HUKUM ADAT

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat dan
saling bergaul antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.Dalam
kehidupannya, manusia terikat kepada masyarakat atau saling ketergantungan
antara satu dengan yang lainnya. Jadi manusia sebagai anggota masyarakat di
manapun ia berada selalu mengadakan hubungan timbal balik.
Untuk terjadi hubungan tersebut diperlukan tertib hukum yang
merupakan aturan.Aturan itu dapat berasal dari penguasa atau yang timbul
dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Bahwa demi ketertiban apakah
dengan kesadaran atau paksaan harus menyesuaikan dengan aturan-aturan
tersebut (aturan kesopanan, kesusilaan, keagamaan, dan aturan hukum ).
Hukum dengan segala aspeknya menyinggung perihal masyarakat yang
menjadi wadah dari hukum tersebut. Dalam masyarakat sering menggunakan
pendekatan interdisipliner yang diterapakan supaya masalah-masalah yang
tak dapat dipecahkan dengan ilmu hukum belaka, akan dapat ditelaah dari
sudut ilmu-ilmu sosial lainnya yaitu salah satunya hukum adat.
Hukum adat adalah adat istiadat dan kebiasaan yang hidup, tumbuh dan
berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat, yang menimbulkan sanksi
(Dendo Adat) bagi yang melanggarnya (dapek salah).Hukum adat juga
berfungsi untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi, membentuk identitas
masyarakat Bengkulu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan,
1

2
kegotongroyongan, kepatutan, arif dan kebijaksanaan dalam setiap
permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat.
Hukum adat mempunyai keunggulan dapat menyelesaikan permasalahan
yang terjadi dalam masyarakat secara menyeluruh, cepat, mudah dan
sederhana. Dalam hal pemberian sanksi kepada yang melanggarnya, Dendo
Adat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang harus
diputuskan melalui mekanisme mufakat Rajo Penghulu. Hal ini menunjukkan
pertimbangan dalam pemberian sanksi adat sangat tergantung dari latar
belakang terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga berat ringan sanksi adat
tersebut tergantung beratnya pelanggaran, dan apakah pelanggaran tersebut,
sudah terjadi pengulangan. Pada tahapan dimana sanksi adat dilakukan, maka
Rajo Penghulu memberikan sanksi melalui teguran, setelah itu permohonan
maaf, pertanggung jawaban, dang anti rugi. Dalam hal pelanggaran tersebut
terus berulangan dan si pelanggar tidak mempunyai niat baik untuk
merubahnya maka Rajo Penghulu dengan kewenangannya dapat saja
memberi sanksi untuk mengucilkan orang yang melanggar, bahkan pada
tingkat tertentu dapat diusir dari Kelurahan tersebut.
Hukum adat juga mempunyai keunggulan dapat mengantisipasai konflik
etnik yang muncul dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pada sebuah
kenyataan bahwa hukum adat masih dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat
adat.
Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah mendorong
untuk memperdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan

3
kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah
masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan
hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan
peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat Kota dan kecamatan serta Rajo
Penghulu di Kelurahan.
Dalam hal pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan masyarakat
adat menjadi patuh kepada hukum, nilai-nilai etika, norma-norma yang
berlaku dimasyarakat, serta mampu merepleksikan nilai-nilai kearifan adat
menjadi acuan dalam kehidupan.
Masyarakat hukum adat menurut Hilman Hadikusuma (1984:17) adalah
“sekelompok manusia yang hidup secara teratur dan menetap dalam suatu
daerah tertentu serta saling berhubungan satu sama lainnya yang mempunyai
daerah atau wilayah, penguasa, dan harta kekayaan sendiri, baik yang materil
( berwujud ) maupun yang imateril (tidak berwujud)”.
Dalam kehidupan bermasyarakat Kecamatan Muara Bangkahulu yang
terdiri dari tujuh (7) Kelurahan khusunya di Kelurahan Bentiring, Beringin
Raya , Kandang Limun Kota Bengkulu sering terjadi perselisihan yang
diakibatkan karena pertentangan kepentingan. Menurut Perda Adat Kota
Bengkulu No.29 Tahun 2003 adapun jenis pelanggaran adat yang terjadi
adalah Cempalo Tangan (mencilok dan merusak, Celako, Merabal, Zina,
Bertandang dan Numpang Temalam, Bertemu, Tata cara Hidup Bertetangga,
Tata Cara Berjanji, Kepemilikan Tanah, Kewajiban Menjaga Lingkungan),
Cempalo Mulut Membuat malu Orang Lain, Cempalo Mato.
Salah satu sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Muara Bangkahulu
yaitu melakukan pelanggaran adat menurut pasal 24 Perda Kota Bengkulu

4
No. 29 Tahun 2003 dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak
terikat dalam perkawinan, bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Denda
Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan
upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu
Seiring dengan perkembangan zaman penerapan sanksi adat dalam
masyarakat kota Bengkulumengalami perkembangan, pelanggar dapat
menyerahkan berupa uang sebagai sanski adat kepada kepala adat. Dengan
alasan untuk memudahkan pelaksanaan sanksi adat agar pelanggar adat tidak
menjalankan proses sanksi adat.
Tetapi ada kesepakatan pengurus adat dengan pihak yang berwajib
tentang penanganan perkara adat, kalau penanganan adat belum mengarah
kepada pidana maka diselesaikan secara adat dan apabila kesalahan sudah
mengarah kepidana diselesaikan dipihak yang berwajib.
Untuk mengetahui persoalan tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitin dengan judul “ Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam
Masyarakat Kota Bengkulu(Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu)”

5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana sanksi adat yang aslidi Kecamatan Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu ?
2. Sanksi-sanksi adat apa saja yang mengalami perkembangan dalam
pelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu ?
3. Apa penyebab terjadinyaperkembanganpelaksanaan sanksi adat di
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui sanksi adat yang asli di Kecamatan Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi adat yang mengalami perkembngan
dalam pelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Muara Bankahulu Kota
Bengkulu.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkembngan pelaksanaan sanksi
adat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

6
a. Dapat bermanfaat sebagai suatu pengembangan pemikiran yang
diharapkan dapat memperkaya karya ilmiah, sehingga dapat
memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan
perkembangan pelaksanaan sanksi adat khususnya yang ada di
Provinsi Bengkulu.
b. Bagi fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Bengkulu hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian
selanjutnya.
2. Manfaat praktis
a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan bagi penulis sebagai
calon pendidik untuk dapat mensosialisasikan kepada peserta didik
tentang pentingnya mentaati sanksi adat Kota Bengkulu serta
bagaimana mengarahkan peserta didik agar tidak terjerumus pada
pergaulan bebas.
b. Bagi tokoh adat, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan sanksi adat bagi pelanggaran adat agar tidak terjadi
perkembangan.
c. Bagi sipelanggar adat, dapat dijadikan sebagai bahan renungan untuk
tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya.

7
BAB II
KAJIAN PUSAKA
A. Konsepsi Hukum Adat
1. Pengertian Adat
Adat di artikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat
telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyrakat.
Keberadaan adat bukan di tentukan oleh manusia melainkan tuhan
“Salman Soemadiningrat (2002:14)”
Menurut Ahmadi (2009)”adat kebiasaan/costum ini bisa terjadi dari
tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola prilaku
masyrakat’’ dengan demikian, anggota masyarakat yang melanggar adat
kebiasaan akan menerima sanksi yang keras yang kadang-kadang secara
tidak langsung diperlukan. Adat kebiasaan ini masih banyak di temui di
Indonesia , terutama di daerah-daerah yang masih banyak memegang
teguh adat kebiasaan
Dari pendapat di atas dapatlah di simpulkan bahwa adat adalah
suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di
mana adat ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat.
2. Pengertian Hukum Adat
Istilah hukum adat merupakan terjemah dari istilah Belanda
‘’adatrecht’’ yang pertama kali di kemukakan oleh Snouck Hurgronje.
Istilah adatrecht kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven, hukum adat
adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera
dan orang timur asing yang mempunyai upaya memaksa dan lagi pula
tidak dikodifikasikan, hukum adat itu timbul dan muncul dalam
masyarakat itu sendiri, sehingga kemunculannya di daerah yang satu
7

8
dengan daerah yang lain kadang-kadang tidaksama, karena masing-
masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda
kemunculannya di daerah yang satu dengan daerah yang lain kadang-
kadang tidak sama, karena masing-masing daerah mempunyai hukum
adat yang berbeda-beda dalam penerapannya kita harus mempelajari dan
memahami terlebih dahulu hukum adat setempat yang berlaku, karena
satu yang dianggap adil di suatu tempat belum tentu adil di tempat lain.
(dewi wulansri, 2010:2)
Dengan demikian dapatlah di simpulkan bahwa hukum adat itu
merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan hidup dan tumbuh serta
berkembang dalam masyrakat bangsa Indonesia sendiri, sehingga hukum
adat sangat cocok dengan jiwa dan rasa keadilan dari mayoritas bangsa
Indonesia
Hukum adat Indonesia adalah merupakan hukum tradisional bangsa
Indonesia sendiri yang pada dasarnya merupakan:
a. Hukum yang tidak tertulis (non statusir), yang terdiri dari sebagian
besar hukum kebiasaan dan sebagian besar hukum islam
b. Berurat berakar pada kebudayaan tradisional indonesia. (iman
sudayat, 1981:21)
Dari penjelasan di atas, berlakunya hukum adat itu karena memang
dikehendaki dan dibutuhkan oleh msyarakat hukum adat karena merasa
aman dan adil dalam kehidupan mereka sendiri disamping perundang-
undangan yang dibentuk oleh pemerintah.
Adapun corak atau kekhususan hukum adat tersebut (iman sudiyat,
1984:35) adalah sebagai berikut :
a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal, yang kuat, artinya
manusia yang menurut hukum adat merupakan makhluk dalam
ikatan kemasyarakatan yang erat rasa kebersamaan, ini meliputi

9
seluruh lapangan adat yang sifatnya mendahulukan kepentingan
umum dari pada kepentingan diri sendiri.
b. Mempunyai sifat religius-religius yang berhubungan dengan
pandangan hidup alam Indonesia, yaitu pembulatan pandangan hidup
alam Indonesia, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang
mengandung unsur beberapa sifat atau berpikir seperti prelogoka,
animesme, ilmu gaib dan lainnya.
c. Diliputi oleh pikiran penatan serba kongkrit , artinya hukum adat
sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang perhubungan
hidup yang kongkrit.
d. Kontan (tunai), biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi ini
bersifat kontan (tunai), yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan
sekaligus bersama-sama pada waktu itu.
Corak khas yang dimaksud diatas Nampak pula dengan jalan
implementasinya dalam kehidupan sehari-hari misalnya :
a. Sifat komunal atau kebersamaan terlihat dalam kebiasaan hidup
tolong-menolong bantu-membantu.
b. Sifat religius-magis terlihat dalam upacara-upacara adat yang mana
diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur
yang ingin diminta restu bantuannya
c. Sifat penataan serta kongkrit dalam realisasi kehidupan sehari-hari
menyebakan perbuatannya itu betul-betul merupakan realisasi dari
pada perkataannya
d. Sifat kontan, yaitu sifat yang terdapat dalam hukum adat pada
umumnya, sifat kontan atau tunai ini mengandung pengertian bahwa
dalam suatu perbuatan nyata
Corak-corak khusus seperti tersebut diatas masih terus Nampak
sampai sekarang dalam hukum adat, karena sesuai dengan pandangan

10
hidup, cara berpikir dan sifat khas watak bangsa Indonesia serta cita-cita
hukum bangsa Indonesia
3. Pemuka Adat
Pemuka adat dapat pula merangkap kepala desa yang mengatur atau
memimpin pergaulan hidup dalam masyarakat, secara tradisional
kedudukan dan peranan kepala masyarakat hukum adat sama dengan
kepala adat, oleh karena kepala adat adalah kepala masyarakat dalam
hukum adat.
Selanjutnya Soepomo dalam bukunya yang berjudul ‘’Bab-Bab
tentang Hukum Adat ‘’menyatakan bahwa’’kepala desa adalah bapak
masyarakat, ia mengetahui persekutuan sebagai suatu keluarga besar, ia
adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam persekutuannya’’
Sedangkan menurut Bushur Muhamad dalam bukunya yang
berjudul Asas-Asas Hukum Adat’’ mengemukakan bahwa ‘’segala
aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan pada tangan Kepala Desa,
yang menjadi bapak masyarakat desa dan dianggap mengetahui segala
peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat , hukum adat yang
dipimpinnya oleh sebab itu kepala desa biasanya juga sebagai kepala
adat.
Adapun aktivitaskepala desa tersebut meliputi tiga hal, yaitu:
a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan
adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuannya yang
menguasai tanah itu
b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya
pelanggaran hukum supaya hukum dapat berjalan sebagaimana
mestinya(pembinaan secara preventif)

11
c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah
hukum itu dilanggar(pembinaan secara repressif)
Soetardjo Kartohadikoesoema yang dikutip oleh Soejono Soekanto
dalam bukunya ‘’kedudukan kepala desa sebagai Hakim perdamaian
‘’menjelaskan bahwa hak dan kewajiban kepala desa, meliputi:
a. Mengurus rumah tangga desa
b. Mengurus dan memelihara pekerjaan umum
c. Mengurus dan memelihara segala harta benda milik desa
d. Mengurus dan memelihara lembaga-lembaga desa
e. Mengawasi segala hal yang menyangkut kepentingan desa
f. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan
g. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh
kesalahannya
Dengan demikian maka jelaslah, bahwa kepala desa atau kepala adat
berwenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di
desanya, guna memulihkan kembali keseimbangan hukum dalam desa
seperti keadaan semula. Sehingga jelaslah apa yang dikatakan oleh
Soerojo Wignjodipoero, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan
hukum adat, maka kepala desa bertindak untuk memulihkan perdamaian
adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk
memulihkan hukum.
Menurut Soepomo yang dikutif oleh Soerjono Soekanto, dalam
bukunya ‘’kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim perdamaian’’
menyatakan bahwa:
‘’kepala desa bertugas memelihara hidup hukum didalam
persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya.
Aktivitas kepala desa sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan
masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menjalankan
segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, seperti
urusan jalan-jalan desa, gawe desa , pengairan, lumbung desa, urusan

12
tanah yang dikuasai oleh hak persekutuan desadan sebagainya, warisan,
pemeliharaan anak yatim serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi
dalam persekutuan, pendek kata, seluruh lapangan pergaulan hidup
dalam persekutuan tidak tertutup bagi kepala desa untuk ikut campur
tangan bila mana diperlikan untuk memelihara ketentraman, perdamaian,
keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum’’
Dengan demikian kepala desa adalah pengemban dan penanggung
jawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan urusan
pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketentraman.
Dalam hal ini kepala desa berhak dan berkewajiban menyelesaikan
setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan adat yang ada dan berlaku
dalam kehidupan masyarakat setempat. Bagi yang melakukan
pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi adat menurut soepomo
yaitu:
a. Pengganti kerugian ‘’immaterieel’’ dalam berbagai rupa seperti
paksaan menikahi anak gadis yang telah dicemari
b. Bayaran ‘’uang adat ‘’ kepada pihak yang terkena, yang berupa
benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani
c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyrakat dari segala
kotoran gaib
d. Penutup malu, permintaan malu
e. Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata
hukum
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setiap yang
melanggar aturan hukum adat ataupun hukum umum dapat dikenakan
sanksi yang bersifat mengikat kepada para pelanggarnya, sanksi tersebut
dapat berupa hukuman badan ataupun pengganti kerugian atau denda.
B. Perkembangan Hukum Adat

13
1. Hukum adat dalam perkembangannya
Tahapan perkembangan hukum adat di Indonesia sedang berada
pada posisi dilema untuk kelangsungannya. Sebagai Negara yang sedang
melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum
tertulis(statutory law system), Indonesia saat ini sedang mengupayakan
suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang
terdapat dan berlaku dibeberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah
satu pokok perhatian dalam proses tersebut yaitu mengenai keberadaan
hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitif. Bidang-bidang
hukum adat yang sampai sekarang masih hidup dalam pola-pola
hubungan hukum pada masyarakat di Indonesia, keberadaannya sangat
tergantung pada budaya dan keyakinan masyarakatnya.
Menurut otje salman soemadiningrat dalam rekonseptualisasi hukum
adat kontemporer (2002: 149-150), selain hukum dalam bentuk peraturan
perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang berkembang dan
terlembaga dalam pola perilaku masyarakat. Selain itu, dikenal pula
hukum dalam bentuk putusan hakim yang mengikat para pihak. Karena
itu,untuk kepentingan elaborasi bidang-bidang hukum adat yang masih
berlaku di Indonesia , sangat perlu dilakukan penelitian, terutama melalui
putusan-putusan pengadilan. Pilihan terhadap putusan pengadilan adalah
karena berbagai alasan yang berkembang dalam wacana hukum adat
sehingga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang penting dalam
fungsinya sebagai pembentuk atau tidaknya suatu sistem hukum adat.
2. Pra-Kemerdekaan
Masa pra-kemerdekaan berawal di penghujung abad ke-16 di tandai
dengan mendaratnya kapal-kapal dagang Belanda untuk pertama kalinya
di Nusantara. Ketika itu, kawasan Nusantara secara hukum
ketatanegaraan sudah mempunyai lembaga kemasyarakatan dan tatanan

14
kekuasaan yang diperintah oleh kerabat, berbentuk perserikatan,
republik, dan kerajaan-kerajaan. Menurut Van Vollenhoven (1934: 1),
ketika itu kawasan Nusantara ini bukanlahpulau yang tandus dan kosong
(woest en leding land) secara hukum ketatanegaraan.Tatanan kekuasaan
dan lembaga kemasyarakatan dengan berbagai bentuknya menurut
hukum ketatanegaraan, berdasarkan sistem hukum adat ,bukan hukum
Barat.
Istilah adatstaatsrecht yang dikenalkan oleh Van Vollenhoven itu,
kemudian diikuti oleh Logemann (1947) dan Van Djik (1962). Dalam
bukunya College Aantekenigen over het Staatsrecht van Nederlands-
indie ini Logemenn (1947: 5-7) menegaskan bahwa ketika itu hukum tata
Negara Hindia Belanda menunjukkan suatu keistimewaan karena terdiri
atas dua elemen yang sangat berbeda sumber dan strukturnya, sehingga
disebutnya bersifat dualistis. Bagian yang bersumber dari organisasi
kemasyarakatan yang ada di Indonesia sebagai salah satu elemen itulah
yang disebut adatstaatsrecht.
Hal-hal yang telah diungkapkan di atas menunjukkan bahwa yang
dibahas dalam adatstaatsrecht (yang diperkenalkan oleh Van
Vollenhoven itu) ialah mengenai masyarakat hukum atau persekutuan
hukum yang ada di Indonesia. Pembahasan mengenai hal itu tidak hanya
penting untuk mengetahui segala sesuatu yang menyangkut masyarakat
hukum atau persekutuan hukum, melainkan untuk mengetahui hukum
(adat) itu sendiri secara keseluruhan.

15
Menurut Koesnoe (1979: 178), hukum tata Negara adat (Koesnoe
menggunakan istilah hukum adat tata Negara) yang dahulu merupakan
hukum golongan berdampingan dengan landsrecht, kini diletakkan
sebagai hukum Indonesia mengenai tata Negara, dan menjadi sumber
dari segala sumber hukum tata Negara kita. Pandangannya yang terakhir
itu didasarkan atas penjelasan Umum 11 dari Undang-undang Dasar
1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.XX/MPRS/1966, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum.
3. Pasca-Kemerdekaan
a. Produk Hukum Bidang Pemerintahan
Produk hukum yang paling awal pasca-kemerdekaan ialah
Undang-undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
(UUPD 1948).Menurut Andi Mustari Pide (1999:70-80), walaupun
produk hukum ini ditetapakan pada saat UUD 1945 berlaku secara
formal, sistem pemerintahan yang dianut sudah berubah, bukan lagi
sistem presidensial (semu) melainkan sistem parlementer akibat
Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 No.X. Didalam UUPD
1948 ini ditetapkan 3 tingkatan daerah otonom, yaitu :
1) Provinsi
2) Kabupaten (Kota Besar)
3) Desa (Kota Kecil), tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut
mengenai desa
Berdasarkan UUDS 1950, telah ditetapkan Undang-Undang No.
1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UUPPD
1957). Dalam pasal 131 ayat 1-3 ditetapkan pembagian daerah
Indonesia yang terdiri dari atas daerah besar dan kecil, memberikan

