PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama dari
siklus manajemen pembangunan yang dalam proses penyusunannya harus
dilakukan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
guna mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan
harapan. Hasil pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada
matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan
yang disusun tanpa memperhatikan data objektif dilapangan dan kerangka
berfikir logis akan berdampak buruk dalam perencanaan pembangunan
daerah itu sendiri, sehingga membawa akibat pada kurang efektifnya
pembangunan yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat, sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kredibilitas pemerintah semakin
menurun. Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan
pembangunan dalam skala daerah dan nasional. Daerah sebagai suatu
bagian dari organisasi pemerintahan harus menyusun perencanaan guna
mencapai tujuan pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang
dimiliki. Perencanaan diperlukan karena keinginan masyarakat yang tak
terbatas sedangkan sumber daya (anggaran) yang ada terbatas.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah
Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari
Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional
yang dimaksud tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang;
rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan
tahunan. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada
Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

Kerinci
2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD); serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD). Dalam periode tahunan terdapat RKPD (Rencana
Kerja Pemerintah Daerah), yang merupakan hasil dari penjaringan aspirasi
masyarakat melalui musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan
hingga musrenbang tingkat kabupaten. Selanjutnya rencana kerja dan
pendanaan pada RKPD Kabupaten Kerinci dijadikan pedoman dalam proses
pembuatan anggaran (penganggaran).
Anggaran merupakan instrumen penting bagi Pemerintah untuk
menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat daerah. Anggaran
dalam APBD Kabupaten Kerinci menjadi dasar pengelolaan keuangan
daerah untuk satu tahun, yang mana merupakan hasil akhir dari proses
perencanaan dan penganggaran daerah selama setahun penuh sebelum
tahun anggaran. APBD Kabupaten Kerinci merefleksikan alokasi anggaran
untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati
dalam dokumen PPAS untuk satu tahun anggaran. Rencana pembangunan
yang memperoleh alokasi anggaran tercermin dalam pos belanja di APBD
Kabupaten Kerinci. Melalui belanja, Pemerintah menghasilkan barang dan
jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 167, belanja
daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan lainnya.
Penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci diawali
dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
setelah diketahui informasi berapa ketersediaan anggaran. PPAS berfungsi
sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD yang
menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan
anggaran berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran. Kemudian PPAS
yang telah disepakati dijadikan pedoman untuk menyusun RAPBD yang
kemudian disahkan menjadi APBD.

Kerinci
3
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dan telah diubah dengan undang-undanga nomor 23 Tahun 2014
Pasal 71 ayat (2), mengamanat bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban
untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga
bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini
dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mencakup
penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Tugas
Umum Pemerintahan. LKPJ Kabupaten Kerinci disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci yang
merupakan penjabaran tahunan RPJMD kabupaten Kerinci dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kerinci.
1.2. Tujuan
Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan dalam makalah ini
adalah :
1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses dan Tahapan Perencanaan
Penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui Permasalahan dalam Tahapan Penyusunan
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Kerinci
4
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Perencanaan Daerah
Penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan
oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya. Penyusunan rencana pembangunan daerah terdiri dari (i)
RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan
arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; dan (ii)
RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah dan memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan
kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP
Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
2.1.1. RPJPD Kabupaten Kerinci (2005-2025)
RPJPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode waktu selama
20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
Sebagaimana substansi keberadaannya, dokumen RPJP Daerah menjadi
suatu kerangka strategis yang menjadi arah terhadap setiap upaya,
keputusan dan tindakan pembangunan baik dalam periode jangka pendek
maupun jangka menengah. Dalam kapasitas tersebut, maka dokumen
perencanaan jangka panjang harus mampu menjawab tantangan dan

