Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukan peran serta dari seluruh
masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan
pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara
yang bersumber dari pajak menunjukan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita
luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada
negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Peralihan kekayaan tersebut
membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak
dinggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena
terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik
dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.
Jenis pajak yang seringkali kita temui dikehidupan sehari-hari adalah PPN (Pajak
Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Kedua jenis pajak ini
sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan negara ini, karena pajak
tersebut yang sering atau acapkali kita bayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung
dikehidupan sehari-hari.
Sebagai warga negara kita tidak hanya sekadar mengetahui secara sepintas tentang PPN
dan PPnBm, tetapi juga harus mendalami bagaimana sebenarnya kedua jenis pajak ini serta
seluk beluk yang menyangkut hal tersebut. Dengan kata lain agar tidak naïf dalam hal-hal
yang menyangkut kewajiban kita sebagai warga negara.
1.2. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah tentang PPN dan PPnBM ini adalah :
1. Untuk dapat mengetahui konsep dasar pemungutan PPN dalam objek, tarif, dan
perhitungannya.

2. 2
2. Agar mengetahui tentang Faktur pajak baik itu tentang persyaratan maupun
fungsinya.
3. Untuk dapat mengetahui cara perhitungan PPN, saat terhutang dan tentang
pembayaran PPN.
4. Agar dapat mengetahui secara jelas dasar pengenaan PPnBM.
5. Untuk dapat mengetahui penerapan tarif dan pelaporan pada PPnBM.
1.3. Manfaat
Selain tujuan, adapula manfaat yang didapat dari makalah tentang PPN dan PPnBM ini
yaitu agar mahasiswa fakultas ekonomi terutama jurusan akuntansi dapat memahami secara
mendalam tentang semua hal yang berkaitan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan
PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Selain itu, tidak hanya sekedar mengetahui
secara teori, tetapi juga dapat mengaplikasikan dikehidupan sehari-hari.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
A. Pengertian dan Dasar PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985
untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Hal ini dituangkan dalam UU No 8 tahun 1983.
PPN diatur dalam UU No 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, selanjutnya diubah dengan
UU No.11 tahun 1994, lalu diubah dengan UU No. 18 tahun 2000, terakhir diubah lagi
dengan UU No.42 tahun 2009.
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah
Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Siti Resmi,
2012:1). Dalam Dirjen Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai pajak
yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak
baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean.
Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN,
kecuali jenis barang yang diatur dalam Undang Undang PPN. Misalnya barang hasil
pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang
disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dan uang, emas batangan,
dan surat-surat berharga. Ada juga barang yang merupakan Barang Kena Pajak tetapi PPNnya
dibebaskan, misalnya buku pelajaran umum dan buku pelajaran agama dan barang-barang
tertentunya.
B. Objek PPN
1. Penyerahan /impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP /JKP/BKP tidak berwujud.
a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi
pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.
b. Impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
c. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

4. 4
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daearah pabean didalam daerah
pabean.
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (jasa konsultan asing yang
memberikan jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lain) didalam daerah
pabean.
f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika
yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, pengusaha yang melakukan ekspor
BKP tidak berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak.
h. Ekspor JKP oleh PKP.
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya diigunakan sendiri atau
digunakan pihak lain.
3. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk
diperjual belikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut
ketentuan dapat dikreditkan.
C. Bukan Objek PPN
1. Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN:
 Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya.
 Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi
di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan
oleh usaha jasa boga atau catering.
 Uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN: Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan
sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa
keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak
bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam
negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar
negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam

5. 5
rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parker, jasa
telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel
pos dan jasa boga atau katering.
D. Subjek Pajak
Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang
PPN, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.
E. Bukan Subjek Pajak
Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha
kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 1 angka 15 UU
PPN).
F. Tarif PPN
1. Tarif PPN adalah 10%.
Dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor
BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud
dari luar daerah pabean di dalam pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
di dalam daerah pabean.
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat diubah menjadi
paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya
pertimbangan perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa
diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak
yang besar, sehingga tarif PPN bisa dinaikkan.
2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak.

