BLUD-Rumah Sakit Daerah: Keharusan dan Kendala yang Dihadapi membahas tentang (1) fleksibilitas BLUD dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan aset; (2) kendala yang dihadapi pemda dalam menerapkan BLUD karena kurangnya pemahaman dan petunjuk pelaksanaan; (3) perlunya peningkatan kapasitas SDM pemda dan penyiapan regulasi pendukung untuk keberhasilan implementasi BLUD.
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
BLUD RSUD keharusan dan tantangan Kab. Paser
1. BLUD-RUMAH SAKIT DAERAH:
KEHARUSAN DAN KENDALA
YANG DIHADAPI
OLEH:
Ir. BEJO MULYONO. MML
KASUBDIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DAN INVESTASI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10. FLEKSIBILITAS BLUD
PNDAPATAN TDK
DISETOR KE REK
KAS UMUM DRH
DAN DPT
DIGUNAKAN
LANGSUNG
PENGADAAN BELANJA
BARANG DAN (ADA AMBANG
JASA BATAS)
FLEKSIBILITAS
BLUD:
PEJABAT
PENETAPAN
PENGELOLA
TARIF DENGAN
DAN PEGAWAI
PERATURAN
BOLEH PNS DAN
KDH
NON PNS
PENGELOLAAN
UTANG DAN
PIUTANG
DITJEN KEUDA
11. FLEKSIBILITAS BLUD
PENGELOLAAN
BARANG
PENGELOLAAN
LAPORAN SURPLUS
KEUANGAN (SURPLUS TDK
(SAK DAN SAP) DISETOR KE REK
KAS UMUM DRH)
FLEKSIBILITAS
BLUD,
LANJUTAN:
REMUNERASI KERJASAMA/
(PROFESIONALISME) INVESTASI
ADA DEWAS
(TERGANTUNG
ASET DAN OMSET)
DITJEN KEUDA
12.
13.
14. SULIT MENERAPKAN
PPK-BLUD
KURANGNYA BELUM ADANYA
PEMAHAMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
1. ADANYA KETAKUTAN/ 2. (masih mengharap dari
KERAGU-RAGUAN Pusat)
BINGUNG, MAU TANYA…... MAU STUDI BANDING, ……
3. KEPADA SIAPA ?? 4. KEMANA …….????
(HAL BARU BAGI PEMDA)
ADANYA PERGANTIAN
5. PEJABAT DI DAERAH
DITJEN KEUDA
24. Perlu Peningkatan kapasitas SDM,
Pemahaman ttg BLUD, perubahan pola pikir,
semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi
stakeholder terkait (Kepala Daerah, Ketua/
1. Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala
BAPPEDA, Inspektur Daerah, Pejabat Pengelola
YANG PERLU DISIAPKAN BLUD, dll).
PEMDA
UNTUK KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI BLUD Perlu Penyiapan regulasi dan instrumen
pendukung sebagai penjabaran dari ketentuan
2. PERMENDAGRI No.61/2007 untuk digunakan
sebagai pedoman operasional
implementasi PPK-BLUD.
DITJEN KEUDA
25. BIO DATA
Nama: Ir. BEJO MULYONO. MML
Pendidikan: SD, SMP, SMA – Yogyakarta
S1: Teknik Arsitektur UGM
S2: Manajemen Lingkungan UNJ
Instansi: Ditjen Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Jabatan: Kasubdit BLUD
Telp./FAX Kantor: 021.3520494
Hp. 0815 86 99 4058
E-Mail: bije59@yahoo.co.id