Kerinci
5
memberikan visi yang akan dicapai dari program-program pembangunan
pada akhir periode perencanaan.
RPJPD Kabupaten Kerinci dalam penyusunannya mengacu pada
RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi dilakukan melalui penyelarasan antara
visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten
Kerinci dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka
panjang nasional dan Provinsi Jambi, berpedoman juga pada RTRW
Kabupaten Kerinci dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kerinci dengan
arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Kerinci, dan memperhatikan RPJPD
dan RTRW kabupaten/kota lainnya, melalui penyelarasan antara arah dan
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan
strukturserta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.
Penyusunan RPJPD Kabupaten Kerinci 2005-2025 dengan beberapa
tahapan yaitu :
1. persiapan penyusunan RPJPD
2. penyusunan rancangan awal RPJPD,
3. pelaksanaan musrenbang RPJPD,
4. perumusan rancangan akhir RPJPD dan,
5. penetapan RPJPD.
Tahapan peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kerinci untuk lebih jelanya dapat dilihat pada gambar 1
Dibawah ini :

Kerinci
6
Gambar. 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJP Kabupaten Kerinci 2005-2025
Sumber :Lampiran II Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kerinci
7
2.1.2. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Perumusan kebijakan dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun
2014-2019 memuat Visi, Misi dan Program Kerja dari Bupati dan Wakil Bupati
Kerinci, Provinsi Jambi atas nama DR. H. Adirozal, M.Si sebagai Bupati dan
Zainal Abidin, SH, M.Hum sebagai Wakil Bupati terpilih Tahun 2014-2019
yang telah dilantik oleh Gubernur Jambi pada tanggal 08 Maret 2014.
Penyusunan RPJMD dimaksud merupakan kewajiban dari setiap kepala
daerah yang telah dilantik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa RPJMD
memuat visi, misi dan program kepala daerah. RPJMD tersebut setelah
dikonsultasikan dengan Gubernur Jambi selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tahapan dan tatacara
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 dirumuskan dengan
berpedoman dan memperhatikan pula dokumen rencana sebagai berikut :
1. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 dan
RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032. Hal ini untuk menjamin, agar
ada keselarasan antara arah kebijakan dan sasaran pokok Rancangan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program yang terdapat dalam
dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), termasuk keselarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah
dan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci;
2. Memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2009-2014, Draft Rancangan Awal
RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun
2010-2015. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka
menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas

Kerinci
8
pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang
pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan
kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
3. Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota tetangga lainnya. Hal
ini pada satu sisi, untuk menjamin agar adanya penyelarasan antara
pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur
dan pola ruang Kabupaten Kerinci dengan kabupaten/kota tetangga
sekitarnya. Pada sisi lain sebagai landasan dalam kerangka pelaksanaan
kerjasama daerah dengan kabupaten/kota tetangga se Provinsi Jambi;
4. Memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan masukan hasil
pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kerinci dari seluruh
masyarakat, akademisi/pakar perguruan tinggi, kalangan dunia usaha,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh pemangku
kepentingan lainnya dilingkungan Kabupaten Kerinci.

Kerinci
9
Gambar 2. Bagan Alir Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Sumber : Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kerinci
10
2.1.3. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Lainnya.
2.1.3.1. Hirarki Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-
2019, selain memperhatikan dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 dan
RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 juga memperhatikan
dokumen RPJMD dan RTRW kabupaten/kota tetangga lainnya. Oleh
karena itu, dokumen RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi
dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan
Provinsi Jambi dan rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota terdekat. Hal ini penting, dalam rangka mewujudkan
makna pembangunan nasional, dimana rencana pembangunan yang
dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah, harus dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gambar 3. dibawah ini
merupakan gambaran keterkaitan antar RPJMD Kabupaten Kerinci
Tahun 2014-2019 dengan dokumen rencana pembangunan lainnya.

