kebijakan aturan atau regulasi BWA

1. Perencanaan dan Kebijakan
Spektrum Broadband Wireless
Access (BWA)
Direktorat Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit
Ditjen Postel-Depkominfo
Jakarta, 13 Juli 2005

2. 2
Pendahuluan
 Kebijakan dan perencanaan spektrum
 Perencanaan frekuensi memperhatikan hal-hal sbb (Referensi: PP53/2000,
pasal 4) :
 tidak saling mengganggu,
 efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi,
 kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan; dan/atau
 mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan
penanggulangan keadaan marabahaya (Safety and Distress), pencarian dan
pertolongan (Search and Rescue/ SAR), kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan umum.
 Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum, penomoran)
dilakukan proses seleksi (Referensi: Kepmenhub 20/200, Psl.60)
 Pemerintah (Ditjen Postel) bertekad melaksanakan hukum secara
konsisten, fair dan transparan
 Peminat BWA (termasuk WiMax) sangat banyak dan jauh melebihi
ketersediaan spektrum frekuensi

3. 3
Dasar Hukum
 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
 UU 32/2002 tentang Penyiaran
 PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
 PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit
 Kepmen 5/2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi
Frekuensi Indonesia
 Kepmen 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
 Pasal 60: Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum,
penomoran) dilakukan proses seleksi
 Peraturan Dirjen 155/2005 : SOP Perizinan Frekuensi

4. 4
Perizinan Stasiun Radio
(Izin Frekuensi)
Catatan:
• Setiap perangkat komunikasi radio harus telah disertifikasi
• Izin Prinsip harus telah mendapatkan persetujuan alokasi frekuensi terlebih dahulu
• Inspeksi Teknis Konstruksi Stasiun Radio dilakukan oleh UPT Balmon maks 6 bulan
• Perizinan frekuensi mengikuti kebijakan dan perencanaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk setiap pita dan servis
• Proses peizinan tidak diberlakukan untuk perangkat berdaya pancar sangat rendah dan Wireless LAN 2.4 GHz
PEMOHON
IZIN STASIUN
RADIO
PROSES
Tidak
Perlu Izin
Prinsip?
Ditjen SKDI
Penyiaran
Dittelinfo
Penyelenggara
Telekomunikasi
Ya
PP53, ps.21
UU 32/2002
-Telsus Perseorangan
-Telsus Dinas Khusus
-Komrad lingkup
terbatas
-Komrad p-to-p
PP53, ps.22
MEMENUHI
SYARAT
INSPEKSI
TEKNIS
PEMOHON
MEMPERBAIKI
PARAMETER TEKNIS
Maksimal 1 tahun dari
terbit izin
PERPANJANGAN IZIN
Ya
Tidak

5. 5
Diagram hubungan perizinan frekuensi
dengan izin telekomunikasi / siaran & type
approval
UPT
Balmon
Pemohon
Syarat:
1. Administratif
2. Teknis
3. Cek status proses
Proses ISR
Station Radio
* Freq policy & plan
* Type approval
Analisis teknik
Database
SIM-F
PEMOHON
IZIN
PRINSIP
Proses Keperluan Izin
Prinsip
Penyelenggara
Telekomunikasi
Penyelenggara
Penyiaran
IZIN STASIUN
RADIO
MEMENUHI
SYARAT
INSPEKSI
TEKNIS
PEMOHON
MEMPERBAIKI
PARAMETER TEKNIS
Maksimal 1 tahun dari
terbit izin
PERPANJANGAN IZIN
Ya
Tidak
Pengukuran
Pengawasan
Monitoring
X hr Y hr Z hr
Media percepatan proses & Transparansi
-Internet
-CD-ROM
-Entry izin
PEMOHON
AJUKAN IZIN
PRINSIP
1
2
3a
3b
4
5
6 7 8 9a
9b
10

6. 6
Calon pengguna
spektrum
Permohonan
izin
Pengisian data
Persyaratan
administratif
Analisis teknik
(electromagnetic
compatibility /EMC)
Verfifikasi
persyaratan
koordinasi
internasional
Notifikasi ke ITU,
koordinasi dengan
negara lain
Otorisasi
Penetapan
Frekuensi
Cetak & Kirim
Invoice (SPP)
Pengecekan
pembayaran BHP
Pencetakan Izin
Penolakan
Izin
Informasi kepada
pemohon
Pemohon
bayar
BHP frek
Ya
Tidak
Informasi kepada
pemohon
7-10 hari kerja
1
7-30 hari kerja
1
2
4 hari kerja
3
1 hari kerja
4
5
X hari
6 3 hari kerja
7 6 hari kerja
Diagram Alur Proses Perizinan Frekuensi

