur ekonomi makro
lebih baik
4. Sistem politik dan ekonomi terbuka (orientasi ke Barat)
kemudahan mendapatkan pinjaman LN, PMA, transfer teknologi dan ilmu pengetauan
5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Selain karena periode Oil Boom, Ekonomi dan Politik di Indonesia juga semakin
membaik daripada Orde Lama setelah perang dingin dan perang Vietnam sudah berakhir.
9
10. 3. Pemerintahan Transisi
Juli 1997
Krisis Keuangan di Asia, yang merembet juga ke Indonesia posisi mata uang
Indonesia thp US$ tidak stabil
Juli 1997-Februari 1998 1US $ = Rp 2500 - Rp 11.000
Kebijakan Pemerintah:
Pemerintah minta bantuan kepada IMF
Paket bantuan mencapai 23 miliar US$
Pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat
Hasil !!
Rp terus melemah, kepercayaan masyarakat LN&DN merosot
Pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF
pencairan pinjaman angsuran 2 diundur
10
11. Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerjasama sepenuhnya
dengan IMF, terutama karena hal-hal berikut:
Krisis Indonesia berubah menjadi krisis kepercayaan dari masyarakat dunia
usaha DN&LN sulit mendapat bantuan
Satu2nya yang bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap
Indonesia “kemitraan usaha” sepenuhnya dengan IMF
Indonesia sangat membutuhkan US$ untuk membiayai ULN jangka pendek,
bayar bunga pinjaman jangka panjang, memacu laju pertumbuhan ekonomi
Maka, dilakukan kesepakatan baru Memorandum Tambahan
1. Program stabilisasi pasar uang stabil, mencegah hyperinflasi
2. Restrukturisasi perbankan
3. Restrukturisasi struktural
4. Penyelesaian ULN swasta
5. Bantuan bagi rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah)
11
12. Krisis Rupiah Krisis Ekonomi Krisis Politik
Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Pendudukan DPR oleh mahasiswa
Mundurnya Presiden Soeharto Pemerintahan Transisi (B.J. Habibie)
Dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena tidak ada perubahan
yang nyata & orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru
12
13. 4. Pemerintahan Reformasi
Awal pemerintahan reformasi Gus Dur
Masyarakat umum, kalangan usaha& investor menaruh harapan besar dalam meningkatkan kembali
perekonomian nasional & menuntaskan masalah rezim Orde Baru (KKN, supremasi hukum dll)
Perekonomian mulai menunjukkan perbaikan
Pertumbuhan PDB mulai positif
Laju inflasi & tingkat suku bunga menurun kondisi moneter mulai stabil
Rezim Gus Dur:
Gus Dur sering menunjukkan sikap & ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku bisnis
Tidak ada masalah Dalam Negeri yang dapat diselesaikan dengan baik
Hubungan pemerintah dengan IMF tidak baik.
13
14. Indikator ekonomi saat rezim Gus Dur:
Pergerakan IHSG menunjukkan tren pertumbuhan negatif
Pergerakan nilai Rupiah terhadap US$
14
15. 5. Pemerintahan Gotong Royong
Pemerintahan Megawati
Kondisi Perekonomian lebih buruk daripada pemerintah Gus Dur, beban pemerintah sangat
berat:
Tingkat suku bunga tinggi
Inflasi tinggi (mencapai 2 digit)
Juli 2000-Juli 2001: target inflasi 9,4% vs kenyataan 13,5%
Saldo neraca pembayaran
Defisit APBN
15
16. Masa Kepemimpinan SBY
Kebijakan:
Mengurangi subsidi BBM/Menaikkkan harga BBM
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya
menimbulkan berbagai masalah sosial.
Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
16
1955-1965Pendapatan rata-rata per tahun 151jtPengeluaran rata-rata per tahun 359jt Pengeluaran lebih besar 100% dari pendapatan
Inflasi: JUB naik sementara tingkat produksi rendah jumlah barang sedikit, maka harga2 mengalami kenaikanJUB ditingkatkan untuk membiayai perang, menumpas pemberontakan
Kabinel Ali: tidak ada kebijakan baru yang diambilKabinet Djuanda: politik tidak stabil
Industrialisasi: Hanya pada sektor tertentu yang potensial dapat menyumbangkan nilai tmbah yang besar dalam waktu yang pendekHanya di P. Jawa karena fasilitas infrastruktur& SDM lebih baik dibandingka dengan provinisi lain
LOI: prinsip anggaran berimbang (pengeluaran = pendapatan)usaha pengurangan pengeluaran pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik), membatalkan proyek infrastruktur besarpeningkatan pendapatan pemerintah (menaikkan cukai, mencabut kemudahan pajak dan fasilitas pajak, pajak tambahan thp bensin, memeperbaiki audit pajak, memperbanyak objek pajak