Kerinci
11
Gambar 3. Keterkaitan RPJMD Dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
Dari gambar 3. alir diatas, dapat dijelaskan, bahwa dokumen
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 yang berlaku efektif
terhitung mulai tahun 2015, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
Peraturan perundang-undangan terkait telah mengamanatkan,
bahwa dokumen RPJMD memuat visi, misi dan program kepala
daerah dan wakil kepala terpilih untuk periode 2014-2019 yang dalam
penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun
2005-2025 dan RPJMN Tahun 2010-2014 serta draft Rancangan Awal
RPJMN Tahun 2015-2019. Selanjutnya dilakukan penyelarasan dan
mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan
dan sasaran pokok dari RPJPD untuk periode 5 (lima) tahunan
berkenaan. Langkah berikutnya dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci
dijadikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan rencana

Kerinci
12
pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD), perumusan rencana pembangunan daerah
tahunan (RKPD) dan perumusan rencana pembangunan oleh seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan
kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.
2.1.3.2. Hubungan Dokumen RPJMD dengan RTRW dan Dokumen
KLHS.
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam penyusunan
Rancangan Akhir dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-
2019 ini, selain memperhatikan dokumen RPJPD Kabupaten Kerinci
Tahun 2005-2025, juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD
Kabupaten Kerinci 5 (lima) tahun yang lalu, Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012 - 2032 dan dokumen
RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka
proses selanjutnya untuk menjamin bahwa implementasi RPJMD akan
sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai
kapasitas daya dukungnya, maka juga dilakukan tenelaah terhadap
hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat data
dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam dan kondisi
ekosistem lingkungaan hidup Kabupaten Kerinci.

Kerinci
13
2.1.4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kerinci (RENSTRA SKPD)
Penyusunan Rencana Strategis SKPD mengacu pada RPJMD
Kabupaten Kerinci disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Kerinci dan bersifat indikatif.
Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat :
a. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir
periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan
dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
RPJMD.
b. Misi SKPD merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan
visi SKPD.
c. Tujuan SKPD merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi
SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan
sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang
direncanakan.
d. Strategi SKPD merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk
mewujudkan visi SKPD.
e. Kebijakan SKPD merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani
SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD.
f. Program SKPD merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan
sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.

Kerinci
14
g. Kegiatan SKPD merupakan bagian dari program yang memuat
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input),
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Kerinci
melewati 5 (lima) tahapan penyusunan Rencana strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
 Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
 orientasi mengenai Renstra SKPD;
 penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
 penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 Perumusan rancangan Renstra SKPD
- pengolahan data dan informasi;
- analisis gambaran pelayanan SKPD Kabupaten Kerinci;
- review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD
provinsi Jambi;
- penelaahan RTRW Kabupaten Kerinci;
- analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup
strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
Kabupaten Kerinci;
- perumusan isu-isu strategis;
- perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota;
- perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
kabupaten/kota;
- perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
kabupaten/kota;
- mempelajari surat edaran Bupati Kerinici perihal penyusunan
rancangan Renstra SKPD Kabupaten Kerinci beserta
lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Kerinci

Kerinci
15
yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD
Kabupaten Kerinci;
- perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD
Kabupaten Kerinci, guna mencapai target kinerja program
prioritas RPJMD Kabupaten Kerinci yang menjadi tugas dan
fungsi SKPD Kabupaten Kerinci
- perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima)
tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten Kerinci yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kerinci;
- pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Kerinci.
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD;
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan
rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Kerinci yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Penyempurnaan
rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi
serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci.
4. Penetapan Renstra SKPD.
 Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada
kepala Bappeda Kabupaten Kerinci untuk memperoleh pengesahan
kepala daerah.
 Rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten Kerinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
 Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD
Kabupaten Kerinci, dan keterpaduan dengan rancangan akhir
Renstra SKPD lainnya.

Kerinci
16
 Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD
Kabupaten Kerinci yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk
diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.
 Pengesahan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra
SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman
unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja
SKPD.
 Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan
Bupati Kerinci, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten Kerinci ditetapkan.
 Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh)
hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati Kerinci.
2.1.5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci
Tahun 2015
Penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 dilaksanakan
dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik,
partisipatif ,bottom-up, dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergisitas antar wilayah, antar ruang, dan
antar waktu, serta antar urusan pemerintahan dan stakeholders
pembangunan daerah.
Pendekatan teknokratik dalam penyusunan perencanaan pendapatan
dan perencanaan belanja menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
Kemudian pendekatan partisipatif yaitu pendekatan dalam perencanaan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan di Kabupaten Kerinci. Sedangkan proses perencanaan
dengan pendekatan bottom-up dan top-down yaitu pendekatan perencanaan
yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan,
kabupaten, hingga tingkat provinsi dan nasional.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Kerinci Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan daerah yang merupakan rencana kerja pembangunan daerah di

Kerinci
17
masa transisi pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci
sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019. Sehingga
penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
daerah Tahun 2015, bahwa, untuk menjaga kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana
pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan rencana
program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam
Rancangan Awal RPJMD sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal
RKPD Tahun 2015 yang nantinya ditetapkan menjadi tahun pertama dari
indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD yang
akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 juga
mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai
pada tahun sebelumnya, fenomena dan isu strategis yang dihadapi pada
tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor
pembangunan. Selanjutnya, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki,
maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci yang
dituangkan dalam program/kegiatan pembangunan akan mempertimbangkan
skala prioritas serta kebutuhan yang mendesak.
Teknik penyusunan RKPD sebagaimana diatur Permendagri Nomor
54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Bappeda dalam melakukan penyusunan
RKPD berkoordinasi dengan kepala SKPD di daerah dan Bappeda Provinsi
serta melibatkan pelaku pembangunan terkait. Selain itu sebagai dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, RKPD memuat kebijakan publik dan
arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun.
RKPD juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta
prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah maupun sumber-sumberlainnya.

Kerinci
18
Dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 berfungsi sebagai
acuan penetapan Renja SKPD Tahun 2015 serta dasar Penyusunan
Rancangan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun
Anggaran 2015. Selain itu RKPD juga berfungsi mendorong partisipasi
masyarakat dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat guna mewujudkan
rasa keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat
dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap
tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak
persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang
RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik
kalender kegiatan. Seperti terlihat pada Tabel 1 berikut :

Kerinci
19
Tabel 1. Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD Kabupaten Kerinci
Sumber :Lampiran V Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kerinci
20
Dari tabel 1 alir diatas, dapat dijelaskan, bahwa penyusunan RKPD
Kabupaten Kerinci ada beberapa tahapan yang harus dijalankan dalam
proses perencanaan di Kabupaten Kerinci dimana tahapan tersebut antara
lain :
1. Pembentukan Tim penyusun RKPD/Renja SKPD Kabupaten Kerinci
2. Menyusun rancangan awal RKPD dan Rancangan Renja SKPD
Kabupaten Kerinci.
3. Konsultasi Publik
4. Musrenbang Desa/Kelurahan
5. Lanjutan penyusunan rancangan awal Renja SKPD
6. Musrenbang Kecamatan
7. Pembahasan rancangan renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten
Kerinci
8. Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kerinci
9. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kerinci
10. Perumusan rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kerinci
11. Penetapan perkada RKPD Kabupaten Kerinci
12. Penetapan Renja SKPD Kabupaten Kerinci
Hasil dari proses tahapan tersebut adalah sebuah Dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci, sebagai acuan bagi
SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Seperti terlihat pada matrik RKPD
Kabupaten Kerinci dibawah ini :

Kerinci
21
Tabel 2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2016
LOKASI
TARGET/
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET/ CAPAIAN
KINERJA
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.06 . 1.06.1 . 17 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.967.759.228 4.562.923.112
1.06 . 1.06.1 . 17 . 12 Penyusunan dan
penetapan RANPERDA
sistem perencanaan
pembangunan daerah
- Terlaksananya
Penyusunan
RAPERDA sistem
perencanaan
pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Kerinci
1 dokumen 74.365.000,00 1 dokumen 85.519.750,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 13 Whorkshoop penyusunan
dokumen perencanaan
- Terlaksananya
Sosialisasi
Fungsional
Perencana
Bappeda
Kab. Kerinci
1 Kali 126.950.000,00 1 Kali 145.992.500,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 14 Review RPJMD dan
RENSTRA SKPD 2014-2019
- Tersedianya
dokumen RPJMD
Kabupaten Kerinci
Tahun 2014 - 2019
Bappeda
Kab. Kerinci
1 Dokumen 101.020.000,00 1 Dokumen 116.173.000,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 15 Pengelolaan sistem
perencanaan
pembangunan daerah
- Terlaksananya
Pengelolaan sistem
Informasi
perencanaan
daerah (SIPPD)
Kab. Kerinci
Bappeda
Kab. Kerinci
12 bulan 81.351.000,00 12 bulan 93.553.650,00

Kerinci
22
1.06 . 1.06.1 . 17 . 16 Pelaksanaan MUSRENBANG
RKPD
- Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan,
Kabupaten, Propinsi
dan Nasional
Bappeda
Kab. Kerinci
4 kali 289.928.000,00 4 kali 333.417.200,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 17 Penyusunan dan
penetapan RKPD
- Dokumen RKPD
Tahun 2016
- Dokumen RKPD-P
tahun 2015
- Rancangan awal
RKPD 2017
Bappeda
Kab. Kerinci
100 buku 102.170.000,00 100 buku 117.495.500,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 18 Penyusunan KUA-APBD
dan prioritas dan flapon
anggaran sementara
- Dokumen KUA-P
Tahun 2015
- Dokumen KUA
Tahun 2016
- Dokumen PPAS
Tahun 2016
Bappeda
Kab. Kerinci
100 buku 318.955.000,00 100 buku 366.798.250,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 19 Penyusunan penetapan
kinerja pemerintah daerah
Terlakasananya
penyusunan
Penetapan Kinerja
Pemerintah daerah
tahun 2015
Bappeda
Kab. Kerinci
1 dokumen 27.900.000,00 1 dokumen 32.085.000,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 20 Asistensi RENJA SKPD Terlaksananya
Asistensi, Fasilitasi
dan Penetapan
RENJA SKPD
Bappeda
Kab. Kerinci
46 SKPD 128.775.000,00 46 SKPD 148.091.250,00
Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2016

Kerinci
23

Kerinci
24
2.2. Penganggaran Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar
pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya
bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan
pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena
itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan,
kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen
APBD yang tersusun dapat realisitis, rasional dan akuntabel sehingga
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan
efisien.
2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah
menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal
34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS
Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Hal ini Berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti
program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain
dokumen KUA harus searah dengan RKPD.
Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2016 adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2016. Dengan
demikian, maka dokumen KUA tahun 2016 pada dasarnya memuat kebijakan
umum daerah tahun anggaran 2016 yang menjadi pedoman dan ketentuan

Kerinci
25
umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) 2016. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani
antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.
2.2.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang menghasilkan Nota
Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. PPAS disusun
dengan tahapan :
a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. Menentukan prioritas program pada masing-masing urusan; dan
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.
Skala prioritas pembangunan daerah tahun 2016 mengacu pada
RKPD Kabupaten Kerinci tahun 2016 yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2011-2015
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
Penentuan prioritas dan pengalokasian plafon anggaran sementara
diuraikan berdasarkan klasifikasi belanja langsung pada SKPD dalam bentuk
program dan kegiatan serta belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga). Untuk merealisasikannya dibutuhkan kesepakatan
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci

Kerinci
26
yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016.
Dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016.
Sejalan dengan proses perencanan yang mana telah dijelaskan
sebelumnya, begitu juga dengan proses penyusunan anggaran pada
Pemerintah Kabupaten Kerinci juga sangat ketat dan padat, untuk itu perlu
disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan
Anggaran dengan satuan waktu sejak penyusunan KUA dan PPAS sampai
dengan ditetapkannya APBD Kabupaten kerinci Agenda kerja tersebut dapat
dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Seperti terlihat pada
Tabel 3 sebagai berikut :