6. 6
G. Dasar Pengenaan PPN
1. Harga Jual
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor
Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau
seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean
3. Nilai Impor
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang
Kena Pajak.
Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and Freight) + Bea Masuk.
4. Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain
Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain
Sebagai DPP dan Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.11/2011 tentang nilai
lain sebagai DPP atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean, di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan
film cerita impor.

7. 7
2.2. Faktur Pajak
A. Pengertian
Menurut Siti Resmi (2012:52), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa
kena pajak.
Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai
sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus
benar, baik secara formal maupun secara materiil.
Faktur pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap :
1. Saat penyerahan barang kena pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap
pekerjaan
4. Saat pengusaha kena pajak rekana menyampaikan tagihan kepada Bendahara
Pemerintah sebagai Pemungut PPN
B. Persyaratan Faktur Pajak
1. Nama, alamat, nomor pokok WP yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, alamat, nomor pokok WP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah HJ atau penggantian dan potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
C. Fungsi Faktur Pajak
Adapun fungsi faktur pajak adalah :
1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jendral Bea
dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun Impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau
penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

8. 8
2.3. Perhitungan PPN
PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Mekanisme Perhitungan PPN dapat diuraikan sebagai berikut :
1. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk
Masa Pajak yang sama.
3. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan
tetap dapat dikreditkan.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,
maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak.
5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar
daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat
dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang
pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian
penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,
maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan
Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan
pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang
terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan
Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan
pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. 9
9. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
Contoh :
 PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) dengan Harga Jual Rp
25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang didapat oleh
Pengusaha Kena Pajak “A”.
 PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena (JKP) Pajak dengan memperoleh
penggantian sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang didapat oleh
Pengusaha Kena Pajak “B”.
 Bapak andre saputra simanjuntak mempunyai perusahaan yang memproduksi bahan
alkohol, dia melakukan penjualan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan PPN sebesar 15%
Perhitungan :
= Rp. 120.000.000,- x 15%
= Rp. 18.000.000,-
Jadi pajak PPN yang dipungut oleh perusahaan bapak andre adalah Rp. 18.000.000,-
2.4. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah
didalam daerah pabean.
A. Dasar Pengenaan PPnBM
1. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.

10. 10
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah.
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.
PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah.
BKP yang tergolong mewah adalah :
1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral serta mengganggu
ketertiban masyarakat.
B. Objek PPnBM
1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
C. Penetapan Tarif
1. Tarif PPnBM dibedakan menjadi beberapa kelompok tarif yaitu tarif terendah
sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tersebut didasarkan pada
pengelompokkan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan
juga PPnBM.
2. Tarif PPnBM ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP yang tergolong mewah,
karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah Pabean.
2.5. Pelaporan PPN dan PPnBM
1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa
dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah
dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.

11. 11
3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan:
a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri
oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling
lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2.6. Saat Pembayaran/Penyetoran PPN/PPnBM
1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus
dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP
tersebut.
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea
Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada
saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN / PPnBM atas Impor,
harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan
pemungutan PPN pajak.
PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus
dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
2.7. Sarana Pembayaran PPN dan PPnBM
1. Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak
(SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/ PPn BM yang
disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak

12. 12
(DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.
Contoh Soal:
Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan
Nilai Impor sebesar Rp. 50.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut
selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 50.000.000,00
b. PPN = 10% xRp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
c. PPn BM = 20% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP
yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh
karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan,
maka PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang
dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKP “X” dengan harga jual Rp.
150.000.000,00 maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 150.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00
c. PPn BM = 35% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 52.500.000,00
PPN sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi
PKP “D” dan PPN sebesar Rp. 15.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”.
Sedangkan PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan
PPnBM sebesar Rp. 52.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”.

13. 13
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
lebih menunjukan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi
daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada
barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai
pada tingkat konsumen, PPN telah dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun
jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan pajak secara bertingkat ini tidak
menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar
(kredit bayar) oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh
konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa panjang pendek jalur produksi atau distribusi tidak mempengaruhi persentase beban
pajak yang dipikul oleh konsumen.
3.2. Saran
Berdasarkan uraian makalah perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori
yang didapatkan dari materi ini.