Materi Kelas XI semester 1 Pajak

1. Perpajakan Indonesia
Fiddia Mega S (13)
Putri Shafira S (24)
Rizky Leonetta H (26)
Syifa Dzulaikha A (31)
XI MIA 3

2. PENGERTIAN PAJAK
• Pengertian Pajak
secara umum, dapat diartikan sebagai iuran atau
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat
berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi
pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa
balas jasa yang ditunjuk secara langsung.
• Pengertian Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam
kemakmuran rakyat.

3. • Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal
secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
• Pengertian Pajak menurut Smeets.
Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang
melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa
adanya kontraprestasi yang ditunjukan dalam hak individual
untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah.
• Pengertian Pajak menurut Suparman Sumawidjaya.
Pajak merupakan iuran wajib masyarakat berupa barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang
berguna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif
dalam mencapai kesejahteraan umum.

4. • Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Adriani.
Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang
dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib
membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang
dengan tidak mendapat imbalan kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum pemerintah.
• Pengertian Pajak menurut Sommerfeld Ray M,
Anderson Herschel M, Brock Horace R.
Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor
swasta ke sektor pemerintah, yang bukan akibat
pelanggaran hukum tetapi wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan
tanpa mendapat imbalan secara langsung dan
proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan
dan menjalankan tugas pemerintahan.

5. FUNGSI PAJAK
1. sebagai fungsi anggaran atau penerimaan
(budgetair): pajak merupakan salah satu sumber
dana yang digunakan pemerintah
dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor
perpajakan dimasukkan ke dalam komponen
penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. sebagai fungsi mengatur (regulerend) : pajak
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak
yang lebih tinggi kepada barang mewah dan
minuman keras.

6. 3. sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai
penerimaan negara dapat digunakan untuk
menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga
dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan
cara mengatur peredaran uang di masyarakat
lewat pemungutan dan penggunaan pajak
yang lebih efisien dan efektif.
4. fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan
negara dari pajak digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum dan pembangunan
nasional sehingga dapat membuka
kesempatan kerja dengan tujuan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. MANFAAT PAJAK
Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :
1. membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang
bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek
produktif barang ekspor).
2. membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan
keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk
pengairan dan pertanian).
3. membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak
reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen
dan objek rekreasi).
4. membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah
pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan
pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu
pengeluaran untuk anak yatim piatu).
Pajak yang dipungut oleh negara dilakukan berdasarkan asas
pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di
Indonesia.

8. Hubungan Pajak dengan APBN dan
APBD
Pajak pusat sampai saat ini merupakan sumber
penerimaan terbesar negara. Sumber
penerimaan luar negeri Indonesia memang
cukup banyak, bisa berupa investasi, hibah,
ataupun pinjaman. Sedangkan dari dalam negeri
itu sendiri Indonesia masih mengandalkan
perpajakan. Sekitar 70% penerimaan negara
berasal dari pajak. Manfaat pajak bisa dirasakan
dalam bentuk fasilitas umum, kesehatan,
pendidikan, dll.

9. Pajak sebagai sumber penerimaan negara,
adalah penyumbang terbesar APBN dan APBD.
Melalui APBN, negara membuat rencana
pendapatan dan belanja negara dalam kurun
waktu satu tahun. Semua program kerja dan
besarnya biaya dicatat disini, yang mencangkup
seluruh daerah di wilayah Indonesia. Dengan
membayar pajak secara benar, kita ikut
bersama-sama dengan pemerintah membangun
bangsa.
Hubungan Pajak dengan APBN dan
APBD

10. Karena pendapatan negara pada sektor lain belum
bisa mencapai target
Tidak hanya di Negara Indonesia saja, tapi
hampir di seluruh dunia yang mengandalkan pajak
sebagai pendapatan utama dalam APBN nya.
Disinilah penybab utama pemerintah
mengandalkan penerimaan sektor pajak ini untuk
menopang APBN yang semakin membengkak.
Mengapa pajak merupakan sumber
penerimaan APBN?

11. Perbedaan pajak dengan pemungutan
resmi lainnya
Pajak dengan Retribusi
• Retribusi adalah pungutan yang dikenakan
kepada masyarakat pengguna fasilitas yang
disediakan oleh negara. Masyarakat yang
membayar retribusi akan mendapatkan balas
jasa secara langsung
• Besar retribusi di masing-masing daerah
berbeda

12. Perbedaan Pajak dengan Retribusi
Faktor yang membedakan Pajak Retribusi
Keputusan Keputusan dari UU atau
pemerintah pusat
Keputusan dari pemerintah
daerah
Ketetapan Diatur oleh undang-undang Ditetapkan dengan
peraturan daerah
Pihak pemungut Pemerintah pusat Pemerintah daerah
Sifat pemungutan Wajib yang dapat
dipaksakan
Tidak wajib
Imbalan/jasa Tidak mendapatkan
imbalan/jasa secara
langsung
Mendapatkan imbalan/jasa
secara langsung
Perlakuan aturan Berlaku untuk seluruh
Warga Negara Indonesia
Berlaku untuk daerah
bersangkutan
Sumber pendapatan Merupakan sumber
pendapatan pemerintah
pusat
Merupakan sumber
pendapatan pemerintah
daerah

13. Pemungutan Resmi lainnya
• Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang
tertentu, seperti minyak tanah, rokok, bensin, minuman
keras, dan tembakau
• Bea Masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-
barang yang akan dimasukkan ke dalam daerah pabean
Indonesia untuk dikonsumsi di dalam negeri
• Bea Keluar adalah bea yang dikenakan terhadap barang-
barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean
Indonesia untuk diekspor
• Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan-
golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara
untuk menutupi kas negara yang bersifat tidak memberikan
prestasi kepada umum

14. Asas Pemungutan Pajak
1. Menurut Adam Smith (Smith’s Canon)
a. Prinsip keadilan/kesamaan (equity): harus adil dan
sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib
pajak
b. Prinsip kepastian (certainly): harus jelas dan pasti
sehingga bisa dimengerti wajib pajak serta
memudahkan perhitungan dan administrasi
c. Prinsip kelayakan (conveince): jangan sampai
memberatkan wajib pajak
d. Prinsip ekonomi (economy): harus memenuhi syarat
ekonomi, yaitu hasil pajak mampu memenuhi
kebutuhan negara

15. Asas Pemungutan Pajak
2. Menurut Adolf Wagner
a. Asas politik finansial: jumlahnya memadai sehingga
dapat membiayai semua kegiatan negara
b. Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat
c. Asas keadilan: berlaku secara umum tanpa
diskriminasi
d. Asas administrasi: berkaitan dengan masalah
kepastian perpajakan, keluwesan penagihan, dan
besarnya biaya pajak
e. Asas yuridis: pemungutan harus berdasarkan undang-
undang

16. Asas Pemungutan Pajak
3. Asas Domisili atau Asas Kependudukan
Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan
yang diterima oleh seseorang atau suatu badan
4. Asas Sumber
Negara akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diterima oleh seseorang atau suatu badan
jika penghasilan yang dikenakan pajak berada di negara itu
5. Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas
Yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status
kewarganegaraan dari seseorang atau suatu badan yang
memperoleh penghasilan

17. JENIS PAJAK YANG BERLAKU DI
INDONESIA
Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia.
Berikut ini adalah macam-macam pajak yang
berlaku di Indonesia dapat digolongkan menjadi
beberapa jenis.

18. 1. Pajak menurut sifatnya, dibagi dua :
a) Pajak langsung :Pajak yang dipungut setahun
sekali berdasarkan surat ketetapan pajak
(Kohir) dan tidak dapat dilimpahkan kepada
orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Pajak perseroan (PPs),
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan
sebagainya.

19. b) Pajak Tidak Langsung : Pajak yang dipungut
setiap terjadi transaksi tanpa adanya surat
ketetapan pajak dan dapat dialihkan kepada
orang lain. Contoh : Pajak Penjualan(PPn),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk
(Pajak Impor), Pajak Ekspor dan sebagainya.

20. 2. Pajak Menurut Instansi Yang Memungutnya
a) Pajak pusat : Pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak)
yang pengelolaannya dilakukan oleh kantor
pelayanan pajak. Misalnya Pajak Penghasilan
(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b) Pajak daerah : pajak yang dipungut pemerintah
daerah (pemerintah provinsi, pemerintah
kkabupaten/kota). Contohnya Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB).

21. 3. Pajak Menurut Subjeknya
a) Pajak orang pribadi : Pajak yang dikenakan
bagi seseorang atau seorang wajib pajak.
Misal Pajak Penghasilan (PPh).
b) Pajak badan : Pajka yang dikenakan pada
sebuah badan usaha atau organisasasi. Misal
PT, CV, Yayasan.

22. 4. Pajak Menurut Asalnya
a) Pajak dalam Negeri : Pajak yang dipungut
kepada setiap warga negara yang tinggal di
Indonesia dan memiliki salah satu objek
pajak.
b) Pajak luar Negeri : Pajak yang dipungut
kepada warga negara asing yang memiliki
usaha atau penghasilan dan tinggal di
Indonesia.

23. Sistem Pemungutan Pajak
Ada 3 cara pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di
Indonesia:
1. Official Assesment System
Suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan
besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak (Fiscus) dalam
hal ini Dirjen Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.

24. 2. Semi Self Assessment System & Holding
System
• Semi Self Assessment System: Cara
pemungutan pajak yang wewenang untuk
menentukan besarnya pajak terutang ada
pada wajib pajak bersama dengan Fiscus.
• With Holding System: Cara pemungutan pajak
yang wewenang untuk menentukan besarnya
pajak terutang ada pada pihak ketiga yang
ditunjuk.

