SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Pemilu 2014 dan Masa Depan
Kualitas Demokrasi di Indonesia

BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Indikator Sistem Demokrasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Menurut Robert Dahl sistem yang demokratis memiliki 7 indikator :
Setiap warga negara mempunyai persamaan hak memilih dalam Pemilu
(aspek partisipasi)
Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam Pemilu
(aspek kompetisi)
Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilihan yang
teratur, fair dan bebas
Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik yang terpilih
Jaminan kebebasan dasar dan politik
Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah
atau kelompok tertentu
Adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu
organisasi, termasuk Parpol dan kelompok kepentingan
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Kategori Utama Demokrasi
 Wiliam Case (2002) membedakan demokrasi
menjadi 2 model yakni demokrasi prosedural dan
demokrasi substantif
 Demokrasi prosedural ditandai dengan adanya
kebebasan sipil dan dilaksanakannya Pemilu
secara reguler
 Demokrasi substantif ditandai dengan inherennya
perilaku
demokrasi
baik
pada
tataran
institusi, aparat pelaksana institusi itu
sendiri, maupun pada tataran civil society
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Varian Demokrasi Prosedural
 Menurut Willian Case demokrasi prosedural memiliki dua varian yakni
Semi-Democracy dan Pseudo-Democracy
 Semi-Democracy secara umum dicirikan pelaksanaan pemilihan umum
secara reguler, tetapi kebebasan sipil sangat dibatasi
 Praktik semi-democracy, biasanya partai oposisi tetap diberi
kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang
berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas
 Pseudo-Democracy secara umum dicirikan Pemilu secara
reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai
kecurangan
 Kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan peran parlemen
sebagai lembaga perwakilan di bawah kontrol ketat pemerintah
 Keberadaan partai oposisi hampir tidak memiliki otonomi, karena
intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur, penunjukan
personil pengurus, rekruitmen kader, maupun dalam hal keuangan
partai
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Realitas Demokrasi Indonesia
• Adanya perluasan peran masyarakat dalam
kontek relasi negara dan masyarakat
• Problemnya masyarakat belum sepenuhnya siap
berperan sehingga peluang itu banyak ditangkap
dan dimanfaatkan elit massa
• Kesimpulannya pola interakasi yang terjadi belum
sepenuhnya interaksi antara negara (state)
dengan masyarakat (society) tetapi baru sebatas
interaksi elit penguasa (state actors) dengan elit
massa (society actors)
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Indikator Demokrasi Indonesia
• Aspek kebebasan sipil ditandai dengan kebebasan
berkumpul
dan
berserikat,
kebebasan
berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan bebas dari
diskriminasi
• Aspek hak-hak politik diturunkan ke dalam dua variabel
yakni hak memilih dan dipilih dalam Pemilu dan hak
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan
pengawasan urusan publik
• Aspek lembaga demokrasi diturunkan menjadi beberapa
variabel yakni Pemilu yang bebas dan adil, efektifitas fungsi
parlemen dalam melakukan fungsi legislasi, penganggaran
dan pengawasan, berjalannya peran dan fungsi partai
politik, peran birokrasi pemerintah yang ditandai dengan
keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi serta peradilan
yang independen
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Pemilu yang Demokratis
Menurut Austin Ranney ada 8 ciri Pemilu yang
demokratis
1. Adanya hak pilih umum
2. Adanya kesetaraan bobot suara
3. Tersedia pilihan yang signifikan
4. Adanya kebebasan nominasi
5. Persamaan hak kampanye
6. Kebebasan dalam memberikan suara
7. Kejujuran dalam penghitungan suara
8. Penyelenggaraan Pemilu secara periodik
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Praktik Pemilu 2014
• Tahap Verifikasi Parpol
1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim
pemeriksa berkas
3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol)
sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data
4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol
secara lengkap
5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan
partai politik peserta Pemilu
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pencalonan
1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon)
untuk entri data calon
2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung
parpol dan penandatanganan berita acara
secara bersama antar KPU dengan utusan parpol
3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara
luas melalui website KPU
4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya
diumumkan secara luas melalui website KPU
dan media massa
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih)
dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data
2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online
3. Penyandingan DPSHP dengan DP4
4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah
ditetapkan
5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah
yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan
pengolahan data pemilih
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Praktek Pemilu 2014
• Tahap kampanye
1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD
yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi
pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya
2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk
untuk setiap parpol dan caleg
3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU
yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg
4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga
kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
Praktek Pemilu 2014
• Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk
menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg
2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari
penggandaan surat suara
3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu
dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi
hasil Pemilu secara berjenjang
4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu
teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan
aman
5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses
entri data
6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan
suara yang dientri
BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaYuca Siahaan
 