7. 7
Perkembangan Teknologi
 Broadband Wireless Access (BWA) adalah jaringan akses lokal untuk
penyelenggaraan komunikasi multimedia ataupun data berpita lebar.
 BWA dapat menyediakan jaringan akses lokal dengan kapasitas melebihi
2 Mbps.
 Berdasarkan regulasi saat ini, Indonesia masih menganut eksklusifitas
untuk penyelenggara jaringan teleponi (PSTN) lokal. Penyelenggara BWA
tidak dapat menyelenggarakan layanan komunikasi telepon konvensional.
 Terdapat sejumlah standar regional yang kompetitif pada pita frekuensi
yang sama, yaitu:
 Standar Eropa (BWA, HiperLAN, dsb)
 Standar Amerika Serikat (Wi-Fi, pre-Wimax, MMDS, dsb)
 Standar Jepang, China, dll

8. 8
Kondisi eksisting spektrum yang
diidentifikasi untuk BWA
 Beberapa pita frekuensi yang diajukan untuk BWA berdasarkan berkas
permohonan yang diterima Ditjen Postel antara lain:
 Pita frekuensi 1.9 GHz
 Pita frekuensi 2.3 – 2.7 GHz
 Pita frekuensi 3.3 – 3.7 GHz
 Pita frekuensi 5.8 GHz
 Pita frekuensi 10.5 GHz
 Beberapa pita frekuensi yang dialokasikan untuk layanan BWA :
 Pita frekuensi 2.5 GHz (2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz)
 Pita frekuensi 3.3 GHz (3300 – 3400 MHz)
 Pita frekuensi 3.5 GHz  sekunder terhadap layanan Satelit
 Pita frekuensi 5.8 GHz (5725 – 5825 MHz)
 Pita frekuensi 10.5 GHz (10150 – 10300 MHz dan 10500 – 10650 MHz)
 Beberapa pita frekuensi radio telah diberikan izin kepada pengguna BWA
 Secara ekslusif di suatu lokasi
 Digunakan bersama dengan servis lain
 Hal ini disebabkan pita frekuensi untuk BWA terlebih dahulu banyak digunakan
terutama untuk sistem komunikasi selular, microwave link, dan juga sistem
telekomunikasi satelit.

9. 9
Pita Frekuensi 2.5 – 2.69 GHz
 Kondisi saat ini:
 Pada pita frekuensi 2500 – 2690 MHz masih terdapat microwave link teknologi lama di beberapa lokasi
tertentu, sejak tahun 1980-an. Referensi Rec ITU-R F.283
 Pita frekuensi 2520 – 2670 MHz digunakan untuk satelit penyiaran digital Cakrawarta (Indovision) cakupan
nasional, sejak tahun 1997
 Pada tahun 2001 telah dialokasikan untuk beberapa penyelenggara Broadband Wireless Access di pita
frekuensi 2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz.
 Standar teknologi yang digunakan TDMA dan OFDM dengan teknik duplexing TDD.
 Ketersediaan bandwidth untuk alokasi BWA sebesar 2 x 20 MHz dengan lebar tiap kanal 6 MHz => 6 kanal
 Trend perkembangan teknologi
 Pita 2.5 GHz telah ditetapkan sebagai pita tambahan untuk band IMT2000 pada sidang WRC-2000.
Referensi Rec ITU-R.M.1036-2
 Pita 2.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16)
 Beberapa permasalahan pokok
 Pengalaman membuktikan sharing frekuensi tidak bisa efektif dilakukan di Indonesia.
 Indovision banyak mengeluh gangguan akibat spurious emission dan out-of band emission yang kemungkinan
diidentifikasi dari penyelenggara BWA di adjacent channel.
 Penggusuran pengguna spektrum lama, seperti microwave link tidak mudah dilakukan
 Rencana Aksi:
 Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 2.5 GHz
termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar,
industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
 Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan
beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
 Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

10. 10
Pengkanalan BWA eksisting pada
pita 2.5 GHz
Keterangan :
1. 2520 - 2670 MHz alokasi untuk BSS (Indostar)
2. Pada kanal 29 terjadi overlapping dengan kanal yang digunakan oleh Indostar
3. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap alokasi frekuensi yang telah diberikan
2500
2503
2506
kanal 1
2509
2512
2515
2518
kanal 2 kanal 3
[MHz]
[MHz]
2671
2674
2677
2680
2683
2686
[MHz]
[MHz]
2668
LEBAR TIAP KANAL : 6 MHz
kanal 29 kanal 30 kanal 31

11. 11
Pita frekuensi 3.3 – 3.4 GHz
 Kondisi saat ini:
 Pita alokasi 3300 – 3400 MHz, footnote RR 5.429 alokasi tambahan untuk BWA di
Indonesia dan negara-negara lain. Satuan unit kanal terkecil 2 MHz.
 Pada tahun 2001-an diberikan untuk sejumlah penyelenggara BWA di beberapa lokasi
 Trend perkembangan teknologi
 Semula diperuntukkan untuk pengembangan industri nasional.
 Akibat derasnya permintaan permohonan, diakomodasi untuk sistem lain
 Teknologi yang digunakan Frequency Hopping – CDMA dengan teknik duplexing FDD
dan TDD.
 Beberapa permasalahan pokok
 Tidak ada permasalahan sharing dengan servis satelit, memudahkan implementasi
 Bukan alokasi regional/global, sehingga relatif sulit mendapatkan perangkat
 Rencana Aksi:
 Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan
frekuensi di pita 3.3-3.4 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan
dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk
mendapatkan tanggapan
 Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah
mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita
frekuensi tersedia
 Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

12. 12
3323
3321
3319
3317
3315
3313
3311
3309
3307
3305
3303
3301
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ch
Fc
Lebar Pita = 2MHz
3373
3371
3369
3367
3365
3363
3361
3359
3357
3355
3353
3351
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
3349
3347
3345
3343
3341
3339
3337
3335
3333
3331
3329
3327
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
3375
3325
38
13
3399
3397
3395
3393
3391
3389
3387
3385
3383
3381
3379
3377
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ch
Fc
FDD - UP Stream (to BTS)
FDD - DOWN Stream (from BTS)
TDD
(52 MHz)
Guardband
Guardband
Catatan : Tiap operator maksimal memperoleh 3 kanal
Pengkanalan BWA eksisting pada
pita 3.3 – 3.4 GHz

13. 13
Rekapitulasi penyelenggara BWA di
pita 3.3-3.4 GHz
=> Pemberian alokasi kanal untuk tiap operator dalam 1 wilayah maksimum 3 kanal (FDD 3 kanal berpasangan, TDD 3
kanal tidak berpasangan)
=> Dalam lokasi yang sama dapat dialokasikan untuk 4 operator FDD dan 8 operator TDD
No. Lokasi Operator Eksisting Kesempatan Penambahan operator baru
Jumlah Penetapan kanal
1 Jabotabek 3 FDD 1 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
2 Jawa Barat 2 FDD 2 operator (FDD) dan 7 operator (TDD)
1 TDD
3 Jawa Timur 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
4 Jawa Tengah 2 FDD 2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
5 DI Jogjakarta 2 FDD 2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
6 Bali 2 FDD 2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
7 Kalimantan 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
8 Sulawesi 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
9 Sumatera Selatan 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
10 Wilayah lain 0 Masing-masing 4 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)

14. 14
Pita Frekuensi 3.5 GHz
 Kondisi saat ini dan permasalahan
 Pita frekuensi 3400 – 3700 MHz telah digunakan terlebih dahulu oleh Penyelenggara Satelit (ext-C band) yaitu Telkom, PSN
dan ACeS
 Pada tahun 2000 ditetapkan BWA 3.5 GHz harus sharing frekuensi dengan servis satelit sesuai Kepdirjen No.
119/DIRJEN/2000 sharing antara tetap satelit (DL) dengan WLL data (WLL status sekunder dikota sedangkan status primer di
non-kota)
 Pada tahun 2000 diberikan untuk sejumlah penyelenggara BWA di beberapa lokasi dengan Teknik Duplex : FDD dengan pita
alokasi awal 3410 – 3497.5 MHz dan 3510 – 3597.5 MHz.
 Perencanaan kanal BWA semula disediakan 25 kanal, karena adanya keluhan gangguan dari operator satelit adanya gangguan
interferensi dari operator BWA, maka beberapa waktu lalu melalui forum antara operator BWA 3.5 dan Operator Satelit sepakat
BWA hanya dapat menggunakan 5 kanal untuk menghindari servis satelit dan tetap berstatus sekunder
 Beberapa pengguna eksisting masih harus menyesuaikan dengan ketentuan hanya 5 kanal yang dapat dipergunakan.
 Teknologi yang digunakan Frequency Hopping – CDMA dengan teknik duplexing FDD dan TDD
 Trend perkembangan teknologi
 Pita 3.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16)
 Pita 3.5 GHz juga merupakan alokasi pita frekuensi standar yang banyak digunakan untuk FWA/BWA di beberapa negara,
sehingga ketersediaan perangkat memadai
 Beberapa permasalahan pokok
 Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 3.5 GHz secara keseluruhan karena hingga saat ini secara teknis masih
belum dapat diatasi gangguan interferensi terhadap servis satelit
 Perlu eksplorasi lebih dalam pada band 3.5 GHz mengingat adanya teknologi baru akan beroperasi di band tersebut (WiMAX)
 Rencana Aksi:
 Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 3.4-3.7 GHz termasuk
standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk
mendapatkan tanggapan
 Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan,
termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
 Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

15. 15
3.4 – 3.6 GHz Eksisting
Spasi kanal : 3.5 MHz
DownLink
UpLink
3410
1 5 9
7 8
6
4
3
2 10 14 18
16 17
15
13
12
11 19 23 25
24
22
21
20
3497.5
3510 3597.5
34383441.5 3480
3483.5
35173520.5 35593562.5
2 EV 3 EV
5 EV
3440 3480
3520 3560 3600
1 EH 2EH 3EH
3EH 4EH 5EH
3476.5
4
MHz
3402 3438 3442 3478 3482
3518 3522 3558 3562 3598
DTH TELKOM
SCPC PSN
Channel :
Notes :

16. 16
Keterangan :
Satelit : downlink Ext-C band PT. Telkom dan PT. PSN untuk layanan VSAT dan DTH
3420.5 3424 3427.5
kanal 4
3431 3434.5
kanal 5 kanal 6
[MHz]
[MHz]
kanal 7 kanal 8
3438
3422.25 3425.75 3429.25 3432.75 3436.25
3524 3527.5
kanal 4
3531 3534.5
kanal 5 kanal 6
[MHz]
[MHz]
kanal 7 kanal 8
3538
3522.25 3525.75 3529.25 3532.75 3536.25
1. DOWNLINK
2. UPLINK
3520.5
PENGKANALAN PITA 3.5 GHz
(5 kanal BWA hasil kesepakatan sementara dengan
penyelenggara satelit)

17. 17
PITA FREKUENSI 5.8 GHz
 Kondisi saat ini dan permasalahan
 Pita alokasi yang digunakan 5725 – 5825 MHz
 Pada tahun 2001 telah diberikan kepada sejumlah penyelenggara BWA 5 kanal dengan lebar pita 15 MHz dengan
teknologi yang digunakan Spread Spectrum dengan teknik duplexing TDD
 Penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz adalah secara bersama (sharing) tertuang dalam Kepdirjen No. 74A/Dirjen/2000
tentang “Alokasi pita frekuensi 5725 – 5825 MHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA)”
 Trend perkembangan teknologi
 Pita 5.8 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16)
 Pita 5.8 GHz merupakan salah satu pita frekuensi WiFi. Di beberapa negara banyak digunakan untuk class
license atau license exempt untuk low power devices
 Beberapa permasalahan pokok
 Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 5.8 GHz secara keseluruhan
 Ditengarai banyak penggunaan perangkat WiFi 5.8 GHz secara illegal, akibat misinterprestasi unlicensed
band di beberapa negara yang belum diterapkan di Indonesia
 Perlu dievaluasi perkembangan pemegang izin BWA TDD yang telah diberi izin
 Rencana Aksi:
 Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 5.8 GHz
termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri,
masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
 Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa
masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
 Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

18. 18
Pengkanalan pita frekuensi 5.8 GHz
pengguna BWA eksisting
LEBAR TIAP KANAL : 15 MHz
Keterangan :
=> Penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz secara
bersama (sharing) antar pengguna BWA.
5725
5737.5
5745 5760 5775 5790 5805
kanal 3 kanal 4
12.5 12.5
5825
5812.5
kanal 2
kanal 1 kanal 5
5752.5 5767.5 5782.5 5797.5

19. 19
PITA FREKUENSI 10.5 GHz
 Kondisi saat ini dan permasalahan
 Pita frekuensi 10.5 GHz banyak digunakan untuk microwave link backbone transmiei (Rec.
ITU-R F.747)
 Sejak tahun 2001 telah diberikan kepada sejumlah penyelenggara BWA dengan alokasi
yang digunakan 10150 – 10300 MHz dan 10500 – 10650 MHz
 Trend perkembangan teknologi
 Pita 10.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk beberapa
teknologi yang berbeda seperti WiMAX (IEEE 802.16), BWA, microwave link, dsb
 Beberapa permasalahan pokok
 Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 10.5 GHz secara keseluruhan
 Kesulitan dalam analisa interferensi dan sharing antara BWA 10.5 GHz microwave link
 Perlu dievaluasi perkembangan pemegang izin BWA yang telah diberi izin
 Rencana Aksi:
 Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi
di pita 10.5 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan
ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
 Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah
mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita
frekuensi tersedia
 Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

20. 20
PENGKANALAN PITA 10.5 GHz
10157.5 10164.5 10171.5 10178.5 10185.5 10192.5 10199.5 10206.5
10154 10161 10168 10175 10182 10189 10196 10203 10210
fc (DL)
kanal 1 2 3 4 5 6 7 8
10507.5 10514.5 10521.5 10528.5 10535.5 10542.5 10549.5 10556.5
10504 10511 10518 10525 10532 10539 10546 10553 10560
10217 10231 10245 10259 10273 10287
10210 10224 10238 10252 10266 10280 10294
kanal 1 2 3 4 5 6
10567 10581 10595 10609 10623 10637
10560 10574 10588 10602 10616 10630 10644
GuardBand
4 MHz
10150 10154 10210 10294 10504 10560 10644 10650
GuardBand
6 MHz
8 x 7 MHz (DownLink) 6 x 14 MHz (DownLink) 8 x 7 MHz (UpLink) 6 x 14 MHz (UpLink)
fc (UL)
fc (DL)
fc (UL)

21. 21
Rencana perencanaan dan penetapan
frekuensi serta proses seleksi
 Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan
frekuensi di seluruh pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk aplikasi BWA
termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik,
melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
 Ditjen Postel akan mengumumkan secara terbuka kepada publik kesempatan untuk
memperoleh izin prinsip BWA melalui mekanisme bilamana kebijakan dan
perencanaan pita frekuensi dimaksud sudah ditetapkan. Kriteria persyaratan teknis
dan non-teknis yang harus dipenuhi dalam aplikasi permohonan akan juga
disampaikan.
 Proses penentuan akan dilakukan berdasarkan mekanisme seleksi yang terbuka
dan adil.
 Ditjen Postel saat ini sedang mengkaji kemungkinan penerapan upfront fee sebagai
salah satu mekanisme seleksi. Saat ini penyiapan regulasi dan kebijakan dibantu
pakar manajemen frekuensi dari Australia (Didukung oleh Depkeu).
 Akan disiapkan ketentuan pengenaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi
yang dihitung berdasarkan lebar pita yang digunakan serta wilayah pelayanan.
Sebagai penyederhanaan pengenaan BHP frekuensi berdasarkan stasiun radio
yang kurang efektif
 Perencanaan kebijakan spektrum frekuensi radio untuk Broadband Wireless Access
(BWA) yang melibatkan industri serta konsultasi publik memerlukan persiapan dan
waktu yang cukup agar hasilnya optimal

22. 22
Keterangan alokasi frekuensi lain
 Pita 1.9 GHz adalah pita frekuensi utama IMT-2000
atau Sistem Telekomunikasi Bergerak Generasi ke-3
yang saat ini akan dibuat kebijakan penataan ulang
frekuensinya
 Permohonan pita frekuensi 1.9 GHz untuk BWA
tidak sesuai dengan peruntukannya
 Ditjen Postel dalam melakukan pendekatan
perencanaan kebijakan frekuensi IMT-2000 (3G)
untuk pita 1.9 GHz ini melakukan konsultasi publik
dalam jangka waktu tidak terlalu lama

23. Website Ditjen Postel: www.postel.go.id
Korespondensi:
denny@postel.go.id
aju@postel.go.id
intan_praethy@depkominfo.go.id