SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA
By. Dian Yudistira, SH.
Pengertian Ilmu Negara
○ Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki /
membicarakan tentang negara.
○ Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, /
membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 )
○ Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal &
seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 )
○ Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok
& pengertian pokok tentang negara & hukum tata
negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 )
○ Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan
ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan
suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9)
Objek ilmu Negara
 Diantara ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara
adlh HTN, HTUN, Hukum Publik Internasional & Ilmu Politik.
 Keempat ilmu di atas mmliki objek yg Sama yaitu “Negara”
 Perbedaannya :
Dalam HTN & HTUN memandang Negara dalam arti yang
“Kongkrit” sedangkan Ilmu Negara memandang negara dalam
pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari
tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek
tertentu, bersifat abstrak – umum – universil” ( Suhino, 1982 : 2 )
 Batas-batas keempat ilmu di atas adalah sbb :
1. Batas dgn HTN
2. Batas dgn HTUN
3. Batas dgn Hk Publik Internasional
4. Batas dgn Ilmu Politik Next
1. Batas dgn HTN
 HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal-
soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN.
Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk
menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat
diimplementasikan dalam praktek HTN;
 Rumusan dr Van Vollenhoven :
 HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan-
badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang
& membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi
maupun yg rendah kedudukannya.
 HTUN = rangkaian ketentuan-ketentuan yg mengikat alat-alat negara
tinggi & rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai mejalankan
pkerjaan.
 Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / prturan
mengenai “negara yg sedang beristirahat”/tidak bergerak.
Back
2. Batas dgn HTUN
 HTUN bicara negara yg berhubungan dengan
ketatausahaan negara, yaitu mengenai
hubungan kekuasaan satu sama lain,
hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum
lainnya khususnya mengenai susunan tugas,
wewenang negara.
 HTUN merupakan cara untuk menjalankan
alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof.
Oppenheim “negara yg sedang bergerak”
 Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu,
misalnya HTN Inggris, Indonesia dll
Back
3. Batas dengan Hukum Publik Internasional
 Dlm Ilmu Negara unsur hukum sebagai
rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai
unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik
Intern unsur kaidah merupakan unsur
yang mutlak.
 Hukum publik Internasional pada
prinsipnya mengatur hubungan antara
berbagai negara (oknum-oknum dalam
suatu negara) di dunia dengan tujuan
untuk mengejar keselamatan & tata tertib
dalam masyarakat Internasional. Back
4. Batas Dengan Ilmu Politik
 Ilmu politik menyelediki negara dari sudut
kekuasaan. Sejak adanya negara maka
disitulah mulai ada kekuasaan untuk
mengatur negara tersebut. Jd ada
hubungan yang erat antara Ilmu Negara
dengan Ilmu Politik.
 Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara
adalah
(1) Asal mula negara,
(2) Hakekat Negara,
(3) Bentuk-bentuk Negara.
Back
Metode ilmu Negara
 M. Observatif;
Bekerja dgn memperhatikan, menanggapi & memperdalam
sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, &
pemerintahannya.
 M. Komparatif;
Bekerja dengan studi banding antara negara yang satu dengan
negara yang lain.
 M. Dialektis;
Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji
fakta-fakta, fenomena yang satu dengan yang lain.
Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :
 Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap
dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.
 Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan cara bgmn
mlakukan tugas.
Lanjutan....
 Metode Psikologis Untuk Menjelaskan Negara;
Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) :
a. Mempelajari pengaruh pikiran dengan perasaan serta
naluri manusia dlm hidup bernegara;
b. Menentukan gejala sosial yang sama sekali baru
dalam konteks moralitas susunan negara & masy.
 Metode Hukum Positif Utk Menjelaskan Negara;
Melalui metode ini para penganut teori kedaulatan negara
juga memberikan gambaran mangenai negara hukum, jd
untuk pemikiran mengenai negara dari sudut ajaran yuridis ,
diketemukan metode yang sama dengan metode yang
dipakai untuk mempelajari per UU an.
 Metode Mac Iver
Negara menurut Mac Iver adalah alat masyarakat. Metode
yang digunakan bersandar pada sejarah & perbandingan.
Ilmu negara ppt

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaanalsalcunsoed
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMManunggal Amethyst
 

La actualidad más candente (20)

Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 

Similar a Ilmu negara ppt

ppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxHtn1b
 
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxPENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxAIBPMCommittee
 
Kul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxKul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxFitraParis1
 
