MSDM

1. HUBUNGAN
INDUSTRIAL

2. Hubungan Industrial
 sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam
proses produksi barang dan/atau jasa
 didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
 terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan
pemerintah

3. Peran unsur-unsur tripartit
:Kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja
 Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh 
codetermination
 Pengusaha  kebijakan
 Partner produksi, keuntungan, tanggung jawab
 Pemerintah

4. Fungsi Pemerintah
 Menetapkan kebijakan
 Memberikan pelayanan
 Melaksanakan pengawasan
 Melakukan penindakan terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan
 Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan
/ peradilan

5. Sarana Hubungan
Industrial
 Serikat pekerja/serikat buruh
 Organisasi pengusaha
 LKS Bipartit
 LKS Tripartit
 Peraturan Perusahaan
 Perjanjian Kerja Bersama
 Peraturan Perundang-undangan
 Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

6. Serikat pekerja/serikat
buruh
 Dibentuk dari dan oleh pekerja/buruh
 Di perusahaan atau di luar perusahaan
 Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis,
dan bertanggungjawab
 Bertujuan untuk:
o memperjuangkan, membela, serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh
o meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya
 UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/serikat buruh

7. Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh
 Atas dasar sektor usaha, jenis pekerjaan, atau
bentuk lain sesuai kehendak buruh
 Setiap pekerja hanya berhak menjadi anggota dari 1
(satu) serikat pekerja
 1(satu) serikat pekerja menghimpun sekurang-
kurangnya 10 pekerja/buruh
 Untuk pekerja yang memegang jabatan yang
mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan,
tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja
 Tidak boleh ada diskriminasi keanggotaan
 Hal-hal intern diatur dalam AD/ART
 Pemberitahuan kepada instansi yang berwenang
untuk pencatatan  nomor bukti pencatatan

8. Organisasi pengusaha
• perkumpulan dari pengusaha
• dibentuk berdasarkan kebutuhan pengusaha
• pengusaha  orang perseorangan,
persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
atau bukan miliknya, berada di Indonesia
atau sebagai wakil perusahaan yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia

9. Lembaga Kerjasama Bipartit
 Anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan
pekerja (SP/SB yang tercatat atau perwakilan
pekerja)
 berada di tingkat perusahaan
 sebagai forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan industrial di perusahaan
 wajib dibentuk di perusahaan yang
pekerjanya 50 orang atau lebih
 sanksi administratif

10. Lembaga Kerjasama Tripartit
 Forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah
 terdiri dari organisasi pengusaha, SP/SB dan
Pemerintah
 untuk memberi pertimbangan, saran dan
pendapat kepada pemerintah dan pihak
terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan
didasarkan pada wilayah atau sektor, yang
terdiri dari tingkat Nasional, provinsi dan
Kabupaten/Kota

11. Peraturan perusahaan
 peraturan tertulis yang dibuat oleh
pengusaha
 memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan, termasuk hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja
 wajib disusun oleh pengusaha yang
mempekerjakan minimal 10 orang
 perlu pengesahan, dan masa berlaku
maksimal 2 tahun
 sanksi pidana denda

12. Perjanjian kerja bersama
 perjanjian antara SP/SB atau beberapa SP/SB (yang
tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dan
anggotanya 50 % dari keseluruhan pekerja atau
dukungan atau koalisi anggota) dengan pengusaha
atau beberapa/perkumpulan pengusaha
 memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
kedua pihak
 jangka waktu 2 tahun + 1 tahun
 Sebagai acuan dalam pembuatan perjanjian kerja

13. Peraturan perundang-undangan
 Hukum nasional
 Pengaruh hubungan internasional, konvensi dan
rekomendasi ILO: Konvensi hak-hak dasar pekerja

14. Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
 Menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial yang terjadi: di luar pengadilan
(melalui Mediasi, konsiliasi atau arbitrase)
atau melalui pengadilan
 UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI