das

1. DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
KEBIJAKAN UMUM DALAM
PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2. UU 32/2004
PASAL
13 & 14
HURUF C
PASAL 27
HURUF C
PASAL
148 & 149
UR WAJIB YG JADI
KEWENANGAN PEMDA MEL
PENYELENGGARAAN TIB UM &
TRAM MASY
KEWAJIBAN KDH (GUB, BUP &
WALKOT) UNTUK MEMELIHARA
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
DIBENTUKNYA SATPOL PP UTK
BANTU KDH DLM TEGAKKAN
PERDA & PENYELENGGARAAN
TIBUM & TRANMAS
SATPOL PP MRPKN APARAT PEMERINTAH, KHUSUSNYA PEMDA YG
MENJALANKAN FUNGSI PENEGAKKAN PERDA, STABILISASI,
PEMELIHARAAN TIBUM & TRAMAS
POL PP MEMPYI PERAN PENTING &
STRATEGIS, DLM MWJDKAN TIBUM &
TRAMMAS DI DAERAH

3. MANUSIA SALING BERINTERAKSI, SALING
MEMBUTUHKAN & TERGANTUNG SATU
DGN LAINNYA, AGAR HUB INI BISA
BERJALAN DGN BAIK MAKA DIBUTUHKAN
ATURAN2/KAIDAH2 AGAR TERTIB, AMAN
DAN TENTERAM.
ATURAN2/KAIDAH2 YG MENJADI RAMBU2
KEHIDUPAN MASY TSB JUGA PERLU
DIKAWAL OLEH ALAT NEGARA/APARAT
NEGARA SESUAI DGN ATURAN PER-UU-AN.

4. PENTINGNYA PEMBERDAYAAN DINAS DAERAH
DENGAN CARA :
A.MENGISI ORGANISASI DGN ORANG2 YANG
BERKUALITAS DAN PROFESIONAL SESUAI DGN
KARAKTERISTIK URUSAN YG DITANGANI.
B.MEMBERI KEWENANGAN YANG LEBIH LUAS SERTA
DUKUNGAN FASILITAS DAN BIAYA YANG
MEMADAI.
C.MENGUKUR KINERJA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN SERTA MELAKUKAN KOMPETISI ANTAR
DINAS.

5. Pola rekrutmen >> Aparat yang tidak
Profesional.
1
2
3
4
Pemberitaan Media yang tdk seimbang
Objek penertiban dilakukan terutama pada
kelompok marjinal dan kaum rentan
(pengamen, pekerja seks, PKL, gelandangan,
pengemis, dll) yang diperhatikan para
penggiat HAM.
3
Sarana Prasarana yang dimiliki kurang
memadai

6. • MEMBANGUN CITRA POSITIF;
• MELAKUKAN SELEKSI AWAL POL PP DAN SCR SELEKTIF;
• MENINGKATKAN ESELONERING;
• MENINGKATKAN SARPRAS MENAMBAH INDEKS SATPOL PP
• MELAKUKAN DIKLAT SCR PERIODIK;
• MEMBANGUN ALIANSI STRTEGIS DGN PIHAK TERKAIT;
• MEREFISI REGULASI POL PP

7. 1. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN
MELALUI PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT.
2. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ATAS
KEPENTINGAN UMUM.
3. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
4. MENINGKATKAN CITRA PENEGAKAN ATURAN
HUKUM

12. PSL 30
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan
umum Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Gubernur, Bupati Dan Walikota Melakukan
Pembinaan Teknis Operasional Satpol PP.
PENJELASAN PASAL 30 AYAT :
(1) Pembinaan Umum Meliputi Pemberian Pedoman dan Standard,
Bimbingan, Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Tugas Satpol PP.
(2) Pembinaan Teknis Operasional Meliputi Pembinaan Kemampuan Polisi
Pamong Praja Melalui Pembinaan Etika Profesi, Pengembangan
Pengetahuan Dan Pengalaman Di Bidang Pamong Praja
PP NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

13. PEMBINAAN UMUM
KEMENDAGRI
TERHADAP
SATPOL PP DI
DAERAH
FASILITASI
REGULASI
MONITORING
EVALUASI

14. PEMBINAAN UMUM KEMENDAGRI DI ORIENTASIKAN
KEPADA 4 (EMPAT) HAL TERSEBUT, YAITU :
1. UU 32/2004 PASAL 148 Ayat (1).
2. PP No. 6/2010.
3. PERMENDAGRI NO. 40 TAHUN 2011 TENTANG SOTK SATPOL PP DI DAERAH
DAN PERMENDAGRI NO. 41 TAHUN 2011 TENTANG SOTK PROV. DKI
JAKARTA
1. PERMENDAGRI No. 31/2009 TTG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT
PPNS DAERAH
2. PERMENDAGRI No. 38/2010 TTG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
SATPOL PP
3. SE MENDAGRI No : 331.1/2333/SJ TTG FORMASI CALON PNS BAGI TENAGA
HONORER/KONTRAK BANTUAN POLISI
4. SE MENDGRI No : 585/3940/SJ TTG PENGGUNAAN UNIFORM, FORMASI CPNS
DAN PEMBERIAN ASURANSI BAGI APARAT SATPOL PP.
5. SE MENDAGRI No. 182.32/4083/SJ TTG IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.
40 TAHUN 2011 DAN PERMENDAGRI NO. 41 TAHUN 2011.
6. SE. MENDAGRI NO. 331.1/822/5J TTG PENGISIAN JABATAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA KODE MATA
ANGGARAN SKPD SATPOL PP.
7. SE. MENDAGRI NO. 182.1/661/PUM. TTG PENYAMPAIAN NAMA PESERTA
DIKLAT CALON PEJABAT PPNS.
B
A

15. APBN :
• DANA DEKONSENTRASI
• DANA TUGAS PEMBANTUAN
• DANA ALOKASI KHUSUS
• DANA ALOKASI UMUM
APBD :
• PROVINSI
• KABUPATEN / KOTA
• PERMENDAGRI No. 54 TAHUN 2011 TTG SOP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
• PERMENDAGRI No. 35 TAHUN 2005 TTG PEDOMAN PAKAIAN DINAS,
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATPOL PP.
• PERMENDAGRI No. 26 TAHUN 2010 TTG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
• PERMENDAGRI No. 27 TAHUN 2010 TTG PEDOMAN PELAPORAN POL PP.
• PERMENDAGRI No. 44 TAHUN 2010 TTG KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM.
C
D

16. KEPOLISIAN RI
SATPOL PP WILAYAH LAIN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA

17. KERJASAMA DIDASARKAN ATAS HUBUNGAN FUNGSIONAL,
SALING MEMBANTU, DAN SALING MENGHORMATI DG
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM DAN
MEMPERHATIKAN HIERARKI DAN KODE ETIK BIROKRASI
Satpol PP dlm meminta bantuan kpd Kepolisian
dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku
koordinasi operasi lapangan

18. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan
koordinasi maka Rapat Koordinasi Satpol PP
diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP
Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat lintas labupaten/kota.

19. 19
MOU Nomor 119/1527/SJ Tahun 2002
NO. POL : B/2300/VII/2002
Tentang kerjasama pembinaan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat
KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN
KEPOLISIAN RI MENYANGKUT SATPOL PP

20. RUANG LINGKUP KERJASAMA
1. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat.
4. Penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana
prasarana.

21. 1. Penyusunan pedoman umum dan petunjuk
pelaksanaan.
2. Bantuan operasi penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum serta
keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Pembinaan penegakan peraturan perundang-
undangan.
4. Penangangan kerawanan sosial
5. Pendidikan dan pelatihan
6. Pengkajian. penelitian penyuluhan, seminar,
lokakarya dan kegiatan sejenisnya.
7. Monitoring dan evaluasi.

22. HAL-HAL YG PERLU MDPT
PERHATIAN
II
JADIKAN MASY. SBG MITRA
UNTUK MEWUJUDKAN
TRAMTIBUM DI DAERAH
2
III
KEDEPANKAN PENDEKATAN
BUDAYA LOKAL & KEARIFAN
LOKAL DLM PENEGAKAN
PERDA & PENY. TRAMTIBUM
3
TINGKATKAN KEPEKAAN THD
PERUBAHAN & DINAMIKA
MASY
4
PAHAMI & KUASAI
KEWENANGAN & TUPOKSI
SATPOL PP SCR UTUH &
MENYELURUH
I
SENANTIASA JALIN KOOR-
DINASI YG BAIK &
SINERGIS DG APARATUR
TERKAIT
5

23. KEDEPAN KITA BERHARAP KINERJA SATPOL PP
SEMAKIN LEBIH BAIK, LEBIH ARIF, PEDULI & TULUS
DLM MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASY.
PENCIPTAAN TRAM & TIB SERTA LINMAS ADALAH
TANGGUNG JAWAB BERSAMA (SINERGITAS PARA
PIHAK).
HILANGKAN KESAN NEGATIF, TDK PROFESIONAL &
TDK PROPORSIONAL DGN MENGEDEPANKAN FUNGSI
PENATAAN BUKAN PENERTIBAN.
PEM. PUSAT & PEMDA HARUS KONSISTEN
MELAKSANAKAN ESENSI PENGEMBANGAN SATPOL PP
YG PROFESIONAL MELALUI IMPLEMENTASI PP
NO 6 TAHUN 2010 BESERTA TINDAK LANJUTNYA.