16
kekuasaan pada daerah otonomi seluas-luasnya untuk mengurus
rumah tangganya sendiri, dan kemungkinan menyerahkan tugas-
tugas kepala daerah yang termasuk dalam urusan rumah tangganya.
Menyangkut hal yang oleh Ter Haar-Poesponoto (2001: 40-43)
disebut lingkungan raja-raja (vorsten landen), UUDS 1950 mengatur
kedudukannya sebagai daerah swapraja, yang dalam pasal 132 ayat
(1) ditetapakan bahwa : kedudukannya diatur dengan undang-undang
susunan pemerintahannya atas dasar permusyawaratan dan
perwakilan dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan. Dalam pasl
132 ayat (2) terdapat ketentuan yang perlu dikutip secara lengkap,
sebagai berikut:
‘’ kedudukan daerah-daerah swapraja yang tidak dapat dihapuskan
atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk
kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan
bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan
itu, member kuasa untuk itu kepada pemerintah.’’
b. Sistem yang Sentralistis
Produk hukum tersebut menganut prinsip otonomi nyata dan
bertanggung jawab dengan titik berat pelaksanaannya pada Daerah
Tingkat 11, kendati untuk mewujudkannya digantungkan pada
peraturan pelaksanaan yang baru muncul dalam bentuk Peraturan
Pemerintah No.45 Tahun 1992. Ini pun memerlukan proses uji coba
terlebih dahulu yang memerlukan acuan tersendiri sehingga
ditetapakanlah Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1995 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 Daerah dari
Percontohan. Kelambatan munculnya kedua peraturan pemerintah

17
untuk melaksanakan UUPPD 1974 ini menyebabkan penetapan 26
daerah dari 26 provinsi (tidak termasuk Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta) baru diuji coba pada awal 1997. Proses uji coba ini tidak
terselesaikan ketika Indonesia memasuki area reformasi yang
menghasilkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang lebih populer dengan sebutan Undang-
Undang Otonomi Daerah (UU OTODA 1999).
Itulah sebabnya, UUPPD 1974 selama masa berlakunya tetap
mempertahankan sisten pemerintahan yang sentralistis.Adanya dua
jabatan dalam satu tangan (kecuali untuk jabatan kepala wilayah
kecamatan) menyebabkan peran yang lebih menonjol adalah sebagai
kepala wilayah daripada kedudukannya sebagai Kepala Daerah.
Pide,Suriyaman Mustari (2014)
C. Jenis pelanggaran Adat dan Sanksi Adat Menurut Hukum Adat Kota
Bengkulu
Dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang bersifat kejahatan dan
pelanggaran namun demikian, dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut
menunjukkan perbuatan salah menurut pandangan hukum adat. Hal ini
sejalan dengan pendapat Hilman Hadikusuma dalam hukum pidana adat yang
menyatakan bahwa :
‘’Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah’’ kesalahan
dan barang siapa melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan
menganggu keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan,
diperbaiki, atau dihukum. Begitu pula didalam hukum pidana adat tidak ada

18
ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau
karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah
terjadi ‘’
Sejalan dengan teori tersebut diatas maka Wirjono Prodjodikoro
mengatakan bahwa ‘’pelanggaran’’ berarti suatu perbuatan yang melanggar
sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada
‘’perbuatan melanggar hukum’’.
Adapun jenis-jenis pelanggaran adat serta sanksinya menurut Perda Adat
Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 :
1. Cempalo Tangan
a. Mencilok dan Merusak (pasal 21 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun
2003)
Dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain
tanpa seizing pemiliknya, maka dapek salah dapat dikenakan denda
adat berupa, permohonan maaf, ganti kerugian dan melakukan
upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
1) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan permufakatan
terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau
dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau jika yang diambil
atau dirusak barang peninggalan atau pusaka, atau barang-
barang yang ada dimasjid, atau barang termaksud merupakan
sumber mata pencarian keluarga, maka bagi dapek salah selain
wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini
dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam
mufakat Rajo Penghulu
2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika barang yang diambil
adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk
dimakan atau dapek salah merupakan anak-anak, maka yang
dapek salah hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf.
(Perda Kota Bengkulu, 2003:32).

19
b. Celako (pasal 22 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003)
Dalam hal terjadi pemukulan , menimbulkan luka dan atau tanda
bekas luka, pada seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek
salah, wajib ,membayar segala biaya yang diperlakukan untuk
pengobatan, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung
Setawar Sedingin
1) Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya seseorang
atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib membayar
segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, upacara
kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara adat
Tepung Setawar Sedingin
2) Jika perbuatan termaksud dilakukan karena kekhilafan atau
ketidak sengajaan, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan
dendo adat berupa ganti kerugian sebesar biaya yang diperlukan
untuk pengobatan dan atau upacara kematian, serta upacara adat
Tepung Setawar Sedingin.
3) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan menggunakan alat,
atau dilakukan oleh beberapa orang, atau dengan permufakatan
terlebih dahulu atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya,
maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban
termaksud, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan
dalam mufakat Rajo Penghulu.
4) Dalam hal dapek salah adalah anak-anak atau orang yang tidak
memiliki penghasilan atau orang yang tidak berkemampuan,
maka dendo adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, kaum
kerabat atau Rajo Penghulu di tempat yang dapek salah
bertempat tinggal
5) Yang termaksud dalam perbuatan pemukulan adalah bentuk
perbuatan yang menggunakan tangan atau kaki antara lain
adalah menempeleng, meninju, menendang, mendorong,
menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayungkan tangan
serta kaki lainnya (Perda Kota Bengkulu, 2003:33)
c. Merabal (pasal 23 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003)
Dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya
yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat didalam perkawinan,
sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya

20
termaksud, maka yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo
Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan
melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
1) Jika perbuatan termaksud dalam pasal ini dilakukan karena
kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan
sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka bagi
yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa
permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
2) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu
pihak , atau dengan menggunakan kekerasan , atau salah satu
pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan
termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau
dilakukan oleh beberapa orang dengan permufakatan terlebih
dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi
kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo
adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
3) Jika perbuatan dilakukan dimuka umum atau ditempat umum
maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal
ini, dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam
4) Yang termaksud dalam perbuatan memegang adalah segala
bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan
lainnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba,
memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan
perbuatan cabul dan bertentangan dengan adab sopan santun
(Perda Kota Bengkulu, 2003:34)
d. Zina ( Pasal 24 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003
Dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak terikat dalam
perkawinan , maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo
Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan
melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu
1) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu
pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu
termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya , atau
dahulu, atau dilakukan dimuka umum maka yang dapek salah,

21
selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini,
dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam
mufakat Rajo Penghulu.
2) Jika perbuatan termaksud mengakibatkan kehamilan dan
kelahiran seorang anak, maka selain wajib memenuhi kewajiban
termaksud dalam pasal ini, maka yang dapek salah dapat
diwajibkan memberi nafkah kepada lawan jenisnya selama
kehamilan dan nafkah kepada anak yang lahir, atau dikenakan
dendo adat lainnyayang diputuskan Rajo Penghulu ( Perda Kota
Bengkulu, 2003:35).
e. Bertandang dan Numpang Temalam ( pasal 25 Perda Kota Bengkulu
No 29 Tahun 2003).
Dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang
bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu
tengah malam maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’
Dendo Adat’’ teguran.
1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu
pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain,
atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama
kalinya, maka yang dapek salah selain wajib memenuhi
2) Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang
tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka
dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu
dapat dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud
(Perda Kota Bengkulu, 2003:36).
f. Bertemu (Pasal 27 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun 2003 )
Dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu
lawan jenisnya yang bukan muhrim atau yang tidak terikat dalam
perkawinan, ditempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau
orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya

22
termaksud, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo
Adat’’ teguran dan permohonan maaf.
1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu
kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi
2) Jika perbuatan termaksud ditujukan untuk melakukan
pernikahan atau perkawinan, maka yang dapek salah dapat
dikenakan dendo adat berupa permintaan maaf dan
melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin
3) Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud
terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau
bukan ditempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang
dapek salah itu sendiri, dendo adat yang ditetapkan dalam
mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik
tempat rumah tersebut, serta orang tua dan wali yang dapek
salah (Perda Kota Bengkulu, 2003:38).
g. Tata cara Hidup Bertetangga ( Pasal 28 Perda Kota Bengkulu No 29
Tahun 2003 )
Dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak
melaksanakan kewajiban sebagai tetangga, dalam hubungan
bertetangga , maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo
Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian.
1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama
kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang
dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam
pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya serta melakukan
kewajiban tertentu dalam mufakat Rajo Penghulu.
2) Yang termaksud didalam perbuatan yang tidak menyenangkan
atau kerugian tetangganya dalam hubungan bertetangga antara
lain adalah, sengaja membuat saluran air diperbatasan tanah
perkarangan tanpa izin tetangganya, membuang sampah atau
kotoran di tanah perkarangan tetangga, memasukkan kotoran

23
atau benda lainnya ke dalam sumur tetangga, membuat tempat
pembuanagan WC berdekatan dengan sumur tetangga, atau
membuat suar gaduh, ribut, dan bising atau menimbulkan bau
busuk, atau perbuatan lain yang dapat mengusik ketenangan dan
ketentraman tetangga.
3) Yang termaksud dalam kewajiban tetangga adalah , dalam hal
seseorang bepergian untuk sementara waktu, maka wajib
baginya memberitahukan kepada tetangganya dan bagi
tetangganya tersebut wajib pula mengawasi, menjaga keamanan,
dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang patut terhadap
kepentingan tetangga termaksud (Perda Kota Bengkulu,
2003:39).
h. Tata Cara Berjanji ( Pasal 29 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun
2003)
Dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya dengan
orang lain berkenaan dengan hutang piutang , sewa menyewa, dan
pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik
berupa barang atau perbuatan, pekerjaan, maka bagi yang dapek
salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau
permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melakukan upacara
adat Tepung Setawar Sedingin.
pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan
2) Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan karyawan
atau pembantu rumah tangga dengan majikan, atau hubungan
bawahan dan atasan, atau yang dapek salah adalah orang yang
status ekonomi atau status sosialnya lebih baik , maka yang
dapek salah , selain wajib memenuhi kewajiban termaksud
dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang
ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu (Perda Kota
Bengkulu, 2003:40).

