Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Penataan Ruang Kota Jakarta

35.889 visualizaciones

Publicado el

TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA, PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL), PEMANFATAN RUANPEMANFATAN RUANG.

Publicado en: Sector inmobiliario

Penataan Ruang Kota Jakarta

  1. 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAHRENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA oleh : Ir. NAHRAWI SYAM, MSi.Ir. NAHRAWI SYAM, MSi. SEMINAR UPAYA PERWUJUDAN KOTA JAKARTA YANG BERKELANJUTAN Jakarta, 2 DESEMER 2009
  2. 2. PERANPERAN DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
  3. 3. VISI DAN MISVISI DAN MISII VISIVISI “TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA”. MISIMISI  MENJABARKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE DALAM RENCANA RINCI TATA RUANG;  MENUMBUHKEMBANGKAN PROFESIONALITAS SDM DALAM PENATAAN RUANG KOTA;  MEMPERKUAT DAN MEMBERDAYAKAN MANAJEMEN PENATAAN RUANG KOTA; DAN  MENGEMBANGKAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENATAAN RUANG KOTA.
  4. 4. TUGAS POKOKTUGAS POKOK  MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE DALAM RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN,  MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA,  MENYUSUN PANDUAN RANCANG KOTA, DAN  MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENATAAN RUANG KOTA
  5. 5. JENJANG RENCANA LANDASAN HUKUM MUATAN RTRW PROPINSI / KODYA PERDA NO. 6 TH.1999 ARAHAN KEBIJAKAN MAKRO BELUM DAPAT DIOPERASIONALKAN RRTRW KECAMATAN KEP.GUBERNUR NO. 1516 TH 1997 SPESIFIK WILAYAH KECAMATAN OP. UTK TKT KEBIJAKAN MAKRO BELUM OP. UTK. PEL.. MASY. RDTK, LRK KEP.GUB.NO.561/1992 Ttg.PELIMPAHAN WEWENANG OPERASIONAL UTK. PEL. MASY. DUA DIMENSI PERUNTUKAN INTENSITAS PRK / UDGL RTLB KEP.GUBERNUR Ka.DTK OPERASIONAL, ARAHAN LEBIH RINCI : PERUNTUKAN, INTENSITAS, PENGGUNAAN TIGA DIMENSI, PERLETAKAN BANG. FAS. KELENGKAPAN, SIRKULASI. ENVELOPE BANGUNAN RENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMENRENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMEN PENGENDALI PEMANFAATAN RUANGPENGENDALI PEMANFAATAN RUANG
  6. 6. JENJANG HIRARKIJENJANG HIRARKI RENCANA KOTARENCANA KOTA
  7. 7. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
  8. 8. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
  9. 9. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
  10. 10. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
  11. 11. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
  12. 12. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C MENTENG )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C MENTENG )
  13. 13. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C JAGAKARSA )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C JAGAKARSA )
  14. 14. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KEBON JERUK )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KEBON JERUK )
  15. 15. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C CAKUNG )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C CAKUNG )
  16. 16. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )
  17. 17. Lembar Rencana Kota 41/35 Kecamatan Menteng 57 5856 26 27 Gabungan 6 LRK Kecamatan Kelapa Gading CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)
  18. 18. UDGL Sentra Primer Baru Timur UDGL SCBD Sudirman UDGL Sentra Primer Baru Barat UDGL Mega Kuningan PANDUAN RANCANG KOTAPANDUAN RANCANG KOTA (UDGL)(UDGL)
  19. 19. UDGL of Muara Angke Fisherman settlement condition Relokasi UDGL MUARA ANGKE
  20. 20. UDGL KPT PANTAI MUTIARA
  21. 21. UDGL KPT SENTRA PRIMER TANAH ABANG
  22. 22. PEMANFATAN RUANGPEMANFATAN RUANG SETIAP PEMANFAATAN RUANG HARUS SESUAI RENCANA TATA RUANG ANTARA LAIN MELIPUTI : • PERUNTUKAN DAN FUNGSI • INTENSITAS BANGUNAN (KDB ; KLB ; KDH ; KTB ; KB) • JARAK BEBAS • MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SARANA RUANG KOTA UU NO. 26 TH 2007 Pasal 61 “SETIAP ORANG WAJIB” a. MENAATI RENCANA TATA RUANG YANG TELAH DITETAPKAN b. MEMANFAATKAN RUANG SESUAI DG IZIN PEMANFATAN RUANG c. MEMATUHI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DLM PERSYARATAN IZIN PR d. MEMBERIKAN AKSES THD KAW YG OLEH KETENTUAN PERATURAN DINYATAKAN SEBAGAI MILIK UMUM
  23. 23. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. PERIZINAN SETIAP PEMANFAATAN RUANG WAJIB DILENGKAPI PERIZINAN  IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (LUAS > 5.000 M2)  KETETAPAN RENCANA KOTA / RENCANA TATA LETAK BANGUNAN  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN / IMB  IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN / SLF  REKOMENDASI (AMDAL, LALULINTAS, KKOP, DLL)  IZIN OPERASIONAL UNTUK BANG. TERTENTU (SEKOLAH, HOTEL, IBADAH, P’DAGANG DLL.) B. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DILAKUKAN PENGAWASAN BAIK OLEH PEM MAUPUN MASYARAKAT  MELAPORKAN SETIAP KEGIATAN PEMANFATAN RUANG YANG TIDAK MEMILIKI PERZINAN,  PEMANFAATAN RUANG YG MENYIMPANG DARI RENCANA TATA RUANG C. PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG YANG MELANGGAR KETENTUAN RENCANA TATA RUANG DIKENAKAN SANKSI AL, : PERINGATAN, PENGHENTIAN, PENUTUPAN, PENCABUTAN IZIN, PEMBATALAN IZIN, PEMBONGKARAN, PENGEMBALIAN FUNGSI DLL)
  24. 24. TERIMA KASIHTERIMA KASIH
  25. 25. 1. PENGUKURAN SITUASI TANAH; 2. PENCETAKAN PETA TEMATIS KETATAKOTAAN; 3. KETETAPAN RENCANA KOTA; 4. KONSULTASI RENCANA TATA LETAK BANGUNAN 5. PEMATOKAN UNTUK PENERAPAN RENCANA KOTA 6. SURVEY DAN PERENCANAAN TRACE JALAN, JEMBATAN, SALURAN ATAU UTILITAS; 7. PENATAAN PERPETAKAN PADA JALUR JALAN UTAMA DAN SEKUNDER; 8. PERSETUJUAN PRINSIP PENYESUAIAN RENCANA PERUNTUKAN TANAH RINCI; 9. PERSETUJUAN PRINSIP/DISPENSASI ATAS PENYESUAIAN KLB; 10. IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH PELAYANAN DINAS TATA RUANGPELAYANAN DINAS TATA RUANG
  26. 26. KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK)KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK) / ADVICE PLANNING/ ADVICE PLANNING
  27. 27. RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB)RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB) / BLOK PLAN/ BLOK PLAN
  28. 28. SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAHSURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH

×