Standar pelayanan peminjaman fasilitas LPMP Gorontalo meliputi pengisian formulir permohonan, pengecekan kesiapan fasilitas, penyampaian biaya, dan penerbitan surat persetujuan dalam waktu 2 hari. LPMP menyediakan sarana seperti aula, ruang sidang, ruang kelas, dan asrama serta menjamin kesiapan fasilitas dan keamanan selama kegiatan. Kinerja pelaksana dievaluasi setiap tahun untuk mening

1. NO KOMPONEN URAIAN
1. PERSYARATAN
PELAYANAN
1. Mengisi formulir permohonan pelayanan
2. Menyampaikan Surat Permohonan Peminjaman Gedung Kepada Kepala
LPMP Gorontalo melalui Kepala Sub Bagian Umum
2. SISTEM
MEKANISME
DAN
PROSEDUR
PELAYANAN
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Pemohonmengisiformulirlayanandan
menyerahkansuratpermohonananpeminjaman
fasilitas
Kasubag Umum mengecek
kesiapan fasilitas
berdasarkan jadwal
penggunaan fasilitas
Pemohon mensurvey
kesiapan fasilitas
didampingi oleh
Pengadministrasi
RT/Pengelola Wisma
Pemohonmenerimasurat persetujuanpeminjaman
fasilitas
KasubagUmum menyiapkankonsepsurat
persetujuanpeminjamanfasilitas
STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN FASILITAS
PENYAMPAIAN PELAYANAN(Service Delivery)

2. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan surat peminjaman fasilitas
dalam surat permohonan tercantum :
a. Hari, tanggal dan jam penggunaan fasilitas
b. Jumlah peserta
c. Alat Penunjang yang dibutuhkan (LCD, Wireless, dll )
2. Kasubag Umum mengecek kesiapan fasilitas berdasarkan jadwal
penggunaan fasilitas, apabila fasiltas sedang digunakan pada waktu yang
sama,Kasubag Umum mengkonsep surat pemberitahuan kepada pemohon.
Apabila tidak digunakan, Kasubag mendisposisikan kepada
Pengadministrasi Kerumatanggaan dan atau ke Pengelola Wisma untuk
mendampingi pemohon melakukan survey terhadap fasilitas yang akan
digunakan
3. Kasubag Umum menyampaikan biaya peminjaman fasilitas sesuaiketentuan
yang berlaku. Apabila pemohon setuju dengan kondisi fasilitas yang akan
dipinjam, Kasubag Umum mengkonsep surat persetujuan peminjaman
fasilitas kepada pemohon
4. Pemohon menerima surat persetujuan peminjaman fasilitas
3 JANGKA
WAKTU
PELAYANAN
2 (Dua) Hari Kerja
4 BIAYA/TARIF Sesuai Surat Persetujuan Kanwil DJKN Sulutenggomalut
Nomor S-04/MK.6/WKN.16/2017
5 PRODUK
PELAYANAN
Surat Persetujuan Peminjaman Fasilitas LPMP Gorontalo
6 PENANGANAN
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN
Kepala LPMP Gorontalo
Jl. Dr. Zainal Umar Sidiki, Kabupaten Bone Bolango
Telp. (0435) 827732-33
Email amin.nusi@kemdikbud.go.id
ULT LPMP Gorontalo
Jl. Dr. Zainal Umar Sidiki, Kabupaten Bone Bolango
Telp. (0435) 827732-33
Laman LPMP Gorontalo http://lpmp-gorontalo.go.id/
Whistle Blowing System (WBS)

3. PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)
KEPALA LPMP GORONTALO
Drs. AMIN N. NUSI,M.Pd
NIP. 196409221992031006
NO KOMPONEN URAIAN
1 DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
2. PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
3. Permendikbud No.14 Tahun 2015 tentang OTK LPMP jo. Permendikbud No. 6
Tahun 2017
4. Permendikbud No.6 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas LPMP
5. Permenkeu No 181/PMK.06/2016 tentang Penatusahaan BMN
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 199 Tahun 2016
tentang Pemberian Kuasa Pengguna Barang Milik Negara
7. Surat Persetujuan Kanwil DJKN Sulutenggomalut Nomor S-04/MK.6/
WKN.16/2017
2 SARANA DAN
PRASARANA
DAN ATAU
FASILITAS
1. Aula Serba Guna dengan kapasitas ±300 orang
2. Ruang Sidang dengan kapasitas ±40 orang
3. Ruang Kelas ber AC
4. Akses Internet
5. Asrama dan Wisma
6. Ruang Makan dan Dapur
7. LCD Projector
3 KOMPETENSI
PELAKSANA
1. Memiliki pengetahuan pengelolaan BMN;
2. Memiliki pengalaman kerja di bidang kerjasama;
3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan
4 PENGAWASAN
INTERNAL
1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Pengawasan oleh SPI
5 JUMLAH
PELAKSANA
8 (delapan) Orang
6 JAMINAN
PELAYANAN
1. Surat persetujuan peminjaman fasilitas yang diberikan secara cepat dan tepat
waktu
2. Pemohon mendapatkan fasilitas yang sesuaidengan kebutuhannya
7 JAMINAN
KEAMANAN
DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN
1. Fasilitas yang siap digunakan beserta perlengkapan penunjang
2. Tenaga teknis yang selalu siap di tempat pelaksanaan kegiatan
8 EVALUASI
KINERJA
PELAKSANA
Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali,
selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan