Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da

1. TUGAS PENGANTAR HUKUM INDONESIA
-Hukum Tata Negara-
Dosen Pengajar : Widia Edorita, SH., MH.
oleh :
DIENNISSA PUTRIYANDA
Nim : 1209114065
Fakultas Hukum Universitas Riau
2012
1

2. Hukum Tata Negara
A. Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara (HTN) adalah sekumpulan peraturan yang mengatur
organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis
vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.
Berikut definisi-definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli :
J.H.A Logemann
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het
staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie-
blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als
bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari
fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh
karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam
hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam
pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya
ambtenorganisatie.
Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua
masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut
tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan
masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-
masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan
sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.
Scholten
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada
Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup
bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan
kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
2

3. Van der Pot
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-
badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu
dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.
Apeldoorn
Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah
hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan
hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum
administrasi negara itu sendiri.
Wade and Phillips
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan
negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya
yang berjudul “Constitusional law” yang terbit pada tahun 1936.
Paton George Whitecross
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan
negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.
Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa
Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power
and the fungctions of the organ of the state.
A.V.Dicey
Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan
dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam bukunya
“An introduction the study of the law of the consrtitution”.
J. Maurice Duverger
Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang
mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.
R. Kranenburg
Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara
terdapat dalam UUD.
3

4. Utrecht
Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-
pejabat Negara.
Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan
atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang
menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta
tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan
lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya
menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari
masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang),
wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.
J.R. Stellinga
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan
kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan
kewajiban warga Negara.
B. Sumber Hukum Tata Negara
Pengertian Sumber Hukum
Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb.
yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.
Pengertian Sumber Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu :
1. Sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya
kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya,
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang
sekarang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi dan lain-lain,
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal
kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat),
4

5. 4. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen,
undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya, serta
5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.
Pengertian Sumber Hukum menurut Joeniarto, yaitu :
1. Sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk
yang konkrit berupa keputusan dari yang berwewenang,
2. Sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan
ketentuan-ketentuan hukum positif. Baik yang tertulis ataupun tak tertulis,
3. Sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Kita
dapatkan sumber hukum filosofis histories dan sosiologis.
Sumber Hukum Tata Negara
Mencakup sumber hukum dalam arti formiil (seperti Konstitusi tidak tertulis dan
tertulis, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin, dan perjanjian
internasional) & dalam arti material (seperti kebiasaan ketatanegaraan, kesadaran
hukum dan rasa keadilan masyarakat, moral).
1. Sumber Hukum Formiil Tata Negara
Hukum perundang-undangan ketatanegaraan adalah hukum tertulis yang
dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwewenang dan
dituangkan dalam bentuk tertulis.
Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang
tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat.
Hukum adat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang
tumbuh dalam praktik penyelenggaraan Negara untuk melengkapi,
menyempurnakan, dan menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum
perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Kebiasaan-kebiasaan,
atau kelaziman, dan praktik yang harus dilakukan dalam proses
penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, dianggap baik dan berguna
5

6. dalam penyelenggaraan Negara menurut konstitusi, tetapi tidak dapat
dipaksakan penggunaannya oleh pengadilan.
Yurisprudensi ketatanegaraan adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan.
Syarat Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan sumber HTN (JimlyA.) :
a. Harus sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijs); Final and Binding?
b. Dinilai baik dalam arti memang menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak
bersangkutan;
c. Putusan yang harus sudah berulang beberapa kali atau dilakukan dengan
pola yang sama dibeberapa tempat terpisah;
d. Norma yang terkandung didalamnya memang tidak terdapat dalam
peraturan tertulis yang berlaku, atau kalaupun ada, tidak begitu jelas; dan
e. Putusan itu dinilai telah memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan
direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai tersendiri yang
dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi
yurisprudensi yang bersifat tetap.
Traktat atau hukum perjanjian internasional ketatanegaraan adalah
persetujuan yang diadakan Indonesia dengan Negara-negara lain.
Doktrin ketatanegaraan ajaran-ajaran tentang hukum tatanegara yang
ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil
penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku.
2. Sumber Hukum Materiil Tata Negara
Sumber Hukum Materiil Tata Negara adalah sumber hukum yang
menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu :
Dasar dan pandangan hidup bernegara sepeti Pancasila.
Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah Hukum
Tata Negara. Sepeti halnya dengan kekuatan dalam proses perumusan dan
perancangan perundang-undangan yang tidak lepas dari pada kepentingan
kelompok partai dalam merumuskan hukum.
6