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.pptMateri tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.pptRifanManihuruk
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraMAHASISWI
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxBokuDaYo
 
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfBUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfJarotWilliam
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.pptAbdulKarimOmarSeff
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.pptAnisaSeptiantiPutri
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
ilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.pptilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.pptFitraParis1
 
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdfRidhoKhoirulaqso
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelstkip-pgri pontianak
 

Similar a Ilmu negara ppt (20)

ppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptxppt ilmu negara.pptx
ppt ilmu negara.pptx
 
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptxPENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
PENGANTAR ILMU NEGARA.pptx
 
Kul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptxKul Fitra 1-2.pptx
Kul Fitra 1-2.pptx
 
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.pptMateri tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
Materi tentang Teori Negara dan Ilmu Negara.ppt
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
 
Pe ndahuluan
Pe ndahuluanPe ndahuluan
Pe ndahuluan
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
 
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfBUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
 
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
2.ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_NEGARA.ppt
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
ilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.pptilmu-negara-1.ppt
ilmu-negara-1.ppt
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
14. BUKU ILMU NEGARA (2016).pdf
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 

Último

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Último (11)

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

Ilmu negara ppt

  • 1. PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA By. Dian Yudistira, SH.
  • 2. Pengertian Ilmu Negara ○ Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki / membicarakan tentang negara. ○ Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 ) ○ Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 ) ○ Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 ) ○ Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9)
  • 3. Objek ilmu Negara  Diantara ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara adlh HTN, HTUN, Hukum Publik Internasional & Ilmu Politik.  Keempat ilmu di atas mmliki objek yg Sama yaitu “Negara”  Perbedaannya : Dalam HTN & HTUN memandang Negara dalam arti yang “Kongkrit” sedangkan Ilmu Negara memandang negara dalam pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak – umum – universil” ( Suhino, 1982 : 2 )  Batas-batas keempat ilmu di atas adalah sbb : 1. Batas dgn HTN 2. Batas dgn HTUN 3. Batas dgn Hk Publik Internasional 4. Batas dgn Ilmu Politik Next
  • 4. 1. Batas dgn HTN  HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal- soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek HTN;  Rumusan dr Van Vollenhoven :  HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badan- badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang & membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi maupun yg rendah kedudukannya.  HTUN = rangkaian ketentuan-ketentuan yg mengikat alat-alat negara tinggi & rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai mejalankan pkerjaan.  Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / prturan mengenai “negara yg sedang beristirahat”/tidak bergerak. Back
  • 5. 2. Batas dgn HTUN  HTUN bicara negara yg berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.  HTUN merupakan cara untuk menjalankan alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof. Oppenheim “negara yg sedang bergerak”  Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll Back
  • 6. 3. Batas dengan Hukum Publik Internasional  Dlm Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik Intern unsur kaidah merupakan unsur yang mutlak.  Hukum publik Internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara (oknum-oknum dalam suatu negara) di dunia dengan tujuan untuk mengejar keselamatan & tata tertib dalam masyarakat Internasional. Back
  • 7. 4. Batas Dengan Ilmu Politik  Ilmu politik menyelediki negara dari sudut kekuasaan. Sejak adanya negara maka disitulah mulai ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jd ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.  Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara adalah (1) Asal mula negara, (2) Hakekat Negara, (3) Bentuk-bentuk Negara. Back
  • 8. Metode ilmu Negara  M. Observatif; Bekerja dgn memperhatikan, menanggapi & memperdalam sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya.  M. Komparatif; Bekerja dengan studi banding antara negara yang satu dengan negara yang lain.  M. Dialektis; Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji fakta-fakta, fenomena yang satu dengan yang lain. Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :  Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.  Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan cara bgmn mlakukan tugas.
  • 9. Lanjutan....  Metode Psikologis Untuk Menjelaskan Negara; Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) : a. Mempelajari pengaruh pikiran dengan perasaan serta naluri manusia dlm hidup bernegara; b. Menentukan gejala sosial yang sama sekali baru dalam konteks moralitas susunan negara & masy.  Metode Hukum Positif Utk Menjelaskan Negara; Melalui metode ini para penganut teori kedaulatan negara juga memberikan gambaran mangenai negara hukum, jd untuk pemikiran mengenai negara dari sudut ajaran yuridis , diketemukan metode yang sama dengan metode yang dipakai untuk mempelajari per UU an.  Metode Mac Iver Negara menurut Mac Iver adalah alat masyarakat. Metode yang digunakan bersandar pada sejarah & perbandingan.