Dokumen tersebut membahas tentang kualitas demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2014. Terdapat pembahasan mengenai indikator sistem demokrasi, kategori demokrasi, varian demokrasi prosedural, indikator demokrasi Indonesia, dan praktik-praktik pemilu 2014 yang diselenggarakan oleh KPU untuk mencapai proses pemilu yang demokratis.
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
1. Pemilu 2014 dan Masa Depan
Kualitas Demokrasi di Indonesia
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
2. Indikator Sistem Demokrasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menurut Robert Dahl sistem yang demokratis memiliki 7 indikator :
Setiap warga negara mempunyai persamaan hak memilih dalam Pemilu
(aspek partisipasi)
Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam Pemilu
(aspek kompetisi)
Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilihan yang
teratur, fair dan bebas
Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik yang terpilih
Jaminan kebebasan dasar dan politik
Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah
atau kelompok tertentu
Adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu
organisasi, termasuk Parpol dan kelompok kepentingan
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
3. Kategori Utama Demokrasi
Wiliam Case (2002) membedakan demokrasi
menjadi 2 model yakni demokrasi prosedural dan
demokrasi substantif
Demokrasi prosedural ditandai dengan adanya
kebebasan sipil dan dilaksanakannya Pemilu
secara reguler
Demokrasi substantif ditandai dengan inherennya
perilaku
demokrasi
baik
pada
tataran
institusi, aparat pelaksana institusi itu
sendiri, maupun pada tataran civil society
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
4. Varian Demokrasi Prosedural
Menurut Willian Case demokrasi prosedural memiliki dua varian yakni
Semi-Democracy dan Pseudo-Democracy
Semi-Democracy secara umum dicirikan pelaksanaan pemilihan umum
secara reguler, tetapi kebebasan sipil sangat dibatasi
Praktik semi-democracy, biasanya partai oposisi tetap diberi
kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang
berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas
Pseudo-Democracy secara umum dicirikan Pemilu secara
reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai
kecurangan
Kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan peran parlemen
sebagai lembaga perwakilan di bawah kontrol ketat pemerintah
Keberadaan partai oposisi hampir tidak memiliki otonomi, karena
intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur, penunjukan
personil pengurus, rekruitmen kader, maupun dalam hal keuangan
partai
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
5. Realitas Demokrasi Indonesia
• Adanya perluasan peran masyarakat dalam
kontek relasi negara dan masyarakat
• Problemnya masyarakat belum sepenuhnya siap
berperan sehingga peluang itu banyak ditangkap
dan dimanfaatkan elit massa
• Kesimpulannya pola interakasi yang terjadi belum
sepenuhnya interaksi antara negara (state)
dengan masyarakat (society) tetapi baru sebatas
interaksi elit penguasa (state actors) dengan elit
massa (society actors)
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
6. Indikator Demokrasi Indonesia
• Aspek kebebasan sipil ditandai dengan kebebasan
berkumpul
dan
berserikat,
kebebasan
berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan bebas dari
diskriminasi
• Aspek hak-hak politik diturunkan ke dalam dua variabel
yakni hak memilih dan dipilih dalam Pemilu dan hak
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan
pengawasan urusan publik
• Aspek lembaga demokrasi diturunkan menjadi beberapa
variabel yakni Pemilu yang bebas dan adil, efektifitas fungsi
parlemen dalam melakukan fungsi legislasi, penganggaran
dan pengawasan, berjalannya peran dan fungsi partai
politik, peran birokrasi pemerintah yang ditandai dengan
keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi serta peradilan
yang independen
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
7. Pemilu yang Demokratis
Menurut Austin Ranney ada 8 ciri Pemilu yang
demokratis
1. Adanya hak pilih umum
2. Adanya kesetaraan bobot suara
3. Tersedia pilihan yang signifikan
4. Adanya kebebasan nominasi
5. Persamaan hak kampanye
6. Kebebasan dalam memberikan suara
7. Kejujuran dalam penghitungan suara
8. Penyelenggaraan Pemilu secara periodik
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
8. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Verifikasi Parpol
1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim
pemeriksa berkas
3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol)
sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data
4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol
secara lengkap
5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan
partai politik peserta Pemilu
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
9. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pencalonan
1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon)
untuk entri data calon
2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung
parpol dan penandatanganan berita acara
secara bersama antar KPU dengan utusan parpol
3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara
luas melalui website KPU
4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya
diumumkan secara luas melalui website KPU
dan media massa
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
10. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih)
dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data
2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online
3. Penyandingan DPSHP dengan DP4
4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah
ditetapkan
5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah
yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan
pengolahan data pemilih
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
11. Praktek Pemilu 2014
• Tahap kampanye
1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD
yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi
pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya
2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk
untuk setiap parpol dan caleg
3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU
yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg
4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga
kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
12. Praktek Pemilu 2014
• Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk
menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg
2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari
penggandaan surat suara
3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu
dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi
hasil Pemilu secara berjenjang
4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu
teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan
aman
5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses
entri data
6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan
suara yang dientri
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)