7. C. Bentuk Produk Hukum Tata Negara
Produk hukum di Indonesia sangat banyak, dan dari tahun ke tahun Tata
urutanyapun berbeda ada yang berdasarkan TAP MPR No.XX/MPRS/1966, ada yang
berdasar TAP MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan tata urutan
perundangan. Terakhir berdasar UU No. 10 tahun 2004, tgl 22 Juni 2004.
Berikut adalah tata urutan perundangan menurut UU No. 10 tahun 2004, tgl 22
Juni 2004, yaitu:
a. Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Naskah resmi UUD 1945 adalah:
Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan
Perubahan Keempat UUD 1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun
1999, 2000, 2001, 2002).
Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat
Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan
Kompilasi Tanpa Ada Opini.
b. Undang-undang
Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan
Undang-Undang adalah:
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi
manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian
daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
7

8. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan
yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
d. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya.
e. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh
Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
f. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah
(gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berikut adalah tata urutan perundangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tata urutan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :
8

9. 1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik
Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan
rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama
Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh
Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai
berikut: A). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR
dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika
ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah
undang-undang.
6. Keputusan Presiden(Keppres) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat
oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan
pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur. A) Peraturan daerah propinsi
dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan
gubernur.atau DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/walikota. B) Peraturan
daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama
bupati/walikota. C) Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan
desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan. Tata cara pembuatan UU, PP, Perda serta pengaturan ruang lingkup
Keppres diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun hingga sekarang ini
belum ada UU yang mengatur apa saja yang menjadi lingkup pengaturan dari
Keppres dan PP.
9

10. D. Struktur Hukum Tata Negara Positif
Berikut penjelasan mengenai struktur ketatanegaraan di Indonesia :
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara
Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan
Golongan.
TUGAS DAN WEWENANG MPR
10

11. Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945),
(Undang-Undang Dasar).
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan
jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan
dalam masa jabatannya.
Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan
sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.
Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat
tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
Sidang MPR sah apabila dihadiri:
- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,
- sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan
menetapkan UUD,
- sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.
Putusan MPR sah apabila disetujui:
- sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul
DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,
- sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus
perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan
pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
11

12. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan
kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU,
dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).
TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan
persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
Negara (Pasal 11).
Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal
12).
Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
(Pasal 13).
Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesty dan
abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14).
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal
15).
Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan
pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).
Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal
17).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraanIndonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih
berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan
berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
12

13. TUGAS DAN WEWENANG DPR
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah.
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Yudisial.
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada
Presiden untuk ditetapkan.
Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian
amnesti dan abolisi.
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
13

14. penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Pada anggota DPR melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan
RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak
imunitas, serta hak protokoler.
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara,
pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan
peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang
sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan
perundang-undangan).
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, setiap provinsi jumlahnya
sama dan jumlah seluruh anggta DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD
bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C).
DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D). DPD dapat melakukan
pengawasan terhadap UU yang usulan dan pembahasannya dimiliki oleh DPD.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
Hak
Menyampaikan usul dan pendapat;
14

15. Memilih dan dipilih;
Membela diri;
Imunitas;
Protokoler;
Keuangan dan administratif.
Mengamalkan Pancasila;
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menaati segala peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan
Republik Indonesia;
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan
daerah;
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan;
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah
pemilihannya;
Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.
Kewajiban
Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif
Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh
sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandat rakyat
kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnya
pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada
kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah.
15

16. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Dalam rangka pelaksanaan Pemilu agar terselenggara sesuai asas (Iuberjudil), maka
dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
(Pasal 22E). KPU selain ada ditingkat pusat, juga terdapat KPU daerah baik di provinsi
maupun kabupaten/kota.
BANK SENTRAL
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU (Pasal 23D).
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi :
Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara didalam
suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan
sesuai dengan UU.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD,
perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalmnya terdapat
kekayaan Negara.
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan :
“ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan Angkatan
Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melidungi, memelihara kutuhan dan
kedaulatan Negara.”
Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 trntang Tentara Nasional Indonesia.
16

17. Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara.
TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang angkat dan diberhentikan oleh Presiden
setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Dengan demikian dalam hal pengerahan dan
penggunaan Kekuatan Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakan
dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi
Departemen Pertahanan.
MAHKAMAH AGUNG (MA)
Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :
- Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, pada tingkat
banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
- Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat
banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan
oleh Mahkamah Agung.
- Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat
banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan
oleh Mahkamah Agung.
- Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata
Usaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
KEWAJIBAN DAN WEWENANG MA
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
Undang-Undang
17

18. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari
dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Ketuanya sejak 15 Januari 2009
adalah Harifin A. Tumpa.
Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim
agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier
dari kalangan profesi atau akademisi.
Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh
Presiden.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan
badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama,
militer, tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24).
MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
dibawah UU terhadap UU. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim
Agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan
ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal
24A).
KOMISI YUDISIAL (KY)
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B).
18

19. Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan
lainnya. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
WEWENANG KOMISI YUDISIAL
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim.
TUGAS KOMISI YUDISIAL
1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.
2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.
3. Menetapkan Calon Hakim Agung.
4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.
6. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau MK.
MAHKAMAH KOSNTITUSI (MK)
Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan
oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.
Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan (Court of Justice), sedangkan
Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of Law).
3.
19