tambahan ilmu

1. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR
ATAS
LIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH MASING - MASING
TENTANG
1.PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI.
2.PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.
3.PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
4.PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
5.PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Disampaikan pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, 26 Maret 2015
Bismillahir Rahmanir Rahiim....

2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan dan Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-SaudaraAnggota Forum Koordinasipimpinan Daerah
provinsi SulawesiTenggara
Yth. Saudara Saudari Para Pimpinan SKPD Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara
Insan Pers, Hadirin Undangan yang berbahagia
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Malam, Salam Sejahtera buat kita semua.
Patut kiranya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita semua
dapatberkumpuldalam RapatParipurna DPRD Sultra, guna melaksanakan
tugas dan tanggung jawab kita bersama, dalam rangka Pemandangan
Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas Lima Rancangan Peraturan Daerah,
masing-masing tentang :
peraturan daerah tentang pengelolaan daerah aliran sungai, peraturan
daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat
miskin, peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi
sulawesi tenggara nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha,
peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi
sulawesi tenggara nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu,
peraturan daerahtentang perubahankedua atas peraturan daerah provinsi
sulawesi tenggara nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja
inspektorat, bappeda dan lembaga teknis daerah provinsi sulawesi.
Terima kasih kami haturkan kepada pimpinanrapat yang telah memberikan
kesempatan kepada Fraksi GOLKAR, Terima kasih pula kami haturkan

3. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
kepada Saudara Gubernur karena telah mengajukan kelima rancangan
peraturan daerah pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa 24 Maret 2015 .
Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Mulia
FraksiGolkarmenyambutbaik atas pengajuankelima rancangan peraturan
daerah, karena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sulawesi
Tenggara ini akan lebih baik kalau ditopang oleh peraturan daerah, karena
peraturan daerah dibentuk bukan saja dalam rangka menjabarkan
peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, tetapi juga dalam rangka
otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terhadap kelima rancangan
peraturan daerah dimaksud, Fraksi Golkar dapat memberikan pandangan
umumnya sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai.
Sebagai konsekuensi atas terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 37
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa
Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam provinsi / atau
Lintas Kabupaten /Kota menjadi wewenang dan tanggung jawab
Gubernur, kewenangantersebutdipertegas pula dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan bahwah pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai
lintas daerahkabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten /kota dalam
satu daerah provinsi menjadi kewenangan provinsi, maka sudah
sepatutnya kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
melakukan penyesuaian atas perda pajak daerah yang selama ini
berlaku. Terhadap keseluruhan materi raperda tersebut, Fraksi Golkar
merasa perlu untuk mengajukan sejumlah pertanyaan subtansial yang
patut mendapatkan penjelasan sebagai berikut :
 Apa yang mendasari dimuatnya ketentuan/rumusan ini sehingga
Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta

4. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
Pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Seluruh Daerah
Aliran sungai di Wilayah Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tercapai seiring dengan
terwujudnya kondisilahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan
kontinuitas air yang baik.
 Bahwa berdasarkan kondisi faktual Kawasan Daerah Aliran Sungai
yang ada di Sulawesi tenggara saatnya dilakukan pengelolaan dan
pelestarian kawasan Daerah Aliran Sungai, pertanyaannya
Pemerintah Daerah merumuskan dan mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan dan penegakan
Hukum Pengelolaan DAS di Wilayah Sultra, mekanisme tanggung
jawab serta sanksi belum termuat serta terurai secara akurat
didalamnya.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan
Hukum kepada Masyarakat miskin
Mencermati muatan materi raperda ini, ketentuan-ketentuan dalam pasal
19 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata
cara Pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum
kepada masyarakat miskin. Disini ditegaskan bahwa pemerintah daerah
dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dengan peraturan
daerah.
Mencermati Undang-undang serta peraturan pemerintah tersebut diatas ,
melalui pemandangan umum ini, izinkanlah Fraksi Golkar mengajukan dua
pertanyaan terkait implementasi dari Rancangan bantuan Hukum kepada
Masyarakat miskin :

5. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
1) Apa tolok ukur yang dimaksud oleh pemerintah sehingga bantuan
jasa hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada penerima
bantuan hukum benar-benar tergolong masyarakat miskin, dengan
cara apa Pemerintah dapat mendeteksi bahwa masyarakat tersebut
tergolong orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2) Kewajibanserta Sanksiapa yang diberikan kepada Masyarakat atau
penyelenggara Pemerintah yang memanipulasi Data Jasa bantuan
hukum atau penerima bantuan hukum Masyarakat Miskin?
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan
daerah provinsi sulawesi tenggara no.2 tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa usaha
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas pengajuan raperda ini,
sebagaimana kita ketahui denganditetapkannya Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah dan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi tenggara telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dengan ruang lingkup
pengaturan antara lain Retribusi pemakaian kekayaan daerah, karena hal
ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang tentang
Pajak daerah, maka Fraksi Golkar menyetujui dengan adanya Perubahan
atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012
Tentang retribusi Jasa Usaha untuk penyesuaianyang meliputi : Penetapan
tarif atas jasa pelayanan untuk sewa alat survey dan sistem informasi
geologi (SIG), oleh karena itu izinkan kami Fraksi GOLKAR mengajukan
Masukan yaitu :
 Jasa serta biaya sewa alat survey SIG dituangkan dalam Harga
Perkiraan Setempat (HPS)

6. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah provinsi sulawesi tenggara no.6 tahun 2012 Tentang retribusi
Perizinan tertentu
Seiring dengan ditetapkannyaPeraturan PemerintahNomor97 Tahun 2012
Tentang Retribusi PengendalianLalu Lintas dan retribusi perpanjangan Izin
memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) yang mengamanatkan sejak
tanggal 1 Januari 2013 penertiban perpanjangan Izin memperkerjakan
tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu
provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Olehnya itu Fraksi GOLKAR dalam pemandangan umum ini menyatakan
setuju dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur dalam
Rancangan Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2012 tentang perizinan tertentu dengan beberapa masukan :
 Objek dan subjek retribusi, golongan retribusi harus jelas terurai
dalam Perubahan Tentang Peraturan Daerah
 Prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besar biaya tarif
serta wilayah pemungutan juga harus teruari dan terukur.
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 5 tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk
Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Tehnis daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, yang dipimpin
oleh sesorang Direktur dengan Eselon II/B.

7. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
Dengan Tuntutan OtonomiDaerah dan ditetapkannya KEPMEN kesehatan
No. HK,02.03/I/1929/2013 Tentang Penetapan Rumah sakit Bahteramas
sebagai Rumah Sakit pendidikan Utama Fakultas kedokteran Universitas
Halu Oleo Kendari, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan
restrukturisasi yang disesuaikan dengan beban kerja yang semakin
meningkat.
FraksiGOLKAR menyambut gembira dengan atas perubahan kedua atas
peraturan daerahNomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, BappedadanLembaga Tekhnis Daerah dan Fraksi
GOLKAR setuju Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum daerah
Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan penyesuaian
dengan ketentuan yang baru. Sesuaidengan Peraturan menteri Kesehatan
Nomor 1045/MENKES/PER/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah
Sakit dilingkungan Departemenkesehatanyang menyebutkanRumah Sakit
Umum Kelas B Pendidikan.
Saudara Gubernur, Rapat Dewan, hadirin yang Berbahagia....
Besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Sulawesi Tenggara benar-benar mewujudkan konsistensinya atas
peraturan perundang-undangan, karena provinsi idealnya adalah pembina
dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
kabupaten/kota.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya semoga menjadi
manfaat, dan yang kurang mohon dimaafkansemogadapat disempurnakan
dalam rapat gabungankomisi. Kepada Gubernur, Pimpinan Rapat, Rekan-
rekan anggota dewan dan undangan hadirin sekalian terima kasih atas
perhatiannya.

8. Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar Atas Lima Rancangan Perda Tahun 2015
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 26 Maret 2015
FRAKSI GOLKAR
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua, Sekretaris,
H, SAHRUL BEDDU Hj. WD. SITTI NURLAILA