24
i. Kepemilikan Tanah ( Pasal 30 Perda Kota Bengkulu No 29 Tahun
2003 )
Dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, menanami tumbuh-
tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain,
tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat
Kelurahan setempat, maka bagi yang dapek salahnya dapat
dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan
atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar
Sedingin.
dapek salah,selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam
2) Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan penggarap
dan pemilik maka, bagi yang dapek salah, dapat dikenakan
dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo
Penghulu.
3) Dendo adat juga dapat dikenakan, dalam hal seseorang menjual,
membuat petak tanah orang lain atau memberi izin kepada orang
lain untuk menempati, menggarap tanah yang bukan miliknya
tanpa seizin pemilik tanah termaksud (Perda Kota Bengkulu ,
2003:41).
j. Kewajiban Menjaga Lingkungan ( pasal 31 Perda Kota Bengkulu No
29 Tahun 2003)
Dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak, atau mengotori,
membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan
sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar
alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang
banyak, tanpa seizin atau sepengetahuan aparat Kelurahan setempat

25
maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’
teguran, dan atau permohonan maafdan atau ganti kerugian
2) Jika perbuatan termaksud merugikan masyarakat umum, maka
bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang
ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu (Perda Kota
Bengkulu, 2003:42).
2. Cempalo Mulut
a. Membuat malu Orang Lain (Pasal 36 Perda Kota Bengkulu No. 29
Tahun 2003)
Dalam hal seseorang memaki, menghardik, menghina, memfitnah,
atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan
kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan
malu bagi orang lain, maka yang dapek salah dapat dikenakan
‘’Dendo Adat’’ berupa teguran, atau permohonan maaf dan
melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat hubungan
pekerjaan, atau hubungan keluarga, atau hubungan perkawinan,
maka bagi yang dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti
ditentukan dalam pasal ini dan dapat dikenakan dendo adat
lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2) Dikecualikan dalam ketentuan pasal ini, jika perbuatan memaki
termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami
kepada istrinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk
kebaikan, maka dendo adat tidak dapat dikenakan (Perda Kota
Bengkulu, 2003:46).

26
b. Memakan dan Meminum Barang Terlarang (Pasal 37 Perda Kota
Bengkulu No.29 Tahun 2003)
Dalam hal seseorang memakan dan atau meminum –minuman
yang terlarang atau dapat memabukan, atau membuat orang menjadi
tidak sadar, atau membuat orang menjadi jijik, yang dilakukan
ditempat umum , maka yang dapek salah dapat dikenakan’’dendo
adat’’ berupa teguran, atau permohonan maaf, dan melaksanakan
upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
kalinya, atau dilakukan secara bersama-sama, maka bagi yang
dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan
dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang
ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2) Dikecualikan dari ketentuan pasal, jika perbuatan termaksud
dilakukan untuk pengobatan atau maksud lainnya yang
bertujuan untuk kebaikan dan diizinkan oleh pejabat yang
berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan (Perda Kota
Bengkulu, 2003:47).
1. Cempalo Mato ( Pasal 38 Perda Kota Bengkulu No.29 Tahun 2003)
Dalam hal seseorang ditempat umum atau dimuka umum, memandang
lawan jenisnya dengan nafsu shawat dan atau secara tidak sopan, atau
mengintip lawan jenisnya ditempat yang tertutup, sehingga menimbulkan
ketidak nyamanan seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan
jenisnya itu, maka yang didapek salah dapat dikenakan dendo adat
berupa teguran dan atau permohonan maaf.
a. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya,
atau dilakukan oleh orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan,
atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek salah selain wajib
memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat

27
dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo
Penghulu.
b. Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah
terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain wajib memenuhi
kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo
adat berupa upacara Tepung Setawar Sedingin dan dendo adat
lainnya yang ditetapkan oleh Rajo Penghulu.
c. Termaksud dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kecuali
ditempat peruntukan secara khusus sesuai dengan izin yang berlaku),
seorang perempuan yang sengaja memakai pakaian yang tidak
menutup aurat dan secara langsung dapat menimbulkan pandangan
penuh shawat dari laki-laki yang memandangnya (Perda Kota
Bengkulu, 2003:48).

28
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan diKecamatan Muara Bangkahulu,
Kelurahan Bentiring, Kandang Limun, Pematang Gubernur Kota
Bengkulu.Pengambilan lokasi ini karena berdasarkan pengamatan
peneliti di Kelurahan Bentiring, Kandang Limun, Pematang Gubernur
ada terjadi perkembangan pelaksanaan sanksi adat.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan ini
lebih kurang satu bulan dari bulan April-Mei 2015
B. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan
oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskritif kualitatif
dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau
diskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian ini
digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang
dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo 2005 : 138 )
28

29
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang didapat dalam penelitian ini terbagi menjadi
dua bagian yaitu :
1. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang berkaitan dengan tema
penelitian dan datanya langsung diterima dari kepala desa, ketua adat,
tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat, sesepuh adat, dan masyarakat
setempat
2. Sumber data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literature serta bacaan
lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Hal ini bertujuan
untuk memproleh konsepsi-konsepsi, azas-asaz, pandangan-pandangan,
serta kaidah hukum. (Koentjaraningrat, 1980:108).
D. Informan
Informan adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang (Moleong, 2006: 90)
pemilihan informasi ini dilakukan secara acak melainkan berdasarkan tujuan
tertentu yaitu disesuaikan dengan sasaran penelitian dan dengan
mempergunakan teknik bergulir.
Jumlah informan tidak ditentukan akan terus berkembang dari waktu ke
waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicari sebanyak mungkin dan
apabila data dirasa cukup maka wawancara akan dihentikan, kemudian
dilakukan pengecekan data terhadap informan berikutnya

30
Adapun yang dilakukan informan menurut Sparadley Adam Moleong
(2006:302) adalah :
1. Informan masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan yang
menjadi sasaran penelitian.
2. Informan telah cukup lama dan menyatu dengan aktivitas yang menjadi
sasaran penelitian
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk
dimintai keterangan.
4. Tokoh-tokoh yang lain yang biasa dianggap untuk dimintai keterangan
Sebagai informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait
dengan penelitian ini yaitu :
1. Rajo penghulu, yaitu lembaga-lembaga adat yang ada dikelurahan
Bentiring, Pematang Gubernur, Kandang Limun Kota Bengkulu, yang
terdiri dari penghulu Adat , penghulu Syara’ dan Cerdik Cendikio
2. Penghulu Adat yang terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada
di Kelurahan Bentiring, Pematang Gubernur, Kandang Limun Kota
Bengkulu
3. Penghulu syara adalah iman dan perangkat syara (khatib, Bilal, dan
Gharim) di kelurahan Bentiring, Pematang Gubernur, Kandang Limun
4. Cerdik Cendikio, adalah tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan cerdik
pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang
timbul dalam masyarakat adat.

31
5. Masyarakat setempat yang dapat memberikan informasi mengenai
perkembangan pelaksanaan sanksi adat
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di bawah ini
dijabarkan tentang metode tersebut.
1. Interviuw (wawancara)
Wawancara merupakan percakapan langsung dan tatap muka
dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh pihak kedua, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
dalam penelitian ini ialah ketua adat dan tokoh masyarakat untuk
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Moleong (2005:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu , yang dilakukan dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview(wawancara) adalah
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memproleh
informasi dari terwawancara. (Arikunto,2002:132)
Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara
tidak terstruktur yaitu metode wawancara yang bebas dimana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

32
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan.
2. Observasi
Menurut Hamidi (2004:74) observasi berarti peneliti melihat dan
mendengarkan apa yang dilakukan dan dikatakan atau yang
diperbincangkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah teknik
observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas
yang dilakukan oleh subjek penelitian, meskipun peneliti terjun langsung
dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat dan
peneliti berusaha semaksimal mungkin menciptakan hubungan yang
dekat dan akrab
Observasi yaitu pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian
terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
(Arikunto,2002:133) selanjutnya sutrisno (1986:145) mengemukakan
bahwa ‘’observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dua diantara
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
Sedangkan peneliti ini menggunakan observasi yaitu untuk melihat
kondisi objek penelitian secara langsung serta peneliti dapat bertemu
langsung kepada ketua adat dan tokoh masyarakat seta peneliti langsung
ke tempat lokasi penelitian.

33
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara ataupun alat untuk mengumpulkan data
dari buku-buku,serta dokumen lain yang dianggap penting dalam proses
penelitian dan data tertulis lainnya yang dapat mendukung proses
penelitian. (Arikunto,2002:135)
Adapun data yang diharapakan dari dokumentasi dalam penelitian
ini adalah data tentang perkembangan pelaksanaan sanksi adat yang
pernah terjadi dalam masyarakat di kecamatan Muara Bangkahulu
kelurahan Bentiring, Beringin Raya, Kandang limun Kota Bengkulu
Sehubung dengan penelitian ini, maka teknik yang digunakan untuk
pengumpulan data yang diperlukan adalah cara observasi langsung,
wawancara, dokumentasi sebagai data primer dan ditambah studi
literature sebagai data sekunder. Untuk memproleh data guna menjawab
permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini, maka ada dua
teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan yaitu data primer dan
data sekunder.
F. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam deskriptif
kualitatif dengan model Miles dan Hubermen sebagaimana dikutif Sugiyono
(2009:334) yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

34
1. Data reduction (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang
pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan
polanya.
2. Data disiply (penyajian data) yaitu menyajikan menginterprestasikan data
atau fakta yang telah diolah lalu dibandingkan dengan ketentuan-
ketentuan teoritis dan normatif yang berlaku.
3. Verification (menarik kesimpulan) yaitu memberikan kesimpulan
terhadap hasil penelitian dilapangan dan merupakan jawaban atas
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
Penelitian menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan
pertimbangan untuk objektifitas dalam penelitian ini sebagaimana yang
diungkapkan oleh Mawadi Lubis (2008:75) adalah sebagai berikut :
1. Keabsahan pengamatan , dengan tujuan merumuskan ciri-ciri dan unsur –
unsur situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
terjadi dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teperinci.
2. Auditing, yakni pemeriksaan bukti-bukti yang didapatkan dari hasil
penelitian guna menemukan tingkat kesesuaian antara informasi dan hasil
yang diharapakn.
3. Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu.

