1. Tugas Kelompok Guru Pembimbing
PKn Juliarman, S.Pd
MAKALAH PKn
Penyelesaian Sengketa Internasional melalui
Mahkamah Internasional
DISUSUN OLEH
KELOMPOK III:
1. FADHLI SYAR
2. AYU ATIKA
3. DEWI ETIKA
4. FIRZA KHAIRA MAULIDA
5. KIKI NOVITA SARI
6. RATNA SARI DEWI
7. RIDA HELYANI
8. TISTA LONA NOVITA
9. YENI FARIATI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
KUOK - BANGKINANG
T.P. 2011-2012
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Makalah ini dengan judul “Penyelesaian
Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional”.
Sholawat dan Salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan alam yakni Nabi
Muhammad saw. yang telah membawa ajaran yang benar semoga kita diberi syafa'at di
yaumil akhir nanti.
Penyusun berusaha semaksimal mungkin agar penyajian Makalah ini dapat
bermanfaat mengenai pengetahuan tentang penyelesaian sengketa internasional melalui
Mahkamah Internasional baik bagi penyusun sendiri maupun bagi para pembaca.
Di dalam Makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan
saran yang bersifat perbaikan dari Guru Pembimbing dan teman-teman sekalian akan kami
terima dengan senang hati.
Bangkinang, 13 April 2012
Penyusun
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................ii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 2
C. Tujuan Penulisan ............................................................................................... 2
BAB II: PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Proses Peradilan Mahkamah Internasional ............................... 3
B. Mekanisme Persidangan (Proses Beracara) Mahkamah Internasional ............ 4
BAB III: PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 7
B. Saran................................................................................................................. 7
DAFTAR PUSTAKA
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberadaan hukum internasional dalam tata pergaulan internasional
sesungguhnya merupakan konsekuensi dari adanya hubungan internasional yang telah
dipraktikkan oleh negara-negara selama ini. Hukum internasional mutlak diperlukan
dalam rangka menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum internasional
bertujuan untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan
antara subjek-subjek hukum internasional.
Istilah lain untuk hukum internasional adalah “hukum bangsa-bangsa”.
Munculnya sengketa internasional yang banyak terjadi lebih sering disebabkan oleh
ulah segelintir negara (terutama yang memiliki kekuatan tertentu) yang mengabaikan
aturan-aturan internasional yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, dihormati
atau tidaknya hukum internasional yang sangat tergantung pada komitmen setiap
negara dalam memandang dan menghargai bagsa atau negara-negara lain. Dan tidak
kalah pentingnya adalah peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan
Keamanan yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional di atas
kepentingan negara-negara tertentu. Karena sampai sekarang masalah-masalah
sengketa internasional masih sulit untuk diselesaikan melalui pengadilan internasional,
manakala sudah melibatkan negara-negara adikuasa.
Sengketa internasional bisa terjadi karena berbagai sebab, antara lain:
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik ataupun keamanan regional dan internasional
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain
6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.
Penyelesaian sengketa internasional dengan cara-cara yang seadil-adilnya bagi
para pihak merupakan dambaan masyarakat internasional, meskipun ada cara
penyelesaian nonyudisial. Penyelesaian sengketa melalui proses yudisial dilakukan
oleh Mahkamah Internasional (MI).
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

5. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah
Internasional
2. Apa saja mekanisme persidangan yang ditempuh oleh Mahkamah Internasional
C. Tujuan Penulisan
1. Sebagai tugas untuk mengikuti mata pelajaran PKn
2. Untuk melatih penulis dalam membuat Makalah
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa internasional oleh MI
4. Untuk mengetahui mekanisme persidangan yang dipakai MI.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

