Paparan tentang pentingnya RUU Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir Jailani, Direktorat Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri pada pertemuan konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, 26 Juni 2013.

1. URGENSI PEMBENTUKAN RUU
MITIGASI DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM
ABDULKADIR JAILANI
DIREKTORAT PERJANJIAN EKOSOSBUD
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2. OUTLINE
 APA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ?
 APA RUU MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
?
 MENGAPA RUU MITIGASI DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM DIPERLUKAN ?
 APA ISI RUU MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM?
 KESIMPULAN DAN SARAN

3. I. Apa Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim? (1)
Adaptasi Perubahan Iklim: Upaya yang dilakukan
oleh negara-negara untuk mengurangi
kerentanan dan membangun ketahanan negara
terhadap pengaruh dari perubahan iklim. Upaya
diarahkan untuk membangun dan memperkuat
kapasitas institusional negara serta
pengintegrasian upaya perubahan iklim dalam
perencanaan pembangunan dan praktek
manajemen ekosistem.

4. I. Apa Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim? (2)
Mitigasi Perubahan Iklim: Upaya untuk
mengurangi dan mencegah emisi gas rumah
kaca. Upaya ini mencakup pula penggunaan
teknologi baru dan energi terbarukan,
memodifikasi teknologi lama menjadi lebih
hemat energi atau mengubah praktek
manajemen ataupun perilaku konsumen
menjadi lebih hemat energi.

5. II. Apa RUU Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim?
RUU Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Legal Framework  Langkah – langkah
nasional untuk mengurangi tingkat emisi gas
rumah kaca dan serta adaptasi terhadap
perubahan iklim.
RUU Mitigasi juga perlu didukung oleh
perubahan peraturan sektoral (misalnya
energi, kehutanan, pertambangan, perairan,
transportasi, kesehatan, keuangan dan
perpajakan dll)

6. III. Mengapa RUU Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim
Diperlukan? (1)
 Langkah – langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
mempengaruhi sektor – sektor nasional yang bersifat strategis,
sehingga memerlukan landasan normatif setingkat UU 
Pengaturan mengenai perubahan iklim dalam UU 32 / 2009
terlampau sumir  UU No. 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi
UNFCC tidak dapat dijadikan sebagai landasan normatif untuk
mengambil langkah – langkah kongkrit untuk melakukan
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
 Langkah – langkah mitigasi dan adaptasi tersebut merupakan
komitmen nasional yang bersifat jangka panjang  perlu
diwujudkan dalam suatu instrumen hukum yang memadai 
menjamin predictibility dan sustainability pelaksanaan langkah
– langkah tersebut.

7. III. Mengapa RUU Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim
Diperlukan? (2)
 Keberadaan UU tersebut akan memperkuat dan menjamin
pelaksanaan komitmen – komitmen Pemerintah yang tertuang
dalam Perpres No 61 tahun 2011 dan Rencana Aksi Nasional
pengurangan emisi gas rumah kaca.
 Indonesia telah memiliki komitmen untuk kurangi emisi 26 % -
41%  dapat dilakukan secara efektif apabila direfleksikan
secara tegas dalam UU.
 Mekanisme baru  Bilateral Offset Credit Mechanism  carbon
trading yang melibatkan “private” dan “negara”  tidak ada
peraturan perundangan nasional yang mengaturnya 
memerlukan sui generis regime di hukum nasional

8. III. Mengapa RUU Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim
Diperlukan? (3)
 Antisipasi dinamika rejim hukum internasional  new legally
binding instrument new approach of principle of common
but differentiated responsibility  new and stringent obligations
for developing countries.
 Future commitments (2012 – 2020 and Post 2020) memerlukan
suatu otoritas yang yang kuat dan independent dalam
pelaksanaannya (misalnya registration system / measurement
reporting verification)  hanya dapat dilakukan oleh otoritas
yang memiliki mandat dan kewenangan berdasarkan UU.

9. IV. Apa Isi RUU Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim? (1)
 Elemen-elemen yang perlu diatur di dalam RUU Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim (1):
 Strategi Nasional tentang pengurangan emisi serta pengintegrasian
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rencana
pembangunan nasional.
 Prinsip – prinsip Green Economy, Green Energy, Green Industries.
 Pengaturan tentang cap and trade system.
 Pembangunan sistem manajemen informasi yang terintegrasi mengenai
penghitungan emisi gas rumah kaca
 Pengaturan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah

10. IV. Apa Isi RUU Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim? (2)
 Mobilisasi sumber daya (mobilisation of resources)
 Penguatan upaya riset dan pengembangan tentang isu
perubahan iklim
 Mengintegrasikan aspek manajemen penanganan bencana
(risk and disaster management)
 Strategi kerjasama internasional (contoh: capacity building)
 Penegakan hukum (tanggung jawab pidana, perdata dan
administratif)
 Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

11. NEGARA-NEGARA YANG TELAH MEMILIKI
UU PERUBAHAN IKLIM (1)
 Korea Selatan :
Framework Act on Low Carbon Green Growth/2010 (mengatur
kerangka legislatif mengenai rencana jangka panjang dan
menengah target pengurangan emisi, cap and trade, carbon
tax, carbon labelling, carbon disclosure, dan pengembangan
energi baru dan terbarukan).
 Meksiko :
Climate Change General Law, Environmental Equilibrium General
Law and the Sustainable Forestry General Law (mengatur
mengenai REDD+)

12. EU : New Energy Efficiency Directive.
Australia : Clean Energy Act 2011.
Colombia : Low Carbon Development Strategy
and a National Plan for Climate Change
Adaptation .
China : Drafting national climate change law.;
sub-national legislation being progressed in
Jiangsu, Shenzhen and Qinghai
NEGARA-NEGARA YANG TELAH MEMILIKI
UU PERUBAHAN IKLIM (2)

13. KESIMPULAN DAN SARAN
 Kesimpulan
Penyusunan UU Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sangat diperlukan
guna mengintegrasikan langkah-langkah penanggulangan perubahan
iklim di tingkat nasional terutama mengingat tingkat kerentanan
Indonesia terhadap dampak perubahan iklim yang cukup tinggi 
Pelaksanaan UU tersebut juga sangat tergantung pada penguatan
peraturan perundangan sektoral
 Saran
Perlunya koordinasi dan public awareness campaign kepada
stakeholders terkait termasuk pula kepada masyarakat umum mengenai
pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang
terintegrasi melalui pembentukan UU Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim.

14. TERIMA KASIH
Direktorat Perjanjian Ekososbud
Kementerian Luar Negeri
Jalan Taman Pejambon No. 6 lt. 11
Telp : 3858015
Fax : 3523302