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...BADAR_HAMID
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014Muktar Eneste
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatElection Commision
 
Sesi 2 etika penyelenggara pemilu
Sesi 2 etika penyelenggara pemiluSesi 2 etika penyelenggara pemilu
Sesi 2 etika penyelenggara pemiluSukrinTaib
 
Sesi 1 nilai, asas dan prinsip pemilu
Sesi 1 nilai, asas dan prinsip pemiluSesi 1 nilai, asas dan prinsip pemilu
Sesi 1 nilai, asas dan prinsip pemiluSukrinTaib
 
Materi penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpuMateri penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpuSukrinTaib
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaMidway Writer
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
Pemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaPemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaDody Wijaya
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
Peran Mahasiswa dalam Pesta DemokrasPeran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
Peran Mahasiswa dalam Pesta DemokrasSoeBadarId
 
Diskusi Publik PushDek Unisda 2019
Diskusi Publik PushDek Unisda 2019Diskusi Publik PushDek Unisda 2019
Diskusi Publik PushDek Unisda 2019SoeBadarId
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014Muhamad Yogi
 
Pengantar Demokrasi
Pengantar DemokrasiPengantar Demokrasi
Pengantar DemokrasiFormasi Org
 
Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014lukman darwis
 
Sesi 4 sistem pemilu di indonesia
Sesi 4 sistem pemilu di indonesiaSesi 4 sistem pemilu di indonesia
Sesi 4 sistem pemilu di indonesiaSukrinTaib
 

La actualidad más candente (20)

Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
 
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
 
Sesi 2 etika penyelenggara pemilu
Sesi 2 etika penyelenggara pemiluSesi 2 etika penyelenggara pemilu
Sesi 2 etika penyelenggara pemilu
 
Sesi 1 nilai, asas dan prinsip pemilu
Sesi 1 nilai, asas dan prinsip pemiluSesi 1 nilai, asas dan prinsip pemilu
Sesi 1 nilai, asas dan prinsip pemilu
 
Materi penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpuMateri penguatan kelembagaan kpu
Materi penguatan kelembagaan kpu
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Sejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu IndonesiaSejarah Pemilu Indonesia
Sejarah Pemilu Indonesia
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Pemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapaPemilu untuk apa dan siapa
Pemilu untuk apa dan siapa
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
Peran Mahasiswa dalam Pesta DemokrasPeran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
 
Diskusi Publik PushDek Unisda 2019
Diskusi Publik PushDek Unisda 2019Diskusi Publik PushDek Unisda 2019
Diskusi Publik PushDek Unisda 2019
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
 
Pengantar Demokrasi
Pengantar DemokrasiPengantar Demokrasi
Pengantar Demokrasi
 
Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014Sosialisasi pemilu 2014
Sosialisasi pemilu 2014
 
Sesi 4 sistem pemilu di indonesia
Sesi 4 sistem pemilu di indonesiaSesi 4 sistem pemilu di indonesia
Sesi 4 sistem pemilu di indonesia
 

Similar a Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi

Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaWarnet Raha
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasElection Commision
 
Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Novri
 
Penyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdilPenyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdilElection Commision
 
Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Ahmad Sulton
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxDharwantoBandengan
 
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineOktavia Anggreani
 
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineLaporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineOktavia Anggreani
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxpieterpattiasina2
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptzulamirulhaq1
 
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdfekowaslubalangan
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiElection Commision
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Ikhwan Setiawan
 

Similar a Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi (20)

Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
 
Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Penyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdilPenyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdil
 
Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01Konsepku 131010214842-phpapp01
Konsepku 131010214842-phpapp01
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
 
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineLaporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
 
PEMILU 2014.pptx
PEMILU 2014.pptxPEMILU 2014.pptx
PEMILU 2014.pptx
 
Kelompok 2 pkn demokrasi
Kelompok 2 pkn demokrasiKelompok 2 pkn demokrasi
Kelompok 2 pkn demokrasi
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.pptPARPOL DAN PEMILU.ppt
PARPOL DAN PEMILU.ppt
 
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
 
Tugas makalah pkn
Tugas makalah pknTugas makalah pkn
Tugas makalah pkn
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 
Makalah pemilu
Makalah pemiluMakalah pemilu
Makalah pemilu
 

Más de Election Commision

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiElection Commision
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Election Commision
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Election Commision
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikElection Commision
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Election Commision
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Election Commision
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiElection Commision
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Election Commision
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
 
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Election Commision
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Election Commision
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Election Commision
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluElection Commision
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluElection Commision
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikElection Commision
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Election Commision
 

Más de Election Commision (20)

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
 
Pilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon TunggalPilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon Tunggal
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemilu
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
 

Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi

  • 1. Pemilu 2014 dan Masa Depan Kualitas Demokrasi di Indonesia BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 2. Indikator Sistem Demokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menurut Robert Dahl sistem yang demokratis memiliki 7 indikator : Setiap warga negara mempunyai persamaan hak memilih dalam Pemilu (aspek partisipasi) Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam Pemilu (aspek kompetisi) Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilihan yang teratur, fair dan bebas Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik yang terpilih Jaminan kebebasan dasar dan politik Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah atau kelompok tertentu Adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi, termasuk Parpol dan kelompok kepentingan BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 3. Kategori Utama Demokrasi  Wiliam Case (2002) membedakan demokrasi menjadi 2 model yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substantif  Demokrasi prosedural ditandai dengan adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya Pemilu secara reguler  Demokrasi substantif ditandai dengan inherennya perilaku demokrasi baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran civil society BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 4. Varian Demokrasi Prosedural  Menurut Willian Case demokrasi prosedural memiliki dua varian yakni Semi-Democracy dan Pseudo-Democracy  Semi-Democracy secara umum dicirikan pelaksanaan pemilihan umum secara reguler, tetapi kebebasan sipil sangat dibatasi  Praktik semi-democracy, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh regim yang berkuasa untuk menjangkau konstituen yang lebih luas  Pseudo-Democracy secara umum dicirikan Pemilu secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri banyak diwarnai kecurangan  Kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan di bawah kontrol ketat pemerintah  Keberadaan partai oposisi hampir tidak memiliki otonomi, karena intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur, penunjukan personil pengurus, rekruitmen kader, maupun dalam hal keuangan partai BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 5. Realitas Demokrasi Indonesia • Adanya perluasan peran masyarakat dalam kontek relasi negara dan masyarakat • Problemnya masyarakat belum sepenuhnya siap berperan sehingga peluang itu banyak ditangkap dan dimanfaatkan elit massa • Kesimpulannya pola interakasi yang terjadi belum sepenuhnya interaksi antara negara (state) dengan masyarakat (society) tetapi baru sebatas interaksi elit penguasa (state actors) dengan elit massa (society actors) BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 6. Indikator Demokrasi Indonesia • Aspek kebebasan sipil ditandai dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan bebas dari diskriminasi • Aspek hak-hak politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni hak memilih dan dipilih dalam Pemilu dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan urusan publik • Aspek lembaga demokrasi diturunkan menjadi beberapa variabel yakni Pemilu yang bebas dan adil, efektifitas fungsi parlemen dalam melakukan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, berjalannya peran dan fungsi partai politik, peran birokrasi pemerintah yang ditandai dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi serta peradilan yang independen BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 7. Pemilu yang Demokratis Menurut Austin Ranney ada 8 ciri Pemilu yang demokratis 1. Adanya hak pilih umum 2. Adanya kesetaraan bobot suara 3. Tersedia pilihan yang signifikan 4. Adanya kebebasan nominasi 5. Persamaan hak kampanye 6. Kebebasan dalam memberikan suara 7. Kejujuran dalam penghitungan suara 8. Penyelenggaraan Pemilu secara periodik BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 8. Praktik Pemilu 2014 • Tahap Verifikasi Parpol 1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual 2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim pemeriksa berkas 3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol) sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data 4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol secara lengkap 5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan partai politik peserta Pemilu BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 9. Praktik Pemilu 2014 • Tahap Pencalonan 1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon) untuk entri data calon 2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung parpol dan penandatanganan berita acara secara bersama antar KPU dengan utusan parpol 3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara luas melalui website KPU 4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya diumumkan secara luas melalui website KPU dan media massa BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 10. Praktik Pemilu 2014 • Tahap Pemutakhiran Data Pemilih 1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data 2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online 3. Penyandingan DPSHP dengan DP4 4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan 5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 11. Praktek Pemilu 2014 • Tahap kampanye 1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya 2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk untuk setiap parpol dan caleg 3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg 4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah 5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)
  • 12. Praktek Pemilu 2014 • Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg 2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari penggandaan surat suara 3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu secara berjenjang 4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan aman 5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses entri data 6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri BY GEBRIL DAULAI (28 Okt 2013)