35
BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Keadaan Umum Wilayah Penelitian
1. Profil Kecamatan Muara Bangkahulu, yang meliputi :
a. Profil Kelurahan Bentiring
Kelurahan Bentiring merupakan salah satu Kelurahan yang terletak
di Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu dan berbatasan
langsung dengan :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Bentiring Permai
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Semarang
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Bentiring Permai
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkulu Tengah
Disamping itu Kelurahan Bentiring mempunyai wilayah yang cukup
luas, yang sudah dimanfaatkan atau masih dalam lahan
kosong.Kelurahan Bentiring mempunyai luas wilayah 500 Ha yang
terdiri dari pemukiman maupun lahan kosong.
b. Profil Kelurahan Kandang Limun
Kelurahan Kandang Limun merupakan salah satu Kelurahan yang
terletak di Kecamatan Muara BangkaHulu dan berbatasan langsung
dengan :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
35

36
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur
Permai
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beringin Raya
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang
Gubernur
Disampng itu Kelurahan Kandang Limun mempunyai wilayah yang
cukup luas, baik yang sudah dimanfaatkan atau masih dalam lahan
kosong. Kelurahan Kandang Limun mempunyai luas wilayah 422,7
Ha yang terdiri dari luas sawah atau rawa 216,681 Ha, daratan
206,019 Ha.
c. Profil Kelurahan Pematang Gubernur
Kelurahan Pematang Gubernur merupakan salah satu Kelurahan
yang terletak di Kecamatan Muara BangkaHulu dan berbatasan
langsung dengan :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Hitam
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Serut, Kelurahan
Rawa Makmur
3) Sebelah Barat berbatsan dengan Kelurahan Kandang Limun
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bentiring
Disamping itu Kelurahan Pematang Gubernur mempunyai wilayah
yang cukup luas,baik yang sudah dimanfaatkan atau masih dalam
lahan kosong. Kelurahan Pematang Gubernur mempunyai luas
wilayah 467 Ha yang terdiri dari pemukiman maupun lahan kosong.

37
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Muara BangkaHulu, yang meliputi :
a. Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu.
Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota
Bengkulu dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang yang
menetap disana,menurut data statistik Kelurahan Bentiring pada
tahun 2015 penduduknya berjumlah 976 kepala keluarga (KK)
dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4.085 jiwa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Bentiring Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1
2
Laki-laki
Perempuan
1978 jiwa
2107 jiwa
Jumlah 4085 Jiwa
Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015
Adapun jumlah penduduk berdasarkan umur, dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 2
Jumlah penduduk Kelurahan bentiring Berdasarkan Kelompok Umur
No Umur (Tahun) Jumlah

38
1
0-4 270 jiwa
2
5-9 359 jiwa
3
10-14 595 jiwa
4
15-19 412 jiwa
5
20-24 259 jiwa
6
25-29 262 jiwa
7
30-34 238 jiwa
8
35-39 265 jiwa
9
40-44 299 jiwa
10
45-49 374 jiwa
11
50-54 252 jiwa
12
55-59 221 jiwa
13
60-64 171 jiwa
14
65-69 121 jiwa
15
70-74 74 jiwa
16
75 Keatas 15 jiwa

39
Jumlah 4085 jiwa
Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Bentiring, 2015
Kondisi pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat
Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu,
yaitu mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sampai
dengan magister (S2). Untuk lebih jelas nya tentang pendidikan yang
telah ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Bentiring, dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3
Kondisi pendidikan Masyarakat Kelurahan Bentiring
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1
SD 246 jiwa
2
SMP 1381 jiwa
3
SMA 1329 jiwa
4
SARJANA 297 jiwa
5
MAGISTER 12 jiwa
Adapun jumlah penduduk Kecamatan Muara BangkaHulu
berdasarkan kepercayaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

40
Tabel 4
Jumlah penduduk Kelurahan Bentiring Berdasarkan Kepercayaan
No Agama Jumlah
1 Islam 4046 jiwa
2 Kristen 21 jiwa
3 Khatolik 6 jiwa
4 Hindu 7 jiwa
5 Budha 5 jiwa
Jumlah 4085A
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , masyarakat Kelurahan
Bentiring memiliki bermacam-macam aktivitas produktif baik
petani, buruh tani, TNI/POLRI, dosen swasta, dukun kampung
maupum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat
Tabel 5
Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Bentiring

41
No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 Petani 103 jiwa
2 Buruh Tani 70 jiwa
3 PNS 917 jiwa
4 TNI/POLRI 38 jiwa
5 Dosen Swasta 3 jiwa
6 Dukun Kampung Terlatih 6 jiwa
Jumlah 1137 jiwa
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk
Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara BangkaHulu Kota Bengkulu
mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam mulai dari PNS
samapi petani
b. Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu Kota.
Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu
Kota.Bengkulu dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang yang
menetap disana, menurut data statistik Kelurahan Kandang Limun
pada tahun 2015 penduduk nya berjumlah 1401 kepala keluarga
(KK) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 6.370 jiwa.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun Menurut Jenis Kelamin

42
1
2
Laki-laki
Perempuan
3131 jiwa
3239 jiwa
Jumlah 6370 jiwa
Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015
Tabel 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun Berdasarkan
Kelompok Umur
No Umur (Tahun) Jumlah
1 0-6 299 jiwa
2 7-12 949 jiwa
3 13-18 1182 jiwa
4 19-24 2324 jiwa
5 25-55 1150 jiwa
6 56-79 315 jiwa
7 80 Keatas 7 jiwa

43
Jumlah 6370 jiwa
Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015
Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu, yaitu
mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sampai dengan
sarjana (S1). Untuk lebih jelasnya tentang pendidikan yang telah
ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Kandang Limun, dapat
Tabel 3
Kondisi Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kandang Limun
1
TK 77 jiwa
2
SD 142 jiwa
3
SMP 203 jiwa
4
SMA 404 jiwa
5
Sarjana 270 jiwa
Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015
Tabel 4

44
Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang Limun berdasarkan
kepercayaan
No Agama Jumlah
1 Islam 6309 jiwa
2 Khatolik 15 jiwa
3 Protestan 170 jiwa
4 Hindu -
5 Budha -
Jumlah 6370 jiwa
Sumber data : Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun, 2015
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan
Kandang Limun memiliki bermacam-macam aktivitas produktif baik
swasta, pedagang, petani, tukang, buruh harian maupun Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 5
Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Kandang Limun

45
1 PNS / ABRI / POLRI 345 jiwa
2 Wiraswasta 2005 jiwa
3 Pedagang 1438 jiwa
4 Petani 1015 jiwa
5 Tukang 76 jiwa
6 Buruh Harian 424 jiwa
Jumlah 5303 jiwa
Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Kandang Limun. 2015
Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara BangkaHulu Kota
Bengkulu mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam mulai
dari PNS sampai petani
c. Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu Kota
Bengkulu.
Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu
Kota Bengkulu dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang yang
menetap disana , menurut data statistic Kelurahan Pematang
Gubernur pada tahun 2015 penduduknya berjumlah 1566 kepala
keluarga (KK) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 5850 jiwa.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Menurut Jenis
Kelamin

46
1
2
Laki-laki
Perempuan
2924 jiwa
2926 jiwa
Jumlah 5850 jiwa
Sumber data : dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015
Tabel 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Berdasarkan
Kelompok Umur
No Umur ( Tahun) Jumlah
1 0-4 393 jiwa
2 5-9 288 jiwa
3 10-14 755 jiwa
4 14-19 749 jiwa
5 20-24 274 jiwa
6 25-29 299 jiwa

47
7 30-34 522 jiwa
8 35-39 595 jiwa
9 40-44 547 jiwa
10 45-49 573 jiwa
11 50-54 280 jiwa
12 55-59 240 jiwa
13 60-64 154 jiwa
14 65-69 142 jiwa
15 70-74 43 jiwa
Jumlah 5850 jiwa
Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015
Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu,
yaitu mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) samapi
dengan sarjana (S1). Untuk lebih jelasnya tentang pendidikan yang
telah ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Pematang Gubernur,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

48
Tabel 3
Kondisi Pendidkan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur
1
TK 16 jiwa
2
SD 1492 jiwa
3
SMP 645 jiwa
4
SMA 1483 jiwa
5
Sarjana 548 jiwa
Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur Berdasarkan
Kepercayaan
No Agama Jumlah
1 Islam 5711 jiwa
2 Khatolik 76 jiwa
3 Protestan 54 jiwa
4 Hindu -
5 Budha -
Jumlah 5850 jiwa

49
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan
Pemtang Gubernur memiliki bermacam-macam aktivitas produktif
baik swasta, pedagang, petani, TNI/POLRI, maupun Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
Tabel 5
Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Pematang Gubernur
1 Petani 2930 jiwa
2 Pedagang 21 jiwa
3 PNS 370 jiwa
4 TNI/POLRI 5 jiwa
5 Wiraswasta 194 jiwa
Jumlah 3520 jiwa
Simber data : Dokumen Kantor Kelurahan Pematang Gubernur, 2015
Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara BangkaHulu Kota
Bengkulu mempunyai mata pencarian yang beraneka ragam mulai
dari PNS sampai petani
3. StrukturOrganisasi Kecamatan Muara BangkaHulu, yang meliputi :
Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring, dapat
dilihat pada bagan dibawah ini :

50
GAMBAR 1
Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kandang Limun,
dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
GAMBAR 2
KEPALA KELURAHAN
MALIDIN S.SOS
FUNGSIONAL SEKRETARIS
SAPRIL, S.SOS
SEKSI
PEMERINTAHAN
SUDIRMAN
SEKSI
PEMBANGUNA
N MARWANTO
SEKSI PELAYANAN
UMUM
NAYO MURNI
SEKSI
TRANTIB
HERLIYANI,
SIP
KEPALA
KELURAHAN
SUARDI, S.SOS
FUNGSIONAL SEKRETARIS
RESMI HAYANTI, SE
SEKSI
PEMERINTAHAN
SRI HARIYANTI
SEKSI
PEMBANGUNAN
ANGGA SELFARO,
S.SOS
SEKSI
PELAYANAN
UMUM TOMU
MALAU
SEKSI
TARTIB
RACHMAT
KARTOLO

51
Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pematang
Gebernur, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
GAMBAR 3
4. Struktur Rajo Penghulu Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
a. Adapun susunan Struktur Rajo Penghulu Kelurahan Bentiring dapat
Tabel 6
STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN BENTIRING
Penghulu Penghulu Syara Cerdik
Adat Imam Khatib Bilal Gharim Cendikio
KETUA
Muksin
Usman Rolib Zuli
Rozani
Maharuddin Amran
Junaidi
Yusri
KEPALA KELURAHAN
MUSLIM, S.SOS
FUNGSIONAL
LIZA PARSITA
SEKRETARIS
KASI
PEMERINTAHAN
YOULIART, SE
KASI
PEMBANGUNAN
AHYARUDIN
KASI PELAYANAN
UMUM DARMI
SURIANA,S.IP
KASI
TRANTIB

52
Perangkat
adat:
Burtaman
Idrus dan
Rustam
Effendi
Drs.Edi
Juardi
Drs.Maharj
an
Babinkamti
bmas
b. Adapun susunan Struktur Rajo Penghulu Kelurahan Kandang Limun
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 6
STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN KANDANG
LIMUN
KETUA
Nihardi
Perangkat
adat:
Rafiin
Drs.Azukr
i
Mulyadi Usman Jon Pir Samanhud
Drs.Khirul
Anwar
Drs.Asrarudin
Sarizal.K
Babinkamtibm
as
c. Adapun susunan Struktur Rajo Penghulu Kelurahan Pematang
Gubernur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

53
Tabel 6
STRUKTUR RAJO PENGHULU KELURAHAN PEMATANG
GUBERNUR
KETUA
Nihardi
Sa’ip
Perangkat
adat:
Nazarudi
Asmara
Hadi
Mawaldin
Burhanud
in
Ir.Hasanu
ddin M.sc
Swarto A.Rahan Ali
Tjasa,Sh,M.hu
m
Drs.Lamhir
Samsinaga,
M.si
Drs.Muslih
Hasibuan,M.si
Drs.Daman
Aksah
Drs.Syabirin
Kenal
Babinkamtibm
as
B. Penyajian Data Hasil Penelitian
1. Sanski adat yang asli di Kecamatan Muara Bangkahulu
Hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat di Kecamatan Muara
Bangkahulu khususnya di Kelurahan Bentiring, Kandang Limun dan

54
Pematang Gebernur, adapun sanski asli di Kecamata Muara Bangkahulu
adalah :
a. Cempalo Tangan
1) Mencilok dan Merusak
Menurut Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring bahwa
dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain
tanpa seizin pemiliknya, maka dapek salah dapat dikenakan
denda adat berupa, permohonan maaf, ganti kerugian,
melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi
kunyit tutup ayam), dan dikatakan juga Bapak Nihardi Sa’ip
selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang Gubernur setelah ada
laporan mencilok,laporan tersebut dilporkan ke Depati, depati
memetuskan sidang adat yang berupa sidapek salah melakukan
arak kampung bagi yang dapek salah, misalnya dapek salah
kedapatan menciliok ayam jadi bulu ayam tersebut dijadikan
tajuk dan dapek salah mengelilingi kampung sambil mengaku
salah tidak mengulangi perbuatan tersebut, bagi yang dapek
salah membayar ganti rugi 10 kali lipat dengan apa yang di cilok
dapek salah.
Senada yang di ungkapkan oleh Bapak Nihardi selaku Ketua
Adat Kandang Limun Bahwa jika perbuatan termaksud
dilakukan dengan permufakatan terlebih dahulu dan atau dengan
bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya,

55
atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau
pusaka, atau barang-barang yang ada dimasjid, atau barang
termaksud merupakan sumber mata pencarian keluarga, maka
bagi dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti
ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya
yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu
Dikecualikan jika barang yang diambil adalah milik keluarga
dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau dapek salah
merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dapat
dikenakan dendo permintaan maaf.
2) Celako
Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Kelurahan
Pematang Gubernur Dalam hal terjadi pemukulan ,
menimbulkan luka dan atau tanda bekas luka, pada seseorang
atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib, membayar
segala biaya yang diperlakukan untuk pengobatan, permintaan
maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar
Sedingin(jambar nasi kunyit tutup ayam)
Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muksin selaku Ketua Adat
Bentiring Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya
seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib
membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan,

56
upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara
adat Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam)
Lebih lanjut dikemukakan ole bapak Amran Junaidi selaku
Cerdik Cendikio Kelurahan Bentiring Jika perbuatan termaksud
dilakukan karena kekhilafan atau ketidak sengajaan, maka bagi
yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa ganti
kerugian sebesar biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan
atau upacara kematian, serta upacara adat Tepung Setawar
Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam).
Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan menggunakan alat,
atau dilakukan oleh beberapa orang, atau dengan permufakatan
terlebih dahulu atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya,
maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban
termaksud, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan
Dalam hal dapek salah adalah anak-anak atau orang yang tidak
memiliki penghasilan atau orang yang tidak berkemampuan,
maka dendo adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, kaum
kerabat atau Rajo Penghulu di tempat yang dapek salah
bertempat tinggal
Yang termaksud dalam perbuatan pemukulan adalah bentuk
perbuatan yang menggunakan tangan atau kaki antara lain
adalah menempeleng, meninju, menendang, mendorong,

57
menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayungkan tangan
serta kaki lainnya
3) Merabal
Dikemukakan oleh Nihardi selaku Ketua Adat Pematang
Gubernur dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang
lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat
didalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau
birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka yang dapek
salahnya dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa permintaan
maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat
Tepung Setawar Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Usman salah
seorang tokoh agama di Kelurahan Kandang Limun Jika
perbuatan termaksud dalam pasal ini dilakukan karena
kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan
sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka bagi
yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa
permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin(
jambar nasi kunyit tutup ayam).
Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu
pihak , atau dengan menggunakan kekerasan , atau salah satu
termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau

58
kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan dendo adat
lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
Jika perbuatan dilakukan dimuka umum atau ditempat umum
maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam ini,
dapat dikenakan dendo adat lainnyayang diputuskan dalam
Yang termaksud dalam perbuatan memegang adalah segala
bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan
lainnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba,
memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan
perbuatan cabul dan bertentangan dengan adab sopan santun
4) Zina
Menurut Bapak Muksin selaku Ketua Adat Bentiring
mengatakan dalam hal seseorang ‘’Berzina’’ dan keduanya tidak
terikat dalam perkawinan , maka bagi yang dapek salah dapat
dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa permintaan maaf, pertanggung
jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo
Penghulu, dan dikatakan juga oleh Bapak Nihardi Sa’ip bagi
pelaku zina mengadakan Dendo Adat Cuci Kampung. Dengan
pelaksanaan si dapek salah menyiapkan seekor kambing dan
bahan-bahan serta rempah-rempah untuk cuci kampung.

59
Pemotongan kambing diadakan diluar kuota artinya ditempat
terbuka dan dihadiri semua pengurus adat, setelah kambing
dipotong dan dimasak daging kambing tersebut dimakan
bersama, daging kambing tersebut tidak boleh dimakan oleh 3
orang yaitu (bujang dan gadis, anak-anak, orang hamil) diyakini
perbuatan Dapek Salah tersebut akan menular oleh orang-orang
tersebut, setelah itu darah kambing dimasukkan kedalam suatu
tempat dicampur dengan air dan dimasukkan daun jeruk.
Diadakanlah arak kampung bagi yang dapek salah sambil
mengucapakan kata-kata bahwa tidak akan mengulangi
perbuatan zina lagi dan darah kambing dipercikkan ke dapek
salah dan di percikkan kira-kira 100 meter sekeliling
perkarangan rumah tempat kejadian. Setelah dilakukan Cuci
Kampung si dapek salah dinikahkan dan diusir dari kampung
tempat dapek salah melakukan zina
Disampaikan serupa dengan Bapak Daman Aksah salah seorang
Cerdik Cendikio Kelurahan Pematang Gubernur Jika perbuatan
termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau
dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah
terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud
dilakukan bukan untuk pertama kalinya , atau dilakukan oleh
beberapa orang dengan permufakatan terlebih dahulu, atau
dilakukan dimuka umum maka yang dapek salah, selain wajib

60
memenuhi kewajiban termaksud dalam ini, dapat dikenakan
dendo adat lainnyayang diputuskan dalam mufakat Rajo
Penghulu.
Jika perbuatan termaksud mengakibatkan kehamilan dan
kelahiran seorang anak, maka selain wajib memenuhi kewajiban
termaksud dalam ini, maka yang dapek salah dapat diwajibkan
memberi nafkah kepada lawan jenisnya selama kehamilan dan
nafkah kepada anak yang lahir, atau dikenakan dendo adat
lainnya yang diputuskan Rajo Penghulu
5) Bertandang dan Numpang Temalam
Wawancara dengan Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat
Pematang Gubernur mengungkapkan dalam hal seseorang
bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau
tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam
maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’ Dendo Adat’’
teguran.
Menurut Bapak Nihardi Ketua Adat Kelurahan Kandang Limun
Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu
kalinya, maka yang dapek salah selain wajib memenuhi
lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

61
Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang
tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka
dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu
dapat dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud.
6) Bertemu
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku
Ketua Adat Kelurahan Bentiring dalam hal seseorang mengajak
pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan
muhrim atau yang tidak terikat dalam perkawinan, ditempat
tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang
berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud, maka
bagi yang dapek salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran
dan permohonan maaf
Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu
kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi
Perkataan senada dikatakan Daman Aksah jika perbuatan
termaksud ditujukan untuk melakukan pernikahan atau
perkawinan, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat

62
berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung
Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam)
Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud
terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau
bukan ditempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang
dapek salah itu sendiri, dendo adat yang ditetapkan dalam
mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik
tempat rumah tersebut, serta orang tua dan wali yang dapek
salah
7) Tata cara Hidup Bertetangga
Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan Kandang
Limun dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan
tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai
tetangga, dalam hubungan bertetangga , maka bagi yang dapek
salah dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau
permohonan maaf dan atau ganti kerugian.
Dikatakan juga Bapak Yusri selaku Cerdik Cendikio Kelurahan
Bentiring jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk
pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka
yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud
dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya serta melakukan
kewajiban tertentu dalam mufakat Rajo Penghulu.

