Fasilitas PPN dan PPnBM memberikan fasilitas berupa pembebasan atau penanggungan PPN dan PPnBM untuk mendorong ekspor, pengembangan industri strategis, dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas ini berlaku untuk impor dan penyerahan barang tertentu oleh instansi pemerintah, KAPET, serta rumah dan jasa kebutuhan rakyat. Ketentuan pelaksanaan fasilitas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

1. FASILITAS DI BIDANG PPN
DAN PPnBM
OLEH KELOMPOK IV
JANUARDI HARSIL
NURFITRIANI
PITRIANI

2. Jenis fasilitas PPN dan PPnBM
 Kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
 Penyerahan BKP atau JKP tertentu;
 Impor BKP tertentu;
 Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean
di dalam daerah pabean.
 Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
Pasal 16 B UU PPN
Penyerahan Terutang
tidak dipungut PPN
Penyerahan
Dibebaskan PPN

3. Tujuan fasilitas PPN dan PPnBM
• Mendorong ekspor
• Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara lain di
bidang perdaganan investasi
• Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui
pengadaaan vaksin
• Menjamin tersediannya peralatan TNI/Polri yang memadai
untuk melindungi wilyah Republik Indonesia
• Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah
republic Indonesia yang dilakukan oleh TNI untuk
mendukung Pertahanan Nasional
• Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh
masyarakat kalangan bawah

4. Pajak yang terutang tidak dipungut
Impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk
• Barang perwakilan Negara asing beserta pejabatnya yang bertugas
di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
• Barang untuk keperluan badan internasional
• Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social
, atau kebudayaan
• Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain
semacam itu yang terbuka untuk umum
• Barang untuk keperluan penenlitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan
Pelaksanaan Proyek Milik Pemerintah yang dananya
berasal dari hibah atau pinjaman dari luar negeri

5. Impor Barang Operasional oleh Mitra Kerja Pertamina untuk
membangun kilang
impor barang operasi yang dilakukan oleh Badan Usaha
swasta selaku mitra kerja Pertamina untuk membangun kilang,
PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut sepanjang barang
tersebut berupa barang dan perlatan yang digunakan secara
langsung untuk operasi pemurnian dan pengolahan migas.
Fasilitas tersebut berlaku selama masa pembangunan kilang
sampai saat berproduksi komersial.
Impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas
bumi
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut diberikan kepada
pengusaha di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut
“PDKB” di dalam KAPET.

6. ditetapkan bahwa PPN dan PPnBM terhadap KAPET tidak dipungut
atas:
• Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/
perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-
mata dipakai oleh Pelenggara Kawasan Berikat(PKB)
• Impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung
dengan kegiatan produksi pengusaha di kawasan berikat yang
semata-mata di pakai di PDKB
• Impr BKP untuk diolah di PDKB
• Pemasukan BKP dari daerah pabean lainnya (DPIL) untuk diolah ke
PDKB
• Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain untuk diolah
• Pengeluaran barang atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri
dari DPIL atau PDKB lain dalam rangka subkontrak
• Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di
DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal
• Peminjaman mesin atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak
dari PDKB kepada perusahaan industri DPIL atau PDKB lainnya
dan pengembaliannya ke PDKB asal

7. Ketentuan fasilitas PPN dan PPnBM yang tidak dipungut
a. Faktur Pajak Standar diterbitkan paling lama pada saat
pengiriman barang
b.Faktur Pajak Dicap : “PPN TIDAK DIPUNGUT
BERDASARKAN PP NO.2/2009”;
c. Mendapatkan Pemberitahuan Pabean FTZ-03 yang telah di-
Endorse oleh Petugas DJP dengan catatan “DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT”.

8. Pembebasan dari pengenaan pajak
Impor/Penyerahan BKP Tertentu yg dibebaskan dari PPN
1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air/di bawah air/di udara, kendaraan
lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya,
serta suku cadangnya, yang diimpor oleh atau diserahkan kpd Dephan,
TNI, Polri;
2. Komponen/bahan yang belum dibuat di dlm negeri, yang diimpor oleh PT
PINDAD untuk pembuatan senjata/amunisi utk keperluan Dephan, TNI,
Polri;
3. Vaksin Polio dalam rangka PIN;
4. Buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama;
5. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap
ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran
atau keselamatan manusia yang diimpor atau diserahkan kepada dan
digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan
Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa
Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan
usahanya;

9. 6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan
atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan
Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor atau diperoleh oleh pihak
yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang
digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi
pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT
(PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang
diimpor atau diserahkan oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO)
Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku
cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana
yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
8. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen
Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung
pertahanan Nasional, yang diimpor atau diserahkan oleh Departemen
Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan
atau TNI.

10. Penyerahan BKP Tertentu yg dibebaskan PPN
Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro,
asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007.
Penyerahan JKP Tertentu yg dibebaskan dari pengenaan PPN
1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan
Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa
Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: Jasa
persewaan kapal; Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa
tambat, dan jasa labuh; Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
yang meliputi: Jasa persewaan pesawat udara; Jasa perawatan atau
reparasi pesawat udara;
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT
(PERSERO) Kereta Api Indonesia;
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan
Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana,
pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya,
dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah
sangat sederhana; dan
6. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang
dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara
wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional.

11. Ketentuan terhadap Fasilitas PPN dan PPnBM
• Surat Keterangan Bebas, Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan
kepada Direktur Jenderal
• Dephan, TNI/POLRI atau orang atau badan yang mengimpor harus
menyerahkan SKB PPN beserta PIB (Pemberitahun Impor Barang) kepada
Dirjen Bea dan Cukai Dirjen Bea dan Cukai setelah menerima dokumen SKB
dan PIB, membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146
TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38
TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan Tanggal SKB PPN pada setiap
lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen impor
• PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu yang dibebaskan dari
pengenaan PPN, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN
DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003“ Pembubuhan cap
pada Faktur Pajak dilakukan setelah menerima SKB PPN kecuali tidak wajib
SKB
• BKP Tertentu Digunakan Tidak Sesuai Tujuan atau Dipindahtangankan PPN
Harus Disetor ke Kas Negara Jika tidak dipenuhi, DJP Dapat Menerbitkan
SKPKB sebesar PPN terutang ditambah sanksi bunga 2% per bulan maks. 24
bulan Dalam Jk. Waktu 5 Tahun Sejak Impor atau Perolehan Dalam Jk. Waktu 1
bulan sejak dijual
• Pajak Masukan yang tercantum dalam PIB atau dalam Faktur Pajak yang
PPNnya dibebaskan, tidak dapat dikreditkan

12. Penyerahan Rumah yang dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai
Rumah Sederhana / Sangat Sederhana
 Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh;
 Perolehannya secara tunai atau kredit;
 Harga Jual < Rp.70.000.000,00;
 Rumah pertama yang dimiliki;
 Sebagai Tempat Tinggal;
 Tidak dipindahtangankan selama 5 Tahun;
Rumah Sederhana / Sangat Sederhana
 Bangunan bertingkat sebagai tempat hunian/tempat
tinggal;
 Perolehannya secara tunai atau kredit;
 Harga Jual < Rp.75.000.000,00;
 Luas bangunan < 21 m2
 Unit hunian pertama yang dimiliki;
 Tidak dipindahtangankan selama 5 tahun;

13. Pondok Boro
 Bangunan sederhana (bertingkat atau tidak);
 Tidak dipindahtangankan selama 5 tahun.
Diperuntukkan bagi para
buruh tidak tetap atau
pekerja sektor informal
berpenghasilan rendah
dengan biaya sewa yang
disepakati;
Diperuntukkan untuk
pemondokan pelajar atau
mahasiswa
Asrama Mahasiwa /
Pelajar

14. Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah
Fasilitas PPN atas Penyerahan Minyak Goreng
• PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit oleh
PKP dalam bentuk
Minyak goreng curah
Minyak goreng sawit kemasan sederhana dengan merek
MINYAKITA
Yang diproduksi oleh produsen yang didaftarkan di Depag dengan
model dan desain dan spesifikasi kemasan yang ditetapkan oleh
Menpag
• PKP yang melakukan penyerahan wajib membuat Faktur Pjak dengan
memubuhkan cap “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK
231/PMK.001/2008”
Fasilitas PPN Atas Impor Barang Modal Di Bidang
Pertambangan Migas

15. FREE TRADE ZONE
Dasar Hukum :
 PP No.2/2009;
 PMK No.45/PMK.03/2009
Kawasan Bebas
Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
RI yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan
Bea Masuk, PPN, PPnBM dan Cukai. Kawasan bebas berfungsi
sebagai tempat untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan,
jasa, industry, pertambangan dan energi, asuransi, transportasi,
maritim dan perikanan dan bidang-bidang lainnya.
Pulau sabang, Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Batam

16. Tempat Penimbunan Berikat
bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi
persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan
untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan
menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan
perlakuan khusus di bidang kepabean, cukai dan perpajakan
yang dapat berbentuk kawasan berikat, pergudangan berikat,
entrepot untuk tujuan pameran

17. Adapun perlakuan perpajakan yang berkaitan dengan Tempat
Penimbuanan Berikat ditentukan sebagai berikut:
• Barang atau bahan impor yang dimasukan ke Tempat
Penimbunan Berikat diberikan fasilitas di bidang perpajakan
• Atas penyerahan BKP dari dalam Daerah Pabean Indonesia
Lainnya (PDIL) ke tempat penimbunan berikat tidak
dipungut PPN dan PPnBM
• Barang asal impor yang dikeluarkan dari tempat
Penimbunan Berikat dengan tujuan diimpor untuk dipakai,
sepanjang tidak ditunjukan kepada pihak yang memperoleh
fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai
atau pajak dalam rangka impor maka dikenakan PPN dan
PPnBM
• Barang yang dimasukan ke Tempat Penimbunan Berikat
berupa barang untuk dikonsumsi seperti barang untuk
keperluan sehari-hari berupa minuman dan makanan tidak
memperoleh fasilitas perpajakan

18. Kawasan Berikat
suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang
di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan
bahan, kegiatan rancangan bangun, perekayasaan, penyortiran,
pemeriksaan awal, pemerikasaan akhir, dan pengepakan atas barang dan
bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam DPIL, yang hasilnya
terutama untuk tujuan ekspor, dan usaha kegiatan pergudangan atau
penimbunan barang
Pegudangan berikat
Gudang berikat adalah suatu banguan atau tempat dengan batas-batas
tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan,
pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label,
pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat
distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukan ke daerah
pabean Indonesia lainnnya, kawasan berikat, atau reekspor tanpa
adanya pengolahan.

19. Enterpot Untuk Tujuan Pameran
Entropot untuk tujuan pameran (ETP) adalah suatau banguan atau
kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan
kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal
impor atau barang hasil industri dari dalam daerah pabaen yang
penyelenggaraannya bersifat internasional
Toko Bebas Bea
Toko bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu
yang dipergunakan untuk melakuan kegiatan usaha menjual barang asal
impor dan atau barang asal daerah pabean kepada warga Negara asing
tertentu yang bertugas di Indonesia , yang berangkat ke luar negeri atau
orang yang tiba dari luar negeri denagn mendapatkan pembebasan Bea
masuk, cukai, dan pajak