25. 3. Full Self Assessment System
Suatu cara pemungutan pajak ketika
penentuan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak, Fiscus tidak ikut campur.

26. Alur Administrasi Perpajakan di
Indonesia
1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk
memperoleh nomor pokok wajib pajak
(NPWP) secara langsung ke kantor pelayanan
pajak atau melalui e-Registration secara
online.
2. Setelah terdaftar, wajib pajak harus
menghitung jumlah pajak yang terutang.
Wajib pajak segera membayar ke Bank
Persepsi atau kantor pos.

27. Alur Administrasi Perpajakan di
Indonesia
3. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan
(SPT) dan melaporkannya secara langsung ke
kantor pelayanan pajak atau mengirimkannya
melalui jasa pengiriman pajak atau dokumen.
4. Setelah menyerahkan SPT yag sudah diisi,
wajib pajak akan mendapatkan tanda terima
penyampaian SPT tersebut.

28. APBN 2013
Hasil Pajak dialokasikan kemana?
Belanja
Negara
Rp 1.683,0 T
Pajak
Rincian Belanja Negara
Rp
(triliun)
%
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan Murah 336,8 20,01%
Kesehatan Murah 55,9 3,32%
Ketahanan Pangan 63,2 3,75%
Penanggulangan Kemiskinan 115,5 6,86 %
Pengamanan dan Stabilisasi Harga
Pangan 17,2 1,02%
Subsidi 317,2 18,84%
Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan
Ekonomi
Perhubungan 77,9 4,62 %
Irigasi 19,5 1,15%
Energi dan Lainnya 62,8 3,73%
Perumahan dan Permukiman 22,4 1,33%
Suasana Aman dan Kepastian Hukum
Pertahanan 81,8 4,86%
Keamanan dan Ketertiban 36,5 2,17%
Transfer ke daerah 528,6 31,40%

29. Objek Pemungutan Pajak
Menurut Pasal 22 yang merupakan objek
pemungutan pajak adalah:
• Impor barang.
• Pembayaran atas pembelian barang yang
dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran,
Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat
maupun Pemerintah Daerah.
• Pembayaran atas pembelian barang yang
dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja
negara atau belanja daerah.

30. Objek Pemungutan Pajak
• Penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan
oleh badan usahayang bergerak dibidang industri
semen, industri rokok, industri kertas, industri naja,
dan industri otomotif.
• Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina
dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak
dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
• Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau
ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam
sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan
perikanan dari pedagang pengumpul.

31. TARIF PAJAK
• Tarif pajak Proporsional (Sebanding), tarif pajak tidak
berubah Contohnya : PPN 10%
• Tarif Pajak Tetap, besaran pajak tidak berubah contoh ;
bea materai
• Tarif Pajak degresif : semakin tinggi jumlah yang
menjadi dasar pengenaan pajak, semakin rendah tarif
yang dikenakan
• Tarif Pajak Progresif : Tarif pajak akan semakin besar
ketika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak
lebih besar contoh PPH

32. Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak
• a. Stelsel nyata (riel stelsel); baru dapat diketahui
setelah akhir suatu periode (akhir tahun) setelah
penghasilan tersebut sesungguhnya dapat diketahui.
• b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel); yaitu
pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan
atau perkiraan yang diatur dengan undang – undang.
• c. Stelsel campuran; artinya pada awal tahun
menggunakan anggapan tetapi setelah akhir tahun
dihitung kembali sesuai yang sebenarnya (nyata).

33. Tata Cara Pemungutan Pajak
2. Asas Pemungutan Pajak
• a. Asas Domisili (tempat tinggal); pemungutan
pajak didasarkan pada tempat tinggal Wajib Pajak
terhadap seluruh penghasilan dimanapun
diperolehnya walaupun dari luar negeri,
• b. Asas Sumber; artinya negara berhak memungut
pajak atas penghasilan yang bersuber di wilayahnya
tanpa memperharikan tempat tinggal Wajib Pajak
• c. Asas Kebangsaan; bahwa pemungutan pajak
dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

34. Tantangan pemungutan pajak
A. Perlawanan Pasif: masyarakat enggan membayar
pajak yang disebabkan karena:
• Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat
• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang
pemanfaatan dana pajak
• Masih belum bersatunya semua sistem kependudukan
dan sistem pendukung yang menyediakan data dan
informasi bagi lembaga yang diberi kewenangan untuk
menugurus perpajakan
• Masih banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor
informal sehingga data potensi perpajakan sebenarnya
tidak dapat diketahui secara pasti.

35. B. Perlawanan aktif: usaha untuk menghindar
dari pembayaran pajak yang secara langsung
ditujukan kepada fiskus, meliputi:
• Tax avoidance , yaitu usaha untuk menghindar
atu meringankan pajak dengan tidak
melanggar Undang undang,
• Tax Evasion, yaitu usaha menghindar pajak
dengan cara melanggar undang – undang
(mengelapkan pajak).

36. Terima Kasih