Makalah ini membahas tentang pengawasan pembayaran pajak dan peraturan terkait di Indonesia. Pemerintah melakukan pengawasan pembayaran pajak Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan mencakup pemantauan pembayaran rutin, bimbingan, himbauan, dan tindak lanjut berupa surat tagihan pajak atau pemeriksaan. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur

1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
DISUSUN OLEH :
FHARTIKA DIANA MENTARI
1201135214
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2012

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya
kepada saya sehingga dapat menyelasaikan penulisan makalah ini dengan semaksimal
mungkin.
Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas kepada
saya untuk membuat makalah.Saya menyadari bahwa didalam makalah ini masih banyak
terdapat kekurangan dan kesalahan baik itu dari segi penulisan maupun bahasa yang
digunakan. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing
khususnya dan dari para pembaca umumnya yang bersifat membangun agar didalam
penulisan makalah yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan makalah ini
bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN :
• Latar BelakangMasalah
• Tujuan Pembahasan
BAB II PEMBAHASAN :
• Pengawasan pembayaran pajak
• Peraturan terkait pajak
BAB III PENUTUP
• Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.LATAR BELAKANG MASALAH
Masalah ini membahas tentang pajak,yang dibahas adalah mengenai pengawasan
pembayaran pajak dan peraturan pajak yang ada diindonesia dan setelah membahas makalah
ini lalu ditutup dengan menarik beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pemaparan pada
bagian – bagian sebelumnya.
Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib
pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pemnbangunan tanpa balas jasa
yang dapat ditunjuk secara langsung.
Lima unsur pokok definisi pajak:
1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksa
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
2.TUJUAN PEMBAHASAN
•
Menjelaskan peran pemerintah dalam pengawasan pembayaran pajak
•
Menjelaskan peraturan apa saja yang terkait dengan pajak

5. BAB II
PEMBAHASAN
1.PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
A Umum
.
Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, di antaranya melalui pengawasan pembayaran masa. Data penerimaan
menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pembayaran masa terhadap penerimaan pajak
nasional sebesar 75%.
B Maksud dan Tujuan
.
1. Maksud
Ketentuan ini dibuat agar terdapat bentuk pengawasan yang intensif dan optimal
terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan oleh WP, mencakup
kegiatan penggalian potensi, pengawasan kepatuhan, bimbingan, himbauan, konsultasi
teknis perpajakan, rekonsiliasi data, dinamisasi, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP),
dan usulan pemeriksaan.
2. Tujuan
Memberikan keseragaman serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan
pengawasan pembayaran masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah
(Kanwil) DJP sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan WP.
C Ruang Lingkup
.
1. Ketentuan ini mengatur pelaksanaan kegiatan dan prosedur pengawasan pembayaran
masa di KPP dan Kanwil DJP serta tindak lanjutnya. Pengawasan pembayaran masa
dilakukan atas pembayaran seluruh jenis pajak yang dilakukan oleh WP sendiri
maupun yang dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh
Pasal 25, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM Dalam Negeri, dan
PPn BM Impor.

6. 2.Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a. Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP
untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;
b. Pengawasan Pembayaran Masa meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan
terhadap pembayaran masa WP baik langsung maupun tidak langsung yang
dilakukan oleh KPP dan Kanwil DJP pada suatu bulan tertentu;
c. Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan pembayaran masa meliputi :
1) Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Masa, khususnya
terhadap penyampaian SPT Masa yang wajib disampaikan secara rutin per
bulan yaitu PPN, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21;
2) Bimbingan;
3) Himbauan;
4) Konsultasi teknis perpajakan (konseling);
5) Rekonsiliasi data;
6) Dinamisasi;
7) Kegiatan penggalian potensi; dan
8) Tindak lanjut :
a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP); dan
b) Usulan pemeriksaan.
9) Pengawasan Pembayaran STP.
d. Sumber data pengawasan pembayaran masa berasal dari portal DJP, terutama
data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul
Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP;
e. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi pengawasan yang ada di
dalam sistem administrasi perpajakan antara lain SIDJP, SIPMOD, portal DJP, dan
Approweb;
f. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi
pengawasan pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kanwil
DJP atau KPP selain aplikasi yang tersedia di dalam sistem administrasi
perpajakan;
g. Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak

7. yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang nilainya berdasarkan hasil
analisa pembayaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP;
h. Jenis Pembayaran Masa terdiri dari :
1) Pembayaran yang dianggap wajar yaitu pembayaran masa yang
jumlah pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan;
2) Pembayaran yang dianggap tidak wajar yaitu pembayaran masa
yang jumlahnya mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya dan/atau
tidak sesuai ketentuan;
3) Tidak ada pembayaran/nihil.
I Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan
hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap
adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
J Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan
klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan.
k. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana diatur
dalam pasal 14 Undang-Undang KUP.
D Dasar Dasar Undang-Undang
.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

8. Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat
Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta
Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
E.Strategi Pengawasan Pembayaran Masa
1. Pada dasarnya seluruh WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masa. Untuk KPP di
lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP
Madya dilakukan terhadap seluruh WP. Sedangkan di KPP Pratama yang jumlah WP-nya lebih
dari 1.500, prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.500 WP penentu penerimaan
yang diwajibkan untuk dibuat profilnya.
2. Dasar penentuan daftar WP Penentu Penerimaan pada angka 1 di atas adalah :
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ/2012 Tentang Perubahan KEP27/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi WP;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/PJ/2012 Tentang Perubahan KEP26/PJ/2012 Tentang Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan
Pajak Madya;
Surat Edaran Nomor SE-03/PJ/2012 tentang Prosedur Evaluasi dan Penetapan Wajib Pajak
Terdaftar dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER49/PJ/2011 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak Di Lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan
Pajak Madya; dan
Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-415/PJ.08/2011 tanggal 23
Nopember 2011 tentang Pemilihan 1.500 Wajib Pajak Besar Penentu Penerimaan.
F. Program pengawasan di KPP
Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menyusun dan menentukan daftar 1.500 WP penentu penerimaan bagi KPP Pratama
serta seluruh WP bagi KPP lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di
lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya yang akan dilakukan
pengawasan sesuai dengan Huruf E (2.d);

9. 2. Dalam melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa setiap Account
Representative (AR) diharuskan :
a. Menyusun tabelaris pengawasan pembayaran masa :
1) Perbandingan masa pajak sekarang, masa pajak sebelumnya dan masa
pajak yang sama pada tahun sebelumnya untuk setiap jenis pajak atas seluruh
WP yang diawasi sesuai dengan ketentuan surat edaran ini;
2) Melakukan analisa kewajaran serta melakukan tindak lanjut atas
pengawasan pembayaran masa yang meliputi :
a) Pembayaran yang dianggap wajar;
b) Pembayaran yang dianggap tidak wajar;
c) Tidak ada pembayaran/nihil.
3) Melakukan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang meliputi :
a) himbauan dan konseling;
b) tindak lanjut himbauan dan konseling;
i. usulan pemeriksaan
ii. memantau realisasi pembayarannya.
b. Format Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa dan tindak lanjutnya sesuai
dengan Lampiran II.a;
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melakukan kompilasi kegiatan AR
sesuai tabelaris tersebut, melakukan analisa dan membuat laporan evaluasi dengan
format sesuai Lampiran III sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam
mengambil keputusan mengenai pengawasan pembayaran masa terkait pengamanan
penerimaan;
4. Kepala Seksi PDI melakukan kompilasi berdasarkan laporan evaluasi yang dibuat
Kepala Seksi Waskon sesuai Lampiran II.b;
5. Kepala KPP melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan pengawasan
pembayaran masa sebagai dasar untuk penentuan kebijakan dalam rangka pengamanan
penerimaan dan peningkatan kepatuhan WP; dan
6. Tata cara pengawasan pembayaran masa dilaksanakan sebagaimana Lampiran I surat
edaran ini.
G Program Pengawasan di Kanwil DJP
. Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Meneliti kebenaran dan keakuratan daftar 1.500 WP penentu penerimaan setiap KPP di

10. wilayah kerjanya sebagaimana ditentukan dalam huruf E;
Mengompilasi laporan bulanan dari KPP yang ada di wilayah kerjanya;
Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP
sesuai laporan yang disampaikan oleh KPP serta melaporkan hasil evaluasinya sesuai
format Lampiran IV;
Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara
aktif kepada KPP di wilayah kerjanya; dan
Memberikan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil analisa pengawasan
pembayaran masa kepada KPP.
H .Lain-Lain
.
1. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan oleh KPP dan Kanwil
DJP dilakukan dengan memanfaatkan data pengawasan pembayaran masa yang dapat
diakses melalui portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan
Pembayaran Masa dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan
potensi WP;
2. Dalam melakukan pengawasan pembayaran masa, Kanwil DJP atau KPP menggunakan
aplikasi pengawasan pembayaran masa yang telah tersedia di sistem administrasi
perpajakan;
3. Bagi Kanwil DJP atau KPP yang telah mempunyai Aplikasi Pengawasan Pembayaran
Masa Lainnya tetap dapat memanfaatkan dengan menyesuaikan format sesuai dengan
surat edaran ini;
4. Pelaporan pengawasan pembayaran masa diatur sebagai berikut :
a. Pelaporan hasil analisa Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan setiap bulan
kegiatan;
b. KPP mengirim laporan hasil pengawasan pembayaran masa kepada Kepala Kanwil
DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana
Lampiran II.b;
c. Kanwil DJP mengirim laporan hasil pengawasan pembayaran masa beserta
evaluasinya dari seluruh KPP di wilayah kerjanya :
1) Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Potensi, Kepatuhan
dan Penerimaan dengan format sebagaimana Lampiran II.c dan Lampiran IV
surat edaran ini serta melampirkan laporan dari KPP; dan
2) Dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk
softcopy dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ke :
kepatuhanwp.pkp@pajak.go.id.

11. 5. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai bulan kegiatan Januari 2012 dan tahuntahun berikutnya;
6. Khusus untuk pelaporan bulanan sebelum terbitnya surat edaran ini tetap
menggunakan format laporan sesuai surat edaran pembayaran masa sebelumnya;
7. Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-27/PJ/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengawasan Pembayaran Masa
Pada Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.
2.PERATURAN TERKAIT PAJAK
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-27/pj/2012 Tentang
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 87/PJ/2012, Tanggal 9 Maret 2012
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-26/pj/2012 Tentang
Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 86/PJ/2012, Tanggal 9 Maret 2012
Prosedur Evaluasi Dan Penetapan Wajib Pajak Terdaftar Dalam Rangka Pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-49/pj/2011 Tentang Tempat Pendaftaran Dan
Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ/2012, Tanggal 3 Februari
2012
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor
Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus,
Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 27/PJ/2012, Tanggal 30
Januari 2012
Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 26/PJ/2012, Tanggal 30 Januari
2012
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa

12. Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Pemerintah - 1 TAHUN 2012,
Tanggal 3 Januari 2012
Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Peraturan Dirjen Pajak - PER - 49/PJ/2011, Tanggal 30 Desember
2011
Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2011
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ/2011, Tanggal 31 Maret 2011
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan
Peraturan Pemerintah - 94 TAHUN 2010, Tanggal 30 Desember 2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/pmk.03/2007 Tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran
Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara
Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan - 80/PMK.03/2010, Tanggal 5 April 2010
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Undang-Undang - 42 TAHUN 2009, Tanggal 15 Oktober 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang
Undang-Undang - 16 TAHUN 2009, Tanggal 25 Maret 2009
Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan
Perpu - 5 TAHUN 2008, Tanggal 31 Desember 2008
Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 36 TAHUN 2008, Tanggal 23 September 2008
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,penentuan Tempat
Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata
Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan - 184/PMK.03/2007, Tanggal 28 Desember 2007
Pajak Penghasilan
Undang-Undang - 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983

13. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Undang-Undang - 8 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983
2.Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2011
Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011 dan sebagai tindak lanjut dari
Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17-19 Januari 2011, maka Direktorat
Jenderal Pajak perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya, di antaranya terhadap pembayaran masa.Data penerimaan
menunjukkan bahwa kontribusi pembayaran masa terhadap penerimaan nasional cukup besar
yaitu sekitar 75% (2009) dan 77% (2010). Mengingat besarnya peranan pembayaran masa
tersebut, perlu adanya pengawasan yang intensif dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban
pembayaran masa. Sehubungan dengan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran masa
tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
1.PENGERTIAN
Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan :
Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP untuk
setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;
Pengawasan Pembayaran Masa adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan
terhadap pembayaran masa pada suatu bulan tertentu;
Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi yang tersedia di portal DJP
sebagai media yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan
pengawasan kepatuhan Pembayaran Masa yang dibuat secara elektronik;
Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi pengawasan
pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) selain aplikasi yang tersedia di portal DJP;
Jumlah pembayaran pajak seharusnya adalah jumlah pajak yang harus dibayar WP
untuk setiap masa pajak yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku;
Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak yang
harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang perhitungannya berdasarkan hasil
analisa kewajaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP;
Pembayaran tidak wajar adalah Pembayaran Masa yang tidak mencerminkan
jumlah pembayaran pajak seharusnya dan/atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan
analisa;

14. Pembayaran fluktuatif adalah Pembayaran Masa yang jumlahnya mengalami kenaikan
dan penurunan secara signifikan selama enam bulan terakhir;
Konfirmasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPP kepada WP untuk mengecek
ulang kebenaran data pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui surat, telepon,
faksimile, surat elektronik atau media lainnya.
2. JENIS PEMBAYARAN MASA YANG DIAWASI
Pada dasarnya semua jenis Pembayaran Masa wajib dilakukan pengawasan, namun
dalam rangka efektifitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis
pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak secara nasional, yaitu
PPh Pasal 21;
PPh Pasal 22;
PPh Pasal 22 Impor;
PPh Pasal 23;
PPH Pasal 25;
PPh Pasal 26;
PPh Final;
PPN Dalam Negeri;
PPN Impor;
PPn BM Dalam Negeri;
PPn BM Impor.
3. STRATEGI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
1. Pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan Pembayaran Masanya.
Untuk KPP dilingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta
Khusus dan KPP Madya dilakukan terhadap semua WP. Sedangkan di KPP
Pratama yang jumlah WP-nya lebih dari 1.000, prioritas WP yang diawasi adalah
terhadap 1.000 WP penentu penerimaan yang diwajibkan dibuat profilnya;
2. Daftar WP penentu penerimaan pada angka 1 di atas, sesuai dengan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2010 dan nomor SE-69/PJ/2010. Namun
demikian setiap KPP agar melakukan pemutakhiran (update) atas urutan WP
dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait administrasi DJP yang mengurangi
jumlah WP, misalnya ada WP yang pindah, penghapusan NPWP dan sebagainya;
3. Pada tahun 2011, prioritas pengawasan pembayaran masa dilakukan secara

15. bertahap sebagai berikut :
Bulan Februari sebanyak 100 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada
bulan Januari;
Bulan Maret ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi
200 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai
dengan Februari;
Bulan April ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 300
WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan
Maret;
Bulan Mei ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 400
WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan
April;
Bulan Juni ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 500
WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan
Mei;
Bulan Juli ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 600
WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan
Juni;
Bulan Agustus ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi
700 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai
dengan Juli;
Bulan September ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya
menjadi 800 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari
sampai dengan Agustus;
Bulan Oktober ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi
900 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai
dengan September;
Bulan Nopember ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya
menjadi 1.000 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari
sampai dengan Oktober;
Bulan Desember sebanyak 1.000 WP penentu penerimaan dengan
melanjutkan sebagaimana bulan Nopember yakni atas pembayaran masa yang
dibayar pada bulan Januari sampai dengan Nopember.
4.PROGRAM PENGAWASAN DI KPP

16. Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Membuat daftar WP yang akan diawasi sesuai dengan Romawi III angka 1 dan angka
2;
Pengelompokan per 100 WP sebagaimana Romawi III angka 3 sesuai dengan daftar
urutan profil di masing-masing KPP;
Tata cara pengawasan pembayaran masa dilaksanakan sebagaimana lampiran 1 surat
edaran ini.
5. PROGRAM PENGAWASAN DI KANWIL DJP
Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP
dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Meneliti kelengkapan daftar WP penentu penerimaan setiap KPP di wilayah kerjanya;
Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa
secara aktif kepada KPP di wilayah kerjanya;
Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per
KPP sesuai laporan yang disampaikan oleh KPP;
Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPP;
Memantau tindak lanjut pembayaran masa yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya
atau hasil analisa per KPP.
6. LAIN-LAIN
1. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan oleh KPP dilakukan
dengan memanfaatkan aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses
melalui portal DJP pada menu Aplikasi di sub menu Analisa Data;
2. Kanwil DJP agar meneliti kebenaran data yang ada dalam resume hasil
pengawasan pembayaran masa yang disampaikan oleh KPP;
3. Kanwil DJP membuat resume hasil pengawasan pembayaran masa dari setiap KPP;
4. Kanwil DJP memberikan rekomendasi tindak lanjut atas resume hasil pengawasan
pembayaran masa kepada KPP;
5. Pelaporan pengawasan pembayaran masa diatur sebagai berikut :
KPP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa kepada Kepala Kanwil
DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana
lampiran 2.a;

17. Kanwil DJP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa seluruh KPP
di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Potensi,
Kepatuhan dan Penerimaan dengan format sebagaimana lampiran 2.b surat edaran
ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk softcopy dalam format
Microsoft Excel melalui e-mail ke : kepatuhanwp.pkp@pajak.go.id;
6. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai kegiatan Januari 2011;
7. Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-88/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengawasan Kepatuhan
Pembayaran Masa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan

18. Masalah ini membahas tentang pajak,yang dibahas adalah mengenai pengawasan
pembayaran pajak dan peraturan pajak yang ada diindonesia dan setelah membahas makalah
ini lalu ditutup dengan menarik beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pemaparan pada
bagian – bagian sebelumnya.
Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib
pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pemnbangunan tanpa balas jasa
yang dapat ditunjuk secara langsung.

19. DAFTAR PUSTAKA
http://lite.ortax.org/?mod=aturan&page=show&id=14683
http://www.peraturanpajak.com/?p=1601