SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Mengenal KODE ETIK DPR
Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta
berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti)
=
PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
KODE ETIK DPR?
• norma-norma atau aturan-aturan yang
merupakan kesatuan landasan etik atau
filosofis dengan peraturan perilaku
maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
dilakukan oleh Anggota DPR RI.
menjaga martabat, kehormatan, citra
dan kredibilitas DPR RI, serta membantu
Anggota dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas, kewajiban dan
tanggung jawabnya kepada negara,
masyarakat, dan konstituennya.
TUJUAN KODE ETIK DPR?
Sifat Kode Etik ?
•Mengikat
•Wajib dipatuhi
Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan
• Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai
Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal
tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal
5 Tatib DPR)
• Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak
menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum
tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR)
• Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu
permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh
peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang
sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya
sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR)
• Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan,
kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan
mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang
dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat
• harus mengutamakan tugasnya dengan cara
menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi
kewajibannya.
• Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode
etik.
• Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap
sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga
ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat.
• berpakaian rapih, sopan, dan pantas
(Pasal 6 Tatib DPR)
Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll
• wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10
Tatib)
• dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl
11 Tatib).
• tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan
dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9
Tatib).
• tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan
dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-
undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib).
• perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam
maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan
Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll
• dilarang menggunakan jabatannya untuk
mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan
diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib).
• dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak
famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang
usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib).
• dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai
peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan
• Anggota wajib menjaga rahasia yang
dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat
yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas
waktu yang telah ditentukan atau sampai
masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka
untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib).
• berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun.
(Psl 16 ayat 2 Tatib).
Semoga bermanfaat yaaa
^_^

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pancasila landasan dan tujuan pendidikan pancasila
Pancasila   landasan dan tujuan pendidikan pancasilaPancasila   landasan dan tujuan pendidikan pancasila
Pancasila landasan dan tujuan pendidikan pancasilaahminblack
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalTaa Thaa
 
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaMakalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaBima Ridwan
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang HamFikram_72
 
Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)Lestari Moerdijat
 
Laporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidae
Laporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidaeLaporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidae
Laporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidaeMaedy Ripani
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι?????? ?????????
 
Makalah arthropoda dan echinodermata
Makalah arthropoda dan echinodermataMakalah arthropoda dan echinodermata
Makalah arthropoda dan echinodermataWarnet Raha
 
Handout pancasila-part-1-4
Handout pancasila-part-1-4Handout pancasila-part-1-4
Handout pancasila-part-1-4samsaharsam
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
 
Makalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologiMakalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologiSeptian Muna Barakati
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumLisa Tri Setiawati
 
Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMUpaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMRirisya
 
161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota
161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota
161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kotaA Boyoz
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)R Maulana
 
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAPANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAtugas_tripuspitaps
 

La actualidad más candente (20)

Pancasila landasan dan tujuan pendidikan pancasila
Pancasila   landasan dan tujuan pendidikan pancasilaPancasila   landasan dan tujuan pendidikan pancasila
Pancasila landasan dan tujuan pendidikan pancasila
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasional
 
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaMakalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang Ham
 
Epidermis
EpidermisEpidermis
Epidermis
 
Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Pasal 1-5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 
Laporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidae
Laporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidaeLaporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidae
Laporan praktikum botani tumbuhan tinggi 5 sub classis rosiidae
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
 
Makalah arthropoda dan echinodermata
Makalah arthropoda dan echinodermataMakalah arthropoda dan echinodermata
Makalah arthropoda dan echinodermata
 
Bunga (flos)
Bunga (flos)Bunga (flos)
Bunga (flos)
 
Handout pancasila-part-1-4
Handout pancasila-part-1-4Handout pancasila-part-1-4
Handout pancasila-part-1-4
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Makalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologiMakalah pancasila sebagai terminologi
Makalah pancasila sebagai terminologi
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
 
Xmia6 phaeophyta
Xmia6 phaeophytaXmia6 phaeophyta
Xmia6 phaeophyta
 
Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMUpaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAM
 
161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota
161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota
161218 id-pendidikan-politik-partai-golkar-di-kota
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIAPANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
 

Similar a Mengenal kode etik dpr

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015Muhammad Sirajuddin
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Tini Wartini
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxGafurKroos
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 

Similar a Mengenal kode etik dpr (9)

PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015
 
Lembaga Negara
Lembaga NegaraLembaga Negara
Lembaga Negara
 
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
Vidio etika publik pb 2 latsar (2)
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Anggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHIAnggaran Dasar PERMAHI
Anggaran Dasar PERMAHI
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docxAD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
AD_ART_LSM_SOLIDARITAS_SUARA_RAKYAT_ANGG.docx
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 

Mengenal kode etik dpr

  • 1. Mengenal KODE ETIK DPR Bahan ini disusun atas nama pribadi berdasarkan UU & Peraturan perundangan lainnya, bahan-bahan materi ajar serta berdasarkan pengalaman pribadi sebagai simulator Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja (Handrini Ardiyanti) = PARLEMEN KAMPUS PARLEMEN REMAJADPR
  • 2. KODE ETIK DPR? • norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI.
  • 3. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR RI, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya. TUJUAN KODE ETIK DPR?
  • 4. Sifat Kode Etik ? •Mengikat •Wajib dipatuhi
  • 5. Kode Etik dalam Penyampaian Pernyataan • Pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPR di luar hal tersebut pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (Pasal 5 Tatib DPR) • Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, seyogianya tidak menyampaikan hasil rapat, tersebutdengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik. (Pasal 5 Tatib DPR) • Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota. (Pasal 12 ayat 1 Tatib DPR) • Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.(Pasal 12 ayat 2 Tatib DPR)
  • 6. Kode Etik Anggota DPR terkait Rapat • harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. • Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik. • Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat. • berpakaian rapih, sopan, dan pantas (Pasal 6 Tatib DPR)
  • 7. Kode Etik Terkait dg Perjalanan Dinas dll • wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar. (Psl 10 Tatib) • dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. (Psl 11 Tatib). • tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.(Psl 9 Tatib). • tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan atau atas biaya sendiri;(Psl 9 Tatib). • perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPR RI.(Psl 9 Tatib).
  • 8. Kode Etik Terkait dg Penyalahgunaan Jabatan dll • dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain. (Psl 13 Tatib). • dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha. Perangkapan Jabatan. (Psl 14 Tatib). • dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. (Psl 15 Tatib).
  • 9. Kode Etik Terkait dg Rahasia Jabatan • Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum(Psl 16 ayat 1 Tatib). • berlaku juga bagi Anggota yang telah pensiun. (Psl 16 ayat 2 Tatib).