Kerinci
27

Kerinci
28
Tabel 3 Agenda Kerja Penyusunan Anggaran Kabupaten Kerinci
Sumber :Lampiran V Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kerinci
29
Dari tabel 3 alir diatas, dapat dijelaskan, bahwa penyusunan Anggaran
Kabupaten Kerinci melalui beberapa tahapan antara lain :
 Tahapan Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Kerinci
1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, lalu disampaikan kepada
Bupati Kerinci, untuk mendapatkan disposisi Bupati Kerinci agar
KUA dan PPAS Kabupaten Kerinci dibahas oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD).
2. Rancangan KUA dan PPAS juga disampaikan kepada DPRD
Kabupaten Kerinci.
3. Rancangan KUA dan PPAS dibahas di DPRD secara bersama-
sama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan DPRD
Kabupaten Kerinci.
4. Penerbitan NOTA Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah
Kabupaten Kerinci dengan DPRD Kabupaten Kerinci.
 Penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci
1. Penyiapan Surat Edaran (SE) tentang pedoman penyusunan RKA –
SKPD.
2. Penetapan Surat Edaran (SE) tentang pedoman penyusunan RKA
– SKPD.
3. Penyusunan RKA – SKPD
4. Pembahasan RKA – SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD).
5. Penyempurnaan RKA – SKPD
6. Penyiapan Raperda APBD
 Pembahasan dan Penetapan APBD Kabupaten Kerinci
1. Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Bupati
kerinci kepada DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Pembahasan Raperda APBD Oleh DPRD Kabupaten Kerinci
3. Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Kerinci
4. APBD kabupaten Kerinci di evaluasi oleh Oleh Gubernur Jambi

Kerinci
30
5. Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi oleh
Gubernur Jambi.
6. Penetapan Perda tentang APBD Kabupaten Kerinci

Kerinci
31
Tabel 4 RANCANGAN PLAFON ANGGARAN SKPD KABUPATEN KERINCI 2016

Kerinci
32

Kerinci
33

Kerinci
34

Kerinci
35
2.3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan telah diubah dengan undang-undanga nomor 23
Tahun 2014 Pasal 71 ayat (2), mengamanat bahwa kepala daerah
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam
satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat.
Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan (a) Urusan
Desentralisasi, (b) Tugas Pembantuan, dan (c) Tugas Umum Pemerintahan.
LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD,
dan dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD,
selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan, maka DPRD menetapkan
dengan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD akan disampaikan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dan Keputusan DPRD
disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat
istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan Apabila LKPJ tidak
ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap
tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Kerinci
36
BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Berdasarkan urian diatas terdapat beberapa permasalahan pada
perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban riil yang terjadi pada
tahapan penyusunan APBD Kabupaten Kerinci.
2.1. Permasalahan
1. Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dan APBD
2. Persentase hasil musrenbang yang terakomodir dalam APBD sangat
rendah.
3. Pada saat pembahasan sarat dengan kepentingan Pribadi dan
Golongan
4. Cenderung mempedomani anggaran tahun lalu (incremental) tanpa
memperhatikan permasalahan yang ada di daerah.
5. Mayoritas TAPD dan DPRD belum menguasi perencanaan dan
penganggaran.
2.2. Solusi
1. Perlu komitmen antara Legislatif dengan Eksekutif
2. Sebelum dilaksanakan musrenbangdes SKPD harus turun ke desa-
desa untuk memaparkan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD .
3. DPRD dan TAPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan
APBD harus berdasarkan sklala prioritas yang tertuang dalam
RPJMD dan Visi dan Misi Kepala Daerah.
4. Dalam penyusunan APBD harus berdarakan RPJMD dan Isu-isu
Stragis, dan perlu memperhatikan permasalahan yang terjadi pada
saat penyusunan APBD.
5. Peningkatan SDM baik pada TAPD maupun DPRD dalam hal
penyusunan APBD Kabupaten Kerinci.

Kerinci
37
DAFTAR PUSTAKA
_________________,.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.
_________________,.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
_________________, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Peraturan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa
RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Similar a PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (20)

Último

Último (20)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN