1. 56
KATEGORI 6. FOKUS PADA
OPERASI
6.1 Proses Kerja
6.1.a Perancangan Produk dan Proses
6.1.a.(1) Konsep Perancangan
Sebagai lembaga keuangan dibawah regulator
yang berkepentingan untuk melindungi
kepentingan konsumen dan industry, setiap
perkembangan produk dan proses kerja harus
memperhatikan regulasi yang relevan dengan
produk dan proses kerjanya. Kecukupan organ
dan komponen organisasi pendukung produk
harus dipenuhi. Kebijakan, SOP dan petunjuk
pelaksanaan harus lengkap tersedia untuk
setiap produk dan proses kerjanya.
Unit Product Management pada Perusahaan
menerima permintaan/usulan untuk membuat
produk baru. Permintaan akan produk baru
tersebut akan dibahas bersama oleh Marketing,
Unit Bisnis, dan Divisi Terkait. Unit Product
Management akan mengajukan usulan untuk
simulasi perhitungan produk baru kepada
Investment Management. Setelah simulasi
dibuat oleh Investment Management maka Unit
Product Management akan menyiapkan usulan
produk baru untuk disampaikan ke Komite
Produk. Komite Produk akan menelaah apakah
produk baru tersebut bisa direalisasi. Apabila
disetujui oleh Komite Produk, unit Product
Management akan menyiapkan dokumen
produk dan MER (Memo Evaluasi Resiko).
Kelengkapan dokumen akan ditelaah oleh tim
Legal dan Compliance perusahaan. Apabila
dokumen sudah lengkap, maka dokumen
tersebut diserahkan kepada OJK untuk ditelaah
dan disetujui, dan Perusahaan akan menerima
Surat Efektif/Surat Tanda Terdaftar dari OJK.
Produk baru diluncurkan setelah dilakukan
finalisasi informasi dan dokumentasi. Produk
baru dipasarkan ke nasabah melalui distribusi
channel yang sesuai dengan target segmen
untuk produk tersebut.
Di dalam skema Bisnis Proses Model (Gambar
6.1-1 Pengelolaan Proses Bisnis),
Perusahaan menggunakan suatu alat/metode
dalam tahapan mendesain produk dan proses
dari inovasi yang dievaluasi, termasuk
diantaranya melakukan analisa kelayakan
berdasarkan strategi atau kebutuhan pasar dan
persyaratan regulator serta ketersediaan
sumber daya (Langkah 1) dan penyusunan MER
(Langkah 2). Untuk memastikan proses telah
dilakukan dan secara kontinyu memenuhi
persyaratan, pemilik proses serta Internal Audit,
Compliance, Risk Management, dan pihak
eksternal (regulator ataupun eksternal auditor)
melakukan review secara periodik dan proses
disesuaikan dengan proses stakeholder
(Langkah 3, Langkah 4, dan Langkah 5).
Setelah itu proses pengembangan dan
perbaikan dilakukan (Langkah 6, dan 7). Ketika
suatu proses baru diperlukan, atau suatu proses
perlu untuk diperbaharui, Perusahaan
melakukan review silang antar tim fungsional
Perusahaan menggunakan standar sistem mutu
ISO 9001/2008 untuk kegiatan bisnis dan
operasional. Tim fungsional yang berkaitan
memenuhi detail dari langkah-langkah Bisnis
Proses Model. Pada langkah 1, tim
mengumpulkan bervariasi informasi agar bisa
mendefinisikan objek proses secara jelas,
mendefinisikan proses utama stakeholder,
menganalisa persyaratan proses, dan
mendefinisikan langkah-langkah utama di dalam
proses untuk memenuhi persyaratan
stakeholder. Sebagai bagian dari research,
benchmark dapat dilakukan dan mendefinisikan
praktek terbaik yang akan dimasukan ke dalam
desain proses baru tersebut. Penerapan proses
baru tersebut didukung dengan Teknologi
Informasi di Langkah 1. Proses baru/proses
yang dikembangkan diuji coba, dievaluasi
hasilnya, dan langkah-langkah prosesnya
dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk memenuhi
implementasi yang lengkap, serta dilakukan
monitoring untuk memastikan efektifitas.
Didalam langkah 1 yang dimaksud, Penciptaan
produk atau layanan selalu mengedepankan
untuk penggunaan Teknologi yang terbaru
seperti penerapan fitur advanced/automated
order (smart order-eksekusi order nasabah
secara otomatis system pada harga terbaik yang
diinginkan oleh nasabah) pada sistem mobile,
2. 57
pengembangan pada fitur/fasilitas pada sistem
Institutional Trading, perluasan jaringan Fix
Connectivity, migrasi office automation system
menggunakan layanan Microsoft Office 365,
sistem pembayaran secara online dan realtime,
dan mulai melakukan proses pengadaan
middleware. Pada Langkah 2, proses identifikasi
dan pemilihan alat pengukuran hasil, identifikasi
dan pemilihan alat pengukuran proses,
identifikasi poin-poin yang akan mengkontrol
proses, mengembangkan pengukuran, dan
menentukan batas minimum
kinerja yang dapat diterima, dan menentukan
limit minimum atau limit maksimum untuk
mengkontrol proses. Semua itu terangkum
dalam MER (Memorandum Evaluasi Risiko).
Setelah proses desain telah terpenuhi, kegiatan
review kinerja atas proses yang dipilih.
Pengukuran dilakukan dengan cara periodik.
Pembaharuan proses hasil review
didistribusikan dan dapat diakses di aplikasi
EDMS dan Intradana Prosedur oleh semua
pemilik proses dan kepala divisi masing-masing.
6.1.a.(2) Persyaratan Produk dan Proses
Persyaratan Produk dan Proses telah melalui
beberapa siklus perbaikan untuk meyesuaikan
dengan dinamika kegiatan usaha, tuntutan dan
harapan pelanggan serta pemangku
kepentingan lainnya. Persyaratan-persyaratan
utama mengalami perbaikan dengan adanya
penyesuaian struktur organisasi, perubahan
peraturan eksternal, masukan dari pelanggan,
pemasok, mitra, dan kolaborator yang relevan.
Proses kepemimpinan telah mengidentifikasi
dan bertanggung jawab untuk merancang,
mengelola, dan meningkatkan proses-proses
kerja, menggabungkan masukan dari nasabah,
supplier, dan rekanan. Proses-proses ini terjadi
di dalam divisi-divisi yang ada pada perusahaan
dan didistribusikan kepada nasabah melalui
sistem cabang ataupun sistem pemasaran yang
ada, dan online trading sehingga produk dan
jasa yang diberikan kepada nasabah sesuai
dengan persyaratan yang diminta. Penentuan
prasyarat-prasyarat utama terjadi seiring dengan
proses kerja di dalam sistem kerja (Tabel
2.1.4.3. Proses Utama)
Persyaratan-persyaratan utama untuk Proses
kerja utama tersebut adalah:
• Tepat waktu
• Akurat, ketepatan, dan kesesuaian
• Efektifitas
• Kualitas
• Kewajaran
• Biaya yang wajar
• Efisiensi
• Keamanan
• Kerahasiaan
6.1.b.(1) Implementasi Proses
Danareksa menerapkan dan mengelola proses
kerja untuk memastikan persyaratan desain
sudah terpenuhi dengan mengeksekusi langkah
3 dan 4 dari Bisnis Proses Model (Gambar 6.1
Pengelolaan Proses Bisnis). Pada Langkah 3,
pemilik proses dan Compliance melakukan
monitoring, serta Risk Management dan Internal
Audit melakukan review kinerja proses,
pelaksanaan analisa kinerja proses, dan
mengawasi sesuai limit/paramater
minimum/maksimum yang sudah ditentukan.
3. 58
Pada Langkah 4, verifikasi kesesuaian pada
prosedur, perbaikan masalah, identifikasi sebab
dan menghilangkan proses yang dapat
menyebabkan masalah pontensial, menentukan
kinerja proses yang diterapkan, serta
memverifikasi apakah proses dalam
pengawasan dan hasil dapat diprediksi. Kinerja
dan indikator pengukuran untuk proses utama
dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.3. Proses
Utama. Input tenaga kerja digunakan untuk
mengelola proses kerja agar selaras dan
adanya keterkaitan strategi dan tujuan antara
manager tingkat awal dengan tim. Manager atau
tim kerja mengevaluasi kinerja mereka dengan
melihat rencana kerja dan tindakan yang
dilakukan beserta hasilnya sesuai yang tertulis
pada KPI (kriteria Penilaian Individu). Data KPI
tersebut didistribusikan ke tingkat high level,
kinerja dengan action plan dapat
dievaluasi/direview oleh berbagai tingkat.
Masukan yang didapat dari proses nasabah,
pemasok, partner, dan kolaborator digunakan
untuk menentukan prasyarat dan menentukan
pengukuran proses serta hasil proses (Langkah
3 dan 4), pengukuran proses yang spesifik
digunakan oleh pemilik proses untuk
mengevaluasi kinerja keseluruhan proses.
Pengukuran kinerja proses berkorelasi/berujung
pada dicapainya kualitas produk dan kinerja
perusahaan dengan adanya Service Level
Agreement (SLA). Masing-masing Divisi
membuat Service Level Agreement untuk
pengukuran kinerja Divisi. Pembuatan Service
level Agreement Divisi dibuat berdasarkan
Kebijakan Pembuatan SLA dari Divisi Support
dan Operasional. SLA tersebut dimasukan ke
dalam indikator pada CSI (Customer
Satisfaction Index). Kinerja proses sesuai SLA
akan menghasilkan produk dan kinerja yang
berkualitas. Produk dan Kinerja dinilai dengan
CSI (berkaitan dengan Kat.3.2.a.(1). Produk
yang ditawarkan).
6.1.b.(2) Proses Pendukung
Perusahaan menentukan proses-proses
pendukung utama dengan melakukan kajian
terhadap sistem kerja dan Kebijakan, SOP,
serta Alur Proses Kerja. Proses pendukung
ditentukan sesuai sistem kerja yang diinginkan
(Tabel 2.1.4.2. Proses Kerja). Untuk
memastikan bahwa proses pendukung sudah
sesuai dengan persyaratan maka dilakukan
verifikasi dan observasi. Hasil verifikasi dan
observasi divalidasikan ke dalam pembuatan
Pedoman/SOP/SK/RJPP/RKAP.
Proses-proses pendukung utama Perusahaan
antara lain:
a. Pengelolaan SDM
b. Pengelolaan IT
c. Pengelolaan Sumber Keuangan
d. Pengelolaan Fasilitas
e. Pengelolaan Pengetahuan dan Perbaikan
f. Pengelolaan ERM
Analisa kelayakan dilakukan oleh Perusahaan
berdasarkan strategi atau kebutuhan pasar
untuk memastikan bahwa proses-proses
pendukung yang sehari-hari dilakukan telah
memenuhi persyaratan utama untuk mendukung
bisnis perusahaan. Hasil analisa kelayakan
dituangkan ke dalam MER (Memorandum
Evaluasi Resiko). Evaluasi dilakukan untuk
penyempurnaan proses pendukung. Proses
disesuaikan dengan perkembangan regulator,
pasar, kompetitor, dan nasabah.
6.1.b.(3).Perbaikan/Peningkatan
Kualitas/Kinerja Produk dan Proses
Perbaikan proses kerja dilakukan dengan
evaluasi melalui audit internal, penerapan ISO
dan audit ISO, audit oleh eksternal auditor, audit
oleh regulator, serta monitoring oleh
Compliance. Perbaikan proses kerja dilakukan
guna meningkatkan produk dan kinerja serta
mengurangi variabilitas.
Metode peningkatan proses seiring dengan
sistem Peningkatan Kinerja (P.2.c. Sistem
Peningkatan Kinerja). Perusahaan melakukan
perbaikan dengan terobosan dan
pengembangan yang berkelanjutan (Gambar
6.4 Proses Evaluasi dan Perbaikan).
Perusahaan meningkatkan proses kerja untuk
mencapai kinerja yang lebih baik, mengurangi
variabilitas, dan meningkatkan kualitas produk
dengan menerapkan standard ISO 9001/2008,
4. 59
mengelola Manajemen Risiko Perusahaan,
melakukan benchmark dan memenuhi
perkembangan pasar dengan didukung
teknologi informasi yang memadai.
Untuk mengurangi variabilitas yang dapat
menghambat dalam peningkatan
pengembangan proses maka perusahaan telah
mengembangkan dan menerapkan beberapa
Teknologi Informasi pendukung, diantaranya :
1. Sistem pembayaran BCA Klikpay dan
Mandiri Clickpay dalam rangka
memberikan kemudahan dan kecepatan
pelayanan kepada nasabah.
2. Migrasi Office Automation System
menggunakan layanan Microsoft Office
365, berdampak pada efisiensi biaya
infrastruktur dan operasional IT,
sedangkan dari sisi user, mendapatkan
fasilitas dengan memanfaatkan fitur-fitur
kolaborasi (Chat, video conference,
online meeting, dll)
3. Sistem S-Invest KSEI (Sistem Investasi
Terpadu) yang mengintegrasikan
seluruh instruksi dan transaksi (order
routing) baik dari agen penjual,
Kustodian, dan Manajemen Investasi
dengan KSEI.
4. Integrasi seluruh sistem dan sub sistem
yang ada di Danareksa Group serta
dengan pihak eksternal yang bekerja
sama dengan Danareksa menggunakan
teknologi Middleware yang berbasis
Service Oriented Architecture (SOA).
5. Data Warehouse dan Business
Intelligence untuk mengkonsolidasi
data dan informasi dari seluruh proses
bisnis pada Danareksa Group maupun
diluar Danareksa. Dimana data dan
informasi tersebut dapat digunakan
untuk monitoring dan analisis terhadap
kinerja serta strategi bisnis Danareksa,
6. Tools Financial Planner (FinPlan) di
website reksadana online yang
membantu pelanggan untuk
merencanakan masa depan
keuangannya.
7. Integrasi seluruh proses bisnis dan
operasional Brokerage dan Kustodian
dengan mengimplementasikan
Integrated Backoffice System (S21Plus).
8. Fitur advanced/automated order pada
sistem Mobile Trading Danareksa. Fitur
ini sangat memudahkan nasabah dalam
melakukan eksekusi order secara
otomatis untuk mendapatkan hasil
terbaik sesuai keinginan nasabah.
6.2 Efektivitas Operasional
6.2. a. Pengendalian Biaya
Sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham,
pengendalian biaya menjadi salah satu ukuran
yang harus diperhatikan dalam penyusunan
anggaran maupun realuisasinya.
Danareksa mengendalikan biaya secara
keseluruhan berdasarkan sistem kerja dengan
menentukan syarat utama proses (Tabel
2.1.4.3. Proses Utama), mengacu pada
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP), dan menetapkan matrix limit untuk
setiap pengeluaran biaya yang tertulis pada
SOP/Kebijakan/Surat Keputusan yang berlaku.
Pengendalian biaya terpusat di Unit Cost Center
dan Budget Control. Setiap pengeluaran biaya
dari suatu Divisi dan/atau unit kerja harus
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) yang telah mendapat
persetujuan dari Dewan Komisaris/pemegang
saham. Setiap Divisi mengajukan biaya dengan
format Formulir RKAP yang sudah dibagikan
oleh Cost Center. Cost Center akan merekap
pengajuan biaya yang ada, kemudian
diserahkan kepada Budget Control untuk
dikompilasi menjadi anggaran yang akan
digunakan sebagai bahan RKAP. Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan yang sudah
terkompilasi ini yang akan diajukan untuk
mendapatkan persetujuan dari Dewan
Komisaris/Pemegang Saham setelah dilakukan
penelaahan dan pembahasan yang melibatkan
seluruh unit, baik bisnis maupun pendukung
dengan Direksi Induk Perusahaan.
Perusahaan mencegah cacat produksi (defect),
kesalahan layanan, dan pengerjaan ulang
dengan mengacu dan berpedoman pada
syarat-syarat utama dalam penerapan proses
5. 60
kerja yang sudah ditetapkan, peraturan-
peraturan yang berlaku, dan kompetensi inti
perusahaan dan pengawasan oleh atasan di
tiap-tiap proses kerja. Biaya kompensasi/garansi
atau biaya kerugian produktivitas yang timbul
diminimalisasi dengan adanya negosiasi antara
cost center dengan pihak ketiga yang berkaitan
berdasarkan SLA yang ada.
Kasus cacat produksi/ layanan yang terjadi di
Danareksa misalnya berkaitan dengan
penyediaan layanan transaksi brokerage, baik
secara offline maupun online dalam bentuk
kesalahan menyampaikan pesanan nasabah
atau pesanan tidak dapat disampaikan karena
kendala teknis. Danareksa berusaha
meminimalkan perselisihan dengan nasabah
untuk permasalahan ini dengan secara disiplin
merekam order nasabah dan mencatat
permasalahan teknis yang terjadi dan segera
memberikan penjelasan atau solusi kepada
nasabah untuk menghindari risiko reputasi dan
tetap menjaga pemenuhan tuntutan dan
harapan Nasabah.
Untuk kasus-kasus terkait penafsiran kontrak,
mitigasi dilakukan dengan meminta pendapat
dari konsultan hukum independen agar tidak
terjadi salah interpretasi mengenai hak-dan
kewajiban yang diperjanjikan oleh para pihak
Perusahaan meminimalkan biaya inspeksi,
pengujian, dan audit proses maupun audit
kinerja yang relevan dengan pembanding biaya-
biaya tahun sebelumnya, benchmarking, dan
negosiasi.
Perusahaan menyeimbangkan antara
kebutuhan pengendalian biaya dengan
kebutuhan pelanggan dengan RKAP Indikator
Kriteria Individu. Indikator Actual vs Budget
dimasukan sebagai indicator untuk KPI tahunan.
6.2. b. Pengelolaan Rantai Pasokan
Pengelolaan rantai pasokan dilakukan melalui
koordinasi antara Tim Pengadaan Barang dan
Jasa dengan unit-unit yang memperoleh
pasokan, mulai dari penetapan syarat dan
ketentuan untuk pemilihan pemasok sampai ke
proses pengadaan yang spesifik. Pengadaan
Barang dan Jasa berpedoman pada Kebijakan
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dalam
bentuk kepemilikan atau sewa. Khusus untuk
pengadaan barang dan jasa dalam bentuk
sewa, perusahaan menunjuk grup perusahaan
yaitu Kopedana dan PT Reksasentosa
Dinamika. Pengadaan barang dan/atau jasa
berawal dari kebutuhan Divisi (user/cost center)
di lingkungan Perusahaan. Permintaan tersebut
harus sudah mendapatkan persetujuan dari
Kepala Divisi sebelum diteruskan kepada Cost
Center. Permintaan tersebut akan dicek oleh
Cost Center berkaitan dengan sisa saldo
anggaran. Cost Center akan memberikan
disposisi beserta penyertaan dalam memo
pengajuan barang dan/atau jasa tersebut. Memo
pengajuan akan dimintakan persetujuan dari
pejabat yang berwenang sesuai dengan
Wewenang Limit Persetujuan Biaya PT
Danareksa dan Anak Perusahaan. Setelah
mendapatkan persetujuan, Divisi PPR akan
menentukan metode dan proses pengadaan
berdasarkan nilai pengadaan serta membentuk
tim pengadaan/panitia. Metode pengadaan
terdiri dari pembelian langsung, penunjukan
langsung, pemilihan langsung, penawaran
terbatas, atau penawaran umum. Divisi PPR
akan melakukan proses pengadaan dan Unit
Kerja Legal Perusahaan menyiapkan SPK,
Perjanjian Kerja Sama, atau Kontrak Kerja.
Cost Center dan PPR melakukan fungsi
pengawasan untuk memastikan Penyedia
Barang/jasa memenuhi kontrak. Pada akhir
kontrak dan penyelesaian pekerjaan, Cost
Center dan PPR melakukan review barang
dan/atau jasa sesuai perjanjian dan evaluasi
kinerja Penyedia Barang dan/atau jasa.
Pembayaran dapat diproses oleh Cost Center
berdasarkan hasil review disertai dokumen
pendukung yang dipersyaratkan. Cost Center
akan menerbitkan Permintaan Barang Jasa
(PBJ) dan Nota Permintaan Pembayaran (NPP).
PBJ dan NPP akan diserahkan kepada Unit
Kerja Budget Control untuk proses pembayaran.
Metode pengadaan barang dan/atau jasa bisa
dilakukan dengan cara pembelian langsung,
penunjukan langsung, pemilihan langsung,
penawaran terbatas, atau penawaran umum.
6. 61
Perusahaan menentukan standard kriteria dan
prasyarat yang harus dipenuhi dalam memilih
penyedia barang dan/atau jasa agar sesuai
persyaratan dan diberdayakan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan serta
kepuasan pelanggan. Dalam pengadaan barang
dan/atau jasa terdapat 3 metode dalam
mengevaluasi penawaran yang diberikan oleh
penyedia barang dan/atau jasa, yaitu metode
Quality and Cost Based Selection, Quality
Based Selection, dan Cost Based Selection.
Kinerja pemasok dievaluasi setelah barang
dan/atau jasa sudah diterima atau sudah selesai
pelaksanaannya dan sebelum dilakukan
pembayaran. Cost Center dan PPR melakukan
review barang dan/atau jasa apakah sudah
sesuai perjanjian dan mengevaluasi kinerja dari
pemasok. Tim PPR akan melakukan diskusi
untuk evaluasi dan mengumpulkan masukan-
masukan saran dan kritik dari user yang
melakukan permintaan barang dan/atau jasa
tersebut. Proses pengelolaan pemasok
mengusahakan agar pemasok yang terpilih
mampu berkinerja dengan baik, pemasok yang
terpilih dan dalam prosesnya berkinerja buruk
akan diberi masukan untuk meningkatkan
kinerjanya. Di dalam perjanjian terdapat SLA
dan prasyarat yang menjaga agar pemasok
yang berkinerja buruk tidak merugikan
perusahaan dalam pelaksanaanya.
6.2. c. Keselamatan dan Kesiapan
Menghadapi Keadaan Darurat
6.2.c.(1). Keselamatan
Perusahaan menyediakan lingkungan operasi
yang aman dengan membuat Kebijakan
Keamanan dan Keselamatan. Kebijakan
tersebut disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah dan Kebijakan Internal. Perusahaan
menerapkan apa yang tertuang pada Kebijakan
Keamanan dan Keselamatan demi terciptanya
lingkungan operasi yang aman.
Sistem keamanan mencakup pencegahan
kecelakaan, inspeksi, analisis akar-masalah dari
kegagalan, dan pemulihannya dengan
menyesuaikan criteria-kriteria yang ada pada
peraturan internal maupun eksternal.
6.2.c.(2). Kesiapan Menghadapi Keadaan
Darurat
Perusahaan memiliki Business Continuity Plan
(BCP) yang mengatur langkah-langkah apabila
keadaan darurat/bencana terjadi, penentuan tim
operasi di saat krisis dan pemulihan krisis, tim
tanggap darurat, tim pemulihan krisis, tim
kepatuhan saat krisis, petugas yang ditetapkan
untuk memimpin proses evakuasi di setiap
lantai,dan petugas yang mengumumkan
informasi ke penghuni gedung. BCP juga
mengatur tata cara pemulihan operasional
(Gambar 6.2 Prosedur Pemulihan
Operasional ke BCP Office), tata cara
pemulihan infrastruktur yang rusak akibat
bencana(Gambar 6.3 Prosedur Pemulihan
Infrastruktur), dan tata cara penyampaian
informasi kepada eksternal bahwa Perusahaan
terkena bencana atau dalam keadaan darurat.
6.2.d. Pengelolaan Inovasi
Pengelolaan inovasi perusahaan dengan
melakukan penilaian terhadap kondisi yang ada
dengan melakukan review atas kondisi yang
sedang berjalan. Analisa tren dilakukan dengan
mengacu pada publikasi riset yang dilakukan
oleh lembaga/organisasi dunia untuk mengamati
tren teknologi dan bisnis yang dijadikan inovasi.
Hasil peninjauan tersebut diformulasikan ke
bentuk strategi dengan melihat kebutuhan dan
prioritas perusahaan. Penyusunan roadmap dan
melakukan analisa kesenjangan serta prioritas
dari hasil perbandingan kondisi saat ini versus
inovasi yang diharapkan membuat Perusahaan
dapat mengelola inovasi sesuai kebutuhan
(Gambar 6.5 Metodologi Garis Besar).
Didalam pelaksanaan pembentukan produk dan
layanan perusahaan selalu mengacu kepada
Inovasi dan Risk Appetite sesuai dengan
gambar P.1.2. Produk Layanan VS Pelanggan.
Perusahaan membuat Sumber Daya Keuangan
dan lainnya tersedia untuk mengejar peluang
dengan pembuatan program kerja di mana
program kerja tersebut menjadi pedoman
pelaksanaan target-target yang telah ditetapkan
pada RJPP. Program kerja yang dibuat terdiri
dari perolehan sumber daya yang diperlukan,
7. 62
pengalokasian sumber daya, dan program
tenaga kerja. Pengalokasian sumber daya
tersebut direalisasikan dengan mengacu pada
RKAP tiap tahun (Gambar 2.1.1 Proses
Perencanaan Strategis).
Apabila suatu kondisi terjadi perubahan materiil
yang bersumber pada kondisi eksternal dan
perubahan strategi dan kebijakan internal,
kemudian perubahan ini diusulkan kepada
Manajemen atau diusulkan oleh Pemegang
Saham. Apabila berdampak pada perubahan
RJPP, maka dilakukan prosedur perubahan
RJPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Inovasi dipahami sebagai prasyarat untuk dapat
menjaga kesinambungan dan memperoleh
keunggulan. Inovasi yang dilakukan di dalam
Perusahaan mencakup inovasi produk dan juga
proses kerja. Inovasi produk ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan nasabah yang seiring
dinamika perkembangan beragam aspek
kehidupan juga mengalami perkembangan.
Inovasi produk hanya dapat dilakukan bila
ditopang dengan infrastruktur yang dapat
mengimbangi dan mendukung terjadinya proses
inovasi. Infrastruktur utama seperti TI telah
disusun dan dikembangkan dengan mengacu
kepada arsitektur dan blue print yang
berorientasi ke kebutuhan di masa depan.
Selain itu, seiring dengan perkembangn mashab
tata kelola yang tercermin dari dinamika
regulasi, maka struktur dan proses organisasi
juga disiapkan untuk dapat mendukung dan
kondusif untuk proses inovasi. Kompetensi One
Stop Solution yang didukung dengan
mekanisme interaksi yang cair antar entitas
dalam grup, baik secara formal (melalui BOD
meeting) maupun informal yang memudahkan
terjadinya proses inovasi yang mendukung
pemenuhan kebutuhan nasabah.
Proses perencanaan jangka panjang yang
dilakukan dengan mempertimbangkan beragam
variabel eksternal dan internal, merupakan
mekanisme untuk memperkuat dukiungan
terhadap inovasi, karena dalam proses ini
diambil atau ditetapkan langkah-langkah
strategis dengan konsekuensi keuangan yang
signifikan, termasuk didalamnya mengantisipasi
capital Expenditures untuk pengadaan sarana
dan prasarana atau rencana akuisisi yang akan
dilakukan. Rencana pengalokasian sumber daya
tersebut direalisasikan dengan mengacu pada
proses perencanan jangka panjang dan jangka
panjang tiap tahun (Gambar 2.1.1 Proses
Perencanaan Strategis).
Suatu program yang ditetapkan untuk masuk
sebagai bagian dari rencana jangka panjang
yang bersifat strategis, dilakukan berdasarkan
kajian awal yang memadai yang mencakup
aspek finansial maupun non finansial dan
dampak sinergi dengan kepentingan grup
secara keseluruhan untuk menetapkan bahwa
program tersebut memang layak ditetapkan
sebagai bagian dari target untuk rencana jangka
panjang. Kajian yang dilakukan juga mencakup
identifikasi pemenuhan dan kecukupan sumber
daya keuangan dan non keuangan yang
diperlukan untuk merealisasi rencana strategis
tersebut.
8. 63
Kajian secara berkala dilakukan, baik terhadap
produk yang sudah diluncurkan atau rencana
strategis yang ada. Acuan untuk melakukan
kajian utamanya adalah asas manfaat dan biaya
serta kepentingan strategis dari produk atau
rencana strategis yang ditelaah. Dengan
demikian sumber daya yang dialokasikan atau
direncanakan untuk dialokasikan pada produk
yang sedang berjalan atau rencana strategis
yang akn dilakukan dapat direalokasi ke prioritas
lainnya.