63
Yang termaksud didalam perbuatan yang tidak menyenangkan
atau kerugian tetangganya dalam hubungan bertetangga antara
lain adalah, sengaja membuat saluran air diperbatasan tanah
perkarangan tanpa izin tetangganya, membuang sampah atau
kotoran di tanah perkarangan tetangga, memasukkan kotoran
atau benda lainnya ke dalam sumur tetangga, membuat tempat
pembuangan WC berdekatan dengan sumur tetangga, atau
membuat suar gaduh, ribut, dan bising atau menimbulkan bau
busuk, atau perbuatan lain yang dapat mengusik ketenangan dan
ketentraman tetangga.
Yang termaksud dalam kewajiban tetangga adalah , dalam hal
seseorang bepergian untuk sementara waktu, maka wajib
baginya memberitahukan kepada tetangganya dan bagi
tetangganya tersebut wajib pula mengawasi, menjaga keamanan,
dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang patut terhadap
kepentingan tetangga termaksud
8) Tata Cara Berjanji
Menurut Bapak Muksin Selaku Ketua Adat Kelurahan Bentiring
dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya
dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang , sewa
menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan
pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan,
pekerjaan, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan

64
‘’Dendo Adat’’ teguran, dan atau permohonan maaf dan atau
ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar
Sedingin( jambar nasi kunyit tutup ayam).
Menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat Pematang
Gubernur jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk
pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka
yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud
dalam ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan
Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan karyawan
atau pembantu rumah tangga dengan majikan, atau hubungan
bawahan dan atasan, atau yang dapek salah adalah orang yang
status ekonomi atau status sosialnya lebih baik , maka yang
ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam
9) Kepemilikan Tanah
Pematang Gubernur. Dalam hal seseorang dengan sengaja
menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau
bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan
atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat, maka bagi
yang dapek salahnya dapat dikenakan ‘’Dendo Adat’’ teguran,

65
dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan
melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin (jambar
nasi kunyit tutup ayam).
Hal ini juga dibenarkan Bapak Samanhudi salah satu tokoh adat
Kelurahan Kandang Limun jika perbuatan termaksud dilakukan
bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih
lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan penggarap
dan pemilik maka, bagi yang dapek salah, dapat dikenakan
dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo
Penghulu.
Dendo adat juga dapat dikenakan, dalam hal seseorang menjual,
membuat petak tanah orang lain atau memberi izin kepada orang
lain untuk menempati, menggarap tanah yang bukan miliknya
tanpa seizin pemilik tanah termaksud
10) Kewajiban Menjaga Lingkungan
Hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua Adat
Bentiring dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak, atau
mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau
memasukkan sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam,
laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber

66
penghidupan orang banyak, tanpa seizin atau sepengetahuan
aparat Kelurahan setempat maka bagi yang dapek salah dapat
dikenakan ‘’Denda Adat’’ teguran, dan atau permohonan
maafdan atau ganti kerugian
Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Keluraham Kandang
Limun jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama
ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam
mufakat Rajo Penghulu.
Jika perbuatan termaksud merugikan masyarakat umum, maka
bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang
ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu
b. Cempalo Mulut
1) Membuat malu Orang Lain
Pematang Gubernur dalam hal seseorang memaki, menghardik,
menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain,
dengan menggunakan kata-kata yang terbukti bohong, dan
dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain, maka yang
dapek salah dapat dikenakan ‘’Denda Adat’’ berupa teguran,
atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung
Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam).

67
Pendapat diatas juga dibenarkan oleh Bapak Maharuddin selaku
Tokoh Adat Kelurahan Bentiring jika perbuatan termaksud
dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh
orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga,
atau hubungan perkawinan, maka bagi yang dapek salah wajib
memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam ini dan dapat
dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat
Rajo Penghulu.
Dikecualikan dalam ketentuan ini, jika perbuatan memaki
termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami
kepada istrinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk
kebaikan, maka dendo adat tidak dapat dikenakan
2) Memakan dan Meminum Barang Terlarang
Kelurahan Bentiring alam hal seseorang memakan dan atau
meminum-minuman yang terlarang atau dapat memabukan, atau
membuat orang menjadi tidak sadar, atau membuat orang
menjadi jijik, yang dilakukan ditempat umum , maka yang
dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran, atau
permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung
Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam).
Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama
kalinya, atau dilakukan secara bersama-sama, maka bagi yang

68
dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan
dalam ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan
Dikecualikan dari ketentuan, jika perbuatan termaksud
dilakukan untuk pengobatan atau maksud lainnya yang
bertujuan untuk kebaikan dan diizinkan oleh pejabat yang
berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan
c. Cempalo Mato
Pematang Gubernur mengatakan dalam hal seseorang ditempat
umum atau dimuka umum, memandang lawan jenisnya dengan nafsu
shawat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya
ditempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan
seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu,
maka yang didapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran
dan atau permohonan maaf
Dikatakan juga oleh Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan
Kandang Limun jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk
pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat dalam
hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek
salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam ini
dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat
Rajo Penghulu.

69
Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah
terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain wajib memenuhi
kewajiban seperti ditentukan dalam ini dapat dikenakan dendo adat
berupa upacara Tepung Setawar Sedingin (jambar nasi kunyit tutup
ayam) dan dendo adat lainnya yang ditetapkan oleh Rajo Penghulu.
Termaksud dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kecuali
ditempat peruntukan secara khusus sesuai dengan izin yang berlaku),
seorang perempuan yang sengaja memakai pakaian yang tidak
menutup aurat dan secara langsung dapat menimbulkan pandangan
penuh shawat dari laki-laki yang memandangnya
2. Sanksi-sanksi adat yang mengalami perkembangan di Muara Bangkahulu
a. Cempalo Tangan
1) Mencilok dan Merusak
Menurut Bapak Muksin selaku ketua adat Kelurahan Bentiring
bahwa mencilok dan merusak dapat dikenakan sanksi berupa
denda adat seharga apa yang dicilok dan dirusak oleh dapek
salah, dalam pelaksanaannya dalam penyelesainnya masih
bersifat kekeluargaan karna di katakan bapak Muksin Kelurahan
Bentiring ini dihuni mayoritas oleh Suku Lembak. Misalnya
mencilok ayam maka yang dapat dapat mengganti seharga
ayam.
Hasil wawancara dengan Bapak Nihardi selaku Ketua Adat
Kelurahan Kandang Limun bahwa mencilok dan merusak dapat

70
dikenakan sanksi ganti rugi seharga apa yang dicilok dan
dirusaknya oleh dapek salah. Dalam pelaksanaanya diadakan
Musyawarah atau Sidang Adat, apabila Sidang Adat telah
diputuskan maka yang dapek salah dikenakan Dendo Adat
berupa jambar (nasi kunyit tutup ayam) dan Dendo Adat berupa
uang sesuai dengan hasil sidang adat seharga sidapek salah
mampu membayar dendo adat tersebut.
Sedangkan menurut Bapak Nihardi Sa’ip selaku Ketua Adat
Kelurahan Pematang Gubernur bahwa mencilok dan merusak
dapat dikenakan sanksi ganti rugi seharga apa yang dicilok dan
dirusak oleh dapek salah. Dalam pelaksanaannya diadakan
Mufakat Rajo Penghulu atau Sidang Adat, apabila Mufakat Rajo
Penghulu telah di putuskan maka yang dapek salah dikenakan
Dendo Adat berupa Permohonan Maaf dan Jambar ( nasi kunyit
tutup ayam) lalu Ketua Adat membuat Berita Acara untuk yang
Dapek Salah.
2) Celako
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku Ketua
Adat Kelurahan Bentiring bahwa Celako seperti terjadi
pemukulan, menimbulkan luka dapat dikenakan sanksi
membayar Dendo Adat berupa uang yang diputuskan dalam
musyawarah yang bersifat kekeluargaan, dan Dendo Adat
berupa Permohonan Maaf.

71
Limun bahwa Celako seperti melukai sebatasnya dapat
dikenakan sanksi ganti rugi berupa uang sesuai dengan hasil
sidang adat dan kemampuan sidapek salah membayar ganti rugi
tersebut. Dalam pelaksanaan nya setelah diadakan Musyawarah
atau sidang Adat sidapek salah membayar Dendo Adat berupa
permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam),dan dendo
berupa uang sesuai dengan hasil sidang adat.
Menurut Bapak Nihardi Selaku Ketua Adat Kelurahan Pematang
Gubernur bahwa Celako seperti menimbulkan tanda bekas luka
setelah diadakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah
membyar Dendo Adat berupa Permohonan Maaf dan jambar
(nasi kunyit tutup ayam) lalu Ketua Adat membuat berita acara
untuk sidapek salah.
3) Merabal
Bentiring bahwa merabal seperti memegang lawan jenisnya
yang bukan muhrim diadakan musyawarah yang bersifat
kekeluargaan dan sidapek salah membayar Dendo Adat berupa
permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam) dan dendo
berupa uang sebesar Rp.44.4000 (empat ratus empat puluh
empat ribu rupiah)

72
Menurut Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kandang Limun
bahwa merabal seperti memegang lawan jenisnya yang bukan
muhrim diadakan musyawarah atau sidang adat dan sidapek
salah membayar ganti rugi sesuai hasil sidang rapat dan
kemampuan sidapek salah. Dalam pelaksanaan nya setelah
diputuskan dalam sidang adat si dapek salah membyar dendo
adat berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup ayam),
serta membayar dendo berupa uang yang diputuskan dalam
sidang adat.
Pematang Gubernur bahwa merabal seperti memegang lawan
jenisnya yang bukan muhrim setelah diputuskan dalam Mufakat
Rajo Penghulu, sidapek salah membayar Dendo Adat berupa
permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) lalu
Ketua Adat membuat berita acara untuk dapek salah.
4) Zina
Hasil wawancara penulis degan Bapak Muksin Ketua Adat
Kelurahan Bentiring bahwa zina dikenakan Dendo Adat setelah
diadakan musyawarah sidapek salah dikenakan Cuci Kampung.
Dalam pelaksanaannya sidapek salah membeli kambing, serta
bahan-bahan seperti beras, dan rempah-rempah. Kambing
tersebut dipotong dan dimasak dirumah Ketua RT, malam nya
semua perangkat adat, masyarakat serta RT dan Rw berkumpul

73
di balai desa untuk doa bersama dan makan bersama. Sidapek
salah mengaku salah atas perbuatan nya di depan semua
masyarakat dan jangan meniru perbuatan mereka setelah sidapek
salah dinikahkan.
Limun bahwa zina setelah diadakan sidang adat sidapek salah
membayar Dendo Adat berupa Cuci Kampung. Dalam
pelaksanaannya sidapek salah menyediakan seekor kambing
serta semua bahan-bahan seperti beras, dan rempah-rempah,
kambing tersebut dipotong dan dimasak dirumah Ketua RT serta
dilakukan doa dan makan bersama di hadiri oleh perangkat adat,
masyarakat, RT dan RW serta membayar Dendo Adat, adapun
Dendo Adat di Kelurahan Kandang Limun :
a) Melakukan zina dengan gadis dan dengan janda ntuk di
denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,-
b) Melakukan zina dengan istri orang lain didenda sebesar-
besarnya Rp.5000.000 dan apabila keduanya dalam keadaan
suka sama suka, maka berdasarkan hasil musyawarah
diperkenankan untuk ditanggung bersamaoleh kedua belah
pihak setelah itu sidapek salah dinikahkan.
Denda-denda tersebut diatas dibagi sebagi berikut:
a) Ketua Adat/Penghulu
b) Pemerintah Setempat