6. BAB II
PEMBAHASAN
Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang berkedudukan di Den Haag
(Belanda). Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kasus
yang diajukan kepadanya oleh negara yang menerima jurisdiksi mahkamah dalam kasus
khas atau negara yang menerima kewajiban jurisdiksi berdasarkan peraturan tambahan.
Mahkamah Internasional juga dapat memberikan pandangan mengenai masalah hukum
yang diajukan oleh negara anggota, oleh organ pokok PP serta oleh organ khusus PBB.
Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antarnegara
baik yang berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia, maupun masalah
yang bersifat pelik, yaitu masalah terorisme. Dalam mengatasi perselisihan atau sengketa
antar bangsa, keberadaan hukum internasional dapat berperan untuk mengatur batas
negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan dan menghapus traktat.
Selain itu mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya,
hukum dan hankam.
A. Dasar Hukum Proses Peradilan Mahkamah Internasional
Ada lima aturan yang menjadi dasar dan proses persidangan MI yaitu Piagam
PBB 1945, Statuta MI 1945, Aturan Mahkamah 1970, Panduan Praktik I-IX dan
Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah.
Di dalam Piagam PBB 1945, dasar hukum yang terdapat dalam Bab XIV
tentang Mahkamah Internasional yang terdiri atas 5 pasal yaitu Pasal 92-96. Dalam
Statuta MI, ketentuan mengenai proses beracara tercamtum dalam Bab III yang
mengatur tentang Prosedur yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 39-46), selain itu juga
dalam Bab IV yang memuat tentang Advisory Opinion yang terdiri atas 4 pasal (Pasal
65-68).
Sementara itu, Aturan Mahkamah 1970 mengalami beberapa kali amandemen
dan aturan ini bersifat tidak berlaku surut. Akhirnya, Resolusi tentang Praktik Judisial
Internal Mahkamah, resolusi ini terdiri atas 10 ketentuan tentang proses beracara MI
dan resolusi ini menggantikan resolusi yang sama tentang Internal Judicial Practice
tanggal 5 Juli 1968.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

7. B. Mekanisme Persidangan (Proses Beracara) Mahkamah Internasional
Secara umum, mekanisme persidangan MI bisa dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Mekanisme Normal
Mekanisme normal persidangan MI dilaksanakan dengan urutan sebagai
berikut:
a. Penyerahan Perjanjian Khusus atau Aplikasi
Dalam hal ini, persidangan dimulai dengan penyerahan perjanjian
khusus antara kedua pihak yang bersengketa yang berisi penerimaan yuridiksi
MI. Perjanjian tersebut dimuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti
sengketa.
Bentuk lain proses awal persidangan, yaitu dengan penyerahan aplikasi
oleh salah satu pihak yang bersengketa. Negara yang mengajukan aplikasi
disebut applicant dan pihak lawan disebut respondent.
Perjanjian khusu atau aplikasi tersebut pada umumnya ditandatangani
oleh wakil dan dilampiri surat Menteri Luar Negeri dan Duta Besar negara yang
bersangkutan.
b. Pembelaan Tertulis
Manakala tidak ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, maka
pembelaan tertulis ini berupa memeori Memori dan Tanggapan Memori.
Memori umumnya berisi pernyataan fakta, hukum yang relevan dan
penundukan (submissions) yang diminta. Tanggapan memori berisi argumen
pendukung atau penolakan atas fakta yang disebutkan di dalam memori,
tambahan fakta baru, jawaban atas pernyataan hukum memori dan putusan yang
diminta, umumnya disertakan dokumen pendukung.
Bila kedua pihak bersengketa tidak mengatur batasan mengenai lamanya
waktu untuk menyusun memori ataupun tanggapan memori, maka hal itu
ditentukan MI. Demikian juga, bila kedua belah pihak yang bersengketa tidak
menentukan bahasa resmi yang digunakan, maka hal itu ditentukan oleh MI.
c. Presentasi Pembelaan
Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh para pihak yang bersengketa,
dimulailah presentasi pembelaan. Tahap ini bersifat terbuka untuk umum,
kecuali bila para pihak menghendaki tertutup dan disetujui oleh MI.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