74
c) Tukang Tangkap
Pematang Gubernur bahwa zina setelah diadakan Mufakat Rajo
Penghulu sidapek salah membayar Dendo Adat Cuci Kampung.
Dalam pelaksanaan nya sidapek salah menyediakan seekor
kambing dan semua bahan-bahan seperti beras dan rempah-
rempah. Kambing tersebut dipotong dan dimasak diluar kuota
artinya ditempat terbuka,setelah itu sidapek salah melakukan
permohonan maaf dan diadakan makan bersama dihadiri oleh
perangkat adat,masyaraka, serta RT dan RW apabila terdapat
sisa dari daging kambing tersebut, daging kambing itu dibuang
tidak diperbolehkan membawa kerumah.
5) Betandang dan Numpang Temalam
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muksin selaku Ketua
Adat Kelurahan Bentiring bahwa bertandang dan numpang
temalam seperti betandang melebihi waktu sampai jam 12
malam dan numpang temalam dirumah lawan jenis nya yang
bukan muhrim setelah diadakan musyawarah sidapek salah
membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar
(nasi kunyit tutup ayam) dan dilakuakan antara kedua keluarga
belah pihak saja.
Limun bahwa Betandang dan numpang temalam seperti

75
betandang melebihi waktu sampai jam 11 malam dan numpang
temalam dirumah lawan jenisnya yang bukan muhrim setelah
diadakan sidang adat maka sidapek sala di kenakan dendo adat,
apabila betandang melebihi jam 11 malam maka dapek salah
membayar dendo berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit
tutup ayam), serta membayar dendo uang yang diputuskan
dalam sidang adat, serta apabila sidapek salah numpang
temalam dirumah lawan jenis yang bukan muhrim diberikan
dendo adat berupa permohonan maaf, jambar (nasi kunyit tutup
ayam), serta membayar dendo sebesar Rp.1.500.000,-
Pematang Gubernur bahwa betandang dan numpang temalam
seperti betandang melebihi waktu sampai jam 12 malam dan
numpang temalam dirumah lawan jenisnya yang bukan muhrim
setelah diadakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah
membyar dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi
kunyit tutup ayam)
6) Bertemu
Adat Kelurahan Bentiring bahwa bertemu seperti mengajak
pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan
muhrim tanpa sepengetahuan orang tua untuk mengawasi lawan
jenisnya termaksud setelah diadakan musyawarah sidapek salah

76
dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar
(nasi kunyit tutup ayam)
limun bahwa bertemu seperti mengajak pergi atau berjanji untuk
bertemu lawan jenis nya yang bukan muhrim tanpa
sepengetahuan orang tua untuk mengawasi lawan jenisnya
termaksud setelah diadakan sidang adat sidapek salah dikenakan
dendo adat berupa permohonan maaf dan jambar (nasi kunyit
tutup ayam) dan dendo uang yang ditentukan oleh hasil sidang
adat dan kemampuan sidapek salah.
Pematang Gubernur bahwa bertemu seperti mengajak pergi atau
berjanji untuk bertemu lawan jenis nya yang bukan muhrim
tanpa sepengetahuan orang tua untuk mengawasi lawan jenisnya
termaksud setelah diadakan sidang adat sidapek salah dikenakan
dendo adat berupa permohon maaf oleh sidapek salah.
7) Tata Cara Hidup Bertetangga
Bentiring bahwa tata cara hidup bertetangga seperti sengaja
melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan
tetangga yang harus dipenuhi. setelah diadakan musyawarah
semua perangkat adat melakukan gotong royong, misalnya

77
sidapek salah membuat saluran air diperbatasan tanah
perkarangan tanpa izin tetangganya, semua perangkat adat
gotong royong memperbaiki kesalahan sidapek salah kepada
tetangganya tersebut dan apabila ada ganti rugi maka sidapek
salah wajib membayarnya
Limun bahwa tata cara hidup bertetangga seperti sengaja
melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan
tetangga setelah diadakan sidang adat sidapek salah membayar
ganti rugi sesuai dengan hasil sidang adat dan membayar dendo
adat berupa permohonan maaf dan dendo adat berupa uang
sesuai dengan hasil sidang adat dan kemampuan sidapek salah.
Pematang Gubernur bahwa tata cara hidup bertetangga seperti
sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau
merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagai tetangga setelah dilaksanakan Mufakat Rajo Penghulu
sidapek salah membayar dendo adat berupa permohonan maaf
dan membayar ganti rugi untuk berdamaian.
8) Tata Cara Berjanji
Adat Kelurahan Bentiring bahwa tata cara berjanji seperti

78
sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan
dengan hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam,
jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang
atau perbuatan, pekerjaan setelah dilaksanakan musyawarah
sidapek salah bertemu dengan sikorban dan wajib membayar
hutang nya dan menepati janji oleh sikorban
Limun bahwa tata cara berjanji seperti sengaja tidak menepati
janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang,
sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan
pemberian lainnya, baik berupa barang atau perbuatan,
pekerjaan setelah dilaksanakan sidang adat sidapek salah
membyar dendo adat berupa uang sesuai dengan hasil sidang
adat dan jambar (nasi kunyit tutup ayam) serta membayar ganti
rugi, sidapek salah wajib membayar hutang dan menepati
janjinya.
Pematang Gubernur bahwa tata cara berjanji seperti sengaja
tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan
hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, jual
beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang atau
perbuatan, pekerjaan setelah dilaksanakan Mufakat Rajo
Penghulu sidapek salah membayar dendo adat berupa

79
permohonan maaf, serta ganti rugi sidapek salah wajib
membayar hutang dan menepati janjinya apabila dengan adat
tidak bisa diselesaikan maka diselesaikan ke rana hukum.
9) Kepemilikan Tanah
Adat Kelurahan Bentiring bahwa kepemilikan tanah seperti
sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat
pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizing
pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan
setempat setelah diadakan musyawarah sidapek salah wajib
membayar ganti rugi yang diputuskan Ketua Adat dan dendo
permohonan maaf
Limun bahwa kepemilikan tanah seperti sengaja menebang,
menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan
ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa
sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan
sidang adat sidapek salah membayar dendo adat sebesar
Rp.100.000,- dengan catatan kepemilikan tanah jelas dengan
digarap, surat-surat lengkap dengan disertai pembayaran
PBB,serta membayar ganti rugi yang diputuskan didalam sidang
adat.

80
Pematang bahwa kepemilikan tanah seperti sengaja menebang,
menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan
ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa
sepengetahuan aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan
Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah membayar dendo adat
berupa permohonan maaf dan membayar ganti rugi sesuai
dengan hasil Mufakat Rajo Penghulu atau sidang adat
10) Kewajibab Menjaga Lingkungan
Adat Kelurahan Bentiring bahwa kewajiban menjaga
lingkungan seperti sengaja menebang, merusak, atau mengotori,
membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau
memasukkan sesuatu ke tempat atau tanah, tempat atau kolam,
laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber
penghidupan orang banyak tanpa seizin atau sepengetahuan
aparat Kelurahan setempat setelah dilaksanakan musyawarah
dan sidapek salah membayar ganti rugi yang diputuskan Ketua
Adat dan dendo permohonan maaf.
Menurut dengan Bapak Nihardi selaku Ketua Adat Kelurahan
Kandang Limun bahwa kewajiban menjaga lingkungan seperti
sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar,
menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke

81
tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau, cagar alam,
hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang
banayak, tanapa seizing atau sepengetahuan aparat Kelurahan
setempat setelah dilakukan sidang adat sidapek salah membayar
dendo adat sebesar Rp.100.000,- dengan catatan kepemilikan
tanah jelas dengan digarap, surat-surat lengkap dengan disertai
pembayaran PBB serta membayar ganti rugi yang diputuskan
dalam sidang adat.
Gubernur bahwa Kewajiban menjaga lingkungan seperti
sengaja menebang, merusak, atau mengotori, membuat pagar,
menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ke
tempat atau tanah, tempat atau kolam, laut, danau,cagar alam,
hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak,
tanpa seizinatai sepengetahuan aparat Kelurahan setempat
setelah dilaksanakan Mufakat Rajo Penghulu sidapek salah
membayar dendo adat permohonan maaf dan jambar (nasi
kunyit tutup ayam) serta membayar ganti rugi sesuai dengan
musyawarah adat.
b. Cempalo Mulut
1) Membuat Malu Orang Lain
Adat Kelurahan Bentiring bahwa membuat malu orang lain

82
seperti memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau
mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan kata-
kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan
malu bagi orang lain setelah dilaksanakan musyawarah sidapek
salah membayar dendo adat berupa permohonan maaf dan
tepung setawar sedingin (jambar nasi kunyit tutup ayam).
Limun bahwa membuat malu orang lain seperti memaki,
menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama
baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang terbukti
bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain
setelah di putuskan dalam sidang adat sidapek salak membayar
dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, jambar (nasi
kunyit tutup ayam), dan membayar dendo adat berupa uang
sesuai dengan keputusan sidang adat.
Pematang Gubernur bahwa membuat malu orang lain seperti
memaki, menghardik, menghina, memfitnah atau mencemarkan
nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang
terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi
orang lain setelah diputuskan dalam Mufakat Rajo Penghulu
sidapek salah membayar dendo adat berupa perdamaian kedua

83
belah pihak dan keluarga, permohonan maaf, jambar (nasi
kunyit tutup ayam).
2) Memakan dan Meminum Barang Terlarang
Adat Kelurahan Bentiring bahwa memakan dan meminum
barang terlarang atau dapat memabukkan, membuat orang
menjadi tidak sadar, membuat orang menjadi jijik, yang
dilakukan ditempat umum, seperti dikatakan bapak Muksin bila
sekelempok orange melakukan perbuatan tersebut akan di beri
teguran dan di usir dari bentiring apabila yang melakukan bukan
asli penduduk bentiring yang akan ditertibkan oleh Babin
Kamtibmas
Limun bahwa memakan dan meminum yang terlarang dapat
memabukkan, membuat orang menjadi tidak sadar, membuat
orang menjadi jijik yang dilakukan di tempat umum, bila terjadi
dan kedapatan di Kandang Limun akan diberi teguran oleh
peragkat adat setempat dan diawasi oleh Babim Kamtibmas
Gubernur bahwa memakan dan meminum yang terlarang dapat
memabukkan, membuat orang menjadi tidak sadar, membuat
orang menjadi jijik yang dilakukan ditempat umum, bila terjadi
di Pematang Gubernur maka sidapek salah melakukan dendo

HUKUM ADAT

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (17)

Similar a HUKUM ADAT

Similar a HUKUM ADAT (20)

Último

Último (20)

HUKUM ADAT