8. d. Keputusan
Ada tiga kemungkinan yang menjadikan sebuah kasus sengketa
internasional dianggap selesai. Pertama, bilamana para pihak berhasil mencapai
kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, bilamana pihak applicant
atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses
beracara. Ketiga, bilamana MI telah memutus kasus tersebut berdasarkan
pertimbangan dari keseluruhan proses persidangan.
Di akhir persidangan sebuah kasus sengketa, ada tiga kemungkinan
pendapat hakim MI, yaitu pendapat menyetujui, pendapat berisi persetujuan
walaupun ada perbedaan dalam hal-hal tertentu serta pendapat berisi penolakan.
2. Mekanisme Khusus
Karena sebab-sebab tertentu, persidangan MI bisa berlangsung secara
khusus. Dalam arti, ada penambahan tahap-tahap tertentu yang agak berbeda dari
mekanisme normal. Adapun sebab-sebab yang menjadikan persidangan sedikit
berbeda dari mekanisme normal tersebut, di antaranya:
a. Keberatan awal
Adakalanya untuk mencegah agar MI tidak membuat putusan, salah satu
pihak dalam sengketa (respondent) mengajukan keberatan. Menghadapi
keberatan awal ini, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan MI yaitu
menerimanya, lantas menutup kasus yang diajukan dan menolak keberatan awal
tersebut dan meneruskan proses persidangan.
b. Ketidakhadiran salah satu pihak
Ketidakhadiran salah satu pihak biasanya dilakukan oleh pihak
responden, karena menolak yurisdiksi MI. Ketidakhadiran ini tidak
menghentikan proses persidangan. Persidangan tetap akan dijalankan dengan
mekanisme normal dan akhirnya akan diberi putusan atas sengketa tersebut.
c. Keputusan sela
Adakalanya dalam proses beracara terjadi hal-hal yang dapat
membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan. Bila hal itu terjadi, pihak
applicant dapat meminta MI agar membuat putusan sela untuk memberikan
perlindungan atas subjek aplikasi tersebut.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

9. d. Beracara bersama
Proses beracara bersama bisa dilakukan oleh MI. Hal itu dimungkinkan
bila MI menemukan fakta adanya dua pihak atau lebih dalam proses beracara
yang berbeda, yang mempunyai argumen dan tuntutan yang sama atas satu
pihak lawan yang sama.
e. Intervensi
Ada kemungkinan dalam sebuah persidangan dilakukan intervensi.
Artinya, MI memberikan hak kepada negara lain yang tidak terlibat dalam
sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yang tengah dipersidangkan.
Hak itu diberikan manakala negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut
beranggapan bahwa ada kemungkinan nantinya ia bisa dirugikan oleh adanya
putusan MI atas masalah yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam sebuah
sengketa.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kasus
yang diajukan kepadanya oleh negara yang menerima jurisdiksi mahkamah dalam
kasus khas atau negara yang menerima kewajiban jurisdiksi berdasarkan peraturan
tambahan.
Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi
antarnegara baik yang berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia,
maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu masalah terorisme.
Dasar hukum proses peradilan Mahkamah Internasional ada lima yaitu Piagam
PBB 1945, Statuta MI 1945, Aturan Mahkamah 1970, Panduan Praktik I-IX dan
Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah.
Mekanisme persidangan Mahkamah Internasional ada dua yaitu mekanisme
normal dan mekanisme khusus. Mekanisme normal yaitu penyerahan perjanjian
khusus, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan dan keputusan. Mekanisme khusus
yaitu keberatan awal, ketidakhadiran sala satu pihak, keputusan sela, beracara bersama
dan intervensi.
B. Saran
Dalam makalah ini, penulis menyarankan agar kita dapat memahami proses-
proses yang dijalani oleh Mahkamah Internasional (MI) dalam menyelesaikan kasus
sengketa antarnegara.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar

11. DAFTAR PUSTAKA
Suteng, Bambang, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.
Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.
Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar